TEBING TINGGI- Akhirnya Arfah (47), pemilik Butik Muslimah di Jalan Ahmad Yani, Kota Tebing Tinggi, korban penjambretan yang terjadi Kamis (15/9) lalu, di Jalan SM Raja, tepatnya di depan loket Bus Prima Jaya, Kota Medan, akhirnya menghembuskan nafas terakhir, Sabtu (17/9) sore, di Rumah Sakit Pirngadi Medan, setelah menjalani perawatan medis selama dua hari. Korban dikebumikan keluarganya di pekuburan muslim di Jalan Ahmad Yani, Kota Tebing Tinggi, Minggu (18/9) siang.

Keterangan dihimpun wartawan Sumut Pos menyebutkan, usai kejadian, pihak keluarga telah melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian. Namun, sampai saat ini, kedua pelaku yang menggunakan sepeda motor belum tertangkap.

Ammi (24) anak semata wayang korban, saat ditemui di rumah duka meminta kepolisian menangkap pelakunya.(mag-3)

Mutasi Kepsek yang Dilakukan Wali Kota Binjai Sarat Pungli

BINJAI- Mutasi ratusan Kepala Sekolah (Kepsek) dilakukan Wali Kota Binjai, HM Idaham, beberapa bulan lalu, diduga sarat pungutan liar. Pasalnya, sesuai rekaman percakapan antara sejumlah oknum guru yang ingin menjadi kepala sekolah, dengan seorang diduga calo kepsek menyebutkan, untuk menjadi kepsek harus membayar Rp20 juta-Rp50 juta. Dugaan pungutan liar ini, terus didalami pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai.

Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Binjai Junaidi SH, Minggu (18/9), sekitar pukul 14.00 WIB menuturkan, akan segera memanggil sejumlah oknum yang disebut-sebut terlibat menjadi calo dalam mutasi 108 kepsek itu.

“Adanya dugaan suap dalam mutasi kepsek tersebut, sampai saat ini masih terus kita selidiki. Penyelidikan yang kita lakukan, berdasarkan rekaman percakapan antara guru dan sejumlah oknum yang disebut-sebut dalam rekaman itu. Dimana, dalam rekaman itu kursi kepsek disebutkan dihargai puluhan juta rupiah,” ujar Junaidi.

Namun dikatakannya, pihaknya masih belum bisa menentukan apakah sejumlah oknum yang disebutkan terlibat, dapat dijadikan sebagai tersangka. Sebab, penyelidikan sampai saat ini masih berlanjut.

“Belum, kita belum bisa memastikan seseorang itu bersalah atau tidak. Pemanggilan tersebut kita lakukan hanya untuk memintai keterangan. Namun jika memang terbukti terlibat, sudah pasti kita akan mengambil tindakan dan akan terus mendalami kasus ini,” jelasnya.

Sementara Irfan Koswara alias Boy, salah seorang yang disebut-sebut terlibat sebagai calo kepsek, saat dihubungi via telepon selularnya mengaku, semua isi rekaman tersebut tidaklah benar. Sebab menurutnya, semua itu hanya untuk menjatuhkan dirinya  dari jabatan Kepala Seksi (Kasi) Tendik di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Binjai.

“Ah, mana ada semua itu. Mereka (Kepsek, Red) hanya memfitnah saya, agar saya dapat dijatuhkan dari jabatan saya sekarang ini. Saya juga tidak tahu dari mana mereka mendapat rekaman itu,” kata Boy, seraya menambahkan, kalau saat ini, setiap orang sangat pintar membuat sesuatu untuk menjatuhkan orang lain.

Untuk membuktikan bahwa ia tidak tahu menahu soal penerimaan kepsek yang diduga melibatkan dirinya, ia mengaku hanya sebagai pengusaha ikan lele, rental, dan usaha kotoran.

“Kalau kamu tanya sama saya harga ikan lele, kotoran dan harga mobil rental, saya tahu pasti. Tapi, kalau kamu tanya saya terkait pasaran harga kepsek, saya mana tahu soal itu,” bantahnya.

Disinggung apakah ia sudah menerima surat panggilan dari pihak kejaksaan, Boy mengaku belum ada menerimanya. “Belum, sampai saat ini saya belum ada menerima surat panggilan. Yang jalas, saya sudah siap dengan masalah ini, dan saya juga siap dinonjobkan dari jabatan saya,” katanya.

Sebelumnya, di dalam rekaman yang sudah berdar di kalangan kepsek di Kota Binjai, Boy adalah salah seorang yang disebut-sebut sebagai calo saat Wali Kota Binjai melakukan mutasi besar-besaran terhadap kepsek. Dalam isi rekaman tersebut, Boy meminta kepada salah seorang oknum kepsek agar menyetorkan uang kepadanya sebesar Rp20 juta.
“Karena kita sudah lama berkawan, jadi harga segitu (Rp20 juta, Red) sudah pantas. Jadi itu harganya tidak bisa kurang lagi. Kalau sama orang lain, nggak segitu aku minta. Udah, nanti kalau kau mau, kau antar aja uangnya, ke rumah aku pun boleh,” isi rekaman diduga suara Boy.(dan)

TEBING TINGGI- Terkait pengelolaan parkir di Tebing Tinggi, pihak Kejaksaan Negri (Kejari) Tebing Tinggi, masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak, terkait dugaan penyelewengan dana parkir, termasuk salah seorang direktur perusahaan pemenang tender.

“Kita sudah menyita dan mengambil berkas milik salah satu perusahaan yang memenangkan tender pengelolaan parkir. Saat ini, berkas tersebut kita serahkan ke pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan masih diaudit,” jelas Kasi Pidsus Kejari Tebing Tinggi Muhammad Zulfan Tanjung SH kepada Sumut Pos, kemarin (16/9).

Lanjutnya, karena berkas masih dalam pemeriksaan BPK, pihaknya belum bisa menetapkan tersangka dalam kasus ini, tapi dalam hal ini, direktur salah satu perusahaan kepunyaan keluarga mantan petinggi Partai Golkar di Tebing Tinggi, masih dimintai keterangan.

“Proses ini masih terus berjalan dan tidak berhenti begitu saja, kita akan ungkap dugaan penyelewengan ini dan kami masih menunggu laporan hasil pemeriksaan dari BPK,” jelas Zulfan Tanjung.

Terpisah, Anggota DPRD Tebing Tinggi dari Fraksi Partai Golkar, Ir Pahala Sitorus yang berhasil dihubungi mengatakan, untuk masalah tersebut dirinya tidak bersedia memberikan komentar. “ Minta saja komentar kepada pihak yang bersangkutan,” kata Pahala.

Sementara Hendra Gunawan, anggota DPRD Tebing Tinggi dari Partai Patriot yang disebut-sebut sebagai pemenang tender pengelolaan parkir atas nama istrinya, mengelak atas tuduhan tersebut, seraya mengatakan, pihaknya sampai sekarang belum diperiksa pihak Kejaksaan.

“Terkait penyalugunaan retribusi parkir, sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) baru-baru ini, bukan pihak kami lagi yang mengelola. Sampai saat ini kami belum ada diperiksa,” cetus Hendra.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi Djayardi Rinal mengatakan, untuk masalah dugaan penyelewengan dana parkir, tidak tahu menahu, karena persoalan itu, masih pada masa Kadishub periode lalu. (mag-3)
“Memang itu salah, karena dalam hal ini Pemko dirugikan pihak pemenang tender,” ucapnya. (mag-3)

BATANG KUIS- Mencuatnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak PT Sari Pati di Jalan Medan-Batang Kuis, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, terhadap karyawannya Suparmen (26) beberapa hari lalu, membuat banyak pihak bersuara dan mengecam tindakan PT New Sari Pati.
Sejumlah pihak yang angkat bicara tersebut, selain dari masyarakat sekitar juga para wakil rakyat yang duduk di DPRD Deli Serdang dan DPRD Sumut.

Anggota Fraksi PKS DPRD Deli Serdang Syaiful Tanjung yang dimintai pendapatnya oleh Sumut Pos beberapa waktu lalu mengemukakan, sebaiknya korban melaporkan hal tersebut ke anggota dewan. Agar bisa diambil sikap terhadap pihak perusahaan.

“Saya pikir, kami selalu siap menampung semua persoalan termasuk ketidak adilan terhadap karyawan. Jadi, alangkah baiknya jika korban melaporkan hal ini kepada kita. Agar nantinya, bisa disikapi Komisi B DPRD Deli Serdang. Nantinya, pihak perusahaan akan dipanggil untuk dikonfrontir mengenai hal ini,” terangnya.

Lebih lanjut, anggota DPRD Deli Serdang yang berdomisili di Batang Kuis ini mengatakan, alangkah baiknya pula jika yang melaporkan hal ini bukan hanya korban Suparmen, tapi juga korban-korban lainnya.
“Lebih baik, karyawan-karyawan yang telah diperlakukan sama juga melaporkan hal ini. Jangan hanya korban yang saat ini saja,” tegasnya.

Sedangkan, Anggota Komisi E DPRD Sumut Siti Aminah menyatakan hal senada. Dikatakannya, apa yang telah dilakukan pihak perusahaan terhadap karyawannya adalah perbuatan yang tidak adil.

“Nah, kalau memang persoalannya karena sakit, kemudian si karyawan tidak bisa lembur, tiba-tiba langsung dipecat, itu tidak adil. Pesangonnya yang cuma Rp300 ribu, itu juga tidak selayaknya. Korban kan telah 14 tahun mengabdi, harusnya sesuai pesangon yang diberikan. Jangan berbuat zholim,” tegasnya.

Mengenai surat yang dibuat Suparmen (korban, Red), dengan cara menulis sendiri surat pengunduran diri, dinilai mendapat ‘paksaan’. Soalnya, sebelum menulis surat pengunduran diri dengan tangannya, korban juga sudah diminta menandatangani surat pernyataan di perusahaan tersebut.
“Secara logika, jika memang surat yang ditandatangani korban pertama kali jelas arahnya kemana, maka tidak diperlukan lagi surat yang kedua,” ujarnya.
Harusnya, lanjut dia, jangan seperti itu. Jadi terkesan ada penipuan dalam kasus ini. Penipuannya, si karyawan seperti dibodoh-bodohi oleh pihak perusahaan. “Jangan kalau punya uang, punya kuasa, tahu hukum dan sebagainya, terus membodoh-bodohi orang,” kecam Siti.
Saat ditanya mengenai ketiadaan Jamsostek dan upah yang diterima karyawan di bawah standar Upah Minimum Kota (UMK) atau Upah Minimum Sektor Kota (UMSK), Siti Aminah menegaskan, harusnya persoalan ini dilaporkan ke instansi terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), agar dinas tersebut bisa mengambil sikap yang tegas.
“Dinas terkait harus menyelesaikan persoalan ini, dan mengambil sikap tegas pada pihak perusahaan. Agar tidak ada korban-korban lainnya,” tandasnya.
Salah seorang warga sekitar yang kediamannya tak jauh dari Pabrik PT Sari Pati yang enggan disebutkan namanya kepada Sumut Pos menuturkan, banyak hal yang seharusnya diperjuangkan bagi para karyawan terutama kesejahteraan dan keadilan.(ari)