MEDAN-Perkara dugaan korupsi di Dinas Bina Marga Sumut, yang melibatkan Marapinta Harahap saat ini sudah ditangani oleh Direktorat Reserse Umum Poldasu.
Pernyataan tersebut dikatakan Kasi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejatisu Jufri Nasution SH, pada wartawan Rabu (26/10) lalu di Jalan AH Nasution Medan.
“Kita sudah tidak menangani perkara itu lagi. Karena perkara tersebut (Bina Marga Sumut) sudah ditangani pihak Poldasu,” tegas Jufri.

Jufri juga menegaskan bahwa dihentikannya penyelidikan dugaan korupsi pengadaan alat berat dan pembangunan jalan di beberapa daerah di Sumut itu karena pihak Poldasu sedang melakukan penyidikan. “Kasus itu kan sudah ditangani Poldasu. Bahkan sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka ataupun sudah ada yang ditahan,” tegas Jufri.

Jufri Nasution juga mengaku kalau mereka, sudah didahului oleh Poldasu. Untuk itu Kejatisu tidak akan menangani perkara di Dinas Bina Marga Sumut. “Kita didahului (Poldasu) makanya kita tidak akan melakukan penyelidikan dalam perkara itu. Untuk itu kita tutup perkara tersebut karena sudah ditangani Poldasu,” tegas Jufri menutup pembicaraan.
Sebelumnya Kejatisu sudah memanggil Marapinta Harahap dan Wali Kota Tebing Tinggi Umar Junaidi untuk diklarifikasi soal proyek tersebut. Klarifikasi yang dilakukan kejaksaan berupa pemanggilan n
Marapinta Harahap dan Umar Zunaidi yang saat ini Wali Kota Tebing Tinggi.

Marapinta Harahap pada saat menduduki Kadis PU Cipta Karya Pemkab Deli Serdang terbelit kasus dugaan korupsi proyek Gerakan Deli Serdang Membangun (GDSM) sebesar Rp10 miliar.  Marapinta juga diduga terlibat dugaan korupsi peningkatan jalan provinsi jurusan Tomok-Onan Runggu-Nainggolan tidak sesuai spesifikasi kontrak yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp4.981.228.073,70.
Proyek peningkatan jalan provinsi jurusan jembatan Merah-Muara dan Soma-Simpang Gambir juga tidak sesuai spesifikasi kontrak dan merugikan keuangan daerah sebesar Rp3.072.998.002,04.
Bukan itu saja proyek  peningkatan jalan provinsi jurusan Dolok Sanggul-Batas Tapanuli Tengah tidak sesuai spesifikasi kontrak merugikan keuangan daerah sebesar Rp1.218.346.173,17. Begitu juga dengan beberapa pelaksanaan paket pengerjaan peningkatan jalan belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp893.995.404,72.(Rud)

Plt Gubsu di Antara 9 Parpol Pengusung dan Sekjen Kemendagri

MEDAN-Tuntutan pencopotan Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho, mulai disuarakan langsung oleh masyarakat Sumut. Sebelumnya, sembilan partai pengusung pasangan Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho (Syampurno) telah terlebih dahulu menyuarakan hal yang sama dengan berkunjung ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Adalah puluhan massa dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Penyalur Aspirasi Rakyat (Lempar), menggelar aksi dengan memajang foto Gatot di halaman depan Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Rabu (2/11). Tuntutan pencopotan terhadap Gatot, menurut massa Lempar bukan tanpa alasan. Ketua LSM Lempar Ficky Padli dalam orasinya, sebagai Plt Gubsu, Gatot dinilai telah mengeluarkan kebijakan demi kepentingan pribadi yakni, pemutasian 110 pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

Kebijakan tersebut, sambung Ficky, pada akhirnya menyebabkan ketidakkondusivitasan di Sumut. Dari persoalan itu, kemudian muncul ajuan Hak Interpelasi. Namun, sayangnya, Hak Interpelasi tersebut sebatas gertak sambal.
Bukti lain kebijakan Plt Gubsu yang memicu konflik politik di Sumut adalah keluarnya Surat Teguran Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Massa Lempar juga mempersoalkan banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprovsu yang diduga terlibat atas kasus-kasus korupsi yang ada. Dari beberapa contoh itu, menurut massa Lempar, sudah menunjukkan bahwa Gatot tidak mampu memimpin Sumatera Utara dan tidak mampu menciptakan pemerintahan yang bersih.

“Kami meminta Plt Gubsu dengan profesional untuk meletakkan jabatannya karena dinilai sangat menggangu kekondusivitasan pemerintahan di Sumut,” tegas Ficky dalam orasinya.

Sementara itu, seorang fungsionaris partai pengusung pasangan Syampurno, Risman yang merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjend) Partai Patriot Sumut kepada Sumut Pos menuturkan, sejak menjadi Plt Gubsu Gatot tidak mampu membangun komunikasi dengan partai pengusungnya. Apa yang dilakukan partai pengusung, dikatakannya, tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk mengingatkan Gatot.

“Kita tidak minta proyek, kita tidak minta apa-apa dan tidak ada kepentingan apa-apa. Kita hanya sekedar mengingatkan. Dulu zaman Bang Syamsul, hubungan komunikasi berjalan baik. Tapi sekarang, mau jumpa saja susah. Macam betol aja dia (Gatot, Red). Dia Plt, kenapa seperti itu. Komunikasinya tidak luwes,” tegasnya.

Mengenai tuntutan pencopotan jabatan Plt Gubsu, Ridwan menjelaskan, tidak ada aturan yang bisa mencopot jabatan Plt Gubsu. Namun, bila apa yang dilakukan oleh partai pengusung tidak digubris, maka akan ada tekanan-tekanan lain yang akan dilakukan.

“Kita tahu aturan. Tidak ada aturan mencopot Plt Gubsu. Tapi, kalau upaya untuk mengingatkan itu, tidak juga digubris, kita punya tekanan-tekanan lainnya. Ini semua untuk kekondusifitasan di Sumut. Kalau Sumut kondusif, pasti tidak ada ajuan interpelasi, tidak ada mutasi. Masyarakat ingin nyaman, pejabat ingin nyaman, PNS ingin nyaman. Tidak ditakut-takuti dengan mutasi,” tegasnya.

Risman yang mengaku tengah di Jakarta mengatakan, berdasarkan kabar yang didengarnya, surat jawaban sebagai dasar pemutasian pejabat eselon III yang diajukan Plt Gubsu ke Mendagri, sampai saat ini belum diterima Mendagri. Kabar lainnya yang berhembus, sambungnya, saat ini sudah tersiar kabar akan ada rencana pemutasian terhadap pejabat eselon II. “Saya lagi di Jakarta. Nanti saya pulang, akan kita gelar konfrensi pers lagi. Banyak yang akan diungkapkan,” akunya.
Soal mutasi, Sekjen Kemendagri Diah Anggraini mengungkapkan tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Dan perlu proses sebagai wahana pertimbangan, terutama di Sumut yang dijabat oleh seorang Plt. Maka dari itu, PNS di Sumut, tidak perlu risau dan khawatir atas isu atau informasi mutasi. “Menyangkut mutasi PNS di Sumut, itu akan dibahas secara internal dengan Plt Gubernur Sumut. Dan nantinya, bertujuan untuk perbaikan dan pembenahan,” kata Diah Anggraini usai membuka acara Musyawarah Provinsi Sumatera Utara (Musyprovsu) Korp Pegawai Negeri (Korpri) ke III, di Aula Martabe, Lantai II Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, Rabu (2/11).

Dijelaskannya, pihaknya akan terlebih dahulu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Saat ditanya mengenai pemutasian yang telah dilakukan oleh Plt Gubsu, apakah pejabat-pejabat lama bisa ditempatkan kembali di jabatan semula? Mengenai pertanyaan itu, Diah mengatakan, tidak boleh ada saling salah menyalahkan. “Saya tidak bilang ada sistem menganulir atau mengangkat pejabat yang lama dan sebagainya. PNS tidak usah khawatir, saya adalah pembina kepercayaan tingkat nasional. Tidak boleh saling menyalahkan, kita harus ada kebersamaan. Soal penempatan dan sebagainya, ini kan masalah internal kami. Pokoknya kalau ini sudah selesai, nanti kita akan jumpa pers,” bebernya.
Diah Angraeni pada kesempatan itu pula menyatakan, PNS harus mempertahankan netralitas dan bukan untuk kepentingan politik. “PNS itu adalah mitra, tidak untuk diperalat oleh parpol apa pun. Jadi, bila ada PNS yang masih merasa bagian dari anggota parpol atau bertindak sebagai alat kepentingan parpol, mau tidak mau, senang atau tidak senang, silahkan mundur (dari PNS) jika keberatan,” tegasnya.

Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dalam sambutannya mengatakan posisi Korpri sangat strategis jika dimanfaatkan dengan baik. Terutama dalam menstimulus gairah pertumbuhan perekonomian di daerah dan Sumut. “Inilah yang seharusnya menjadi fokus peran dan fungsi Korpri dalam kontribusi pertumbuhan ekonomi,” ujar Gatot.(ari)

Minta Komisi A DPRD Sumut Jumpai Wamen PAN-RB di Jakarta

MEDAN-Setelah mendatangi DPRD Medan, Forum Komunikasi Tenaga Honor Sekolah Negeri- SKPD (FKTHSN-SKPD), kemarin mendatangi DPRDSU. Mereka tetap mempertanyakan pernyataan Wakil Menteri (Wamen) Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB), mengenai pembatalan pengangkatan tenaga honorer sampai batas yang tidak ditentukan.

Kali ini puluhan tenaga honorer terdiri dari perwakilan lima kabupaten/kota seperti Pematangsiantar, Karo, Medan, Tebingtinggi dan Mandailing Natal. “Jadi, nasib tenaga honorer seperti dipermainkan. Ganti menteri, ganti kebijakan. Padahal, Ranperdanya tinggal menunggu tanda tangan presiden dan Surat Edaran Menpan No 5 tahun 2010 diimplementasikan dengan peraturan Kepala BKN nomor 20 tahun 2010,” ujar Ketua Umum, FKTHSN-SKPD, Andi Surbakti di hadapan anggota Komisi A DPRD Sumut.

Oleh sebab itu, sambung Andi, pihaknya meminta kepada Komisi A dan E DPRD Sumut untuk melakukan klarifikasi atas pernyataan Wamen PAN-RB di Jakarta dan mempertanyakan apa kendala RPP belum ditandatangani oleh Presiden ke Sesneg dan Sekretaris Kabinet di Jakarta.
“Kami harap ada hasil yang akan kami bawa pulang untuk diceritakan ke teman-teman lainnya usai pertemuan ini,” pintanya.

Menyangkut hal itu, Sekretaris Komisi A, Mustofawiyah menyatakan, Komisi A akan ke Jakarta tanggal 29 November ini, dalam rangka menemui Sekretaris Negara dan Menpan.

“Kami harap, kalian bisa ikut mendampingi kami. Agar tidak ada anggapan, kami ini asal ngomong saja. Mudah-mudahan dari pertemuan itu, kita bisa mendapatkan solusi nantinya,” ujarnya.
Anggota Komisi A DPRD Sumut lainnya, Syamsul Hilal merasa tidak yakin atas pertemuan itu. Karena menurutnya, kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat biasanya sulit untuk diubah. “Kalau hanya pertemuan saja. Saya tidak yakin, bakal menghabiskan uang saja. Maka, harus ada upaya dari rakyat. Rakyat harus bergerak mendesak bupati atau gubernur untuk protes pada kebijakan pusat,” ujarnya.

Sedangkan itu, Ketua Komisi A DPRD Sumut Isma Fadly Ardhya Pulungan mengatakan, pernyataan Wamen PAN, Eko Prasodjo, tentang pembatalan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS sudah mencederai rasa keadilan puluhan ribu honorer.
“Para honorer ini sudah berjuang melengkapi administrasi mereka untuk diangkat sebagai CPNS. Tapi kenapa tiba-tiba ada pernyataan lisan yang membatalkan. Kita minta pernyataan itu dicabut,” ujarnya.

Usut Tuntas Pemalsuan SK Pengangkatan CPNS/PNS

Terkait pemalsuan SK pengangkatan CPNS/PNS Pemprovsu Tahun Anggaran 2011 melalui jalur penyisipan yang diduga dipalsukan T Hasanul Bolqiah, asisten pribadi wakil gubernur Sumatera Utara, mulai terkuak.
Berdasarkan penuturan salah seorang PNS di Dinas Pertanian Sumut yang enggan disebutkan namanya, mengaku tidak mengenal nama-nama sejumlah PNS di dinas tersebut antara lain, Dheni Oka Mahendra Nawar, M Eko Putra Satria, Taufiq Husin, Sella Husniyanti, dan Selli Syafriyantika. “Nggak kenal. Kayaknya nggak ada nama pegawai itu di sini, Bang,” ujarnya, Rabu (2/11).

Terkait pemalsuan SK Pengangkatan CPNS/PNS tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan dan Pembinaan BKD Sumut, Kaiman Turnip menjelaskan, dari 235 orang tenaga honorer Pemprovsu yang berkasnya telah dikirim ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, tidak satu pun nama-nama yang tertera atau dicatut dalam SK Pengangkatan pegawai honorer menjadi CPNS TA 2011, yang diduga dipalsukan Hasanul. Untuk berkas tenaga honorer Pemprovsu Kategori I sebanyak 223 orang, telah diserahkan ke BKN Pusat 31 Agustus 2010 lalu, untuk kategori II dikirim, 31 Desember 2010 lalu.

“Ke-49 orang itu, bukan nama-nama tenaga honorer Pemprovsu yang telah dikirimkan berkas dan datanya ke BKN Pusat,” jelas Kaiman Turnip yang mengaku tengah di Jakarta. Kaiman menegaskan, dirinya tidak berhak untuk mengeluarkan surat pengangkatan tenaga honorer.

Dalam kasus ini, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) Nurdin Lubis, meminta Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro, untuk mengusut tuntas kasus pemalsuan SK pengangkatan tenaga honorer jadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) PNS Pemprovsu formasi sisipan TA 2011 yang tersangka pelakunya Hasanul sudah ditahan Poldasu.

Terungkapnya kasus penipuan ini berawal dari kecurigaan dari teman salah seorang dari orangtua korban yang bekerja di Kantor Gubsu, yang menyatakan Pemprovsu tidak menerima pegawai honorer tahun 2011. Dan teman orangtuanya tadi mengatakan dirinya kenal dekat dengan Kaiman Turnip dan tahu persis bagaimana bentuk tanda tangannya.

“Selain menipu ke-49 CPNS, Hasanul juga berhasil memperdayai seorang PNS yang bertugas di Kantor Lurah Belawan Bahari, Kecamatan Belawan, yang bernama Abdul Hafis.  Dalam surat yang juga saya tandatangani, Abdul Hafis disebutkan terhitung 20 Oktober dimutasi menjadi pegawai di Badan Anggaran (Banggar) pada Sekretariat DPRD Sumut. Tapi, kenyataannya, Abdul Hafis tidak pernah dimutasi ke Banggar Sekwan DPRD Sumut. Artinya, surat pengangkatan Abdul Hafis palsu dan saya tidak memiliki kewenangan untuk memutasi pegawai,” ujar Turnip. (ari)