JAKARTA- Ketua Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Malaysia Zulham Effendi bingung. Seminar menyambut hari Sumpah Pemuda yang dirancangnya harus batal. Hal itu dikarenakan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur tidak mengizinkan acara dilangsungkan di kedutaan.

“Kami diberi kabar tanggal 24 Oktober sore yang menyebutkan acara tak bisa di gelar di KBRI pada 26 Oktober, mereka minta acara diundur,” kata Zulham, Rabu (26/10).

Alasan KBRI soal pengunduran acara dirasa sangat tidak jelas. KBRI mengaku keberatan acara diselenggarakan di KBRI karena terkait konsumsi untuk para peserta. “Katanya mereka tak bisa menyediakan konsumsi karena waktunya mepet, tapi pada tanggal 25 Oktober kemarin mereka bilang, acara silakan digelar di luar, nanti disiapkan konsumsi. Jadi masalahnya apa?” tanya Zulham.

Dia tak habis pikir mengapa pembatalan begitu mendadak. Padahal sebelumnya, pada 20 Oktober, pihak panitia seminar telah mendapatkan persetujuan dari Atase Pendidikan,  Rusdi terkait pemakaian ruangan di KBRI. (net/jpnn)

BANDUNG- Ketegangan Indonesia dengan Malaysia kian meningkat, terakhir mengenai isu tapal batas di wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datu, Sambas, Kalimantan Barat. Tapal batas di wilayah itu bergeser hingga1.499 hektar atau kehilangan 3,3 km persegi.

Demikian berdasarkan data dan dokumen peta serta data intelijen BAIS (Badan Intelijen Strategis) yang didapat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ( Pemprov Kalbar).

Gubernur Provinsi Kalbar Cornelis mengatakan pemerintah pusat diminta untuk membeberkan apa isi memorandum of understanding (MoU) atau perjanjian RI dan Malaysia pada 1978, sehingga dapat diketahui secara lebih detail kenapa terjadi kehilangan 1.499 hektar atau bergesernya garis batas tersebut.

“Hal itu supaya masyarakat tahu secara transparan apa isi perjanjian tersebut, karena berdasarkan data dan dokumen peta yang kami miliki, jelas terjadi pergeseran garis batas,” ungkapnya, Rabu (26/10).

Dia memaparkan dari dokumen peta yang dibuat Belanda Van Doorn pada1905 dan 1906, serta peta Agraria Sambas Borneo Belanda First Edition 1944, terdapat kesamaan data bahwa Tanjung Datu dan Camar Bulan masuk wilayah RI. Tetapi, setelah dikomparasikan dengan peta keluaran 1978 ternyata Indonesia kehilangan 1.499 hektar.

Menurut Cornelis, sebaiknya masalah ini dilakukan diplomasi antara pemerintah RI dan Malaysia dengan bukti dan data yang dimiliki.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa Indonesia akan terlebih dahulu membicarakan hal tersebut untuk didengar negara-negara lain, bagi Indonesia perang jalan terakhir.

“Bagi setiap perselisihan konflik, kami akan dahulukan cara lain, cara damai, perang itu adalah jalan terakhir jika tak ada solusi lain,” tegasnya.  (bbs/jpnn)

JAKARTA-Pangkostrad Letjen TNI AY Nasution mengemudikan tank jenis Scorpion di Mayonkav 1/1 Kostrad Cijantung, Jakarta Timur, di sela-sela kunjungan kerja, Selasa (25/10). Pada kesempatan tersebut, Pangkostrad didampingi Pangdivif-1 Kostrad, para Asisten Kaskostrad dan Kapen Kostrad menerima paparan dari Danyonkav 1/1 Kostrad Letkol Kav Asep Solihin mengenai organisasi dan tugas Batalyon Kavaleri  Tank.

Berdasarkan Perkasad/217/XII tanggal 10 Desember 2007, Yonkav Tank merupakan kesatuan organik yang berdiri sendiri atau bagian dari satuan yang lebih besar dan pelaksana Divisi Kostrad yang berkedudukan langsung di bawah Pangdivif. Tugasnya melaksanakan pertempuran darat yang bersifat ofensif guna mendekati dan menghancurkan musuh dengan menggunakan daya gerak, daya tembak dan lindung lapis baja, dengan titik berat pada operasi serangan dan pertahanan.

Usai menerima paparan, Pangkostrad beserta rombongan menyaksikan defile dan demontrasi ranpur, dilanjutkan pengecekan gelar ranpur dan senjata yang dimiliki Yonkav-1/1 Kostrad serta pengarahan kepada prajurit Yonkav-1/1 Kostrad dan Kikavtai 1 Kostrad. (jpnn)

MEDAN-Ketua DPD RI, Irman Gusman bersama anggota Rahmad Shah dan Parlindungan Purba melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum (RSU) Pirngadi Medan, Rabu (26/10) siang.

Dalam kunjungan itu, Irman Gusman mendesak agar pemerintah dan DPRD segera mengesahkan Rencana Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi undang-undang. Irman Gusman mengaku, masih adanya diskriminasi dan perbedaan pelayanan yang dialami pasien Jamkesda atau Jamkesmas.

DPD mendesak agar RUU BPJS yang sempat terhenti itu disahkan menjadi satu produk UU. Irman Gusman menuturkan, dengan disahkan dan adanya UU BPJS maka tidak ada lagi perbedaan pelayanan medis.
“Masyarakat harus mendapatkan pelayanan kesehatan secara baik dan jangan ada diskriminasi karena perbedaan kartu tersebut,” katanya.(jon)

JAKARTA- Rapat Pimpinan Nasional II Partai Golkar baru saja dibuka. Meski belum dilakukan pembahasan, tidak perlu terlalu lama untuk mengetahui siapa calon presiden Si Beringin untuk 2014. Dia adalah Aburizal Bakrie.
Ketua Panitia Rapimnas Sharif Cicip Sutardjo menegaskan pilihan bulat ini. Menurut Cicip, dalam Rapimnas nanti hanya tinggal pengesahan saja.

“Tidak perlu lama-lama, semua setuju Ketua Umum Aburizal Bakrie jadi calon presiden 2014?” tanya Cicip pada anggota Rapimnas di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (26/10).
“Setuju,” jawab para peserta.

Rapimnas ini diikuti oleh seluruh perwakilan partai Golkar dari tingkat provinsi. Para pengurus DPP Golkar pusat juga ikut hadir, seperti Sekjen Idrus Marham, Wakil Ketua Umum Agung Laksono dan Wakil Ketua Umum Fadel Muhammad.
Usai pidato dari Cicip, Ical pun maju untuk menyampaikan pengarahan. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh pengusaha dan mantan Menkokesra itu. Di antaranya tentang target partai Golkar dan kesejahteraan rakyat. “Kita tidak mengejar kekuasaan dan posisi jabatan. Kita sudah kenyang dengan kekuasaan. Tapi kita bertekad untuk memberikan lebih maju bagi anak-anak,” kata Ical yang disambut riuh hadirin.

Ical siap menjalankan keputusan partai terkait calon presiden pada 2014 nanti.
Sebelumnya, survei Reform Institute mencatat Aburizal Bakrie sebagai calon presiden yang tingkat elektabilitasnya paling tinggi. Persentase ketua umum Partai Golkar ini, sebesar 13,58 persen. Disusul Prabowo Subianto 8,46 persen, Jusuf Kalla 7,06 persen.(net/bbs)

Cuma Menyenang-nyenangkan

Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI), Iberamsjah menilai dukungan internal terhadap Ketua Umum Partai Golkar agar maju sebagai calon presiden (Capres) pada pemilu 2014 adalah sikap kontroversial karena bertentangan dengan suara rakyat Indonesia.

“Terlalu beresiko bagi Golkar jika tetap mengusung Aburizal Bakrie (Ical) sebagai calon presiden dalam Pemilu mendatang sebab berbagai kasus yang diduga melibatkan Ical selalu diback-up oleh kekuatan politik dan itu bertentangan denagn suara rakyat,” ujar Iberamsjah, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/10).

Terlebih disaat masyarakat Indonesia yang sudah piawai memisahkan antara keputusan politik dengan keputusan hukum dalam memproses berbagai kasus. “Tragedi Lapindo dan kasus ketidaktaatan Ical terhadap kewajiban membayar pajak semuanya diselesaikan dengan cara politik dan menghindar dari proses hukum,” ungkap Iberamsjah.

“Fakta kontraversial inilah yang tidak pernah dimaknai oleh pendukung Ical di internal Golkar atau sebaliknya isu tersebut sengaja diapungkan untuk menyenangkan hati Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie,” ujar Iberamsjah.

Lebih lanjut dia menilai Ical sebagai sosok yang tidak punya prestasi dalam perspektif sosial ekonomi kebangsaan. “Ical itu berhasil menjadi kaya berhasil jadi Ketua Umum Partai Golkar, tapi dia tidak punya prestasi apa-apa dalam perspektif sosial ekonomi bangsa terlebih disaat menjabat Menko Perekomian dan Kesra,” imbuhnya.(fas/jpnn)