MEDAN- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan optimis, pelayanan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dapat terealisasi di 21 kecamatan akhir bulan ini. Pasalnya, tinggal enam kecamatan lagi yang belum terhubung ke pusat, sedangkan 15 kecamatan lainnya sudah.

“Target kita, akhir bulan ini seluruh kecamatan di Medan sudah dapat melayani e-KTP. Saat ini sudah 15 kecamatan yang melayani dan tinggal 6 kecamatan lagi yang belum. Dan hingga 18 Oktober lalu, warga yang sudah terlayani sebanyak 50.378 orang,” kata Kadisdukcapil Kota Medan Darussalam Pohan, Minggu (23/10). Dikatakannya, target tersebut harus tercapai, jika tidak, maka target penuntasan layanan e-KTP hingga akhir 2011 ini bakal molor lagi.
Menurut Darussalam, saat ini proses entry data e-KTP masih membutuhkan waktu paling lama lima menit per orang. Dalam sehari, kantor camat dapat melayani sebanyak 300 hingga 400 masyarakat. Pelayanan juga dilakukan hingga pukul 23.00 WIB.

“Memang saat ini masyarakat yang akan mengentri data masih antre, karena kita belum bisa menyesuaikan waktu masyarakat jam per jam. Kita undang masyarakat di hari tertentu, dan masyarakat wajib datang di hari tersebutn
Kalau ditentukan jamnya kita khawatir ada masyarakat yang tidak bisa mengakibatkan di saat jam tersebut layanan kita kosong, makanya saat ini masyarakat yang akan mengurus e-KTP harus antre dulu,” terangnya.

Dijelaskannya, jumlah data masyarakat yang diundang untuk pelayanan e-KTP itu sudah baku. Sehingga, kalaupun ada masyarakat yang akan pindah ke kawasan lain, dia tetap akan diundang dulu mengurus KTP di kecamatan sebelumnya, baru setelah itu mengurus surat pindah ke kecamatan lain yang selanjutnya mengurus e-KTP di kecamatan tersebut. “Kalau datanya sudah baku dan data itulah yang menjadi acuan kita untuk mengundang masyarakat,” katanya.

Wali Kota Medan Rahudman Harahap mengatakan, sejak dilaunching pada 19 Agustus lalu, pelayanan e-KTP masih berlangsung dengan baik dan sudah ada 15 kecamatan, sedangkan 6 kecamatan lagi diperkirakan paling lambat 12 November 2011 sudah bisa melayani masyarakat. “Paling lambat 12 November mendatang seluruh kecamatan di Kota Medan sudah bisa melayani masyarakat untuk pembuatan e-KTP. Pembuatan e-KTP ini bertujuan untuk mengetahui jumlah penduduk secara nasional dengan pendataan secara elektronik dan dimasukkan ke data base sebagai acuan pembangunan yang berkesinambungan,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini proses pembuatan e-KTP ini masih tahap pendataan untuk disesuaikan dengan data base secara nasional, e-KTP dimaksud tidak langsung siap pada hari itu, masih harus ditunggu sampai masuk dalam data base. Selama e-KTP belum keluar, KTP manual yang masih berlaku masih tetap bisa digunakan. Dan masyarakat yang belum mendapat  undangan tidak perlu khawatir, semua masyarakat yang terdaftar sebagai warga Kota Medan pasti diundang untuk pembuatan e-KTP tersebut.(adl)

MEDAN- Rencananya hari ini Komisi D DPRD Medan melakukan peninjauan ke lokasi penimbunan lahan yang akan dijadikan Perumahan Contempo Regency di Jalan Brigjen Zein Hamid, Km 6,2, Keluraha Titi Kuning, Medan Johor. Peninjauan ini dilakukan terkait keluhan masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas penimbunan lahan tersebut.

“Komisi D DPRD Medan akan meninjau ke lokasi perumahan itu, Senin (24/10). Peninjauan sudah kita jadwalkan dan kita akan menindaklanjuti keluhan masyarakat kepada developer perumahan Contempo Regency,” kata Ketua Komisi D DPRD Medan, Parlaungan Simangungsong, akhir pekan lalu.

Selain itu, komisi yang membidangi masalah pembangunan ini juga mendesak pihak manajemen perumahan Contempo Regency untuk segera menanggapi segala keluhan masyarakat sekitar lahan penimbunan secepatnya. “Segala keberatan masyarakat yang sudah dibawa dalam rapat internal perusahaan agar segera ditindaklanjauti secepatnya, jangan diulur-ulur,” katanya.

Sementara, warga sekitar yang diketahui bermarga Sipayung beharap agar anggota dewan dari Komisi D DPRD Medan tidak turun ke lokasi. Ditakutkan, warga yang sudah melakukan pertemuan dengan pihak manajemen perumahan Contempo Regency yang difasilitasi Lurah Titi Kuning Drs A Muhzi tidak akan selesai.

“Kami masih menunggu kabar dari pihak perumahan yang berjanji dalam waktu seminggu, segala keberatan warga yang tertuang dalam surat pengaduan akan diselesaikan mereka. Ditakutkan, bila anggota dewan turun ke lokasi, dikhawatirkan permasalahan ini tidak selesai,” katanya.

Dijelaskannya, manajemen perumahan Contempo Regency telah berjanji akan memperbaiki rumah warga yang kebanjiran akibat resapan air di sekitar tembok. “Pihak manajemen berani megeluarkan anggaran untuk perbaikan rumah warga yang terkena banjir. Tapi, kalau untuk keberatan warga yang lainnya seperti, aktivitas penimbunan yang tidak kenal waktu selama 24 jam dan suara bising pada malam hari serta keluar masuk truk pengangkut timbunan tanah galian C juga membuat kemacatena di sekitar jalan masih menunggu bos mereka dari Jakarta,” ucapnya.(adl)

Silpa 2011 Bakal Meningkat 100 Persen

MEDAN- Terkait serapan anggaran APBD Sumut 2011 yang minim, Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho diminta segera melakukan evaluasi terhadap kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemprovsu. Pasalnya, sejumlah SKPD dinilai tidak optimal dalam kinerja, yang ditunjukkan dari ketidakmampuannya dalam penyerapan anggaran yang ada.

“Ke depan, kami berharap mesti ada perbaikan tata laksana dan kinerja SKPD-SKPD yang ada. Untuk itu, kami mendorong Plt Gubsu untuk melakukan evaluasi. Karena, rendahnya serapan anggaran saat ini, menunjukkan ketidakmampuan SKPD-SKPD dalam merealisasikan anggaran yang ada dan telah disetujui ke masyarakat,” kata Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga, akhir pekan lalu.

Politisi asal Partai Golkar ini menegaskan, penyebab rendahnya serapan anggaran, bukan didasari adanya masa peralihan kepala daerah di Sumut, dari Syamsul Arifin ke Gatot. “Masalah itu tidak bisa dijadikan alasan. Intinya, rendahnya serapan anggaran disebabkan pada ketidakmampuan masing-masing SKPD dalam menjalankan program Pemprovsu,” tegasnya.

Menurutnya, itu harus dijadikan rujukan bagi Plt Gubsu untuk memikirkan bagaimana agar serapan anggaran bisa lebih maksimal. Karena, target yang diproyeksikan di Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2012, dimana proyeksinya mencapai Rp6 triliun.

Senada dengan itu, anggota Fraksi PPP DPRD Sumut Ahmad Hosen Hutagalung juga meminta kepada Plt Gubsu, untuk segera melakukan evaluasi terhadap SKPD yang dinilai tidak mampu memaksimalkan anggaran. “Bagi SKPD yang tidak mampu merealisasikan anggaran, Plt Gubsu harusnya melakukan evaluasi terhadap SKPD tersebut,” tegasnya.

Sebab, serapan anggaran yang rendah, lanjutnya, akan menjadi kajian bagi DPRD Sumut, untuk juga melakukan evaluasi terhadap realisasi serapan anggaran tersebut serta dalam penyusunan perencanaan APBD 2012.

Tuntutan yang sama juga dikemukakan politisi Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Syamsul Hilal, yang dengan tegas meminta Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho mau tidak mau mesti melakukan evaluasi sejumlah kepala dan pejabat SKPD Sumut yang bermasalah.

“Kalau bermasalah, lebih baik dievaluasi. Kalau perlu diganti. Tentunya harus melalui prosedur yang ada, sesuai jabatan Pelaksana Tugas Gubsu,” ujarnya.

Evaluasi terhadap kepala dan pejabat di SKPD Pemprovsu merupakan hal yang tepat, jika dihubungkan dari kinerja pejabat-pejabat yang ada saat ini, dimana telah tidak lagi mencerminkan misi Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho (Syampurno).

“Plt Gubsu harus berani melakukan itu, bila pejabat yang bersangkutan sudah tidak mampu menjalankan tugas dalam satu ikatan visi dan misi pemerintahan Sumut 2008-2013,” tandasnya.

Ternyata Pemprovsu, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Provsu Nurdin Lubis di sela-sela Rapat Paripurna Perubahan Komposisi Komisi dan Badan Kelengkapan DPRD Sumut, Jum’at (21/10) lalu, memiliki penilaian tersendiri.

Dikatakannya, meskipun pada dasarnya evaluasi dan pergantian pimpinan dan pejabat-pejabat lainnya di semua SKPD Pemprovsu adalah kewenangan dari Plt Gubsu, sejauh ini belum ada niat atau keinginan untuk melakukan pergantian.
“Evaluasi terus kami lakukan. Karena manajemen pemerintahan yang baik itu mengharuskan evaluasi yang berkelanjutan. Evaluasi hingga pergantian pejabat hal itu merupakan domain dari Plt Gubsu. Meskipun hingga saat ini, pembahasan pergantian pejabat itu hanya sebatas memberi masukan saja. Saya rasa untuk pergantian pejabat sementara ini belum ada. Belum sampai ke sana. Kami (Pemprovsu) masih fokus dengan pembahasan APBDP 2011 dan RAPBD 2012,” ungkapnya. (ari)

MEDAN- Penanganan kasus dugaan mark up dana hibah Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dari PT Pertamina (Persero) kepada Universitas Sumatera Utara (USU) senilai Rp4 miliar masih jalan di tempat. Bahkan hingga kini, belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumut. Karenanya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) diminta segera mengambil alih penanganan kasus tersebut.

“Hingga kini kasus dugaan korupsi dana hibah dari Pertamina yang disalurkan ke USU belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Untuk itu, kita meminta Kejatisu segera mengambil alih kasus tersebut,” kata Sekda Lira Kota Medan Ibeng S Rani, Sabtu (22/10).

Ibeng menilai, Poldasu lamban dalam menangani perkara tersebut. Karenanya, dia berharap tim penyidik Kejatisu segera turun tangan melakukan penyelidikan guna menelusuri aliran dana hibah tersebut.

Diketahui, perkara ini bergulir dan diproses di Bagian Tipikor Polda Sumut. Penyidik sudah memanggil dan memeriksa Dekan Fakultas Ekonomi USU Jhon Tafbu Ritonga dan Ketua Panitia Penggadaan USU, Suhardi.

Terkait kelanjutan proses hukumnya, Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumut Kombes Pol Raden Heru Prakoso mengatakan, kasus ini masih tahap klarifikasi. “Masih dalam tahap penyelidikan guna mengumpulkan barang bukti dan keterangan atau pulbaket,” tegasnya. (rud)

LABUHAN- Aksi perampokan di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan semakin menggila. Tujuh kawanan perampok dilengkapi senjata tajam dengan menggunakan 4 unit sepeda motor merampok seorang pria keturunan Tionghoa di Jalan Kolonel Yos Sudarso Km 8, Medan Deli, Sabtu (22/10) pukul 23.30 WIB.

Perampokan yang dialami Alim alias Tekli (31), warga Jalan Perak, Kelurahan Kota Bangun, Medan Deli, harus kehilangan sepeda motor Supra X BK 5291 AAD dan kejadian itu telah dilaporkan ke Polsek Medan Labuhan.

Kejadian itu dialami Alim saat dalam perjalanan menuju RSU Mitra Medika untuk membesuk keponakannya yang sedang sakit. Ternyata 7 orang kawanan perampok dilengkapi sajam memepetnya di Jalan Yos Sudarso tepat di depan Deli Work, Medan Deli.

Di jalan yang sunyi dan gelap itu, kawanan perampok itu langsung mengarahkan pisau dan mengancam Alim untuk turun dari sepeda motornya, kemudian pelaku mengambil sepeda motor Alim dan langsung kabur ke arah Medan. “Saya tak tahu kali ciri-cirinya, mereka ada 7 orang. Mereka langsung kabur setelah menodongkan pisau ke arah saya,” kata Alim di kantor polisi.(ril/smg)