30 C
Medan
Sunday, April 12, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 1459

Sistem Pemilu 2024 Dikabarkan Proporsional Tertutup, SBY: KPU & Parpol Bakal Alami Krisis

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menanggapi unggahan Pakar Hukum Tatanegara, Prof Denny Indrayana di media sosial Twitter, terkait perubahan sistem Pemilu 2024 menjadi sistem proporsional tertutup.

“Jika yang disampaikan Prof Denny Indrayana “reliable”, bahwa MK akan menetapkan Sistem Proporsional Tertutup, dan bukan Sistem Proporsional Terbuka seperti yang berlaku saat ini, maka hal ini akan menjadi isu besar dalam dunia politik di Indonesia,” tulis SBY lewat akun Twitter pribadinya @SBYudhoyono, Minggu (28/5).

Terkait perubahan sistem Pemilu, menurut SBY, ada tiga pertanyaan besar yang menjadi perhatian publik, mayoritas parpol, dan pemerhati pemilu. “Pertanyaan pertama kepada MK, apakah ada kegentingan & kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai? Ingat, DCS (Daftar Caleg Sementara) baru saja diserahkan kpd KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan “chaos” politik,” lanjut SBY.

“Pertanyaan kedua kepada MK, benarkah UU Sistem Pemilu Terbuka bertentangan dengan konstitusi? Sesuai konstitusi, domain & wewenang MK adalah menilai apakah sebuah UU bertentangan dengan konstitusi, & bukan menetapkan UU mana yang paling tepat. Sistem Pemilu Tertutup atau Terbuka?” sambungnya lagi.

Menurut SBY, jika MK tidak memiliki argumentasi kuat bahwa sistem Pemilu terbuka bertentangan dengan konstitusi sehingga diganti menjadi tertutup, mayoritas rakyat akan sulit menerimanya. “Ketiga, sesungguhnya penetapan UU tentang sistem pemilu berada di tangan Presiden & DPR, bukan di tangan MK. Mestinya Presiden & DPR punya suara tentang hal ini. Mayoritas partai politik telah sampaikan sikap menolak pengubahan sistem terbuka menjadi tertutup. Ini mesti didengar,” kata SBY.

SBY menjelaskan, dalam menyusun DCS, Parpol & Caleg berasumsi sistem pemilu tidak diubah atau tetap menggunakan sistem terbuka. Perubahan di tengah jalan oleh MK, bisa menimbulkan persoalan serius, terutama KPU dan Parpol harus siap kelola “krisis” akibat perubahan tersebut.

Untuk menghindari situasi “chaos” tersebut, SBY menyarankan untuk pemilu 2024 tetap menggunakan Sistem Proporsional Terbuka. Lalu setelah pemilu 2024, Presiden dan DPR duduk bersama untuk menelaah sistem pemilu yang berlaku, untuk kemungkinan disempurnakan menjadi sistem yg lebih baik dengan mendengarkan suara rakyat. (adz)

MA Dikabarkan Bakal Kabulkan PK Moeldoko, SBY: Jika Keadilan tak Datang, Kita Berhak Perjuangkan

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menanggapi unggahan Pakar Hukum Tatanegara, Prof Denny Indrayana di media sosial Twitter, terkait pengambilalihan Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko lewat upaya PK di Mahkamah Agung (MA). Presiden keenam RI ini mengaku mendapat informasi dari salah seorang mantan menteri.

Menurut SBY, mengenai info adanya tangan-tangan politik yang mengganggu Partai Demokrat agar tidak bisa berkontestasi di Pemilu 2024, itu adalah kemunduran demokrasi. “Tadi malam saya terima telpon dari mantan menteri yang sampaikan pesan politisi senior (bukan Partai Demokrat) berkaitan PK Moeldoko ini. Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih?” tanya SBY.

“Berdasarkan akal sehat, sulit diterima PK Moeldoko dikabulkan MA karena sudah 16 kali Pihak KSP Moeldoko kalah di pengadilan. Kalau ini terjadi, info adanya tangan-tangan politik untuk ganggu Demokrat agar tak bisa ikuti Pemilu 2024 barangkali benar. Ini berita yg sangat buruk,” lanjut SBY.

Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY berharap pemegang kekuasaan tetap amanah, tegakkan kebenaran dan keadilan. “Indonesia bukan negara “predator” (yang kuat memangsa yang lemah) serta tak anut hukum rimba, yg kuat menang, yg lemah selalu kalah,” tegasnya.

Selain itu, SBY juga mengimbau kader Partai Demokrat di seluruh tanah air, agar mengikuti perkembangan PK Moeldoko dan selalu mengikuti petunjuk Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). “Jika keadilan tak datang, kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional,” tukas Presiden keenam RI tersebut. (adz)

Dua Perusahaan Belum Kembalikan Uang Proyek ‘Lampu Pocong’, SDABMBK Harus Fokus Tagih

TEGAK: 'Lampu Pocong' masih berdiri tegak di Jalan Diponegoro Medan - Markus Pasaribu/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Upaya Pemko Medan melalui Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), dalam menagih uang proyek ‘lampu pocong’, mulai membuahkan hasil. Sebab, 4 dari 6 perusahaan kontraktor yang menangani pembangunan ‘lampu pocong’ telah mencicil pembayaran pengembalian uang proyek tersebut.

Namun begitu, masih terdapat 2 perusahaan yang sama sekali belum mengembalikan uang proyek dimaksud. Hal ini pun membuat Dinas SDABMBK Kota Medan diminta lebih serius dan fokus dalam melakukan penagihan.

“Masih ada 2 kontraktor yang sama sekali belum mengembalikan uang proyek ‘lampu pocong’. Hal ini harus menjadi perhatian bagi SDABMBK. Harus fokus lakukan penagihan,” imbau Anggota Komisi 4 DPRD Medan, Dedy Aksyari Nasution, Minggu (28/5).

Karena itu, politisi Partai Gerindra tersebut, menyarankan Dinas SDABMBK Kota Medan untuk terus menggandeng dan meminta pendampingan pihak kejaksaan, dalam hal ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, saat melakukan penagihan.

Sebab saat melakukan pendampingan, pihak Kejaksaan dapat melakukan sosialisasi tentang sanksi hukum yang akan dihadapi para kontraktor, apabila mereka belum juga mencicil pengembalian uang proyek tersebut.

“Kami harapkan penagihan dapat terus dilakukan, meskipun masih ada tenggang waktu sampai 7 Juli 2023. Dengan pendampingan dari Kejaksaan, kami yakin pengembalian uang dapat berjalan secara maksimal,” jelas Dedy.

Meskipun begitu, Dedy memberikan apresiasi kepada Pemko Medan yang telah berhasil menagih uang proyek kepada 4 perusahaan yang telah beritikad baik untuk mencicilnya. Dia berharap, keempat perusahaan itu tidak hanya mencicil, tapi juga dapat melunasi utang-utangnya sebelum jatuh tempo.

“Kami berharap uang tersebut bukan hanya dicicil, tapi juga dilunasi sebelum jatuh tempo, baik bagi yang sudah mencicil ataupun belum mencicil sama sekali,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Medan, Robi Barus. Politisi PDIP tersebut, memberikan apresiasi kepada Pemko Medan, dalam hal ini Dinas SDABMBK, yang telah melakukan penagihan. Tak hanya itu, dia juga memberikan apresiasi kepada pihak Kejaksaan yang telah melakukan pendampingan dalam melakukan penagihan.

“Tentunya kami mengapresiasi SDABMBK Medan yang sudah melakukan penagihan dengan baik, dan Kejari Medan yang sudah melakukan pendampingan,” tutur Robi, Minggu (28/5).

Robi juga berharap, Dinas SDABMBK dan Kejari Medan, dapat terus bekerja sama dalam melakukan penagihan kepada seluruh perusahaan yang belum melunasi pengembalian uang proyek ‘lampu pocong’, khususnya kepada 2 perusahaan kontraktor yang sama sekali tidak mencicil atau belum melakukan pembayaran.

“Kalau yang 4 perusahaan sudah bisa mencicil, kenapa yang 2 lagi belum mencicilnya? Apakah mereka memang mau langsung membayar lunas? Atau justru memang tidak ada itikad baik. Ini harus dicari tahu penyebabnya. Semua kontraktor yang mengerjakan proyek itu harus mengembalikan uang proyek dimaksud, tanpa terkecuali,” tegas Robi.

Sebelumnya diberitakan, Pemko Medan mengaku terus melakukan penagihan uang proyek ‘lampu pocong’ yang dinyatakan total lost oleh Pemko Medan kepada 6 perusahaan kontraktor. Hasilnya, 4 dari 6 kontraktor mulai mencicil pembayaran pengembalian uang proyek tersebut.

Wali Kota Medan, Bobby Nasution mengatakan, total uang yang telah dicicil keempat kontraktor tersebut sekitar Rp2 miliar dari jumlah Rp21 miliar yang harus dibayar.

Bobby pun berharap, kedua kontraktor yang lain dapat segera mengikuti langkah 4 kontraktor tersebut. Kemudian, keenam perusahan kontraktor tersebut segera melunasinya sebelum waktu yang telah ditentukan.

Sementara itu, Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan, Topan OP Ginting mengatakan hal senada. Menurutnya, 4 kontraktor tersebut membayarnya dengan cara mencicil. Permohonan membayar dengan cara mencicil tersebut datang dari inisiatif para kontraktor itu sendiri.

“Mereka mengembalikannya dengan cara mencicil, jadi kami beri waktu 60 hari. Sudah ada 4 perusahaan yang mulai mengembalikan dengan total Rp2,25 miliar. Adapun 4 perusahaan tersebut, CV BTP, CV EDP, CV A, dan CV SS,” benernya.

Dia juga memastikan, seluruh kontraktor telah disurati oleh Dinas SDABMK untuk mengembalikan uang proyek tersebut. Disinggung soal indikasi perusahaan yang menggunakan alamat palsu, Topan tetap yakin surat itu telah sampai ke pimpinan kontraktor.

“Saya pikir saya sudah menyurati, sudah dititip ke Pejabat Pelaksaan Teknis Kegiatan (PPTK). Jadi PPTK kan berhubungan langsung dengan pengusahanya. Jadi melalui PPTK surat tersebut disampaikan,” jelasnya.

Dari komunikasi dengan para kontraktor, lanjut Topan, para kontraktor berkomitmen untuk mengembalikan uang yang diminta Pemko Medan.

Seperti diketahui, Wali Kota Medan Bobby Nasution mengumumkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Medan terhadap proyek pegerjaaan ‘lampu pocong’ yang merupakan bagian dari penataan lanskap 8 ruas jalan di Kota Medan pada 2022 lalu. Hasilnya, proyek ‘lampu pocong’ disebut proyek total lost ataupun proyek gagal.

Untuk itu, Bobby memerintahkan Dinas SDABMBK Kota Medan yang kini sebagai OPD yang menangani proyek penataan lanskap ruas jalan, untuk menagih kembali semua uang yang telah dibayarkan kepada kontraktor.

“Untuk pengerjaan ‘lampu pocong’ tersebut, memakan anggaran sekitar Rp25 miliar, yang sudah dibayarkan sebesar Rp21 miliar. Kami minta Dinas SDABMBK untuk melakukan penagihan menyeluruh. Rp21 miliar itu wajib dikembalikan,” tegasnya.

Untuk pengembaliannya, Pemko Medan pun memberikan tenggat waktu 60 hari sejak 9 Mei, atau hingga 7 Juli 2023. (map/saz)

Dito Ariotedjo Jadi Menpora Pertama Jajal Trek Lari Lintas Alam Bukit Lawang

JAJAL: Menpora RI, Dito Ariotedjo, selaku menteri pertama yang menjajal trek lari lintas alam Bukit Lawang.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Bukit Lawang Orangutan Trail (BLOT) 2023 menjadi daya tarik dan kenangan bagi Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Dito Ariotedjo. Pasalnya, dia menjadi Menpora RI pertama yang menjajal trek lari lintas alam Bukit Lawang.

Medan yang menantang sepanjang 5 kilometer dijajal Dito, Sabtu, 27 Mei 2023 lalu. Dia menjajal trek lintas alam Bukit Lawang bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Musa Rajekshah, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, beserta rombongan.

“Sebelumnya sudah ada Menpora yang datang ke sini belum?” tanya Dito.

“Belum ada, ini baru pertama,” jawab Ijeck, sapaan karib Musa Rajekshah.

Rombongan melewati medan yang cukup menantang saat memasuki kawasan trek. Mulai dari punggungan naik curam, turunan curam, hingga menyeberangi sungai dengan jembatan.

Sepanjang perjalanan, Dito bersama rombongan disuguhkan dengan pemandangan alam Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Di tengah perjalanan, seekor orang utan muncul di antara pepohonan.

“Ketemu orangutan namanya Si Alang, aset langka,” kata Dito.

Dito juga memuji keindahan alam objek wisata Bukit Lawang, yang sudah tersohor ke luar negeri tersebut. Dia berharap, sport tourism dapat berkembang menuju ke arah yang lebih baik, pada satu destinasi unggulan di Sumatera Utara (Sumut) tersebut.

“Sangat bagus dan sangat potensial. Ini adalah potensi yang sangat baik sekali. Kita lihat suasana alamnya sangat indah, yang tidak bisa didapat di kota-kota. Di dalamnya ini juga ada orangutan,” tutur Dito.

Keindahan Alam dan Olahraga Menyatu

Dito pun mengapresiasi gelaran BLOT 2023 di Kabupaten Langkat, Sumut. Dia mendorong sport tourism pada destinasi wisata tersebut bisa berkembang lebih baik.

“Saya menyampaikam apresiasi dan rasa bangga terhadap acara luar biasa ini. Keindahan alam, olahraga bersatu,” kata Dito di Terminal Puncak Desa Perkebunan Bukit Lawang, Langkat.

Menurut dia, BLOT 2023 ini merupakan kompetisi lari yang menantang fisik. Para peserta melewati trek hutan yang cukup menantang. Juga para pelari disuguhkan dengan pemandangan alam Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

“Alamnya sangat mempesona. Melalui Bukit Lawang Orangutan Trail ini, kita tidak hanya memberikan kesempatan kepada para peserta untuk menguji kekuatan dan ketahanan fisik mereka, tapi juga untuk memperluas kesadaran akan pentingnya menjaga alam,” beber Dito lagi.

Dito menekankan, pentingnya untuk menerapkan gaya hidup sehat dan aktif berolahraga. Kegiatan semacam ini diharap dapat menjadi inspirasi masyarakat untuk terus berolahraga.

“Dengan keindahan alamnya, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi destinasi utama bagi para pelari dan pecinta alam dari seluruh dunia. Acara ini tidak hanya akan meningkatkan kunjungan wisatawan, tapi juga akan menciptakan lapangan kerja dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat setempat,” jelasnya.

Sementara itu, Ijeck mengucapkan terima kasih atas kehadiran Menpora Dito dalam ajang Bukit Lawang Orangutan Trail tahun ini. Dia berharap, kegiatan serupa dapat terlaksana kembali.

“Terima kasih juga atas dukungan masyarakat yang telah menjadi tuan rumah yang baik. Potensi wisata di daerah ini sangat luar biasa, jadi kita sama-sama mendorong agar ini lebih dikenal secara luas,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Menpora Dito berkesempatan mengalungkan medali kepada 5 pemenang Bukit Lawang Orangutan Trail Kategori Jarak Lari 7 Kilometer. Kelimanya adalah Bambang Purnomo, Mohd Hasnul, Lamtugandana, Na Abdillah, dan Dedy Iskandar.

Kegiatan BLOT berlangsung pada 26-27 Mei 2023 di Terminal Atas Bukit Lawang, Kabupaten Langkat, Sumut. Terdapat 3 kategori lomba lari alam ini, yakni jarak lari 7 kilometer, 25 kilometer, dan 50 kilometer.

Adapun peserta mencapai 600 pelari. Di antaranya berasal dari Asia, Eropa, hingga Australia. (ted/saz)

Lidya Nova Terpilih Jadi Ketua Fatayat NU Binjai

AKLAMASI: Lidya Nova terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Fatayat Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Kota Binjai, Masa Bakti 2023-2028.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Lidya Nova terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Fatayat Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Kota Binjai Masa Bakti 2023-2028. Ini terungkap dalam Konferensi Luar Biasa (Konferlub) Fatayat PC NU Kota Binjai 2023 yang digelar di Aula Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai, akhir pekan lalu.

Wanita berusia 37 tahun ini, mendapat dukungan dari seluruh peserta konferensi yang hadir.

“Dengan ini menetapkan Saudari Lidya Nova sebagai Ketua Fatayat PC NU Kota Binjai Terpilih,” ungkap Ketua Fatayat PW NU Sumatera Utara (Sumut), Nurhaidah Octaviani Siregar, selaku pimpinan konferensi.

Ketua PC NU Kota Binjai Asmuri Hafiz, melalui Sekretaris Ahmad Amri Siregar, dalam pidato penutupnya di Konferlub Fatayat PC NU Kota Binjai 2023, mengucapkan selamat kepada Lidya atas penetapannya sebagai Ketua Fatayat PC NU Kota Binjai terpilih.

“Jadikan fatayat wadah mengubah perilaku, ahlak, dan sikap kita menjadi lebih baik. Serta jadikan fatayat sebagai sarana menyebarkan manfaat, bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi keluarga, masyarakat, dan Kota Binjai secara umum,” pesan Amri.

Sementara, Ketua Fatayat PC NU Kota Binjai Terpilih, Lidya, menyatakan siap bekerja mewujudkan kader Fatayat NU Kota Binjai yang solid, bermartabat, bersinergi, dan mandiri.

“Mari kita satukan visi dan saling bekerja sama dalam meningkatkan peran dan eksistensi fatayat NU di Kota Binjai,” tuturnya, seraya memohon doa dan dukungan dari segenap Keluarga Besar NU Kota Binjai. (ted/saz)

BTN Kanwil Sumatera Bidik Penyaluran KPR Subsidi 26.830 Unit

KPR: Satu perumahan yang dicover oleh Program KPR Subsidi BTN.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Kantor Wilayah 4 Sumatera, menargetkan penyaluran KPR subsidi sebanyak 26.830 unit hingga akhir 2023. Sampai kuartal pertama 2023 BTN Kanwil 4 Sumatera berhasil menyalurkan 7.808 unit KPR subsidi senilai Rp850 miliar.

“Kami optimistis target penyaluran KPR Subsidi di wilayah Sumatera dapat tercapai dengan berbagai strategi. Terutama mempererat kerja sama dengan developer,” ungkap Regional Office Head BTN Kantor Wilayah 4 Sumatera, M Amin Sholeh di Kota Medan, Minggu (28/5).

Amin menjelaskan, strategi BTN untuk mencapai target penyaluran KPR Subsidi tahun ini dengan melakukan pendekatan kepada para developer, baik yang eksisting maupun yang baru, untuk meningkatkan market share KPR Subsidi.

Selanjutnya, dengan agressive sales, termasuk marketing bersama developer, dan jemput berkas, terutama developer bank lain, serta kawal proses sampai akad kredit.

“Kami juga mengoptimalisasi pemantapan Database CBC (KYG), manajemen pipeline dengan sasaran top developer (rating platinum/gold), optimalisasi pendekatan ke developer yang akad di bank lain,” tutur Amin.

Adapun daerah prioritas penyaluran KPR Subsidi di Sumatera, yakni Palembang, Pekanbaru, dan Medan. Sementara untuk hunian milinial, menurut Amin, yang berada di wilayah kerja Kanwil Sumatera cukup banyak. Untuk menggarap penjualan segmen milenial ini, BTN menyiapkan data dan informasi pengembang melalui website BTN Properti.

“Sehingga, memudahkan para milenial untuk melihat rumah sesuai kebutuhan. Upaya lainnya, BTN menyiapkan Program KPR Milenial (KPR Gaess) untuk meningkatkan minat para milenial untuk mengajukan KPR, dengan berbagai gimmick yang menarik,” pungkasnya. (man/saz)

Penggunaan Gadget Tidak Sehat Bisa Sebabkan Syaraf Leher Terjepit di Usia Dini

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penggunaan Gadget yang tidak sehat bisa berbahaya bagi kesehatan. Dampak yang dirasakan, diantaranya menyebabkan terjadinya syaraf terjepit di usia dini, menurunnya daya kreativitas, dan cepat lelah.

“Penggunaan Gadget yang tidak sehat bisa berbahaya bagi kesehatan kita di waktu yang akan datang,” kata Inisiator Gerakan Gadget Sehat, Prof Ridha Dharmajaya dalam Sosialisasi Produk Hukum Daerah V TA 2023 Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan yang digelar Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Parlindungan Sipahutar di Lapangan Futsal Sekolah Budi Mulia, Jalan Kawat 7, Lingkungan 7, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Minggu (28/5/2023).

Menurut Prof Ridha Dharmajaya, Gerakan Gadget Sehat itu berhubungan dengan generasi muda saat ini dan mencakup semuanya. Di mana saat ini, Indonesia dalam kondisi bonus demografi.

Maksudnya, jelas Prof Ridha, jumlah anak muda di Indonesia lebih banyak dari pada jumlah orang tua. Sedangkan kalau di negara maju seperti Jepang, Amerika, Inggris, bahkan China, malah sebaliknya. Orang tua lebih banyak, sedangkan anak mudanya lebih sedikit.

“Sebab apa? Masyarakat di sana (negara maju) tak mau punya anak. Maka dalam 5-10 tahun ke depan, ketika orang tuanya pensiun, maka orang muda yang akan menggantikan sedikit. Kalau di Indonesia sebaliknya. Sehingga diperhitungkan Indonesia akan menjadi salah satu negara paling produktif di dunia. Didukung lagi dengan sumber daya alam yang kaya, sehingga kita berpotensi jadi negara maju. Namun banyak yang tidak suka Indonesia menjadi negara maju. Makanya generasi mudanya dibuat lemah. Diantaranya dengan narkoba, dan konten pornografi,” beber Prof Ridha.

Guru Besar USU yang juga pegiat sosial ini mengungkapkan, saat ini ada penyakit yang biasanya menyerang orang tua usia 50-60 tahun, tapi sudah menyerang generasi muda. “Apa itu? Saraf terjepit leher. Gejala awalnya tegang di leher, berat dipundak tangan kesemutan, sering pusing, mudah capek, bangun tidur juga gak segar. Ini mulai menyerang anak-anak kita dibangku SMP dan SMA,” ungkapnya.

Menurut Prof Ridha, jika generasi muda kita tidak mengubah kebiasaannya bermain gadget, maka gejala awal yang dirasakan itu akan menjadi gejala berat dan bersifat permanen. “Seperti apa? Kelumpuhan tangan dan kaki. Buang air kecil dan air besarnya lost, tidak berasa. Seksualnya, bagi yang lelaki hilang. Akibatnya, dalam 5-10 tahun ke depan kita harusnya memiliki generasi muda yang kuat, malah menjadi generasi muda yang lemah. Bukan bonus demografi, tapi bencana demografi,” tegasnya.

Prof Ridha pun menjelaskan, kalau kita bermain gatget dengan posisi leher ditekuk ke bawah, maka beban leher akan lebih berat. “Begitu leher kita tekukan 30 derajat, beban leher kita yang awalnya cuma 5 kg, menjadi 18 kg. Problemnya, anak-anak kita main getget lebih dari 3 jam. Apa yang terjadi? Akan terjadi kerusakan tulang belakang, syarat leher terjepit, dan bisa berdampak pada kematian saraf,” ungkapnya.

Lantas, bagaimana solusinya? Menurutnya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. “Pertama, modifikasi cara main gadgetnya. Posisi leher harus datar, jangan sampai tulang leher menekuk. Posisi layar gadget sejajar dengan mata kita. Kedua, kurangi durasi main gadget. Buat kegiatan atau biarkan anak kita bermain dengan teman-temannya,” bebernya.

Dia juga merasa miris melihat anak-anak balita sudah dibiarkan main HP oleh orang tuanya. “Sudah banyak anak yang jadi korban. Solusinya, ambil HP-nya, biarkan anak kita menangis. Sekarang anaknya menangis, tapi kalau bapak ibu biarkan terus anak itu bermain HP, suatu ketika bapak ibu yang akan menangis. Untuk itu, luangkan waktu kita untuk bermain dengan anak-anak,” imbaunya.

Dia pun berharap, dengan semakin tingginya kemajuan teknologi, maka orang tua harus lebih memperbanyak waktu untuk bermain dengan anak. “Mau tidak mau, mereka adalah pewaris negeri ini. Jangan patah semangat terhadap anak-anak kita. Apa yg kita lakukan hari ini akan berdampak pada masa depan mereka,” pungkasnya.

Menyikapi hal ini, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan Parlindungan Sipahutar mengimbau masyarakat untuk mengontrol dan membatasi anak-anaknya bermain gadget. “Seperti yang disampaikan Prof Ridha Dharmajaya tadi, orang tua zaman sekarang gak mau ribet. Kalau anaknya nangis, langsung beri HP untuk menenangkannya. Ini harus dibatasi, karena tidak baik untuk kesehatan anak-anak,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

Dia pun menegaskan, tekhnologi yang terus berkembang, harusnya membawa dampak positif buat kita. “Tapi kalau penggunaannya berlebihan, malah jadi membawa penyakit,” pungkasnya.

Hadir pada sosialisasi itu, Mantan Wali Kota Medan Akhyar Nasution, Guru Besar USU yang juga inisiator Gerakan Gadget Sehat Prof Dr dr Ridha Dharmajaya, Sp.BS(K), kader Partai Demokrat Fajri Akbar, Kepala Puskesmas Medan Deli dr Nur Lelin mewakili Dinas Kesehatan Kota Medan, Fajar Hamdi mewakili Camat Medan Deli, dan Lurah Tanjung Mulia Hilir Maklum Situmeang. (adz)

Kapolri: Selamat Irjen Pol Prof Dr Dadang Hartanto

DEDDI MULIA PURBA/SUMUT POS PENGUKUHAN: Rektor UMSU Prof Dr Agussani MAP (kiri) menyematkan tanda profesor kepada Irjen Pol Prof Dr Dadang Hartanto.

PADA acara pengukuhan guru besar Irjen Pol Prof Dr H Dadang Hartanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyempatkan hadir langsung menyaksikan rangkaian prosesi yang digelar di auditorium Kampus UMSU di Jalan Kapten M Basri Medan, Sabtu (27/5).

Kapolri menyampaikan ucapan selamat melalui video yang ditayangkan di layar besar LED. Ia menyampaikan rasa bangganya atas raihan jabatan akademik tertinggi yang diraih Irjen Pol Prof Dr Dadang Hartanto di UMSU.

Menurutnya, Pati Polri yang meraih guru besar sangat dibutuhkan untuk mendukung upaya peningkatan sumber daya manusia di tubuh Polri agar Polri bekerja lebih profesional dalam tugas pelayanan publik.

”Saya mengpresiasi dan mendukung penuh sebagai dosen dan dikukuhkan sebagai guru besar Irjen Pol Dadang Hartanto di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk pelayanan publik Polri dan berkontribusi bagi masyarakat,” katanya.

ISTIMEWA
UMSU: Dari kanan Prof Dr Agussani MAP, Prof Dr Haedar Nashir, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Pol Prof Dr Dadang Hartanto MSi di Kampus UMSU.

 

Apresiasi Kapolri

Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir berterima kasih atas kehadiran Kapolri di UMSU dan memberi dukungan penuh kepada Irjen Pol Prof Dr Dadang Hartanto meraih guru besarnya yang dibuktikan hadir pada prosesi pengukuhan, Sabtu (27/5).

Ia juga memberikan apresiasi kepada Kapolri yang kinerjanya berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang dipimpinnya.

Pada kesempatan itu, Prof Haedar juga menyampaikan apresiasi kepada Irjen Pol Prof Dr Dadang Hartanto yang memiliki etos akademis di luar dari tugasnya sebagai abdi negara di kepolisian. Semangat pembelajar sampai meraih pangkat akademik tertinggi di usia muda berhasil diraih.

Prof Haedar di depan Kapolri mengungkapkan rasa salut kepada Irjen Pol Dadang Hartanto yang meraih guru besar di UMSU tidak berlangsung instan melainkan melalui proses panjang dan penuh perjuangan. ”Saya tahu itu, jejak beliau meraih kepangkatan guru besar penuh perjuangan dan tidak instan, Pak Kapolri,” katanya.

Pada acara pengukuhan, Prof Haedar mengingatkan agar guru besar tidak sekadar menjadi dosen melainkan menjadi kaum intelensia dan menjalankan empat peran yang salah satunya adalah menjalankan peran moral. Bagaimana dunia akademik seluruh di perguruan tinggi menjadi kekuatan karakter moralitas kampus dan elit bangsa di negeri ini. Kekuatan moral melekat dengan jati diri bangsa sesuai nilai Pancasila, Tridharma Perguruan Tinggi dan kebudayan luhur bangsa.

Menurut Prof Haedar, potensi nilai luhur harus terus didorong dan diupayakan ekosistemnya. Peran akademisi dan kampus terus melakukan transfer nila-nilai itu agar menjadi nilai-nilai publik. Ia menegaskan bahwa menjalankan peran sebagai akademisi menjadi kerja strategis dan itu tidak mudah perlu topangan yang kuat termasuk UMSU dan para guru besarnya.

Kehadiran Irjen Pol Prof Dr Dadang Hartanto menjadi dosen dan guru besar di UMSU diharapkan menumbuhkan dan meningkatkan akselerasi untuk memajukan Indonesia sebagai negeri kita bersama. (dmp)

Petebu Sumut Mantapkan Dukungan Untuk Ganjar Pranowo Presiden 2024

Petani tebu dari Kabupaten Langkat, Deli Serdang hingga Kota Binjai yang tergabung dalam Petani Tebu Bersatu Dukung Ganjar (Petebu) saat mendeklarasikan dukungan untuk Calon Presiden 2024, Ganjar Pranowo, di Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat, Sumatera Utara, Sabtu (27/3/2023).

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Para petani tebu dari Kabupaten Langkat, Deli Serdang hingga Kota Binjai, Sumatera Utara (Sumut) mantap mendeklarasikan dukungan untuk Calon Presiden 2024, Ganjar Pranowo, Sabtu (27/3/2023).

Langkah yang diambil Petani Tebu Bersatu Dukung Ganjar (Petebu) itu makin menambah kuat dukungan dari warga Sumut terhadap Ganjar untuk menjadi Presiden 2024.

“Kami solid untuk mendukung Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029,” kata Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Petebu Sumatera Utara, Ridwan Husny.

Di kesempatan tersebut, mereka juga menggelar pelantikan dewan pakar, Pengurus DPW Sumut hingga DPD Deli Serdang dan DPD Langkat setelah deklarasi.

“Untuk deklarasi ini adalah yang kedua. Pertama pada 2022, bulan Oktober di Kota Datar, Deli Serdang. Hari ini yang kedua di Langkat yang diadakan deklarasi,” ucap Ridwan.

Pembacaan deklarasi dukungan terhadap Ganjar kali ini dilakukan di tengah hamparan perkebunan tebu yang berada di Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Setelah membacakan deklarasi yang dipimpin oleh salah seorang tokoh petani tebu, para peserta kemudian menerbangkan balon merah putih sebagai simbol harapan yang tinggi terhadap Ganjar.

Ridwan pastikan deklarasi serupa akan terus berlanjut. “Kita akan terus melaksanakan deklarasi di daerah-daerah lain seperti di DPD Binjai, Kota Medan ataupun yang lain sesuai petunjuk dari DPP,” ujarnya.

Karena itu, perwakilan petani tebu dari berbagai daerah di Sumatera Utara turut diundang dalam kegiatan kali ini. Mereka turut menitipkan harapannya untuk Ganjar.

“Kami petani tebu (berharap) terangkat martabatnya. Jadi, petani tebu kita sejahtera,” tutur Ridwan mengutip harapan para petani yang hadir di lokasi acara.

Harapan serupa disampaikan oleh salah seorang tokoh petani tebu di Sumatera, Syahminan. Ia pun optimistis Ganjar dapat mewujudkan harapan mereka apabila terpilih menjadi Presiden 2024.

“Pak Ganjar sosok yang merakyat, peduli dan mengerti penderitaan rakyat. Harapannya, terpilihnya Pak Ganjar agar petani tebu bisa berjaya kembali,” tutur Syahminan.

Khusus di wilayah Kabupaten Langkat, para petani mengeluhkan lahan perkebunan tebu yang terus berkurang. Sehingga, para petani banyak yang beralih menjadi pekerja perkebunan kelapa sawit.

Keluhan dan masukan dari para petani itu ikut disampaikan langsung kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Petebu Mapanai Lewa dalam kegiatan temu petani kali ini.

Mapanai mengatakan, para sukarelawan yang tergabung dalam Petebu bertekad mendukung pemerintah menciptakan swasembada gula apabila terpilih menjadi Presiden 2024 mendatang.

“Untuk swasembada gula ini tentunya dimulai dari bagaimana pabrik (gula) ini direvitalisasi dan ditambah pabrik-pabrik yang ada di basis-basis sentra perkebunan tebu,” tutur Mapanai seusai acara.

Ia meyakini kehadiran pabrik-pabrik gula akan menambah produksi gula nasional. Sehingga, hasil produksi dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan gula di dalam negeri.

Penambahan pabrik gula itu perlu diikuti dengan perluasan lahan perkebunan tebu yang dikelola oleh masyarakat lokal. Sehingga, hal itu akan meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Kalau lahan itu memang kami harapkan karena petani sangat bersemangat menanam tebu tapi terkendala dengan lahan, kurang,” ujarnya mendorong pengelolaan lahan milik pemerintah oleh petani tebu.

Setelah mengikuti rangkaian kegiatan temu petani tebu, para Pengurus DPP, DPW dan DPD Petebu menyerahkan bantuan sosial ke rumah-rumah warga di sekitar lokasi. (rel/tri).

Harus Jelas dan Bermanfaat, Pemko Segera Tata Aset Daerah di Medan Labuhan

Kepala BKAD Kota Medan, Zulkarnain - Istimewa

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) akan melakukan penataan dan pengelolaan aset daerah yang terletak di 2 kelurahan, Kecamatan Medan Labuhan. Inventarisasi aset yang bersertifikat Hak Pengelolaan (HPL) nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan luas mencapai 180 hektare ini, berada di Kelurahan Sei Mati dan Nelayan Indah.

“Penataan dan pengelolaan aset ini merupakan program Wali Kota Medan, Pak Bobby Nasution, agar aset milik Pemko Medan menjadi jelas, sehingga dapat lebih bermanfaat untuk masyarakat,” ungkap Kepala BKAD Kota Medan, Zulkarnain, Minggu (28/5).

Dikatakan Zulkarnain, berdasarkan catatan dari Kartu Inventaris Barang (KIB) di kawasan Kecamatan Medan Labuhan, ada aset tanah milik Pemko Medan yang bersertifikat HPL bernomor 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan luasan total tanahnya 180 hektare. Termasuk di dalamnya Kelurahan Nelayan Indah (Kampung Nelayan) yang dulunya dibangun.

Menurut Zulkarnain, Kampung Nelayan sendiri, sitem kerja sama penggunaan dan pemanfaatan aset Pemko Medan yang diberikan kepada masyarakat pada waktu itu adalah dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB)

“Kampung Nelayan merupakan bagian dari HPL Pemko Medan. Waktu dibangunnya perumahan nelayan di Kampung Nelayan, Pemko Medan mengajukan rekomendasi teknis untuk diterbitkan HGB di atasnya. Artinya para nelayan yang dibangun rumahnya saat itu, diberikan HGB, yang diterbitkan oleh BPN,” tuturnya.

Dijelaskan Zulkarnain, sebelum melakukan penataan dan pengelolaan aset, pihaknya telah menggelar pertemuan di Kantor Kecamatan Medan Labuhan, guna mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya yang teridentifikasi selama ini menggunakan lahan yang merupakan aset Pemko Medan tersebut.

“Kemarin kami menggelar sosialisasi khusus melalui tim terpadu, yang dihadiri perwakilan Kejari Belawan, Kapolsek, dan Danramil, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan perwakilan perbankan, BTN, bersama masyarakat yang teridentifikasi oleh kecamatan dan kelurahan selama ini menggunakan ataupun memanfaatkan lahan HPL Pemko Medan yang berada di Medan Labuhan,” jelas Zulkarnain.

Menurut Zulkarnain, sosialisasi dilakukan agar lebih menjelaskan dan memberikan keyakinan kepada masyarakat, HPL yang ada di Kecamatan Medan Labuhan itu adalah milik Pemko Medan, sebab teridentifikasi yang menggunakan dan memanfaatkan HPL tersebut berganti-ganti.

“Jadi kita tidak mengetahui informasi apa yang diperoleh masyarakat, khususnya masyarakat yang memanfaatkan aset Pemko Medan tersebut,” katanya.

Untuk itu, lanjutnya, saat ini pihak BKAD Kota Medan, terus mensosialisasikan HPL nomor 1 sampai dengan nomor 5 yang merupakan aset Pemko Medan. Berharap nantinya, masyarakat dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam melakukan penatausahaan aset yang tertib.

“Sebab langkah-langkah penatausahaan adalah inventarisasi sehingga dalam inventarisasi aset nanti tim terpadu akan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari masyarakat,” jelas Zulkarnain.

Zulkarnain juga mengatakan, jika masyarakat sudah disosialisasikan dan memahaminya, maka ketika nantinya dilakukan inventarisasi seperti pemasangan plank, pengukuran ulang, dan pemasangan patok, tidak ada masyarakat yang menghalang-halangi.

“Kami juga akan lakukan inventarisasi dan validasi terhadap HGB yang diterbitkan pada HPL di Nelayan Indah. Kami berharap, semuanya mendapatkan dukungan dari masyarakat,” katanya lagi.

Dia jg menyebutkan, dalam sosialisasi yang digelar kemarin, pada dasarnya masyarakat yang memanfaatkan HPL Pemko Medan, mengakui, tanah tersebut bukan milik mereka, tapi milik Pemko Medan.

“Mereka juga berharap dilibatkan jika seandainya ada kebijakan ataupun program untuk mendayagunakan maupun memanfaatkan aset tersebut lebih produktif di masa mendatang,” sebut Zulkarnain.

Selanjutnya, Zulkarnain menegaskan, perencanaan penggunaan dan pemanfaatan ataupun kerja sama terhadap aset daerah adalah hal yang paling pokok dan seyogianya melalui mekanisme yang sah. Hal ini juga termasuk dalam bentuk penatausahaan aset yang tertib.

Untuk itu, BKAD Kota Medan juga akan melakukan langkah pengamanan dan penertiban agar Aset Pemko Medan terjaga, terpelihara, tidak hilang, dan terhapuskan ataupun digunakan tanpa kerja sama yang sah.

HPL di Kecamatan Medan Labuhan tersebut, diketahui telah tercatat menjadi Aset Pemko Medan berdasarkan Sertifikat HPL nomor 1 sampai dengan nomor 5, yang diterbitkan 1994 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Artinya bagaimana pun aset akan digunakan sepenuhnya sebagai sumber daya pembangunan kota untuk meningkatkan program kerja yang berorientasi kesejahteraan masyarakat. Sebab, tanah (lahan) yang berada di Medan Labuhan tersebut, merupakan aset milik Pemko Medan yang harus dikelola secara tertib efektif dan produktif,” pungkas Zulkarnain.(map/saz)

1...1,4581,4591,460...15,675Page 1,459 of 15,675

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor