Soal Rekomendasi Pencopotan Kadisdik Medan

MEDAN- Rekomendasi pencopotan Hasan Basri dari jabatannya sebagai Kadis Pendidikan Kota Medan oleh Komisi B DPRD Kota Medan ternyata cuma gertak sambal. Pasalnya, saat diundang pimpinan dewan untuk membahas rekomendasi tersebut pada Senin (17/10) lalu, tak seorang pun anggota Komisi B yang hadir.

“Mereka sudah kita undang untuk membahas rekomendasi itu, tapi mereka tidak hadir. Untuk alasannya, silakan tanya ke Komisi B. Yang jelas pimpinan dewan sudah mengundang Komisi B,” kata Ketua DPRD Kota Medan Amiruddin, Selasa (25/10).

Amiruddin juga mengakui, hingga kini pimpinan dewan belum menyampaikan rekomendasi Komisi B terkait pencopotan Hasan Basri tersebut kepada Wali Kota Medan. Pasalnya, menurut Amiruddin, rekomendasi yang diajukan Komisi B tersebut tidak dilandasi alasan yang kuat.

“Dalam surat rekomendasi yang disampaikan Komisi B itu tidak dilandasi alasan yang kuat.

Lagipula, urusan pencopotan Hasan Basri itu adalah hak prerogatif Wali Kota Medan,” tegas politisi Demokrat ini.
Untuk itulah, lanjut Amiruddin, secara pribadi dirinya lebih memilih masalah ini dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk dijadwalkan pembentukan Pansus Penerimaan Siswa Baru (PSB) 2011. Setelah itu, Pansus bekerja dan menindaklanjuti adanya dugaan manipulasi Penerimaan Siswa Baru (PSB). “Kalau sudah diketahui permasalahan dari dugaan kecurangan PSB itu dan DPRD sudah punya bukti-bukti kuat, kita akan lebih mudah melangkah,” ungkapnya.
Sementara, saat akan dikonfirmasi ke Komisi B DPRD Medan, hanya Salman Alfarisi yang berada di gedung dewan. Namun ia enggan memberikan keterangan dan menyarankan wartawan koran ini untuk konfirmasi langsung ke Ketua Komisi B Roma P Simaremare.

Demikian juga dengan Sekretaris Komisi B Khairuddin Salim yang dikonfirmasi via ponselnya. Politisi Demokrat ini enggan memberi keterangan dan juga menyarankan wartawan koran ini mengkonfirmasi langsung ke ketua komisi. Sayangnya, hingga Selasa (25/10) sore pukul 18.00 WIB, ponselnya tak aktif.

Diketahui, Komisi B DPRD Medan telah melayangkan rekomendasi pencopotan Hasan Basri dari jabatannya sebagai Kadis Pendidikan Kota Medan pada akhir September lalu ke Ketua DPRD Kota Medan. Karena tak kunjung ada respon dari pimpinan dewan, pada Selasa (11/10) lalu, Ketua Komisi B Roma Simaremare bersama sekretaris komisi Khairuddin Salim, dan anggota komisi Syamsul Bahri, Bahrumsyah dan Muhammad Yusuf mendatangi ruang Ketua DPRD Medan guna menanyakan kelanjutan rekomendasi tersebut. Saat itu, Roma menyebutkan, Ketua DPRD beralasan pihaknya akan berkoordinasi dulu dengan pimpinan DPRD lainnya.

Desakan atas pencopotan Hasan Basri ini terkait adanya siswa siluman yang masuk tidak melalui jalur penerimaan resmi, sebagaimana petunjuk teknis dan kesepakatan Komisi B DPRD Kota Medan dan Pemko Medan.(adl)

Lagi, Puluhan Karyawan RSU Haji Medan Gelar Demo

MEDAN- Puluhan karyawan terdiri dari pegawai, perawat, supir, security dan managemen RS Haji Medan Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan kembali melakukan aksi, menuntut direktur rumah sakit itu mundur dari jabatannya, Selasa (25/10). Aksi yang digelar di depan ruangan direktur itu berlangsung tertib dan aman.

Puluhan karyawan RSU Haji Medan yang menolak Dr H MP Siregar menjabat Direktur RS Haji Medan selama 15 tahun berturut-turut langsung mendatangi ruangan direktur dan meminta pernyataan pengunduran diri dari Dr H MP Siregar.

Kepala Personalia RS Haji Medan M Hasby Tanjung yang juga ikut aksi menuturkan, aksi tersebut dilakukan dengan spontan oleh para karyawan yang merasa perlu dilakukannya perubahan di RS Haji Medan. “Tuntutan kita, agar Bapak Dirut segera mundur. Sekitar 80 persen karyawan menuntut agar dirut mundur, karena menginginkan perubahan. Beliau sudah lama menjabat sebagai dirut, sejak 1998,” kata Hasby didampingi Kepala Humas RS Haji Medan Fauzi.

Menurutnya, dalam pertemuan tersebut, H MP Siregar menyatakan siap mundur dari jabatannya dan segera menemui Plt Gubsu Gatot Pudjonugroho sebagai ketua yayasan. “Direktur menyatakan sikap akan mundur, secepatnya menghadap Gubsu untuk menyatakan mundur,” ujarnya.

Ditambahkannya, semasa kepemimpinan H MP Siregar, kesejahteraan karyawan sedikit pun tidak ada menunjukkan perubahan. “Perubahan kepemimpinan, karena kebijakan direktur itu cenderung mengabaikan kesejahteran karyawan. Tidak hanya itu, kenaikan gaji juga tidak sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, rumah sakit yang lain sudah ada mengalami kenaikan gaji, tapi kami tidak ada mengalami kenaikan gaji sedikit pun,” sebutnya.

Hasby mengaku, sejak menjabat sebagai direketur, MP Siregar hanya satu priode mengantongi SK resmi dari Gubsu. Untuk periode berikutnya, SK tersebut tidak diperpanjang hingga sekarang. Karyawan menilai, masa kepemimpinan MP Siregar tidak menunjukkan regenerasi. “SK pertama itu dari Gubsu Alm HT Rizal Nurdin. Periode selanjutnya tidak ada SK, tapi hanya surat tugas sampai pengurus yayasan mengangkat direktur definitif,” pungkas Hasby yang sudah bekerja di RS Haji sejak 1998.

Hasby Tanjung bersama dengan karyawan lainnya mengharapkan agar MP Siregar segera mundur dari jabatannya. “Harapan kami, agar Gubsu secepatnya mengangkat dirut yang baru. Paling tidak pelaksana tugas (Plt), dan Plt itu mau menerima masukan dari karyawan,” pungkasnya.

Sementara, H MP Siregar menuturkan, dia bersedia mundur dari jabatannya apabila ada permintaan dari Plt Gubsu Gatot Pudjonugroho selaku Pimpinan Yayasan. “Tunggu gubernur saja, kapan akan dipanggil,” ujarnya.

H MP Siregar menjelaskan, sebelum adanya permintaan mundur para karyawan, dirinya sudah mengajukan permohonan mundur dari jabatannya tersebut. Namun, hal tersebut tidak disetujui Ketua Yayasan. “Permasalahannya bukan terletak sama saya. Saya sendiri sebelumnya sudah lima kali mengajukan mundur dari jabatan, tapi tidak disetujui. Yang mengatur saya sebagai dirut itu yayasan, bukan saya yang mengatur yayasan,” jelasnya.
Disinggung mengenai keluhan karyawan tidak adanya peningkatan kesejahteraan, H MP Siregar langsung membantahnya. H MP Siregar menuturkan, silahkan bandingkan kesejahteraan dengan rumah sakit lain.(jon)

MEDAN- Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan kembali membongkar bangunan Sekolah Nanyang Zhi Hui Modern Indonesian School di Jalan Abdullah Lubis, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Selasa (25/10) siang. Pembongkaran ini merupakan yang keempat kalinya dilakukan dinas tersebut. namun, lagi-lagi pembongkaran yang dilakukan hanya formalitas dan terkesan hanya untuk meredam amarah warga.

Menurut Suwito, warga yang tinggal tak jauh dari Sekolah Nanyang, Selasa (25/10) pagi mendatangi kantor Dinas TRTB di Jalan AH Nasution. Mereka mendesak dinas tersebut untuk membongkar bangunan Sekolah Nanyang yang bermasalah.
Ternyata permintaan warga ini langsung ditindaklanjuti Dinas TRTB dengan menurunkan tim ke lokasi. Namun, warga mengaku kecewa dengan tim dari Dinas TRTB tersebut. Pasalnya, tim yang berjumlah puluhan orang tersebut dan menaiki lima mobil patroli hanya duduk-duduk di sekolah tersebut. “Mereka tidak langsung melakukan pembongkaran, cuma duduk-duduk sambil memegang palu berukuran tiga kilo sambil bercerita,” terang Suwito.

Bahkan, ketika warga meminta agar bangunan yang menyalah itu dirobohkan, petugas TRTB itu malah tak senang. “Ketika saya minta agar peranca bangunan tersebut dibongkar, petugas Dinas TRTB malah keberatan dengan marah-marah seperti tidak senang kepada warga,” ungkapnya.

Bahkan, warga dan wartawan koran ini sempat mendengar perbincangan beberapa petugas TRTB tersebut dan mereka sempat berceloteh, kalau pembongkaran tersebut hanya formalitas saja. “Bikin capek saja pun kita di sini. Pembongkaran ini cuma ecek-ecek, formalitas karena permintaan warga. Bikin capek saja,” celoteh seorang petugas TRTB tersebut. Mendengar ucapan itu, warga mulai emosi. Warga menilai, Dinas TRTB sudah menerima upeti dari Sekolah Nanyang.
Sekda Kota Medan Syaiful Bahri saat dikonfirmasi terkait pembongkaran bangunan Nanyang yang terkesan formalitas itu, dia berjanji akan mempertanyakannya ke Kepala Dinas TRTB, Syampurno Pohan.(adl)