Dikabarkan Makan Siang Bersama Hasan Basri, Ketua Komisi B Kepanasan

MEDAN- Beredarnya kabar, telah ada kesepakatan terselubung antara Ketua Komisi B DPRD Medan Roma P Simaremare dengan Kadis Pendidikan Kota Medan Hasan Basri, membuat politisi PDI Perjuangan itu ‘kepanasan’. Pasalnya, dia mengaku tidak pernah melakukan pertemuan dengan Hasan Basri, apalagi makan siang bersama di restoran dengan Kadisdik Kota Medan itu.

“Saya jelas membantah. Saya minta agar diklarifikasi. Saya minta tunjukkan orangnya, itu sudah pencemaran nama baik,” kata Roma P Simaremare didampingi Salman Alfarisi di ruang Komisi B DPRD Medan, Selasa (8/11) siang.
Roma menegaskan, dia tidak ada bertemu dengan Kadisdik Medan Hasan Basri di restoran, Senin (7/11) kemarin. “Memang saya ada keluar (gedung dewan, Red) habis rapat, tapi saya tidak ada menemuinya (Hasan Basri, Red). Saya dan anggota fraksi lainnya berkeliling dari pukul 11.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB,” terangnya tanpa merinci tempat-tempat yang mereka datangi.

“Kami rapat membahas persiapan rapat kerja cabang. Sesudah itu, kami makan bersama din Restoran ‘Tabobak’ di Jalan Multatuli. Kan Nggak mungkin Hasan Basri makan di situ (Restoran Tabobak),” jelasnya.

Sesudah makan siang, lanjut Roma, mereka pergi ke DPRD Sumut untuk menemui anggota Fraksi PDI P DPRD Sumut dan selanjutnya mereka kembali ke Fraksi DPRD Kota Medan sekitar pukul 14.30 WIB. “Sekitar pukul 15.30 WIB, saya berangkat ke DPC PDI P untuk rapat bersama DPC dan PAC. Kemudian, sekitar pukul 19.00 WIB, kami melanjutkan rapat internal DPC Partai PDI P yang selesai pukul 21.00 WIB yang langsung pulang ke rumah. Jadi, kapan saya bertemu dengan Hasan Basri?” katanya lagi.

Mengenai ponselnya yang tidak diangkat saat dihubungi wartawan koran ini, Roma mengaku saat itu dia sedang rapat membahas persiapan rapat kerja cabang. “Kalau lagi rapat, kami dihimbau ketua Fraksi untuk mematikan HP. Tapi saya tidak mematikan HP dan sengaja tidak mengangkatnya,” cetusnya.
Sementara, Salman Alfarisi yang terus mengikuti perbincangan, mengakui kalau ponsel Roma Simaremare memang tidak diangkat saat dihubungi. “Saya saja saat menghubunginya juga tidak diangkat. Memang saya ada jumpa dengan ketua di Gedung Dewan dan kami hanya say hello saja,” katanya.

Sedangkan mengenai rekomendasi pencopotan Hasan Basri yang dilayangkan Komisi B ke Ketua DPRD Medan, Roma menjelaskan, hingga kini belum diketahui apakah sudah disampaikan ke wali kota atau belum. “Kita sebagai perwakilan rakyat hanya mengusulkannya, itu wewenang wali kota,” ujarnya.

Ketika disinggung mengenai rapat paripurna yang bakal digelar Kamis (17/11) yang mengagendakan pembacaan rekomendasi Komisi B terkait pencopotan Hasan Basri sebagai Kadis Pendidikan Medan, menurut Roma, jika benar dilakukan mutasi, maka rekomendasi Komisi B tersebut tak perlu lagi dibacakan di rapat paripurna tersebut. “Tapi itu kan masih isu, belum pasti. Kalau benar Hasan Basri dicopot pada Rabu (16/11) nanti, lebih bagus lagi,” kata Roma.
Sementara Salman menambahkan, rapat paripurna yang bakal digelar Kamis (17/11) mendatang ada dua agenda, yakni pembacaan rekomendasi Komisi B dan usulan pembentukan Pansus PSB 2011. Bila Hasan Basri telah dicopot sebelum paripurna digelar, jelas Salman, maka rekomendasi tak perlu dibacakan lagi, maka dilanjutkan dengan pembahasan pembentukan Pansus PSB 2011.

“Pembentukan Pansus PSB tetap berjalan untuk menyelidiki kenapa ada kelas gelap dan siswa siluman. Sedangkan untuk siswa yang sudah mengikuti kegiatan belajar dan mengajar, Pansus PSB tidak akan mengganggu mereka, karena bukan mereka yang melakukan kesalahan, tapi pelaksanaan sitemnya yang salah,” terangnya.

Politisi PKS ini menjelaskan, Pansus PSB dibentuk bukan untuk menghakimi, tapi memperbaiki kinerja Dinas Pendidikan Kota Medan dengan menguatkan sistem supaya jangan terjadi penyelewengan lagi di masa mendatang.

Dijelaskannya, Kepala Sekolah yang terlibat dalam PSB sudah dilakukan pemanggilan oleh Komisi B. Tapi para kepala sekolah dari SMAN 2 dan SMAN 4 tersebut tidak juga datang sampai saat ini. “Yang saya tahu ada dua sekolah dan sudah disurati sebanyak dua kali dan yang bersangkutan tidak datang. Kalau untuk kerpala sekolah yang terbukti terlibat PSB akan dicopot apa tidak, itu semua Pansus yang akan membahas bersama anggota dewan, apa akan disetujui atau tidak,” jelasnya.

Sementara Ketua DPRD Medanh, Amiruddin yang dikonfirmasi wartawan koran ini terkait rekomendasi pencopotan Kadisdik Medan mengaku, masih akan melakukan konsultasi dengan seluruh Ketua Fraksi DPRD Medan. “Hasil rapat Banmus, tanggal 17 nanti akan dilakukan pembentukan Pansus. Tetapi sebelumnya, Pimpinan DPRD Medan, Ketua Fraksi dan Komisi B akan melakukan pertemuan dulu sebelum tangal 17. Itu kan sesuai dengan tata tertib yang harus dikonsultasikan dengan ketua-ketua fraksi,” bebernya.

Ketika disinggung adanya informasi kalau Ketua DPRD Medan sudah mengirimkan Rekomendasi pencopotan Kadisdik Memdan yang isinya berbeda dan meminta agar Kadisdik Medan diberikan disiplin. Amiruddin membantahnya. “Siapa yang bilang? Kita (DPRD Medan) belum tahu apa Kadisdik Medan dicopot atau tidak. Karena copot mencopot adalah urusan Wali Kota Medan,” ungkapnya.

Terkait dengan pelantikan yang akan dilaksanakan Wali Kota Medan pertengahan November ini, Kepala Badan Kepegawaian daerah (BKD) Pemko Medan Parluhutan enggan berkomentar lagi. “Belum diterima rekomendasi dari Gubernur Sumut. Belum tahu kita kapan pelantikan. Nantilah, saya lagi ada urusan,” bebernya.

Hal senada juga dikatakan Sekda Kota Medan Syaiful Bahri yang mengatakan kalau rekomendasi dari Gubernur terkait pencopotan Kadisdik Medan dan pejabat eselon II lainnya belum diterima dari Gubsu. “Belum ada diterima surat rekoemndasi itu. Kalau pun ada dan kapan jadwal pelantikannya, saya tidak bisa langsung memberitahu, karena ini merupakan rahasia negara yang harus saya emban sesuai dengan sumpah,” katanya.(adl)

MEDAN- Untuk kesekian kalinya, puluhan warga Jalan Tomat, Kecamatan Medan Baru, mendatangi kantor Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan. Mereka kembali meminta Dinas TRTB mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nanyang Zhi Hui International Modern School di Jalan Abdullah Lubis simpang Jalan Sriwijaya, Medan Baru, Selasa (8/11) siang.

Dengan membawa poster bertuliskan kecaman dengan berdirinya gedung baru sekolah Nanyang. Warga tidak bertemu dengan Kadis TRTB dan seluruh aspirasinya diterima Sekretaris Dinas TRTB, Kahirul Sadam yang berjanji kepada warga akan mempelajari tuntutan warga.

“Kami datang untuk menyampaikan segala keluhan untuk meminta kepada Dinas TRTB yang sudah mengeluarkan IMBn untuk mencabutnya kembali karena sudah menyalahi pertauran yang berlaku sesuai dengan undang-undang dan Perda,” kata Lansia selaku perwakilan warga dalam orasinya.

Di bawah pengawalan personel Polsekta Delitua dan Polresta Medan, warga terus mengkritisi kinerja Dinas TRTB yang mereka nilai tidak serius dalam melakukan pembongkaran bangunan sekolah Nanyang yang menyalahi IMB.

“IMB gedung baru sekolah Nanyang harus dicabut agar pembangunan gedung berlantai IV tersebut tidak bisa dilnjuti. Sedangkan pembongkaran yang sudah berkali-kali dilakukan pada sisi bangunan membuktikan wibawa Dinas TRTB sudah dikangkangi Sekolah Nanyang yang pembongkarannya hanya ketuk cantik saja,” bebernya.

Sementara Camat Medan Baru Robert Napitupulu mengatakan, kalau permasalahan warga dengan Sekolah nanyang tidak ada titik temu yang pasti walau sudah dilakuka pertemuan yang difasilitasi Polresta Medan untuk menyelesaikan dengan jalur hukum. “Warga disarankan untuk mengajukan gugatan class action terhadap sekolah Nanyang yang sampai saat ini belum dilakukan. Sedangkan untuk sekolah Nanyang sudah terbukti dari sisi bangunannya sudah menyimpang dan harus dibongkar. Dan untuk warga agar tetap tidak menggangu ketertiban umum saat bmelakukan aksi nunjuk rasa di depan sekolah nanyang karena adapat menggangu masyarakat lainnya,” bebernya.(adl)

MEDAN- Terkait buruknya pelayanan e-KTP di Kota Medan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan audit dan evaluasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan. Hal ini dimaksudkan untuk mencari permasalahan yang terjadi dalam pelayanan e-KTP yang sampai saat ini masih mengalami kendala.

“BPK dari pusat sedang melakukan evaluasi di Disdukcapil mengenai e-KTP untuk mencari permasalahan yang terjadi untuk menemukan kendala yang terjadi termasuk kurangnya perangkat yang didatangkan dari pusat,” kata Sekda Kota Medan Syaiful Bahri, Selasa (8/11) siang.

Dikatakannya, selain melakukan pemeriksaan terhadap data jumlah penduduk di Kota Medan, BPK juga melakukan pengecekan bagiamana kinerja Disdukcapil hingga ke kecamatan dalam menerapkan pelayanan e-KTP, apakah sangat bagus atau tidak.

Kenapa BPK yang turun? “Karena mereka mau mengaudit dan mengecek data dan kinerja Disdukcapil Kota Medan, apakah sudah bagus. Karena anggarannya sangat besar untuk e-KTP ini,” cetusnya.

Syaiful menjelaskan, perangkat yang dijanjikan dikirim ke Medan sebanyak 146 paket, sedangkan yang sudah dirikim baru 42 paket yang tersebar di 21 kecamatan.

“Setiap kecamatan memiliki dua perangkat. Namun sebagian kecamatan ada yang perangkatnya rusak seperti di Kecamatan Medan Denai, sehingga hanya satu perangkat yang bisa beroperasi melayani masyarakat. Untuk itu, segala kekurangan yang ada di Kota Medan akan menjadi laporan BPK ke Depdagri untuk dilakukan penambahan,” bebernya.
Sementara Sekretaris Komisi A DPRD Kota Medan Burhanuddin Sitepu menilai, kendala yang terjadi di setiap kecamatan karena Disdukcapil tidak langsung berbuat untuk mengantisipasinya. Dia juga mengaku heran dengan kendala pelayanan e-KTP yang masih terjadi. Padahal, pelayanan e-KTP sudah berjalan dengan serentak di 21 kecamatan. “DPRD Medan kecewa juga dengan Disdukcapil yang terbukti dalam rapat dengar pendapat mengatakan tidak ada masalah lagi dan waktu mengentri data hanya butuh dua menit. Ternyata, pernyataan itu tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan,” bebernya.(adl)