Plt Gubsu Dianggap Terlalu Sibuk dengan Kegiatan Seremonial

MEDAN-Tingkah laku Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) terus menjadi perhatian sembilan dari sebelas partai pengusung Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho (Syampurno). Bahkan, mereka menegaskan agar Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho jangan cuma ‘Omdo’ alias ‘Omong Doank’ tanpa aksi nyata.

Setidaknya hal ini diungkapkan Sekretaris Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Sumut, Suaidi Pulungan, didampingi Sekretaris Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Sumut Sukirman. Menurut mereka, individu yang saat ini berpredikat orang nomor satu di Sumut ini sebaiknya memperlihatkan kinerja terbaiknya dan jangan hanya ‘Omdo.’
“Selama ini, koalisi Sampurno selalu sejalan dengan program-program yang diusung Gubsu. Dalam artian sejalan untuk mendukung program yang berorientasi terhadap kemakmuran masyarakat Sumut. Tentunya sesuai dengan visi-misi Rakyat Tidak Lapar, Rakyat Tidak Bodoh, Rakyat Tidak Sakit dan Rakyat Punya Masa Depan,” ungkap Suaidi di sekreariat koalisi Syampurno Jalan Pelopor No 1 Medan, Minggu (13/11).

Ia mengatakan, secara moral dan politik hal tersebut juga menjadi tanggung jawab koalisi politik yang merupakan konstituen pemerintahan. “Dalam hal ini koalisi merupakan pihak yang memonitor dan mengarahkan agar semua target bisa dijalankan dengan tepat. Nah, untuk mencapai hal ini harus dibangun komunikasi dan koordinasi antar pejabat dan koalisi,” ujar Suaidi.

Menurut Suaidi, kepala daerah sudah seharusnya melakukan ‘take and give’ masukan dari berbagai pihak dalam mebangun Sumut ke depan. “Tapi tidak dengan Gatot. Ia kerap mencuatkan pemerintahan saat ini fokus membangun Sumut. Tapi nyatanya? Apa sih yang sudah dilakukan Gatot hingga saat ini?” tegasnya.

Lebih lanjut ia menegaskan, jika diurut dan dirunut, menurut Suaidi, tak ada proyek yang diusung Plt Gubsu menuju pembangunan Sumut. “Dia (Plt Gubsu, Red) hanya dan terus saja menghadiri acara-acara seremonial yang notabene semua masyarakat tahu hal tersebut tak begitu bermanfaat atau sama sekali tak ada kepentingannya terhadap kemaslahatan masyarakat,” katanya dengan nada tinggi.

Suaidi juga menuturkan, hal tersebut bukan asal tuduh tanpa alasan dan data-data kongkret. Buktinya pada APBD 2010 Sumut memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) mencapai Rp400 miliar lebih. “Sedangkan PAPBD 2011 juga dalam masalah. Karena baru diajukan pada bulan ini (November, Red) dan mayoritas isinya hanya belanja aparatur pemerintahan. Yang artinya tak ada anggaran yang mengakomodir kepentingan masyarakat melalui pembangunan,” paparnya.

Parahnya lagi, sambung Suaidi, RAPBD 2012 hingga saat ini belum diajukan ke DPR dan dapat dipastikan pembangunan di Sumut akan semakin terlambat. Sehingga mengakibatkan program yang diajukan nanti realisasinya semakin minim. “Jadi, andai RAPBD diajukan pertengahan November ini dan diketok atau disetujui DPR pada Desember mendatang, maka kita akan pertanyakan ke DPR. Karena pembahasan RAPBD bukan merupakan satu hal yang mudah untuk dibicarakan. Ini menyangkut kepentingan masyarakat,” tegasnya lagi.

Sukirman menambahkan, koalisi bukan tendensius terhadap Plt Gubsu. Hanya sekedar mengingatkan untuk tetap berada di jalur yang benar dan lurus. “Kalau yang selama ini digembar-gemborkan Gatot tentang pemerintahan Sumut fokus terhadap pembangunan dapat dijalankan dengan benar, kami pasti mendukung bukan hanya 100 persen tapi hingga 1000 persen,” jelasnya.

Selama ini yang diketahui pihak koalisi, Plt Gubsu menciptakan suasana eksklusif di Pemprovsu. Ini ditandai dengan adanya para ‘punggawa’ yang menghalang-halangi untuk menemuinya. “Banyak SKPD mengeluh dan mengadu kepada kami (koalisi, Red) tentang sulitnya bertemu langsung dengan Gatot. Bagaimana bisa menyukseskan program pembangunan Sumut 2012 mendatang jika konsultasi dan komunikasi saja tak bisa?” kata Sukirman.

Sukirman malah membalikkan, dengan mengatakan untuk berkomunikasi dengan koalisi bisa dilakukan lain waktu. “Tapi berkomunikasi dengan SKPD itu sangat penting. Jadi jangan ditutup pintu koordinasinya. Gatot sebaiknya jangan membuat manajemen yang mengada-ada,” ujarnya.

Parameter adanya peningkatan pembangunan di satu daerah dapat diindikasikan dengan jumlah silpa yang tak mencolok. “Silpa menjadi parameter peningkatan pembangunan di daerah. Jadi kenapa masih tinggi (Silpa Sumut, Red)?” tegas Sukirman.

Pihak koalisi hanya meminta agar Plt Gubsu bekerja jujur. “Ibarat supir ALS, apabila supir pertama istriahat, maka supir kedua harus banyak tanya kepada supir pertama atau senior. Ini dimaksudkan agar tak terjadi seperti kasus di ‘Aek La Masuk Jur’ (Aek Latong Masuk Jurang, Red),” ujar Sukirman.

Hal tersebut terjadi akibat efek kurangnya komunikasi yang baik antar keduanya. “Nah, kita juga khawatir pemerintahan di Sumut itu layaknya kasus Aek Latong tadi. Dan pemerintahan di Sumut akhirnya jalan sendiri-sendiri antara pemimpin dan SKPD. Ini juga menunjukkan tak adanya kemampuan manajerial Gatot. Kemampuan manajerialnya diragukan karena sangat sulit berkoordinasi dengannya,” pungkas Sukirman. (saz)

MEDAN-Warga Sari Rejo sadar untuk mendapatkan sertifikat tanah mereka sangat bergantung dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan. Karena itu, mereka tak henti-hentinya berjuang agar BPN luluh. Satu di antara cara perjuangan mereka adalah dengan memasang plang.

“Kami minta ketegasan dari BPN Kota Medan untuk adil terhadap warga Sari Rejo. Setidaknya dari hasil pernyataan Kakan (Kepala Kantor, Red) BPN Medan yang diketahui Kakan BPN Provinsi tertanggal 7 Januari 2008, di dalam poin 2 yang isinya kepada Kakan BPN Medan untuk tidak menerbitkan sertifikat kepada pihak lain, kecuali kepada masyarakat Sari Rejo,” kata Ketua Formas, Riwayat Pakpahan, usai pemasangan plang di Lingkungan IV dan VIII, Minggu (13/11) pagi.

Untuk itu, lanjut Riwayat, warga meminta kepada Kakan BPN Medan untuk memenuhi surat pernyataan oleh BPN untuk meneribitkan sertifikat tanah warga. Diyakini warga bahwa tanah seluas 260 ha yang dikuasai masyarakat tidak bermasalah dalam asset sesuai dengan register No 50506001. Sedangkan tanah seluas 302,78 ha tersebut yang menjadi asset sudah bersertifikat sesuai sertifikat No 1 tanggal 13 Juni 1997 seluas 35,25 Ha dan sertifikat No 4 tanggal 25 Juni 1997 seluas 267,53 ha. “Dengan begitu, kami minta agar BPN dapat menunjukkan batas-batas yang jelas terhadap tanah di Kelurahan Sari Rejo yang sudah disertifikatkan,” cetus Riwayat yang diamini seluruh pengurus Formas.

Warga sudah menyampaikan permasalahan ini ke presiden, Kemenham, Kemenkeu, BPN Pusat, DPR RI, DPD RI, gubsu, wali kota, Kakanwil BPN Provsu, BPN Medan, DPRD Provsu, dan DPRD Medan. Kini, mereka miminta keadilan serta ketegasan dari BPN yang sudah banyak mencari alasan. “Begitu juga dengan Wali Kota Medan Rahudman Harahap yang berjanji akan menyelesaikan masalah tanah sari Rejo pada Desember tahun ini. Karena secara de facto de jure tanah Sari Rejo sudah dikuasi masyarakat sejak tahun 1948,” pintanya.

Warga lainnya, Misroy selaku Kordinator Lingkungan (Korling) IV menambahkan atas status tanah Sari Rejo adalah milik masyarakat yang bukan dimiliki TNI AU. Sedangkan Asep selaku Korling VIII menuturkan masyarakat mempunyai toleransi tetap menunggu bersabar dari janji permerintah. “Bila tidak ada penyelesaian, warga tidak akan menghargai pemerintah. Warga akan melakukan aksi besar-besaran,” terangnya.

Untuk itu, tambah warga lainnya, Sumantri selaku Sekjen Formas meminta agar melibatkan masyarakat dan DPRD Medan dalam penyusunan draf MoU antara Pemko Medan dan TNI AU.

Sebelumnya, warga juga memasang plang yang dibuat oleh masing-masing kordinator lingkungan (Korling), dari Lingkungan I sampai XI. Isi plang yang bertuliskan ‘Selamat Datang di Kelurahan Sari Rejo, Tanah Milik Masyarakat Berdasarkan Keputusan MA No.229 K/Pdt/ 1991 Tanggal 18 Mei 1995 dan Peraturan Pemerintah (PP) RI No.24 Tahun 1997’ berdiri tegak di setiap persimpangan yang strategis.

“Warga terus melakukan perjuangan dengan memasang plang di setiap persimpangan yang strategis. Warga sangat mengkhawatirkan penyelesaian tanah sari rejo yang bertele-tele, padahal kami terus berjuang,” kata Riwayat.
Kegiatan pemasangan tersebut dilakukan secara bergotong royong untuk menunjukkan eksistensi tentang keberadaan bahwa tanah ini milik masyarakat Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia. Dilakukan di beberapa titik persimpangan yang strategis di setiap lingkungan. Awalnya, seluruh pengurus Formas bersama korling memasang di Lingkungan VII di sekitar Titi Gantung yang dikoordinir oleh Muslim, Lingkungan V dipasang di Jalan Mawar yang dikoordinir oleh Aidal Fitri. (adl)