26 C
Medan
Sunday, December 21, 2025
Home Blog Page 14617

Tewas Usai Dijambret

Tak disangka, aksi penjambretan yang dilakukan dua lelaki tak dikenal yang mengendarai sepeda motor RX King, merenggut nyawa Ii Kusuma (22), warga Komplek Perumahan Sri Gunting, Desa Sunggal Kanan, Sunggal, Deli Serdang, Minggu (11/9) malam lalu.

Saat itu, Ii Kusuma dijemput adiknya Adi Cecep (19) dari tempatnya bekerja di Citra Fashion, Jalan Gatot Subroto Km 8,5 Kampung Lalang. Kakak beradik ini pun pulangn mengendarai sepeda motor bebek melintasi Jalan Pinang Baris. Namun sesampaikanya di Jalan PDAM Tirtanadi Sunggal, mereka dipepet dua pria yang mengendarai sepeda motor RX King.
Seorang pria yang duduk di boncengan langsung merampas tas milik Kesuma yang saat itu duduk menyamping. Karena tasnya ditarik paksa, Kesuma berusaha melawan. Namun sayang, dia malah terjatuh dari sepeda motor dan kepalanya membentur trotoar.

Kedua penjamret itu langsung tancap gas membawa tas milik Ii Kusuma, menuju Jalan Bunga Raya (arah Pasar Melati, Red). Spontan, Adi langsung berhenti begitu melihat kakaknya tergeletak di pinggir jalan. Warga yang melihat hal ini pun langsung memberikan pertolongan dan melarikanya ke IGD RSU Bina Kasih yang berjarak 500 meter dari lokasi kejadian.
Namaun sayang, karena pendarahan yang hebat, sekira pukul 23.30 WIB Ii Kusuma meninggal dunia.

Kapolsek Sunggal AKP M Budi Hendrawan SIK yang dikonfirmasi mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kasus yang menimpa Ii Kusuma itu. Namun, hingga kini mantan Kapolsek Pancurbatu itu mengaku belum memeriksa saksi-saksi (Adi Cecep), adik korban. “Masih kita selidiki, tapi belum ada kita periksa adik korban itu, karena mereka masih berduka,” ungkap Budi Hendrawan.(mag-7)

Lagi, Nanyang Dibongkar dengan Palu Kecil

MEDAN- Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) memenuhi janjinya membongkar bangunan Nayang Interntional School di jalan Sriwijaya/Abdullah Lubis, Medan Baru, Selasa (13/9). Namun sayang, lagi-lagi gedung tersebut dibongkar dengan palu berukuran kecil.

“Lihatlah pembongkaran yang sudah tiga kali dilakukan hanya ketuk cantik saja. Coran yang diketuk hanya sompel dan tidak ada rusak sama sekali. Seharusnya mereka menggunakan palu yang besar, jangan memakai palu kecil. Mecem mana mau roboh,” kata Lansia, warga Jalan Tomat yang rumahnya kotor akibat pembongkaran tersebut.
Walau aksi pembongkaran tersebut sesuai dengan janji Dinas TRTB, tapi warga mengaku kecewa, karena pembongkaran hannya dilakukan setengah jam saja dan tidak merubuhkan seleuruh bangunan yang menyalahi izin. “Kenapa pengerjaannya hanya sebentar dan tidak merubuhkan seluruh bangunan? Ini membuktikan Dinas TRTB tidak proaktif terhadap masyarakat,” tambahnya.

Kabid Pemanfaatan dan Tata Ruang Ali Tohar mengatakan, pembongkaran ini merupakan yang ketiga kalinya.
“Pembongkaran pertama pada 23 Mei 2011 lalu. Setelah itu dilanjutkan pembongkaran kedua pada 15 Juni 2011. Dari kedua pembongkaran yang telah dilakukan, pemilik Sekolah Nanyang telah menstanvaskan lokasi yang bermasalah. Sedangkan pembongkaran ketiga ini karena terjadi pelanggaran batas tanah di sebelah utara dan selatan,” ujarnya.
Dijelaskanya, untuk sisi utara pelanggaran batas tanah yang dilakukan lebih kurang 1,2 x 13 meter dan sisi utara lebih kurang 1,5 x 15 meter. Pelanggaran itu terjadi pada bangunan baru di lantai satu dan dua. “Sebelum melakukan pembongkaran, Ali Tohar mengaku telah menyampaikan surat peringatan untuk pengosongan lokasi pada 12 September 2011,” bebernya.

Pantauan wartawan koran ini, pembongkaran ini sempat terkendala, karena pecahan dinding mengenai kaca jendela rumah warga di samping bangunan. Untuk mencegah kaca jendela tidak pecah, pemilik rumah langsung menutup kaca jendelanya dengan triplek.(adl)

Penyuplai Senpi Dituntut 15 Tahun Penjara

Sidang Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga

MEDAN- Terdakwa terakhir perkara perampokan Bank CIMB dan penyerangan Polsek Hamparan Perak Fadli Sadama bin Mahmudin alias Acin Zaid alias Fernando alias Buyung alias Ade dituntut 15 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nurainun SH. Hal ini terungkap dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (12/9).
Terdakwa Fadli Sadama dinilai turut membantu dan menyuplai, memasukan senjata api ke Indonesia untuk perampokan Bank CIMB Niaga Medan dan tindakan pidana terorisme. Dalam persidangan tersebut, juga turut dihadirkan barang bukti berupa senjata api.

“Barang bukti yang diamankan dari terdakwa berupa satu pucuk senjata api genggam jenis pistol merek Smith & Wetson beserta amunisinya 5 butir peluru jenis BM Caliber 38 special,” ujar JPU.

Lebih lanjut JPU mengatakan, juga disita satu butir peluru jenis SME kaliber 38 special, 1 pucuk senjata api jenis pistol revolver merk rhom GMBH sonthiem atau brenz caliber 38 berisi 4 butir peluru jenis BM kaliber 38 special.
Atas dasar tersebut Fadli Sadama diancam Pasal 15 jo UU RI Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidanan terorisme. (rud)

Rambut Keriting Kembali Digemari

Texture dan Color Inspirations Roadshow 2011

MEDAN- L’Oreal Professionnel kembali hadir meramaikan dunia tata rambut melalui seminar edukasi Texture dan Color Inspirations 2011 pada 13 dan 14 September 2011 di Hotel JW Marriott Medan. Dengan menampilkan Brand Technik Ambassador L’Oreal Professional Arie dan Harry Salon dan Bridal dari Surabaya, Texture dan Color Inspirations menampilkan trend rambut dari L’Oreal untuk Spring Summer 2011.

“Setelah Bulan Juni, kita lebih mengeluarkan model rambut untuk musim panas dan musim semi, dan nantinya pada November atau awal Desember, tren rambut untuk 2012 akan kita keluarkan,” ujar Theresa Sinurat selaku Education Manager L’Oreal Professional.

Menurut Theresa, model rambut keriting, baik untuk medium dan big akan kembali digemari. Dan L’Oreal sebagai produsen untuk kecantikan yang berkiblat ke Eropa akan mengeluarkan berbagai tren untuk disalurkan bagian negara Asia.

“Tren rambut yang kita keluarkan saat ini adalah keriting, dengan kiblat dari Eropa. Dengan tren yang telah keluarkan, maka dapat disalurkan oleh berbagai daerah yang menyalurkan L’Oreal,” ujar Theresa.

Sementara itu, Brand Tekhnical Ambassador L’Oreal Professional, Arie Hidayat mengatakan, rambut keriting yang mereka keluarkan saat ini sesuai dengan minat masyarakat Eropa. “Model keriting juga dapat digunakan oleh siapa saja, baik yang berambut pendek, panjang maupun para pria,” ujarnya. (mag-9)

Penertiban Terminal Liar Batal Gara-gara Geng Motor

MEDAN- Gencarnya penertiban geng motor di Kota Medan menghambat rencana penertiban terminal liar di sejumlah ruas jalan di Kota Medan. Pasalnya, saat ini konsentrasi aparat kepolisian tersita untuk penertiban geng motor yang pelakunya kepanyakan dari kalangan pelajar.

“Minggu ini, penertiban terminal liar belum bisa dilaksanakan. Hal itu dikarenakan, pihak kepolisian masih banyak pekerjaan untuk melakukan penertiban terhadap geng motor,” kata Sekda Kota Medan Syaiful Bahri, di ruangannya, Selasa (13/9) siang.Dijelaskannya, penertiban terhadap terninal liar tidak bisa dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan sendiri, namun harus melibatkan pihak kepolisian sesuai UU Nomor 22 Tahun 2002.
“Di sini, untuk melakukan penertiban terminal liar, Dishub tak bisa melakukan penertiban sendiri, harus bersama pihak kepolisian,” cetusnya.

Sebelumnya, Selasa (13/9) pagi, personel Dishub dan Satlantas Polresta Medan melakukan apel gabungan di Lapangan Merdeka Medan. Rencananya, usai apel gabungan tersebut, mereka akan melakukan penertiban terminal liar di Jalan Laksana, Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Jamin Ginting.

“Ya, setelah ini, kita akan turun ke lapangan untuk melakukan penindakan dan penertiban terhadap terminal liar,” kata Kadis Perhubungan Kota Medan, Armansyah Lubis.

Namun, hingga pukul 11.00 WIB, tidak terlihat sama sekali petugas gabungan melakukan penertiban terhadap terminal liar di kawasan tersebut. Bahkan hanya terlihat petugas Dishub Kota Medan berjaga-jaga di tiga kawasan tersebut tanpa mengambil tindakan apapun.

Sementara itu, Kabid Lalu Lintas Dishub Kota Medan Toga Aruan yang dikonfirmasi mengatakan, penertiban akan dilakukan sore harinya. Sebab, sebelum melakukan penertiban pihak Dishub perlu melakukan sosialisasi pada seluruh pemilik terminal liar yang ada di kawasan tersebut.

“Sebenarnya pagi ini (kemarin, Red) bisa langsung kita tertibkan. Tapi tadi saat apel, banyak petugas Satlantas tidak bisa ikut  karena mereka sedang ada operasi gabungan geng motor. Selain itu, dalam apel tadi Den Pom juga tidak hadir. Kita tidak bisa jalan sendiri, makanya menunggu mereka. Karena bisa saja nan ti di lapangan kita menemukan  terminal yang dibackingi, maka bisa  ditangani Den Pom,” ujarnya. (adl)

Mayat Bayi Ditemukan dalam Plastik Kresek

MEDAN- Martabani Padoho (21), pembantu rumah tangga (PRT) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) tega membuang bayinya dari lantai II rumah majikannya di Jalan Sutomo Gang Sehati, Medan Timur, Selasa (13/9) dini hari, pukul 05.30 WIB. Diduga, bayi yang dibungkus plastik kresek itu merupakan hasil hubungan di luar nikah.

Orok tersebut pertama kali ditemukan oleh teman Martabani yang juga pembantu di rumah milik Sutiadi (31) tersebut. Selanjutnya, temuan itu dilaporkan ke Polresta Medan. Kemudian mayat bayi itu dibawa ke RSU dr Pirngadi Medan untuk diotopsi.

Guna penyelidikan, Matabani dan majikannya serta seorang pembantu dimintai keterangannya di Mapolresta Medan. Kepada polisi, Martabani mengaku tidak berniat membuang bayinya. Menurutnya, pagi itu ia hendak buang air kecil.
Lantas dia merasa ada yang mengganjal di kemaluannya. Martabani pun menarik benda yang diketahui tali pusar bayi yang keluar dari kemaluannya tersebut. Tak lama berselang, bayi berjenis kelamin perempuan itu lahir di kamar mandi dalam keadaan telah meninggal dunia.(mag-7)

Ketua OKP Dibalok Oknum Polisi

MEDAN- Seorang oknum polisi yang bertugas di Unit Ekonomi Sat Reskrim Mapolresta Medan menghajar Ketua OKP di Kecamatan Patumbak, Franky Tato Simatupang (42), dengan kayu balok hingga babak belur, Selasa (13/9). Namun, belum diketahui apa motif penganiayaan yang dilakukan oknum polisi yang diketahui bernama Aiptu Daud Sianturi itu, terhadap warga Selambo, Percut Sei Tuan tersebut.

Akibat penganiayaan itu, sekujur tubuh Franky mengalami memar, mulutnya sobek sehingga harus mendapat 17 jahitan. Kini, kasusnya tengah ditangani Polresta Medan.

Peristiwa ini berawal saat Franky melintas di Jalan Selambo bersama seorang temannya Cornel Siregar untuk mengambil traktor. Saat melintas di depan SMA Negeri 21, Jalan Selambo, Kecamatan Percut Sei Tuan, korban dihadang Aiptu Daud Sianturi dan menanyakan maksud Franky dan Cornel melintas di kawasan tersebut. Franky menjelaskan, dia hanya ingin mengambil traktor.

Lantas, Aiptu Daud Sianturi melarang Franky mengambil traktor tersebut, namun korban ngotot hingga terjadi perang mulut. Aiptu Daud Sianturi yang merasa tak senang langsung menghajar korban dengan menggunakan balok hingga korban mengalami luka di wajahnya. Akibat luka yang dideritanya, Franky langsung dilarikan ke RSU Martondi guna menjalani perawatan.(mag-7)

Penerimaan CPNS Tidak Serentak

Para Bupati Tuntut Tanggung Jawab Pusat

MEDAN- Realisasi Moratorium CPNS berdasarkan SK bersama tiga menteri akan berdampak tak serentaknya perekrutan CPNS di Sumut dari masing-masing daerah. Pasalnya dari SK tersebut mengharuskan beberapa syarat untuk bisa merekrut CPNS.

Kabid Pengadaan dan Pembinaan BKD Setda Provsu Kaiman Turnip menjelaskan, hingga 2013 perekrutan CPNS akan dilaksanakan masing-masing daerah. “Karena ada syarat yang mengharuskan hal tersebut. Pada SK yang ditandatangani Menpan, Mendagri dan Menkeu itu, yang boleh merekrut CPNS adalah daerah yang memiliki besaran anggaran belanja pegawainya di bawah atau kurang dari 50 persen dari total APBD-nya,” ungkapnya, Senin (12/9).
Karena itu, ia memprediksikan, di Sumut akan terjadi perekrutan CPNS tak serentak seperti tahun-tahun sebelumnya. “Prosedurnya, pemda/pemko mengusulkan penambahan CPNS di daerahnya masing-masing ke pusat dengan memberikan surat tembusan ke kita. Tentunya, hal tersebut tak bisa langsung ditanggapi oleh pemerintah pusat. Begitu pula kepada daerah-daerah yang lain, harus menunggu. Nah, ini akan menyebabkan tidak lagi serentaknya perekrutan CPNS karena harus menunggu keputusan dari pusat,” jelas Kaiman.

Mengenai tenaga apa saja yang diperbolehkan direkrut pada penerimaan CPNS tersebut, Kaiman menerangkann
hal tersebut juga tertuang dalam SK bersama tersebut. “Yang boleh direkrut hanya pertama tenaga pendidik. Kedua, tenaga dokter, bidan dan perawat. Serta ketiga, jabatan yang bersifat khusus dan mendesak, misalnya penyuluh kehutanan,” paparnya.

Tentunya, menurut Kaiman bagi daerah-daerah otonom baru atau yang baru memekarkan diri akan sangat membutuhkan pegawai. “Jika mereka membutuhkan di luar yang tiga tadi, maka solusinya sesuai amanat dari moratorium tersebut, yakni pemerataan PNS. Jadi, daerah yang kurang PNS akan diredistribusi dari daerah yang PNS-nya berlebih,” ungkapnya.

Sementara itu, saat ditanyakan daerah mana saja yang memungkinkan merekrut CPNS kembali hingga 2013 mendatang, Kaiman hanya menyebutkan sejumlah daerah. “Sepertinya daerah Nias bisa mengusulkan CPNS untuk yang tiga poin tadi. Karena besaran anggaran belanja pegawainya di bawah 50 persen. Kita tak memiliki data lengkapnya per kabupaten/kota untuk anggaran belanja pegawai,” kata Kaiman.
Adapun SK bersama tiga menteri tersebut masing-masing bernomor, SK Menpan: 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011. SK Mendagri: 800-632-2011. SK Menkeu: 141/PMK.01/2011.

Tanggung Jawab Pusat

Para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten se-Indonesia (APKASI) mendesak pemerintah pusat untuk tidak semata mengeluarkan kebijakan penghentian sementara alias moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Untuk memenuhi kebutuhan pemda terhadap pegawai dengan ketrampilan khusus, pusat diminta memberikan pelatihan kepada PNS yang sudah ada.

Direktur Eksekutif APKASI, Rudy Alfonso, menjelaskan, saat ini banyak pemda yang masih membutuhkan tambahan pegawai dengan ketrampilan khusus. Namun, pemda tidak mungkin melakukan rekrutmen karena ada kebijakan moratorium penerimaan CPNS. Di sisi lain, lanjutnya, di banyak pemda masih banyak PNS yang belum diberdayakan.
“Karenanya, kami meminta agar ada upaya peningkatan kapasitas agar PNS yang ada mumpuni, sehingga tak perlu lagi merekrut yang baru,” ujar Rudy Alfonso kepada Sumut Pos di Jakarta, kemarin (12/9).

Dia memberi contoh. Saat ini banyak pemda membutuhkan tenaga yang punya kemampuan khusus di bidang hukum lingkungan hidup. Mereka ini yang khusus bertugas menangani perurusan izin amdal. “Nah, pusat dong yang mestinya memberikan pelatihan. Pusat harus mengeluarkan anggaran untuk itu, karena ini butuh anggaran tidak sedikit,” bebernya.

Tenaga penyuluh pertanian, lanjutnya, juga cukup dibentuk dengan memberikan pelatihan kepada PNS yang sudah ada. “Tidak perlu harus merekrut yang baru,” imbuhnya.

Rudy menjelaskan, permintaan mengenai perlunya pelatihan kepada PNS di daerah itu akan disampaikan secara resmi kepada pemerintah pusat dalam waktu dekat. “Nanti akan kita sampaikan secara tertulis,” terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Rudy menegaskan, bahwa para bupati mendukung penuh kebijakan moratorium rekrutmen CPNS. Alasannya, para bupati juga punya keinginan kuat untuk menekan belanja pegawai, agar sebagian besar APBD bisa teralokasi untuk belanja modal.

Hanya saja, lanjutnya, pemerintah pusat justru yang tidak konsisten. Dia cerita, ada bupati yang cerita, pemda yang dipimpinnya sudah tidak lagi mengajukan usulan formasi CPNS. “Tapi oleh pemerintah pusat malah diberi tambahan formasi. Ini gimana?” ujarnya, tanpa menyebut bupati mana yang dia maksud. (saz/sam)

Korban Ambon, Jeffry Siahaan Alumni Nommensen

MEDAN-Jeffry Edo Siahaan (32) warga Jalan  TD Pardede Gang  Sakinah  Dusun  II Mulyorejo  Kecamatan Sunggal Deli Serdang No 17, Lintas Medan Binjai KM 10, yang menjadi korban  bentrokan warga di Ambon. Korban tewas setelah peluru nyasar bersarang di tubuhnya, Minggu (11/9) lalu.

Informasi yang dihimpun Sumut Pos di rumah duka, Jefrry yang masih berstatus lajang itu tewas saat melihat rumah sebelah rumah kontrakannya terbakar. Rumah itu tidak jauh dari lokasi bentrokan warga. Entah berasal dari mana timah panas meletus akhirnya menyarang di perut Jeffry sebelah kanan. Luka tembaknya terus mengeluarkan darah hingga akhirnya ia meninggal di lokasi kejadian. “Anak saya meninggal dunia saat bentrok warga di Ambon. Waktu itu Jeffry keluar rumah untuk melihat rumah yang terbakar tepat sebelah kontrakkan anak saya. Tapi tiba-tiba peluru nyasar mengenainya,” ujar Pininta Br Tambunan (60), ibu Jeffry, kepada Sumut Pos, Senin (12/9) sore.

Saat kejadian itu, Jeffry anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Magonar Siahaan (63) dan Paninta ini tewas karena kehabisan darah yang keluar dari perutnya akibat peluru yang diduga dari onum polisi saat mengamankan lokasi kejadian. “Saat anak saya terkapar di lokasi bentrokkan, orang enggan menolongnya dan membiarkan begitu saja,” bebernya dengan nada sedih sembari mengusap air mata yang membasahi pipinya.

Keluarga mengetahui Jeffry tewas dari pihak Yayasan Lentera Harapan tepat Almarhum bekerja sebagi Guru SMP dan SMA di Ambon melalui telpon selular. “Sebelumnya pihak Lentera mengatakan bahwa Jeffry masuk rumah sakit, kemudian pihak Lentera kembali menelpon saya dan berkata ‘sabar dan ikhlas ya ibu, Jefrry sudah meninggal dunia’. Saya spontan menangis,” ungkapnya dengan kembali memeteskan air mata.

Jeffry yang baru tujuh bulan bekerja di Ambon sebagai guru matematika di Yayasan Lentera Harapan di Ambon. Kontak terakhir dengan keluarga melalui telpon selular dilakukan Sabtu (10/9) pukul 22.00 WIB. Saat itu korban menelpon ibu tercintanya untuk menyakan kondisi ibunya. “Saya tanya sama Jefrry jam berapa di Ambon, dia menjawab, ‘jam 12 malam Mak’. Panjang lebarlah kami berbincang-bincang malam itu,” ungkap Paninta sambil memperlihatkan foto Jeffry semasa hidup.

Korban yang merupakan alumni Universitas HKBP Nommesen Tahun 2004 ini terakhir pulang ke rumahnya di Jalan TD Pardede akhir Juni lalu selama 3 hari. “Waktu itu ia pulang pada akhir Juni. Tanggal satu Juli berangkat lagi ke Ambon, hanya 3 hari saja ia di rumah,” ujarnya sembari berkata, terakhir Jeffry mengirim uang untuk dirinya pada Idul Fitri lalu.

Kemudian Sang ibu kembali menceritakan perjuang hidup Jeffry sampai bekerja di Ambon. Ia bekerja berpindah-pindah, namun tetap di bawah naungan Yayasan Lentera Harapan. Jeffry pernah bekerja di Nias, Lampung, Tanggerang sampai korban mendapatkan Beasiswa dari Yayasan Lenteran Harapan untuk melanjutkan S2 Universitas Pelita Harapan (UPH) di Tanggerang. Selanjutnyaia mengajar di sekolah milik Yayasan Lentera Harapan di Ambon.
“Ia berkata pada saya mamak kapan lagi aku bias mendapatkan beasiswa S2 ini. Saya melamar kerjaan di tempat lain pun lebih mudah diterima,” ujarnya.

Dimakamkan di Kampung Opung

Sanak Family dan kerabat dekat berdatangan kerumah duka untuk  untuk mengelayat serta mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga Jeffry. Menurut keluarga, jenazah Jeffry akan diberangkat Rabu (14/9) dini hari untuk dikebunikan di kampung halaman leluhurnya di Desa Juara Monang, Balige.

Jenazah Jeffry dibawa pesawat Lion Air dan tiba di terminal kargo di Bandara Polonia Medan, sekitar pukul 24.00 WIB dan tiba di rumah duka sekitar 27 menit kemudian.

Menurut Hasudungan Siahaan, sepupu Jeffry, begitu jenazah tiba, Magonar Siahaan, ayah Jeffry berteriak, “Anakku…,” hingga tujuh kali.

“Rencana akan dikebumikan di kampung oppungya di Balige. Besok (hari ini, Red) akan kita laksanakan prosesi adat untuk penghormatan terakhir pada almarhum,” ujar kembali Pininta.
Di rumah duka  bercat kuning itu sudah terpasang tenda. Karangan bunga dari kerabat dekat berjejer di depan rumah. Pihak Yayasan Lentera Harapan membawa jenazah dari Ambon hingga Balige.

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto prihatin dengan meletusnya bentrok horizontal di Ambon. Mantan Danjen Kopassus itu berharap masyarakat tidak mudah terpancing provokasi dan selalu menghindari pertikaian.

“Kita selalu harus sejuk,” kata Prabowo di sela -sela hahal bihalal Partai Gerindra di Kantor DPP, Jalan Harsono RM, Ragunan, Jakarta Selatan, kemarin.

Menurut Prabowo, masyarakat harus waspada terhadap penyebaran desas-desus yang tak jelas sumbernya. Apalagi, banyak kekuatan, terutama pihak asing, yang akan ‘bertepuk tangan’ kalau Indonesia terjebak pada konflik.
“Sangat mungkin ada pihak -pihak, kekuatan tertentu, mungkin kekuatan asing yang selalu ingin bikin Indonesia gaduh,” ingat Prabowo.

Secara terpisah, Wasekjen DPP Partai Demokrat Saan Musthopa meminta Kapolri dan jajarannya menindak tegas aktor yang memicu bentrok Ambon pada hari Minggu lalu. “Tidak usah ragu dan banyak pertimbangan,’’ kata anggota Komisi III DPR, itu.

Saan menegaskan bentrok itu murni persoalan sosial. Letupan konflik semacam itu, imbuh dia, memang masih kerap terjadi di Ambon. Jadi, sama sekali tidak tepat bila muncul spekulasi persoalan ini sebagai pengalihan isu.
“Janganlah semua dikaitkan dengan politik atau pengalihan isu. Terlalu berlebihan. Mari kita percayakan kepada kepolisian untuk menyelesaikannya,” tandas Saan.

Mabes Polri mengklaim berhasil melacak identitas para pengirim layanan pesan singkat (short messages service/SMS) bernada provokatif yang disebarkan sejumlah pihak yang diduga sebagai penyulut bentrok berdarah antar warga di Ambon. Polri kini tengah terus mengumpulkan sejumlah bukti untuk menjerat para penyebar SMS tersebut.
“Kita mengimbau yang mengirim-mengirim SMS dihentikan, dan sudah terlacak oleh kita. Jangan membuat situasi yang baik menjadi tidak baik,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen (pol) Anton Bachrul Alam di Mabes Polri Jakarta.
Mabes Polri menyebut bentrok yang telah menelan tiga korban jiwa itu berawal dari tabrakan tunggal seorang tukang ojek hingga meninggal dunia setelah menghantam benda keras.

Belakangan muncul kabar melalui SMS bahwa korban kecelakaan tewas karena dianiaya yang menyulut aksi balas dendam. Bentrok kemudian berlanjut hingga membuat warga panik dan lari ke pengungsian.

“Informas i itu berkembang, di-sms-kan. Oleh sms ini, masyarakat menanggapi benar dan sebagainya. Kita juga mengimbau kepada warga masyarakat di Ambon dan di luar untuk tidak memberikan informasi dan prvokasi. Ini sedang dilacak tim kita dari Mabes Polri, siapa-siapa yang mengirim SMS, membuat keonaran,” tambahnya.

Menag Suryadharma Ali (SDA) juga menyebut kerusuhan Ambon terjadi bukan karena perbedaan keyakinan masyarakat, muslim dan nasrani. Dia menduga ada pihak tertentu yang sengaja membuat konflik memanas. Keterangan tersebut disampaikan seusai acara halalbihalal di Kemenag kemarin.

Ketua Umum DPP PPP itu menjelaskan, pihak Kemenag sudah mengontak jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Maluku. “Laporan sementara yang masuk ke kami, kondisi sudah kondusif,” jelasnya. “Dilaporkan masih ada penjagaan ketat di beberapa titik,” imbuhnya.

Imbas dari konflik ini, SDA meminta jajaran Kanwil Kemenag Maluku mengumpulkan seluruh tokoh agama dan tokoh politik. Pemanggilan para tokoh ini diharapkan SDA bisa ikut meredam gejolak di Ambon. “Saya harap dari pertemuan itu, Ambon bisa kembali sejuk dan kondusif,” katanya.
(mag-7/pri/zul/jpnn)

Hati-hati Beli Properti CBD

Utang Pajak Rp23,6 M Diduga Dibebankan ke Konsumen

MEDAN- Polemik tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) proyek Central Bussines District (CBD) Polonia sebesar Rp23.623.617.697 (Rp23,6 miliar) terus bergulir.

Ketua Komisi A DPRD Medan, Ilhamsyah, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan mempertanyakan apakah proyek CBD sudah memiliki sertifikat hak atas tanah. “Kalau belum ada, agar diurus atas hak tanah tersebut. Karena sebagai warga negara yang baik harus mematuhi agar jangan merugikan warga Medan,” ujar ketua komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan itu, Senin (12/9).

Politisi Golkar ini juga mengimbau kepada calon pembeli property di CBD agar memeriksa terlebih dahulu apakah tanah tersebut  bersertifikat atau tidak. “Pihak pengembang jangan mengakali pembeli agar mengurus sertifikatnya dan membayar tunggakan BPHTB nya. Itu merugikan konsumen,” ucapnya lagin

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estate Indonesia Wilayah Sumut melalui koordinator Regional 1 DPP REI Wilayah Sumut Tadjuddin Nur Sikumbang, juga meminta konsumen berhati-hati membeli property di CBD.

“Masyarakat harus lebih selektif. Tanyakan kepada pengembang segala sesuatunya, terutama mengenai administrasi atau surat menyuratnya. Hindari kerugian ketika membeli rumah, rumah toko atau sebagainya,” imbau Tadjuddin.
Tajudin tidak serta merta menyalahkan pengembang CBD atas tunggakan pajak yang mencapai puluhan miliar rupiah  tersebut.

Dikatakannya, munculnya masalah tunggakan ini tidak terlepas dari kebijakan Pemko Medan dan peran DPRD Medan.
“Pembangunan CBD di areal Polonia mengalami persoalan, khususnya pemasukan kepada kas daerah seperti, BPHTB, sertifikasi, izin dan sebagainya. Ini patut dipertanyakan,” tegas Tadjuddin.

Untuk peran dan fungsi DPRD Medan, terlebih lagi Komisi D DPRD Medan, Tadjuddin menilai, peran dan fungsi pengawasan yang dimiliki sama sekali tidak berjalan.

“Fungsi legislatif, khususnya Komisi D sama sekali tidak berjalan. Pemko Medan serta DPRD Medan terkesan tidak menjalankan peran dan fungsinya. Diduga, telah terjadi kongkalikong antara pengembang dengan pihak-pihak terkait. Saya dan kita semua, prihatin atas persoalan ini,” ungkapnya.

Menurutnya, ada beberapa hal yang harus segera dilakukan supaya masalah ini selesai secepatnya. Pertama, pengembang CBD agar secepatnya menyelesaikan tunggakan tersebut yang merupakan kewajiban dari pihak pengembang.

Kedua adalah Pemko Medan sebagai pihak yang berwenang, agar bertindak tegas, berani memberhentikan pembangunan CBD yang tengah berlangsung. Hal itu bertujuan, agar ke depan tidak merugikan bagi para konsumen.
Kemudian yang ke tiga, masyarakat diminta untuk lebih selektif dalam urusan memilih dan membeli rumah atau sebagainya.

Pantauan wartawan Sumut Pos ini di lokasi CBD Polonia yang memiliki seribu ruko (rumah pertokoan). Para pekerja terlihat masih terus bekerja menyelesaikan pembangunan.

Ketika wartawan koran ini mencoba menghubungi pihak marketing CBD Polonia, Hendra Markam mengatakan kalau tunggakan BPHTB yang juga belum dibayar CBD Polonia itu dibebankan kepada pembeli.

“Kalau mengenai tunggakan BPHTB, itu tergantung dari pembelinya apakah mau membeli atau tidak,” katanya melalui telepon seluler sembari menyarankan untuk menanyakan tunggakan BPHT ke kantor mereka.

Tidak mudah untuk masuk ke kantor CBD Polonia yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani Nasution Nomor 4, Medan. Satpam akan menahan orang yang tak dikenal tak diizinkan masuk.

Tidak kehilangan akal, wartawan koran ini menghubungi nomor telepon kantor. Ketika diangkat, terdengar suara wanita yang menjawab pertanyaan mengeanai tunggakan BPHTB.

“Kalau untuk tunggakan BPHTB saya tidak tahu, karena kami tidak mengurus proyek itu,” tutupnya telepon setelah bertanya kepada rekanya yang terdengar di telepon.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Kota Medan, Ibeng Syafaruddin Rani, berjanji menggalang dukungan untuk melaporkan persoalan tunggakan CBD ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Rencana ini menyikapi pendapat pihak penyidik Poldasu yang mengharapkan ada pengaduan masyarakat agar kasus tunggakan pajak pengembang CBD bisa disidik.

“Perkara ini bukan delik aduan. Kasus pengemplangan pajak yang dilakukan pengusaha CBD ini sudah terbukti. Jangan hanya menunggu laporan masyarakat saja baru kasus itu ditindak lanjuti,” tegas Ibeng di Hotel Menara Lexus Medan, Jalan Sisingamangaraja, kemarin.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara, harus proaktif mengambil tindakan tegas atas pengemplangan pajak yang dilakukan pengembang CBD Polonia Medan. “Kalau memang perlu kasus ini dilaporkan, maka kami akan melaporkan pengusaha CBD ke Poldasu,” tegas pemerhati masalah hukum ini.

Ibeng berjanji akan mengumpulkan seluruh pengurus Lira Kota Medan, untuk melanjutkan laporan pengusaha CBD ke Poldasu. “Kita juga minta Poldasu proaktif menyakapi permasalahan ini,” ucap Ibeng menutup.(adl/ari/rud)