Pertahankan Lahan Garapan Seluas 249 Hektar

TEBING TINGGI- Tujuh Kelompok Tani (poktan) yang tergabung dalam Organisasi Tani Maju Bersama, menyatakan siap berjuang mempertahankan lahan garapan mereka seluas 249 hektar yang berada di Kecamatan Sipispis dan Kecamatan Tebing Tinggi, yang telah mereka garap sebagai lahan pertanian pangan sejak tahun 1953 silam, dengan menggumpulkan tanda tangan ratusan warga, Minggu (16/10).

Ketujuh kelompok tani yang tergabung dalam Organisasi Tani Maju Bersama itu diantaranya, Kelompok Tani Bersaudara, Kelompok Tani Suka Rasmi, Kelompok Tani Tunas Baru, Kelompok Tani Karang Seroja, Kelompok Tani Lembah Harapan, Serikat Tani Serdang Bedagai dan Yayasan Bitra Indonesia.

Mereka mengumpuli tandatangan ratusan warga garapan untuk bersama sama berjuang merebut kembali 249 hektar yang telah dirampas dengan kekerasan oleh PTPN III Kebun Gunung Pamela Tahun 1998 karena di klaim sebagai lahan yang masuk Wilayah Hak Guna Usaha (HGU-red) PTPN III Gunung Pamela.

Tak tanggung-tanggung, pernyataan sikap secara tertulis itu ikut ditanda tangani langsung oleh Wakil Bupati Serdang Bedagai, H Soekirman, Anggota Komisi A DPRD Sumut Syamsul Hilal, Anggota DPRD Kabupaten Sergai Suarifin dan Mahyuddin Purba, Cristop Munthe dari Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi.

Aksi mengumpulkan tanda tangan itu, diikuti ratusan warga yang diselenggarakan di Dusun 4 Senangkong, Desa Mariah Padang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Sergai, Minggu (16/10) sekira pukul 11. 00 WIB.

Menurut Darwin Saragih, selaku Ketua Organisasi Tani Maju Bersama mengatakan, hak atas pengelolaan tanah yang telah mereka kuasai sejak tahun 1953 itu berdasarkan surat panitia Land Reform No. 480/LR/DS/1963 Nomor: 204/LR/II/8/9/1968 dan SK Gubernur 0593/16324 tanggal 25 Nopember 1998.

Namun Darwin kembali menegaskan, lahan 249 hektar tersebut ternyata dirampas dengan cara kekerasan oleh pihak Perkebunan PTPN III Gunung Pamela pada tahun 1998.

“Perkebunan PTPN III Gunung Pamela harus dengan jujur menyatakan secara tertulis bahwa tanah yang dikelola oleh petani yang berada di Dusun IV Sinangkong, Dusun II Sigambiri, di seputaran Afdeling VI Dusun I Tanah Putih Desa Mariah Padang, Afdeling VII Desa Bah Sumbu dan Afdeling III Desa Marjanji bukanlah bagian dari HGU PTPN III Gunung Pamela,” ujar Darwin.

Dalam hal memperjuangkan kembali hak mereka merebut lahan 249 itu, 7 kelompok tani bersama ratusan warga lahan garapan itu, telah menyurati 18 lembaga negara termasuk Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. “Surat itu telah kita kirim pada tanggal 14 September 2011 lalu. Dalam surat itu, 249 hektar ini secara de fakto dan de jure merupakan hak warga petani pangan,” tambah Darwin.

Dia menegaskan, 249 hektar lahan garapan petani pangan itu berada di wilayah persawahan dan darat.

Anggota Komisi A DPRD Sumut, Syamsul Hilal dihadapan ratusan warga Desa Mariah Padang, meminta kepada ratusan warga untuk melawan apabila hukum tidak berpihak kepada rakyat.

“Kita lawan hukum kalau hukum itu tidak berpihak kepada rakyat, kita lawan hukum yang tidak berpihak kepada keadilan, rakyat ini butuh pangan, rakyat ini butuh lahan, dan rakyat ini butuh hidup, jangan rampas hak mereka,” kata Syamsul. (awi/smg)

Melihat Kondisi Candi Sangkilon dan Tandihat-I

Dari 16 candi (biara) yang terdapat di Kabupaten Padang Lawas (Palas) dan Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), terdapat dua candi yang paling  mungkin untuk dilakukan restorasi atau pemugaran. Kedua candi tersebut yakni Candi Sangkilon dan Candi Tandihat-I.

Peneliti Pussis-Unimed Erond Damanik menjelaskan, hal ini dikarenakan, kedua candi tersebut masih utuh sekitar 50-75 persen.

“Jika Candi Bahal I-III dan Candi Sipamutung sudah direstorasi, maka seharusnya kedua candi ini juga di restorasi sesegera mungkin sebelum roboh 100 persen,” ungkapnya, kemarin (14/10).

Erond yang mengunjungi kedua candi tersebut pada 11-14 Oktober 2011 mengatakan, hal tersebut dilakukan dalam rangka inventarisasi situs oleh Pussis-Unimed.

“Dari 16 candi yang hingga kini ditemukan, empat diantaranya sudah dipugar dan sisanya 12 candi, belum dipugar sama sekali. Dari 12 candi itu, dua diantaranya paling mungkin di restorasi,” katanya lagi.

Candi Tandihat-I yang terletak di desa Tandihat, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, berjarak sekitar 35 Km dari Gunung Tua ke Sibuhuan, ibukota Padang Lawas. Menurut Erond, candi ini berdekatan dengan Sungai Barumun yang merupakan jalur transportasi utama pada saat itu.

“Candi utama masih utuh, berbentuk empat persegi kecuali bagian puncak (atapnya) sudah roboh. Candi ini memiliki tiga buah perwara yang sudah tertimbun tanah,tapi masih terlihat berupa gundukan tanah serta bebeberapa Nekara dan Umpak batu yang merupakan bagian dari candi tersebut,” jelasnya.

Demikian pula benteng bata yang sudah ditumbuhi rumput disekeliling candi. Tampak areal candi sudah pernah dipagar dengan kawat berduri dan papan nama candi pun sudah terpampang.

“Walau demikian, ternak peliharaan seperti kerbau masih saja bebas berkeliaran. Dikhawatirkan, dalam waktu dekat ini, jika tidak segera dilakukan pemugaran, maka candi tersebut akan roboh. Jika roboh, maka akan sulit sekali melakukan restorasi karena keseluruhan arsitektur dan gambar candi sudah hilang,” tegas Erond.

Lebih lanjut, pengajar di Fakultas Ilmu Sosial itu mengemukakan, satu lagi candi yang paling mungkin di restorasi atau dipugar adalah Candi Sangkilon. Menurutnya, posisi candi berdekatan dengan Aek (Sungai) Sangkilon yang merupakan sarana penting pada saat pembangunan candi.

“Terletak di Desa Sangkilon, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, sekitar 52 Km dari Gunung Tua ke Sibuhuan, candi tersebut masih berdiri tegak, berupa dinding candi di sebelah barat, utara, dan selatan, sedangkan atapnya sudah roboh,” paparnya.

Lebih lanjut Erond memaparkan hasil pengamatannya, di sebelah Selatan candi tersebut terdapat galian liar dengan kedalaman tiga meter, lebar satu meter dan panjang empat meter, yang digali oleh pemburu harta karun pada 2009 lalu.

Dari galian yang tampak, sepertinya penggalian sudah berhari-hari sehingga mampu memindahkan bata yang tersusun rapat tersebut. Batubata itu disingkirkan dan diletakkan secara tidak teratur di atas bata lainnya sehingga membentuk lubang dan sekaligus  menampakkan kontruksi dasar candi.

Ketika dikonfirmasi tentang siapa yang bertanggungjawab terhadap keselamatan candi ini, Erond menegaskan, masyarakat setempat memiliki tanggungjawab untuk keselamatan candi tersebut, karena mereka berada di lokasi candi.

“Tapi, secara kelembagaan maka lembaga yang paling bertanggungjawab adalah Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Sumut-Aceh yang berkedudukan di Banda Aceh,” tuturnya. (saz)