28 C
Medan
Monday, December 22, 2025
Home Blog Page 14551

Parlemen Setujui UU Hemat Anggaran, Yunani Lumpuh

ATHENA – Puluhan ribu massa kembali menyemut di luar Gedung Parlemen Yunani di Athena kemarin (20/10) setelah terlibat bentrok dengan aparat keamanan sehari sebelumnya. Ini terjadi karena mereka ingin mengawal pembahasan dan pemungutan suara (voting) atas undang-undang penghematan anggaran (austerity bill).

Aksi mogok masal nasional di Yunani memasuki hari kedua kemarin. Seluruh aktivitas di Negeri Para Dewa itu kembali lumpuh. Penerbangan domestik dan luar negeri dibatalkan. Kegiatan bisnis, industri, dan kantor pemerintah terhenti karena diboikot para pekerja dan pegawai negeri.

Ribuan warga lebih memilih datang ke Lapangan Syntagma di depan gedung parlemen untuk memrotes draf UU itu. Bedanya, unjuk rasa warga kali ini berlangsung lebih damai dibandingkan sebelumnya.

Polisi menyatakan, sedikitnya 50 ribu orang membanjiri lapangan itu kemarin. Tetapi, tidak ada laporan mengenai kekerasan atau bentrok yang terjadi antara massa dan aparat keamanan.

Parlemen akhirnya memberikan persetujuan awal pada UU itu dalam pemungutan suara pertama pada Rabu malam lalu (19/10). Mereka kemarin dijadwalkan memberikan suara kembali terkait detail UU tersebut. Termasuk soal pemangkasan gaji 30 ribu pegawai negeri dan pembatalan kontrak kerja kolektif.

Para kreditor menuntut pemerintah Yunani melakukan kebijakan penghematan sebelum menyediakan paket dana talangan tambahan dari negara-negara Eurozone. Semula, Yunani mendapat kucuran EUR 110 miliar atau USD 1.320 triliun) dari IMF (Dana Moneter Internasional) dan Uni Eropa.

Mogok nasional selama dua hari di Yunani digerakkan oleh sejumlah serikat pekerja. Demonstrasi itu adalah yang terbesar kedua sejak krisis dua tahun lalu. Lebih dari 100 orang turun ke jalanan. (ap/rtr/cak/dwi/jpnn)

PM Thailand Menyerah

BANGKOK – Perdana Menteri (PM) Thailand, Yingluck Shinawarta mengaku kesulitan menghalau banjir yang melanda negaranya. Kini, pemerintahannya meminta bantuan kepada lawan politiknya untuk mengatasi banjir karena negara gajah utih sedang dilanda krisis nasional.

“Hari ini, saya mengatakan yang sebenarnya. Saya sudah berjuang mengatasi krisis ini sekuat tenaga tapi saya tidak bisa mengatasinya sendirian. Saya perlu kerjasama semua pihak,” kata Yingluck dikutip stasiun berita Channel News Asia, Kamis (20/10).

Dia mengajak seluruh pihak untuk menyikirkan perbedan politik, karena sekarang ini rakyat membutuhkan seluruh pihak bekerja dalam mengatasi banjir ini. “Mari singkirkan semua perbedaan politik. Kita harus bekerja memulihkan moral rakyat,” ujarnya sambil menitiskan air mata dan suara yang bergetar.

Perdana menteri perempuan pertama Thailand ini menambahkan, pemerintahannya terpaksa memilih beberapa bagian kota yang nantinya dipenuhi oleh air. Ini dilakukan untuk meminimalisir desakan terhadap tembok penahan banjir.

“Kami tak bisa halau datangnya air selamanya. Kami membutuhkan wilayah di mana air dapat mengalir dan langsung dialihkan ke laut,” ujarnya.

Upaya untuk melindungi pusat ekonomi dan politik Thailand ini, sebelumnya menunjukan keberhasilan. Tetapi dengan adanya ancaman gelombang tinggi yang memang datang tahunan, membuat Bangkok dalam kondisi berhati-hati.
“Air datang dari berbagai arah dan kami tidak dapat mengendalikannya, karena jumlahnya sangat banyak. Pemerintah akan terus memperingatkan warga,” lanjutnya.

Kini, pemerintah telah memperkuat tanggul banjir di kota dalam upaya untuk mencegah banjir mengalir ke kota yang padat dari dataran tengah, yang beberapa meter berada di bawah air.

Upaya-upaya untuk menjadi jantung ekonomi dan politik negara tetap kering telah disulitkan oleh air pasang musiman, yang juga mengambil korban di daerah-daerah di luar ibukota.

Banjir di Thailand merupakan imbas dari hujan muson. Banjir yang melanda telah menyebabkan 327 warga tewas dan merusak rumah dan menyebabkan sekira sembilan juta warga mengungsi ke tempat yang amat.
Kerugian akibat bencana ini juga terus bertambah. Total kerugian yang dicatat hingga saat ini dikabarkan mencapai 3 miliar dolar US atau sekira Rp26,5 triliun.

Lawan tangguh Yingluck yang menjadi pemimpin oposisi di parlemen, mantan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva, sudah terlebih menyatakan kesediaan membantu pemerintah mengatasi banjir.

Sementara itu, berbagai bantuan kemanusian dari belahan dunia berdatangan. Seperti Tim Penanggulangan Bencana Asean (ERAT) dikabarkan sudah tiba di wilayah Thailand yang dilanda banjir. Tim akan melakukan proses penyelamatan di wilayah banjir. ERAT langsung diturunkan setelah Thailand dilanda bencana banjir yang paling parah
Tim ERAT yang diturunkan ke Thailand ini, berjumlah lima yang berasal dari Brunei Darussalam, Indoneesia, Malaysia dan Singapura.  Mereka akan melakukan supervisi dari Pusat Penanggulangan Bencana Thailand. Selain itu, mereka akan melakukan koordinasi mengatasi bencana dengan Departemen Penanggulangan Bencana dan Mitigasi Thailand.
Tim Erat-Asean ini diisi oleh individu berpengalaman serta terlatih dalam menangani bencana. Mereka pada umumnya sudah memiliki pengalaman menghadapi bencana di wilayah Asean dan negara lain.

Selanjutnya, Amerika juga menyalurkan bantuannya untuk mengantisipasi banjir di Thailand. Bukan itu saja, Jepang juga bantun untuk penyelamatan industri. (bbs/jpnn)

Status Palestina Ditentukan November

NEW YORK – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) segera memutuskan status keanggotaan Palestina. Pemungutan suara perihal kepastian pemberian status keanggotaan penuh di PBB bagi Palestina bakal dilakukan paling cepat 11 November.

Informasi itu dibeberkan seorang diplomat Barat terkemuka, seperti diberitakan AFP, Kamis (20/10). “Akan ada pembahasan lebih lanjut soal status keanggotaan Palestina di PBB pada 11 November. Kemungkinan dilakukan pemungutan suara untuk menandai akhir proses pertimbangan,” ujar diplomat tak mau disebut identitasnya.

Menindaklanjuti pertemuan tanpa perdebatan sengit Selasa (18/10), para diplomat untuk PBB akan menggelar pertemuan lanjutan pada 3 November. (afp/rtr/cak/dwi/jpnn)

Maladewa Mundur dari Kompetisi 7 Keajaiban Dunia

MALE-  Pemerintah Maladewa mundur dalam kompetisi New7Wonders (7 keajaiban dunia). Hal itu diakibatkan munculnya kisruh Pulau Komodo, yang diajukan pemerintah Indonesia sebagai keajaiban dunia beberapa waktu lalu.
“Maladewa pilih mundur karena alasan mahalnya biaya lisensi dan mempertimbangkan masalah yang timbul saat pengacara membela  Menbudpar Indonesia, terkait partisipasi Komodo di kompetisi keajaiban dunia,” kata pemerintah Maladewa dikutip dari visitmaldives.com, Kamis (20/10).

Seperti diketahui ketika itu Menbudpar Jero Wacik menyatakan kekecewaannya terhadap ancaman panitia New7Wonders. Penolakan Indonesia sebagai tuan rumah karena permintaan fee sebesar 45 juta dolar US. Seharusnya penolakan itu, pantia tidak menghapus daftar Pulau Komodo sebagai finalis.

Alasan pertama pemerintah Maladewa menarik diri dari kompetisi itu adalah mahalnya biaya lisensi dan paket sponsor yang diminta panitia penyelenggara New7Wonders. Jumlahnya tak main-main. Contohnya saja, pemerintah Maladewa diharuskan membayar biaya lisensi untuk penerbangan Maladewa sebesar 1 juta dolar US atau sekitar Rp8,8 miliar. Belum biaya sponsor dan lainnya.

“Dengan menyesal, kami menarik diri dari kompetisi ini karena tuntutan tak terduga atas sejumlah uang yang diminta dari penyelenggara New7Wonders,” kata Menteri Negara Pariwisata, Seni dan Budaya, Thoyyib Mohamed, Kamis (20/10).
Tak hanya itu, dukungan dari badan PBB UNESCO pada kompetisi tersebut menjadi alasan kedua mundurnya pemerintah Maladewa. Pemerintah Maladewa mengaku bingung dengan pola yang tidak konsisten dari peringkat para finalis dan tidak transparansinya proses penghitungan jumlah dukungan. (net/jpnn)

Dapat Bayi, Sarkozy Dikado Bibit Pohon

PARIS – Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy kembali menjadi ayah. Rabu malam waktu setempat (19/10) atau kemarin pagi WIB (20/10), istrinya, Carla Bruni-Sarkozy, melahirkan bayi perempuan di sebuah klinik bersalin di barat Kota Paris. Ini putri pertama pasangan Sarkozy-Bruni yang sama-sama sudah punya anak dari pernikahan mereka sebelumnya.
“Kami merasa sangat beruntung dianugerahi seorang anak,” kata pemimpin 56 tahun itu di sela kunjungan kepresidenan di pabrik pengolahan limbah di wilayah barat Prancis kemarin.

Dia menambahkan, sang bayi dan ibunya dalam kondisi sehat. Sayang, dia tidak menyebut nama bayinya. Begitu juga proses kelahiran yang dijalani Bruni.

Kemarin pagi, sebelum kunjungan ke pabrik pengolahan limbah, Sarkozy mendatangi klinik itu. Tapi, tak banyak yang keluar dari mulutnya. Begitu tiba di pabrik pengolahan limbah, Sarkozy mendapatkan hadiah berupa bibit pohon oak. (ap/afp/hep/dwi/jpnn)

Pemilukada Aceh Terancam Ditunda

JAKARTA-Polemik mengenai perlu tidaknya pemilukada di Aceh ditunda, mendapat tanggapan dari Mendagri Gamawan Fauzi. Mantan gubernur Sumbar itu memberikan sinyal tidak mengharamkan penundaan pemilukada, lantaran memang diatur di UU Nomor 32 Tahun 2004.

Dijelaskan Gamawan, sesuai ketentuan, ada tiga kondisi yang bisa menjadi alasan penundaan tahapan pemilukada. Yakni jika terjadi bencana alam, kerusuhan sehingga keamanan tidak bisa terjamin, dan alasan-alasan lain sangat sulit, seperti terkendala masalah anggaran.

Apakah pro kontra yang diwarnai aksi unjuk rasa, termasuk masalah qanun pemilukada yang belum beres, bisa dijadikan alasan penundaan? Gamawan belum menjawab tegas. Penerima Bung Hatta Award saat masih menjadi bupati Solok itu mengatakan, masih perlu kajian mendalam untuk menentukan hal itu.

“Kita nanti evaluasi. Kalau memenuhi persyaratan, kita pertimbangkan (penundaan pemilukada di Aceh, red),” kata Gamawan Fauzi usai Salat Jumat di gedung Kemendagri, kemarin (22/7). (sam)

Akrab Dipanggil Noriyu

Novariyanti Yusuf

Nama Noriyu telah menjadi brand tersendiri bagi politikus Partai Demokrat Novariyanti Yusuf. Sejak kapan dipanggil dengan nama tersebut?

Belakangan nama akronim telah menjadi tren bagi sebagian politisi maupun publik figur di Tanah Air. Tak jauh-jauh, nama presiden Susilo Bambang Yudhoyono populer dengan inisial SBY. Begitu juga nama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang melekat dengan sebutan JK.

Akronim nama itu juga mewabah di politikus perempuan dari Partai Demokrat Novariyanti Yusuf. Noriyu yang merupakan akronim dari Nova Riyanti Yusuf ini telah melekat pada nama penulis novel dan berbagai esai tentang kesehatan ini.

Tapi sejak kapan anggota Komisi IX DPR RI itu dipanggil dengan sebutan Noriyu? “Nama Noriyu muncul sejak saya sadar, nama saya kepanjangan,” akunya.(net/bbs)

Setelah Meledak Umar Patek Tinggalkan Bali

BALI-Tersangka teroris Umar Patek menjalani rekonstruksi ledakan bom Bali I yang digelar di Kawasan Legian, Bali. Dalam rekonstruksi itu, Umar Patek datang ke Bali berdasarkan undangan dari Amrozi dan kawan-kawan.
“Saya lihat Umar Patek sendiri diundang dan dipanggil oleh Amrozi. Makanya dia datang ke Bali dari Solo. Di situ perannya,” ujar pengacara Umar Patek, Asludin Hatjani saat dihubungi, Kamis (20/10).

Asludin menceritakan, Umar Patek memang mengenal Amrozi Cs karena sama-sama alumni Afghanistan. Saat Umar tiba di Bali, bom bunuh diri sudah dirakit. Pertemuan berlangsung di suatu tempat di Bali. “Pada saat dia datang, bom sudah dirakit. Dia tinggal memasukkan bom ke dalam wadahnya,” jelasnya.

Umar Patek dalam pertemuan itu tidak memberikan ide apapun. Umar dijerat karena mengetahui rencana pengeboman dan ikut memasukkan bom ke dalam wadah. Setelah bom meledak, Umar sudah tidak berada lagi di Bali. Namun Asludin tak mengetahui dimana Umar setelah bom Bali I itu meledak. Tak lama, barulah Umar pergi meninggalkan Indonesia.
“3-4 Hari sebelum peledakan itu dia sudah meninggalkan Bali. Setelah meledak, tak lama dia meninggalkan Indonesia,” katanya.(net/bbs)

Berkas Terlalu Tebal, Putusan Banding Syamsul Molor

JAKARTA-Sudah dua bulan banding perkara korupsi APBD Langkat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Syamsul Arifin ditangani Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Namun, hingga Kamis (20/10), belum juga ada putusan.

Juru Bicara PT DKI, Ahmad Sobari, menjelaskan, hingga kemarin lima majelis hakim yang menangani perkara ini masih mempelajari berkas perkara Syamsul. Tebalnya berkas membuat para hakim memerlukan waktu agak lama sebelum bermusyawarah untuk mengambil putusan.

“Biasanya memang satu hingga dua bulan. Tapi karena ini tebal dan masing-masing hakim hakim membacanya semua, maka perlu waktu,” ujar Ahmad Sobari kepada koran ini di kantornya, kemarin.

Lantas, kapan kiranya putusan keluar? Ahmad Sobari tidak menyebut tanggal pasti. Dia hanya memperkirakan, sekitar pekan depan kemungkinan sudah ada putusan. “Banding Abu Bakar Ba’syir juga belum putus, kemungkinan juga minggu-minggu depan,” terangnya.

Terpisah, anggota kuasa hukum Syamsul Arifin, Rudy Alfonzo, juga mengakui putusan banding perkara kliennya itu perlu waktu. Alasannya, kontra memori banding yang diajukan, menyusul langkah jaksa KPK yang mengajukan memori banding, diajukan agak terlambat. “Jadi belum ada putusan. Kita tunggu saja,” ujar Rudy.

Anggota kuasa hukum Syamsul yang lain, Abdul Hakim Siagian, juga mengatakan hal demikian. “Masih diproses di PT DKI,” ujar Abdul Hakim lewat pesan singkat.

Seperti diberitakan, setelah mengetahui JPU KPK mengajukan permohonan banding, Syamsul juga menyusul mengajukan banding. JPU KPK yang dipimpin Chaterina Girsang merasa tidak puas dengan vonis hakim pengadilan tipikor yang memvonis Syamsul 2 tahun 6 bulan.

JPU banding lantaran dakwaan primer JPU yang menjerat Syamsul dengan pasal 2 ayat (1) Jo.pasal 18 UU No.31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, dinyatakan tidak terbukti alias dimentahkan oleh hakim pengadilan tipikor yang dipimpin Tjokorda Rae Suamba.

Kuasa hukum Syamsul, Abdul Hakim Siagian pernah mengatakan, dengan adanya banding ini, maka proses hukum perkara ini seolah mulai lagi dari nol.

“Seperti kembali ke titik awal, karena dengan jaksa banding, maka (putusan pengadilan tipikor) mentah kembali,” kata Abdul Hakim.

Sementara itu di Medan sempat merebak kabar akan diadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) untuk menggeser Syamsul sebagai Ketua Partai Golkar. Ketua Pelaksana Harian Partai Golkar Sumut H Andi Achmad Dara langsung memberikan konfirmasi kepada Sumut Pos.

“Golkar Sumut belum ada berniat untuk menggelar Musdalub Partai Golkar Sumut, mengingat status hukum Syamsul Arifin belum inkrah,” tegas pria yang akrab disapa Adai itu di sela-sela acara peringatan HUT Partai Golkar dengan berziarah di Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan Medan bersama pengurus Partai Golkar Sumut, Ormas dan OKP sayapnya, pada Kamis (20/10) pagi di Jalan Sisingamangaraja Medan.  (sam/rud)

Lagi, Amir Hamzah Diusulkan Jadi Nama Bandara Kualanamu

MEDAN-Setelah sempat adem, polemik nama Bandara Kualanamu kembali mengemuka. Kali ini, sebuah forum kembali mengusung nama sastrawan nasional, T Amir Hamzah, untuk dilekatkan di bandara yang berada di Deli Serdang tersebut.
Hal ini dikemukakan seorang veteran, RB Munthe, saat memberikan pendapatnya pada acara Seminar Nasional dan Peringatan 100 Tahun T Amir Hamzah, di Hotel Tiara Medan, Kamis (20/10).

“T Amir Hamzah merupakan tokoh nasional, dan sangat wajar dan tepat bila diabadikan men jadi nama dari salah satu aset di Sumut ini. Saya pikir, layak bila Bandara Kualanamu diganti namanya menjadi Bandara T Amir Hamzah,” ungkap veteran perang tersebut.

Pendapat tersebut, langsung direspon sejumlah pembicara yang hadir, termasuk tokoh nasional MS Kaban, Ketua PSSI Johar Arifin Husein dan beberapa tokoh lainnya.

Bahkan Johar Arifin Husein menyatakan, ada baiknya bila usulan itu segera direalisasikan dengan cara terlebih dahulu untuk membentuk tim, guna membahas perubahan nama atas Bandara Kuala Namu menjadi Bandara T Amir Hamzah.
Dukungan lainnya juga diutarakan anggota DPRD Sumut Raudin Purba.

Dikatakannya, ada tiga hal atau tiga alasan antara lain, pertama yakni, T Amir Hamzah adalah pahlawan nasional, kedua adalah T Amir Hamzah ikut mencetuskan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan ketiga adalah lokasi Bandara berada di Daerah Kesultanan Deli.(ari)