MEDAN-Pengusaha barang bekas (butut) Bu Hong (40) , warga Jalan Selam VI, Lingkungan XI,  Kelurahan Tegal Sari Mandala II,  Kecamatan Medan Area, ditemukan tewas gantung diri di rumahnya, persis di samping tempat sembahyang usai bertengkar dengan anak kandungnya, Senin (31/10).

Informasi yang dihimpun Sumut Pos di lokasi kejadian,  jenazah Bu Hong pertama kali ditemukan istrinya Alwi (38). Saat itu istrinya hendak mengantar anak bungsunya Fani (15) pergi  ke sekolah.  Alwi spontan berteriak saat melihat Bu Hong tewas dengan posisi sudah  tergantung di belakang rumahnya dengan memakai kabel.

Alwi lantas memanggil kedua anaknya Imelda dan Rosa. Warga sekitar yang mendengar teriakan Alwi langsung berhamburan keluar rumah mendatangi rumah korban. Selanjutnya, jenazah Bu Hong dibawa keluarganya ke RS Metodist yang berada di Jalan Tamrin Medan untuk dilakukan visum tanpa memberitahu kepling setempat. Setelah dilakukan visum, lantas jenazah korban dibawa kembali ke rumahnya.  Hendra (55), warga sekitar mengatakan korban tewas diduga stres karena faktor ekonomi, di tambah lagi pertengkaran dengan anak bungsunya Fani yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Kemungkinan dia stres, karena banyak utang, ditambah lagi tadi pagi ia bertengkar dengan anak bungsunya, karena meminta uang sekolah yang belum dibayar,” ujar warga. Kepala Lingkungan IX Said Bahri Pohan menjelaskan pihaknya baru mengetahui kejadian tewasnya pengusaha butut itu berdasarkan informasi dari warga sekitar. (mag-7)

Komisi III DPR-RI Kunjungi Kejatisu

MEDAN-Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menerima kunjungan kerja 29 anggota Komisi III DPR-RI di Jalan AH Nasution Medan, dalam rangka masa reses persidangan I tahun sidang untuk priode 2011-2012, Senin (31/10).

Dalam kunjungan kerja yang dipimpin Benni K Harman itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara AK Basuni Masyarif mendapat pertanyaan bertubi-tubi dari 29 anggota Komisi III DPR-RI. Anggota DPR-RI menanyakan perihal penegakan hukum di Sumatera Utara menyangkut tindak pidana korupsi ataupun kriminal lainnya.

Kajatisu, AK Basuni memaparkan masalah-masalah yang terjadi dan menjadi kendala dalam penanganan kasus yang ada di Sumut. Yang menjadi pokok masalah dalam penegakan hukum di Sumut dalam memberantas korupsi kurangnya anggaran juga fasilitas gedung di beberapa Kejari di Sumut. Kebanyakan  masih menggunakan bangunan lama. Bukan itu saja  masalah transportasi untuk kendaraan dinas asisten yang masih menggunakan kendaraan pribadi juga di keluhkan Kajatisu.

“Kami masih menggunakan apa yang ada sesuai anggaran yang ada, solusinya kami meminta anggaran mesin foto copy, meja dan kursi,” keluh AK Basuni. Keluhan yang disampaikan AK Basuni dimentahkan anggota DPR-RI, Tri Medya Panjaitan. Menurutnya, alasan Kajatisu tidak tepat.

Sementara kedatangan anggota DPR-RI ini disambut aksi unjuk rasa yang dilakukan belasan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Mahasiswa Pancasila (Mapancas) dan NGO KOMANDO. Aksi itu menyoroti kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kota Medan.

Dengan membawa berbagai bentuk spanduk dan poster, massa yang dipimpin koordinator aksi Iwan Kabaw mengungkapkan bahwa banyak pertanyaan di masyarakat kenapa KPK lebih unggul dari instansi hukum lainnya yang notabene merupakan instansi hukum belum lama terbentuk dari instansi hukum lainnya.

Hal ini, kata Iwan, membuktikan perlunya dibentuk lembaga-lembaga hukum yang baru untuk memberikan kinerja yang lebih baik, tanpa terkontaminasi oleh oknum-oknum instansi hukum yang membuat lemahnya instansi hukum itu sendiri.

“Terbukti dengan adanya oknum-oknum instansi hukum yang telah ditangkap KPK dengan melakukan pembeck-up terhadap para koruptor dengan menerima suap dan memperkaya diri sendiri. Mungkin ini salah satu sebabnya KPK lebih unggul dikarenakan bersih dari oknum-oknum tersebut,” ujar Iwan. (rud)

MEDAN-Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Wilayah Sumatera Utara (P2TL Wilsu) mengaku telah menyelamatkan penggunaan arus listrik. Hingga September 2011 ada Rp56,2 miliar yang menjadi temuan tim P2TL, dimana Rp31,7 miliar atau 56,42 persen di antaranya telah dibayar oleh pelakunya.

Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT PLN Wilayah Sumut, Rutman Silaen, didampingi Deputi Hukum dan Komunikasi PLN Wilayah Sumut Raidir Sigalingging mengaku, dari sejumlah pencurian arus listrik tersebut, paling banyak ditemui di rumah toko (ruko). Namun, saat akan diambil tindakan, tim P2TL mengalami kendala karena ruko-ruko tersebut bukan dihuni pemiliknya, tapi disewakan kepada orang lain.
“Kami meminta kepada masyarakat sebagai pelanggan PLN untuk memiliki dasar hukum dan kejelasan tanggungjawab soal penggunaan listrik ketika melakukan aktifitas sewa-menyewa atau jual-beli rumah tinggal, rumah toko (ruko), atau rumah kantor (rukan). Waktu tim P2TL PLN melakukan penertiban kepada pihak yang tinggal di rumah, ruko, atau rukan yang sedang diperiksa, bukan kepada pemilik bangunan tersebut. Kebanyakan yang mengadu atau membantah terhadap dugaan kecurangan penggunaan listrik ini adalah penyewa yang merasa tidak berbuat curang terhadap instalasi listrik di bangunan yang ditinggali,” kata dia.

Akibatnya, kata Rutman, ketika Tim P2TL menemukan fakta ada penyalahgunaan penggunaan listrik, penyewa atau pemilik bangunan yang baru sontak membantah telah melakukan kecurangan.

Menurutnya, tim P2TL Sumut sering menjumpai tidak ada klausul khusus tentang penggunaan listrik di ruko yang ditempati pengelola warnet atau game online itu. Ia berharap ada akta notaris atau kesepakatan yang kuat tentang tanggungjawab penggunaan listrik saat dilakukannya transaksi sewa-menyewaatau jual-beli bangunan.
“Kita tahulah kalau warnet atau game online banyak memakai arus listrik melebihi kapasitas terpasang yang melekat pada ruko itu. Ketika Tim P2TL melakukan inspeksi, maka munculah ketidakjelasan soal pertanggungjawaban pemakaian listrik antara pemakai dan pemilik ruko,” tegas Rutman.

Hal yang sama dikatakan Deputi Hukum dan Komunikasi PLN Sumut Raidir Sigalingging.  Raidir mencontohkan bantahan penyewa ruko yang merupakan salahsatu anggota DPRD Sumut beberapa waktu lalu, yang mengaku baru dua bulan menempati ruko tersebut dan tidak tahu soal kondisi perangkat listrik yang tersedia.

Raidir meminta masyarakat untuk jeli dan teliti menegnai hal tersebut. Pihaknya menyampaikan hal ini karena PLN ingin agar listrik yang dipasok benar-benar dipakai oleh mereka yang berhak, atau dipakai secara benar dan tepat. Selain itu, beban subsidi yang ditanggung pemerintah yang begitu besar menjadi perhatian PLN. (ila)

MEDAN- Anggota Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Sumut, dipastikan akan direcall. Ketua DPW PPRN Sumut, Pustaha Nurdin kepada wartawan, Senin (31/10) menyatakan, akan dilakukan recall besar-besaran di tubuh PPRN Sumut.

Pe-recall-an sebanyak 80 persen anggota DPW PPRN, dan termasuk pula anggota DPRD Sumut dari PPRN, menurut Pustaha Nurdin, diperkuat dengan adanya fatwa Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 2011, dimana dalam fatwa itu memerintahkan Menteri Hukum dan HAM RI untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mensahkan hasil Munas I PPRN dengan Ketua Umum, Rochim. Jadi dalam putusan itu juga ditetapkan bahwa apa yang ditandatangani oleh Amelia Ahmad Yani adalah ilegal.

Berdasarkan ketetapan itu, tambah Pustaha Nurdin, DPW akan melakukan recall kepada anggota dewan asal PPRN se-Sumut untuk beberapa daerah. “Tidak semua anggota DPRD se-Sumut yang direcall. Namun kisarannya mencapai 80 persen, termasuk Medan,” ujarnya.

Pustaha menyebutkan, beberapa Anggota DPRD yang direcall yakni berasal dari Humbang Hasundutan (Humbahas), Serdang Bedagai (Sergai), Labuhan Batu, Medan, Toba Samosir (Tobasa), Padang Lawas Utara (Paluta), Sibolga, Simalungun, Nias dan beberapa daerah lainnya. “Nama-namanya sudah ada. Namun kita nggak bisa sebut sekarang, nanti seiring berjalannya proses itu. Dalam waktu dekat inilah,” ungkapnya.

Terkait fatwa MA tersebut, Pustaha Nurdin kembali mengungkapkan, kepengurusan DPP PPRN pada akhirnya menurut hukum adalah dipimpin oleh Ketua Umum (Ketum) Rochim, Sekjen Joller Sitorus dengan dasar Munas 1 PPRN pada 19-20 Maret 2011 lalu. (ari)