Home Blog Page 14475

Nostalgia Kios Jamu

Kustantinah

MARAKNYA peredaran jamu yang dipalsukan membuat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kustantinah meradang. Perempuan kelahiran Solo itu menyatakan memiliki ikatan batin dengan jamu. Dulu rumah masa kecilnya disewakan untuk kios jamu.

“Kios jamu itu dikelola langsung pabrikan. Jadi, kalau ada keluhan terhadap produk yang dijual, bisa langsung direspons produsennya,” tutur alumnus Farmasi Universitas Indonesia itu. Namun, kini mantan Dirjen Bina Farmasi Kementerian Kesehatan itu menyatakan jarang menemukan kios jamu yang langsung dikelola pabrikan. Produsen jamu kini sebatas memasok produk jamu kemasan, sedangkan kiosnya dikelola pihak ketiga. Akibat praktik jual putus itu, konsumen sulit mengajukan komplain kepada produsen bila khasiat jamu tidak seperti yang diiklankan atau terdapat kontraindikasi.

Menghilangnya kios obat juga menyulitkan BPOM dalam memantau peredaran jamu abal-abal. Akibatnya, BPOM kerap menerima laporan kasus keracunan setelah pasien minum jamu merek terkenal yang ternyata telah dipalsukan.(wan/noe/jpnn)

 

Ical Capres Partai Golkar

JAKARTA- Rapat Pimpinan Nasional II Partai Golkar baru saja dibuka. Meski belum dilakukan pembahasan, tidak perlu terlalu lama untuk mengetahui siapa calon presiden Si Beringin untuk 2014. Dia adalah Aburizal Bakrie.
Ketua Panitia Rapimnas Sharif Cicip Sutardjo menegaskan pilihan bulat ini. Menurut Cicip, dalam Rapimnas nanti hanya tinggal pengesahan saja.

“Tidak perlu lama-lama, semua setuju Ketua Umum Aburizal Bakrie jadi calon presiden 2014?” tanya Cicip pada anggota Rapimnas di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (26/10).
“Setuju,” jawab para peserta.

Rapimnas ini diikuti oleh seluruh perwakilan partai Golkar dari tingkat provinsi. Para pengurus DPP Golkar pusat juga ikut hadir, seperti Sekjen Idrus Marham, Wakil Ketua Umum Agung Laksono dan Wakil Ketua Umum Fadel Muhammad.
Usai pidato dari Cicip, Ical pun maju untuk menyampaikan pengarahan. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh pengusaha dan mantan Menkokesra itu. Di antaranya tentang target partai Golkar dan kesejahteraan rakyat. “Kita tidak mengejar kekuasaan dan posisi jabatan. Kita sudah kenyang dengan kekuasaan. Tapi kita bertekad untuk memberikan lebih maju bagi anak-anak,” kata Ical yang disambut riuh hadirin.

Ical siap menjalankan keputusan partai terkait calon presiden pada 2014 nanti.
Sebelumnya, survei Reform Institute mencatat Aburizal Bakrie sebagai calon presiden yang tingkat elektabilitasnya paling tinggi. Persentase ketua umum Partai Golkar ini, sebesar 13,58 persen. Disusul Prabowo Subianto 8,46 persen, Jusuf Kalla 7,06 persen.(net/bbs)

Cuma Menyenang-nyenangkan

Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI), Iberamsjah menilai dukungan internal terhadap Ketua Umum Partai Golkar agar maju sebagai calon presiden (Capres) pada pemilu 2014 adalah sikap kontroversial karena bertentangan dengan suara rakyat Indonesia.

“Terlalu beresiko bagi Golkar jika tetap mengusung Aburizal Bakrie (Ical) sebagai calon presiden dalam Pemilu mendatang sebab berbagai kasus yang diduga melibatkan Ical selalu diback-up oleh kekuatan politik dan itu bertentangan denagn suara rakyat,” ujar Iberamsjah, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/10).

Terlebih disaat masyarakat Indonesia yang sudah piawai memisahkan antara keputusan politik dengan keputusan hukum dalam memproses berbagai kasus. “Tragedi Lapindo dan kasus ketidaktaatan Ical terhadap kewajiban membayar pajak semuanya diselesaikan dengan cara politik dan menghindar dari proses hukum,” ungkap Iberamsjah.

“Fakta kontraversial inilah yang tidak pernah dimaknai oleh pendukung Ical di internal Golkar atau sebaliknya isu tersebut sengaja diapungkan untuk menyenangkan hati Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie,” ujar Iberamsjah.

Lebih lanjut dia menilai Ical sebagai sosok yang tidak punya prestasi dalam perspektif sosial ekonomi kebangsaan. “Ical itu berhasil menjadi kaya berhasil jadi Ketua Umum Partai Golkar, tapi dia tidak punya prestasi apa-apa dalam perspektif sosial ekonomi bangsa terlebih disaat menjabat Menko Perekomian dan Kesra,” imbuhnya.(fas/jpnn)

Program Asuransi Dipertanyakan

Terkait Urus e-KTP Warga Dikutip Biaya

LUBUK PAKAM-Terobosan Pemkab Serdang (Sergai) mengasuransikan warganya yang sudah dewasa, melalui  pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) disoal. Bahkan program tersebut diragukan akuntibilitasnya. Demikian diungkapkan Sekretaris Forum Transpransi Anggara (Fitra) Sumut, Elfanda, ketika dihubungi melalui ponselnya, Rabu (26/10).

Pemkab Sergai sejak awal melakukan sosialisasi kepada warga mulai latarbelakang serta dasar hukum program asuransi penduduk Sergai. Hendaknya Pemkab harus melakukan sosilisasi melalui public hearing.

Pemkab diminta transpran, mulai perencanan, pelaksanan sampai tahapan pencairan dana santunan Rp500 ribu yang bakal diterima ahli waris yang meninggal dunia. “Sudah dasar hukumnya tidak jelas, dalam pencairan lebih parah lagi, jangan jangan warga kena kutipan lagi,” ungkapnya.

Program itu harus diwaspadai, karena yang mengelola dana warga yang dihimpun itu pihak ketiga atau PT Asuransi Jiwa Bumi Jaya. Soalnya Pemkab Sergai dan PT Asuransi Jiwa Bumi Jaya telah menjalin kerjasama yang dikuatkan dengan Memorandum of Understanding (MOU). Padahal bila program itu ada, mestinya dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Daerah (Perda), bukan sekadar surat edaran bupati.

Disebutkan, kerjasama Pemkab Sergai dan PT Asuransi Jiwa Bumi Jaya sesuai perjanjian kersama nomor 470/015/2007 dan surat nomor 186/A06/2007. Kesalahan lainnya, terbit surat Wakil Bupati Serdang Bedagai H Soekirman tentang premi asuransi bernomor 18.17/474.4/3450/2011 tertanggal 21 Sepetmber 2011. Surat itu disebarkanya ke camat se Kabupaten Serdang Bedagai.

Dalam surat itu menyebutkan, Pemkab Sergai menerapkan KTP Elektronik (e-KTP) secara massal. Retribusi KTP yang gratis sedangkan premi asuransi penduduk usia hingga 60 tahun dikenakan biaya Rp7.500.

Disebutkan, sampai saat ini warga yang terdaftar sebagai pemengang klaim asuransi pada 2010 sekitar 174.720 jiwa dan dana yang terhimpun Rp1.310.400.000 dan 2011 sudah 210.000 jiwa dana yang terhimpun Rp1.575.000.000, sehingga total dana warga yang dikelola pihak ketiga Rp2.885.400.000.

sementara itu, di Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang, prorses pembuatan e-KTP terkesan amburadul. Terjadi antrean panjang, disebabkan urat undangan tidak menjelaskan kapan jadwal pelaksanan pembuatan  e-KTP.
Agus Nedi warga Jalan Cik Ditiro, menyesalkan sikap serta tindakan petugas pelaksana pembuatan e-KTP yang membatasi jumlah warga yang bakal diambil data pribadinya.

“Warga diundang, tetapi tidak dijelaskan kapan tanggalnya. Saya kecewa, informasinya tidak jelas. Sudah antre, ditunda pula, beberapa pekerjaan saya terbengklai,” sungutnya. (btr)

DPO, Adik Ali Umri Terancam Pecat

BINJAI-Masniarni, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Binjai, yang juga adik mantan Wali Kota Binjai, HM Ali Umri SH MKn, sudah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai dalam kasus dugaan koruspi proyek drainase, jembatan, jalan, dan rehab sejumlah kantor, dengan anggaran sekitar Rp4,5 miliar untuk tahun 2010.

Kini, istri dari Jefri Januar Pribadi itu, juga terancam dipecat dari Dinas Badan Perancanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Binjai. Karena, setelah ditetapan menjadi DPO, Masniarni sudah jarang masuk ke kantor, bahkan belakangan ini dikabarkan sudah tidak pernah ngantor lagi.

Rencana pemecatan Masniarni ini, diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Binjai, Amir Hamzah, melalui selulernya, Rabu (26/10). “Iya, dia (Masniarni-red) akan dipecat. Tapi sekarang masih dibahas,” kata Amir.
Amir yang mengaku berada di Bandung, tidak dapat memberikan keterangan lebih jauh. “Saya lagi di Bandung ini. Yang jelas, masalah itu sudah dibahas. Kapan dia akan dipecat saya tidak tahu pasti, karena masih dibahas,” ucapnya.
Sebelum mematikan selulernya, Amir Hamzah menyarankan agar langsung mengkonfirmasi Sekda Binjai, Iqbal Pulungan. “Kalau tidak, kamu konfirmasi saja ke Sekda, karena Sekda ketua tim dalam masalah ini,” ujar Amir sembari mematian selulernya.

Hanya saja, ketika wartawan Sumut Pos ingin mengkonfirmasi Sekda, sejumlah stafnya mengaku, kalau Sekda lagi ada tamu. “Bapak lagi ada tamu dari BPKP. Jadi belum bisa masuk,” kata seorang pegawai Sekda yang menggunakan jlbab, dan saat wartawan Sumut Pos keluar, pegawai tersebt langsung menutup pintu. (dan)

Warga Miskin di Tebing Tinggi Diarahkan Tinggal di Rusun

TEBING TINGGI- Wakil Wali Kota Tebing Tinggi, Irham Taufik SH berharap masyarakat yang berpenghasilan rendah serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) penghasilannya kecil untuk menempati rumah susun, Rumah Susun Cara Sewa (Rusunawa) di Jalan Syek Beringin Kota Tebing Tinggi. Hal itu diutarakannya saat sosialisasi membudidayakan tinggal dirumah susun, Rabu (26/10) pagi.
Narasumber sosialisasi, Jerekas Siregar yang juga Kabid Rusunami dari Menpera Pusat mengatakan bahwa kurangnya minat warga menempati rumah susun karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat. Pemerintah daerah pun sering mempersulit dan memperlambat pengurusan surat-surat terkait rumah susun.

“Banyak pengelolaan rumah susun tidak siap menjalakan tugasnya dan kurangnya warga yang tinggal di rumah susun yang menyadari arti kebersihan. Banyak kita temukan rumah susun yang terkesan sangat jorok dan semerawut,” bilang Jerekas Siregar.
Menurut Irham Taufik, Wali Kota Tebing Tinggi, Ir Umar Zunaidi Hasibuan sudah bertemu Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) di Jakarta terkait usulan pembangunan Rusunawa di Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Tebing Tinggi. “Rencana pembangunannya dilaksanakan tahun 2012,” ucap Irham Taufik.

Sambung beliau, bahwasannya tiga tahun lalu Pemko Tebing Tinggi mendapatkan bantuan dana untuk pembangunan Politeknik dari pusat. “Karena ketiadaan lahan, bantuan tersebut dialihkan kedaerah lain. Untuk luasnya sekitar sepuluh hektar,” tegasnya didepan para tamu muspida Kota Tebing Tinggi.(mag-3)

Cegah DBD, Bentuk Desa Percontohan

MEDAN-Untuk mengatasi kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Sumatera Utara, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Sumut) melaksanakan pemetaan melalui desa percontohan di beberapa kabupaten/kota yang ada di Sumut sekitarnya.

“Kita sudah melakukan pertemuan dengan beberapa kabupaen/kota untuk membuat desa percontohan dalam pemberantasan sarang nyamuk melalui tokoh masyarakat dan melibatkan masyarakatnya juga. Diharapkan masyarakat memberikan ide dalam desa percontohan guna mengatasi penyakit DBD seperti gotong royong, kita hanya memfasilitasi saja,” kata Kasie Bimbingan dan Pengendalian Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinkes Sumut, Sukarni, Rabu (26/10) siang di ruang kerjanya.
Beberapa kabupaten/kota yang memiliki desa percontohan DBD yakni Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, Kota Siantar. Sementara di triwulan IV nanti, daerah selanjutnya yakni Medan dan Batubara. “Evaluasi akan akan dilakukan tiap bulannya sehingga bisa diketahui jumlah kasus tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, Pemkab dan Pemko diharapkan membuat daerah-daerah yang menjadi PSN dan mengajak masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan agar kasus tersebut menurun. “Yang utama, mengubah perilaku masyarakat dalam memberantas DBD dan mencegah penularan DBD dan menjadikan PSN sebagai salah satu budaya yang harus dilakukan,” tuturnya.
Berdasarkan laporan bulanan penderita DBD dan program pemberantasan DBD dari Dinkes Sumut sejak Januari hingga September 2011, jumlah penderita DBD sebanyak 2343 orang, dengan rincian usia penderita 543 orang berusia 15-44 tahun, 264 orang berusia 5-14 tahun, 191 orang berusia 1-4 tahun, 134 orang diatas usia 44 tahun, usia dibawah setahun 24 orang dan jumlah yang meninggal 34 orang akibat DBD.

Kasus penderita DBD terbesar ada di Kota Medan sebanyak 813 orang, disusul Pematang Siantar 363 orang, dan Deliserdang 277 orang. “Desa percontohan ini dilakukan di daerah yang kasus DBD-nya tertinggi agar bisa diketahui apakah mengalami penurunan atau pengurangan,” tutupnya. (jon)

Petani Binjai Ancam Aksi Lebih Besar

BINJAI-Sengketa lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN 2 Sei Semayang, terus mencekam. Kaum tani mengancam melakukan aksi lebih besar jika persoalan ini tidak segera diselesaikan.

“Berdasarkan Perda Kota Binjai nomor 25 tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), jelas-jelas tertulis jika di kotaa ini tidak memungkinkan lagi ada areal perkebunan. Jadi kenapa hingga sampai saat ini permasalahan ini tidak juga terselesaikan,” kata Abidin Zaini Sembiring, Ketua Forum Bersama Laskar Merah Putih (LMP) Binjai, Abdin Zani, yang mengoordinir tiga kelompok tani yakni, Mekar Jaya, Makmur Jaya dan Anuggrah Tunggurono, Rabu (26/10).
Perda itu  sudah mendapatkan dukungan dari Wali Kota Binjai dengan nomor 593-4277 tanggal 16 Agustus 2000. Didukung juga Gubernur sesuai surat nomor 593/ 18787 tanggal 18 November 2000 dan diakomodirkan Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai surat 570-581, 11 Maret 2002. (dan)

Rp12 Juta Lenyap dari Sepeda Motor

TEBING TINGGI- Hati-hati menaruh uang di jok sepeda motor. Hindari nasib naas yang dialami Gemayadi Cipta (27), warga Desa Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai.

Gemayadi kehilangan uang Rp 12 juta milik toke tempatnya bekerja di bengkel. Uang itu diduga dicuri maling saat dia memarkirkan sepeda motor Honda Supra BK 5645 NZ di Kantor Pos di Jalan Sutomo, Kota Tebing Tinggi, Rabu (26/10) sekira pukul 14.45 WIB.

Pengakuan Gemayadi ketika membuat pengaduan ke Mapolres Tebing Tinggi, kemarin ia mencairkan cek senilai Rp20 juta ke Bank BRI. Usai pencairan uang, dirinya langsung mentransfer Rp6 juta kerekening kakak pemilik bengkel mobil, Riyanto di Kampung Samben, Desa Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai.

“Usai mentransfer uang itu, langsung menuju Kantor Pos untuk membayar cicilan mobil Rp2 juta. Lima belas menit kemudian, saya menuju ke Jalan Arsihab, Kota Tebing Tinggi untuk membeli sparepart mobil,” beber Gemayadi.
Ketika membuka jok sepeda motor untuk membayar sparepat mobil, uang Rp12 juta dibungkus palstik asoi hitam di jok sudah hilang. “Terkejut aku, sementara uang tersebut milik toke bengkel. Curiga, uang tersebut pasti hilang diambil maling saat parkir di Kantor Pos,” jelasnya.

Kasubag Humas Polres Tebing Tinggi, AKP Ngemat Surbakti mengatakan kasus pencurian uang di dalam jok sepeda motor sudah sering terjadi di Kota Tebing Tinggi. “Sebenarnya polisi tak henti-hentinya menginformasikan kepada masyarakat agar jangan menyimpan uang di jok sepeda motor usai mengambil uang dari bank, tetapi masyarakat kurang menyadarinya,” tegas Ngemat Surbakti. (mag-3)

Minyak Tanah Oplosan Makan Korban Lagi

LANGKAT- Raudah (35) warga Lorong V Desa Perlis Kecamatan Brandan Timur, masuk deretan korban minyak tanah oplosan. Hampir sekujur tubuh ibu tiga anak ini terbakar dan kini menjalani perawatan di RSUD Tanjung Pura.

Peristiwa naas tersebut terjadi, Rabu (26/10), setelah korban membeli minyak tanah oplosan.  Dengan keadaan payah, korban menceritakan dia membeli satu jerigen minyak tanah oplosan dari seseorang disebut-sebut bernama Alex dengan hiarga Rp7 ribu per liter. Ketika minyak dituang kaleng, seorang anak korban main korek api dan saat itu jatuh ke kaleng sehingga kaleng minyak dipenuhi api.

Korban yang khawatir api menyambar ke benda lainnya, berupaya membawa kaleng berisikan api ke luar. Namun, saat bersamaan terjadi ledakan sekaligus menyambar wajah, leher dan kaki korban.

Kasat Reskrim Polres Langkat, AKP Aldi S, mengaku belum menerima laporan pengaduan resmi. “Kita telah berupaya menangkapi para pelaku pengoplos, tapi kurang mendapat dukungan dari instansi lainnya hingga akhirnya masyarakat menjadi korbannya,” tukas Aldi. (mag-4)

Universitas Polandia Kerjasama dengan USU

MEDAN- Dianggap sebagai salah satu universitas terbesar di Pulau Sumatera, Universitas Sumatera Utara (USU) mampu menarik perhatian pihak University Of Silesia, Katowice, Polandia. Karenanya, mereka menyatakan ingin menjalin kerjasama dengan USU khususnya dalam bidang-bidang ilmu dasar.

Kerjasama tersebut dilakukan lebih kepada mengembangkan bidang-bidang ilmu dasar bagi kemajuan ilmu pengetahuan di kedua negara yakni Indonesia dan Polandia.

Hal ini disampaikan Prof Stanistaw Kucharski, Vice Rector For Finance And  Development, Universitas Silesia, Polandia dalam pertemuan di Ruang Rektor Gedung Biro Rektor lantai III Kampus USU, kemarin.

Prof Stanistaw Kucharski juga mengakui, sebelum melakukan kerjasama dengan USU, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan UI, UGM dan ITB. Pihaknya, merasa kagum dengan USU yang memiliki 14 fakultas dan siap bekerjasama dengan fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu-ilmu Sosial khususnya ilmu-ilmu dasar seperti Kimia, Fisika dan Matematika. Selain itu, mereka juga menawarkan kerjasama dalam bidang pengembangan ilmu-ilmu Sosiologi.(uma)

1...14,47414,47514,476...15,683Page 14,475 of 15,683