LABUHAN- Bengkel sepeda motor H Sahroni (70), di Jalan M Basir Lingkungan VI, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, terbakar, Minggu (18/9).

Keterangan diperoleh, api berasal dari sebuah kompor tungku tampal ban. Akibat kebakaran tersebut, sejumlah peralatan bengkel terbakar, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
Disebutkan, saat itu, Yopi merupakan menantu Sahroni  sedang menambal ban sepeda motor, ketika ban sepeda motor hendak ditambal, kompor tungku tiba-tiba meledak.

Api langsung menyambar bensin eceran dan membakar bengkel tersebut. Untungnya, Yopi sempat menggeser sepeda motor yang sedang ditambalnya.

Warga yang mengetahui peristiwa itu, langsung berusaha memadamkan api dengan air seadanya, sembari menunggu mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Sekitar setengah jam, 4 unit mobil pemadam kebakaran yang turun ke lokasi, berhasil memadamkan api tersebut. (mag-11)

Puluhan Calon Direksi BUMD Gagap

MEDAN- Laporan keuangan menjadi momok bagi calon direksi badan usaha milik daerah (BUMD) Pemko Medan. Pasalnya, banyak calon direksi yang gagap membaca laporan keuangan. Hal ini terungkap dari hasil evaluasi yang dilakukan panitia seleksi dari Fakultas Ekonomi USU.

“Dari calon yang ada, banyak yang potensial, tapi banyak yang tak mampu membaca laporan keuangan. Jadi, bagi direksi yang dipilih wali kota nanti, harus mengikuti program lanjutan, seperti membuat dan menganalisis laporan keuangan,” kata Dekan Falkultas Ekonomi (FE) Universitas Sumatera Utara (USU), Jhon Tafbu Ritonga melalui telpon selulernya, Minggu (18/9).

Selain itu, Jhon Tafbu juga mengkritik remunerasi (penghargaan) BUMD Pemko Medan yang sangat rendah. Karenanya, hal ini memungkinkan ada direksi yang telah dilantik akan tidak bergairah bekerja dan mengundurkan diri.
“Saya dengar remunerasi BUMD Medan sangat rendah, mungkin ada yang tidak gairah atau mundur setelah beberapa bulan dilantik, sehingga perlu diganti. Misalnya Dirut PD Pasar, mana mungkin bisa kerja dengan gaji kurang dari Rp10 juta,” katanya.

Namun begitu, Jhon Tafbu menegaskan, Fakultas Ekonomi USU akan terus memberi suport kepada Pemko Medan dalam membenahi BUMD yang ada. “Bahkan, jika disetujui kita akan mendampingi mulai dari perubahan,” bebernya.
Sebelumnya, Jhon Tafbu mengungkapkan, hari ini pihaknya akan menyerahkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap ke-40 calon direksi yang ada. Dari ke-40 calon direksi tersebut, FE USU menyarankan kepada Wali Kota Medan untuk memberdayakan 10 calon direksi yang dianggap layak. Sedangkan 30 calon lain akan tetap mengikuti pengembangan ekonomi bisnis Kota Medan, sesuai tekad dan talentanya masing-masing.

“Setelah mengikuti program pengembangan kepemimpinan, banyak yang merasakan manfaatnya. Dan nanti di Bulan November, akan ada lagi program lanjutan di FE USU,” cetusnya. (adl)

2012, Medan Miliki Peta Digital dengan Akurasi 1:1.000

MEDAN- Kota Medan akan segera memiliki peta digital dengan tingkat akurasi skala 1:1.000 dari pengembangan teknologi Geographic Information System (GIS). Nantinya, struktur Kota Medan, termasuk per kemba ngan infrastruktur di setiap wilayah di Kota Medan, bisa ditata untuk pengelolaan pembangunan Kota Medan.

“Tahun 2012, kita sudah bisa memiliki peta digital. Jadi, kita sudah bisa memiliki peta akurat mengenai Kota Medan. Termasuk segala hal di dalamnya, apakah itu infrastruktur dan lainnya. Dengan adanya peta digital ini, Pemko Medan akan lebih bisa menata pembangunan Kota Medan secara akurat,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medann Zulkarnain kepada wartawan, akhir pekan lalu.

Dikatakan Zulkarnain, peta digital itu akan diperoleh dari pengembangan teknologi GIS. Sedangkan GIS, direncanakan akan dipadukan dengan program SCBD Pemko Medan dengan seluruh jaringan dari masing-masing SKPD secara online.
“Untuk GIS, kita sudah memiliki tim teknis yang terdiri dari ahli tata kota, ahli planologi dan lainnya untuk mengelola itu.

Seluruh ahli itu ada pada staf kita di Bappeda termasuk Dinas Tata Ruang dan Tata Kota (TRTB) Kota Medan. Kita sedang mempersiapkannya,” ucapnya.

Lanjut Zulkarnain, pengembangan akan dilakukan melalui pengadaan teknologi GIS oleh pihak ketiga. Untuk itu, saat ini pihaknya sedang merancang dan mempersiapkan panitia teknis pelaksana tender pengadaan barang dan jasa.
“Pengadaan GIS ini, kita anggarkan dengan pagu Rp5 miliar. Memang, biaya cukup besar, tapi pemanfaatannya juga sangat besar dan luas. Kalau pun kita beli, peta digital itu harganya sekitar Rp7 miliar. Itu pun hanya akurasi skala 1:10.000. GIS yang kita kembangkan ini memiliki akurasi skala 1:1000, bayangkan saja. Kita bisa melihat satu kelurahan secara jelas,” jelasnya.

Dari GIS itu, tambah Zul, Kota Medan dapat memantau setiap hari perkembangan setiap sudut kota. Bahkan, dengan akurasi kemampuan peta digital itu, Kota Medan dapat dipantau hingga ke kelurahannya, jadi seluruhnya bisa terpantau termasuk bangunan dan infrastruktur lain.

“Tendernya sendiri, akan tuntas di 2011 ini. Karena dari tiga bulan kerja efektif ini. Kita perkirakan GIS ini bisa tuntas di akhir 2011, dan dapat digunakan pada 2012. Jadi di 2012, Pak Wali bisa memantau melalui peta ini saja untuk mengamati seluruh Kota Medan,” cetusnya.

Selain itu, jelas Zulkarnain, pemanfaatan lain seperti PBB juga akan semakin dimaksimalkan. Sebab, peta digital ini bisa memantau struktur bangunan secara jelas. Jadi, jika ada perubahan terhadap luas bangunan, namun pajak PBBnya tetap tarif lama maka akan terdeteksi.

“Jadi, kalau bangunan dahulunya hanya satu lantai. Namun, saat ini bangunan itu sudah berlantai 3 dan megah. Maka, PBB-nya juga harus ditingkatkan lebih besar. Tapi selama ini, hal-hal seperti ini sulit terdeksi. Dengan peta digital ini, nantinya seluruhnya dapat diketahui. Jadi, tidak bisa main-main lagi,” ungkapnya.

Dijelaskannya, sejak 2011 PBB sudah disentralisasi menjadi pajak daerah oleh pemerintah pusat. Untuk Kota Medan, penerapannya baru bisa di 2012, maka PBB menjadi pajak daerah akan lebih maksimal, dengan ini pihaknya optimis APBD Kota Medan akan terus meningkat.

“Itu untuk PBB saja, belum lagi untuk Dinas TRTB hingga Badan Pertanahan dan penerapan NJOP nilai tanah. Tidak bisa lagi main-main. Selain itu juga, Kelurahan maupun Kecamatan juga akan memiliki peta lebih akurat mengenai wilayahnya. Tidak seperti selama ini yang hanya peta buta gambar buatan tangan. Jadi, kalau sudah ada peta digital, camat bisa memantau wilayahnya lebih baik. Kita juga akan padukan teknologi ini dengan SCBD, yang mana setiap SKPD akan langsung terhubung secara online,” tegasnya.(adl)

MEDAN- Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho berubah menjadi seorang tokoh pewayangan, Gatot Kaca. Berubahnya Plt Gubsu menjadi Gatot Kaca, karena dia ditodong masyarakat Jawa Sumut untuk memerankan tokoh itu pada acara halal bi halal dan silaturahmi warga Jawa di Padepokan Agung Tunggal Roso Nusantoro, Patumbak, Deli Serdang, Minggu (18/9).

Lawan main Gatot tak lain adalah Kepala Dinas Pertanian Sumut M Roem yang memerankan tokoh seorang raja, yang menjadi musuh Gatot Kaca. Ribuan warga turut larut dalam lakon yang dimainkan Mantan Ketua DPW PKS Sumut tersebut.

Dalam cerita itu, dikisahkan perjuangan Gatot Kaca dalam merebut kekuasaan dari raja-raja yang menguasai wilayahnya dengan kezaliman. Namun, tetap saja kebenaran akan mengalahkan kesalahan. Akhirnya, Gatot Kaca pun menang dan seluruh lawan tunduk kepadanya. “Maka dari itu, mari kita bersama-sama membangun Sumatera Utara,” katanya sembari mengajak enam raja yang dikalahkannya.

Pada kesempatan itu, Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho mengajak Suku Jawa di Sumatera Utara memberikan kontribusi bagi pembangunan.

Karena berdasarkan data statistik 2008 lalu, Suku Jawa di Sumut terbesar hingga mencapai 33,6 persen. Namun pada kenyataannya, kontribusi pembangunan yang diberikan tidak sesignifikan yang dirasakan atau dengan kata lain tidak sebanding.

“Banyak warga Jawa sudah sampai pada jenjang tertinggi. Tentu ini jadi sebuah modal,” kata Gatot.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua  Majelis Agung Padepokan tersebut, Darmono mengungkapkan, saat ini ada 36 paguyuban warga Jawa di Sumut. “Sudah ada 36 paguyuban warga jawa dan ada friksi yang harus diayomi, dan perlu dibentuk wadah yang diharapkan mmpu menjadi alat pemersatu,” katanya.(ari)