Hukum itu bersumber dan dikontrol akal sehat (common sense) masyarakat. Karena itu, ketika penegakan hukum berjalan tidak sesuai akal sehat, maka pasti mendapat penolakan kuat dari publik. Diungkapkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, penetapan tersangka terhadap mantan panitera MK, Zainal Arifin Hoesein, sangat tidak bisa diterima akal sehat.

Mahfud menjelaskan, untuk menunjukkan sebuah penyidikan berjalan sesuai prosedur atau tidak itu cukup mudah. Caranya, dengan membeberkannya ke publik dan otomatis akan muncul penilaian. Karena itu, ia sangat menyayangkan jika sampai muncul permainan penetapan tersangka dalam kasus surat palsu MK itu.

“Untuk menetapkan tersangka itu memang mudah, setiap keputusan apapun yang ingin kita keluarkan itu ada pasalnya semua. Kita mau menetapkan seseorang bersalah, itu bisa dicarikan pasalnya, begitu juga sebaliknya. Tapi, pada gilirannya common sense yang akan menilai apakah putusan itu benar atau salah,” ucapnya, di gedung MK, Kamis (22/9).

Karena itu, menyangkut rasa keadilan, Mahfud mengaku siap membela mati-matian anak buahnya tersebut. Hal itu karena pengonsep surat palsu yang diduga dilakukan Andi Nurpati hingga kini bebas tidak tersentuh hukum. Menurutnya, langkah itu bukan termasuk bentuk intervensi MK terhadap kinerja penyidik.

“Saya tidak akan intervensi penyidik dan kami juga tidak ingin diintervensi. Maksud saya, penetapan Andi Nurpati jadi tersangka itu soal kecil, tapi kami ingin keadilan ditegakkan terkait Pak Zainal,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Mahfud juga siap mendatangi penyidik Bareskrim Polri untuk membela posisi mantan panitera pengganti MK Zainal Arifin Hoesein. Ia menegaskan, pihaknya akan datang tanpa pengawal dan hanya membawa ajudan pribadi untuk memenuhi permintaan penyidik. Hal itu dilakukan untuk menyiasati aturan agar proses penyidikan berlangsung cepat.

“Karena kalau penyidik memanggil saya dalam kapasitas Ketua MK, maka harus minta ijin kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan itu pasti membutuhkan waktu lama,” katanya.

Mahfud mengaku, MK memiliki tanggungjawab moral untuk melindungi anak buahnya yang diperlakukan tidak adil oleh penyidik.
Apalagi, penetapan tersangka bagi mantan koleganya itu sangat janggal, padahal yang bersangkutan adalah korban.(ris/jpnn)

Nudirman Munir, Anggota Komisi III DPR

Perkara surat palsu putusan Mahkamah Konstitusi (MK), menurut anggota Komisi III DPR Nudirman Munir, hendaknya cepat dituntaskan. Jangan sampai penanganan perkara yang berlarut-larut, menimbulkan kesan adanya intervensi politik yang begitu kuat terhadap kepolisian.

“Penyidik kepolisian mempunyai kompetensi menentukan arah penanganan sebuah perkara. Saya berharap dengan independensinya, penyidik tidak bisa diintervensi siapa pun,” ujar bekas kuasa hukum Tommy Soeharto ini.
Nudirman pun mempertanyakan, kenapa sejauh ini kepolisian baru menetapkan dua tersangka, yakni juru panggil MK Masyhuri Hasan dan bekas panitera MK Zainal Arifin Hoe­sein. Padahal, kasus ini sudah cukup lama ditangani kepolisian. “Apa kendalanya? Data, keterangan saksi dan tersangka semuanya sudah ada. Saya rasa tidak terlalu sulit untuk melan­jutkan penanganan kasus tersebut,” tandas politisi Golkar ini.

Menurut Nudirman, desakan berbagai pihak agar polisi menindaklanjuti kasus ini secara proporsional, hendaknya ditanggapi profesional. Apalagi, kendala-kendala dalam pengusutan kasus ini, semua sudah diungkap baik di kepolisian maupun di DPR. Bahkan, ingat dia, Panja Mafia Pemilu telah membantu serta memberikan rekomendasi kepada kepolisian. Jadi, sambungnya, tidak ada alasan lagi bagi kepolisian untuk tidak cepat dalam menindaklanjuti kasus ini.

“Jangan sampai hasil kerja dan rekomendasi Panja Pemilu DPR menjadi sia-sia belaka. Persoalan ini menjadi penting diselesaikan karena menyangkut wibawa penyelenggara pemilu. Kita tidak ingin demokrasi yang sudah berjalan tercoreng akibat adanya keberpihakan dalam pengusutan perkara,” tandasnya.

Pengacara tersangka bekas panitera MK Zainal Arifin Hoesein, Andi M Asrun juga meminta kepolisian lebih cepat menyelesaikan kasus ini. Dia pun menilai, nuansa politis dan kesan tebang pilih dalam penuntasan kasus ini terasa sangat kental.   (rm/jpnn)

Boyamin Saiman, Koordinator MAKI

Koordinator LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman Boyamin mengingatkan, polisi seharusnya tidak lagi menelisik kasus ini dari sisi siapa pengguna surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK).

Soalnya, Boyamin menilai, polisi sudah tahu siapa yang paling aktif sebagai pengguna surat tersebut. Maka, jika kepolisian kembali menelisik siapa pengguna surat palsu tersebut, maka penanganan kasus ini bisa dibilang hanya berputar-putar. “Polisi seharusnya tidak perlu berlarut-larut karena sudah jelas siapa pengguna yang paling aktif dalam kasus ini,” tandasnya.

Menurut dia, pelanggaran pidana yang terjadi pada kasus ini adalah pidana formil. Maka, tidak perlu dibahas lagi siapa saja yang terkait dalam perkara ini. Menurutnya, siapa yang paling dominan atau aktif menggunakan surat sudah terlihat. “Sejak surat dikirim, diterima dan dibawa dalam rapat pleno, ada yang mempunyai peran sangat signifikan. Polisi sudah sangat tahu siapa orangnya. Kenapa sekarang malah berputar-putar,” tandasnya.

Meski ada anggapan bahwa hasil rapat pleno KPU yang menggunakan surat palsu ini dianulir, ia bersikukuh bahwa tindak pidana dalam kasus ini sudah terjadi. Boyamin menyatakan, walau hanya satu jam, tindak pidana dalam perkara ini tidak bisa dihapus. “Sudah terjadi tindak pidananya. Harusnya sudah bisa ditentukan siapa tersangkanya,” katanya.

Dia mengakui, anggapan tentang semua anggota KPU pernah menggunakan surat palsu MK tersebut, bisa dianggap benar. “Karena surat tersebut pernah digunakan dalam rapat pleno KPU. Maka, pengguna surat palsu tersebut makin besar. Siapa yang terkait di sini juga harus ditelusuri polisi,” ujarnya.
Lantaran itu, Boyamin menambahkan, jangan sampai persoalan yang seharusnya besar justru dikecilkan atau sebaliknya. (rm/jpnn)