Pembangunan Fly Over Simpang Pos Terancam Molor

MEDAN- Belum tuntasnya persoalan ganti rugi lahan, dikhawatirkan dapat mengganggu jadwal pembangunan jembatan layang (fly over) Simpang Pos. Pasalnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bisa saja menunda kucuran dana pembangunan jembatan layang tersebut jika ganti rugi lahan ini belum tuntas juga hingga Desember 2011 ini.

“Nanti warga juga yang rugi. Kalau masalah ini tidak tuntas juga hingga akhir tahun, kita khawatir masalah ini sampai ke Kementrian PU di Jakarta dan menyebabkan tertundanya pembangunan dari jadwal yang sudah direncanakan,” kata Kepala Satker Metropolitan Balai Jalan dan Jembatan Wilayah Sumut Kementerian PU Pusat Mulatua Sinaga, Rabu (19/10).

Dikatakannya, kekhawatirannya itu bisa saja terjadi. Karenanya, dia berharap tim pembebasan lahan dapat secepatnya menuntaskan ganti rugi lahan tersebut. Bahkan, dia sangat mengapresiasi upaya Wali Kota Medan Rahudman Harahap yang turun langsung untuk memerintahkan lurah dan camat melakukan pendekatan kepada masyarakat pemilik lahan.

Dijelaskan Mulatua, jika langkah persuasif tidak juga membuahkan hasil, tidak ada jalan lain yakni dengan melakukan konsinyasi. “Karena ganti rugi lahan ini harus tuntas paling lama akhir tahun ini, agar laporan mengenai ganti rugi dapat dirampungkan dan dilaporkan ke Kementerian PU Pusat sebelum tutup buku dan jadwal tender proyek pembangunan fisik sudah dilaksanakan,” bebernya.

Sementara Ketua Tim Pembebasan Lahan Fly Over Simpang Pos Thomas Sinuhadji menegaskan, pihaknya akan melakukan upaya konsinyasi ke PN Medan dalam tempo dua minggu ke depan. Langkah itu diambil mengingat saat ini prosesnya sedang dilakukan dengan tindakan pendekatan persuasif dari Kelurahan Kwala Bekala.

“Sampai saat ini sudah sekitar 24-23 persil lagi yang belum mau dibebaskan tanahnya. Kita lihat dulu sampai satu pekan ke depan ini, karena kita sudah memberikan surat peringatan II dari kelurahan ke warga yang belum mau menerima ganti rugi. Satu pekan ke depan juga, setelah surat kedua itu kita tunggu respon dari warga. Jadi, sekitar dua pekan ke depan kita lihat respon warga, jika tidak, maka konsinyasi ke PN Medan akan kita lakukan,” tegasnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Ir Syaiful Bahri menegaskan, ganti rugi lahan fly over tinggal 23 persil lagi dan hingga kini masih terus dimusyawarahkan dengan warga. “Kita masih mengupayakan agar warga mau menerima ganti rugi sehingga pembangunan sudah dapat dimulai awal tahun depan,” cetusnya.

Disebutkannya, pembayaran konsinyasi melalui Pengadilan Negeri akan dilakukan sebelum akhir tahun, sebelum tutup buku anggaran. “Kalau masih ada yang belum diganti rugi, itu yang akan menjadi penghalang dan baru akan dikonsinyasikan ke pengadilan. Konsinyasi bisa dilakukan sebelum hari H yakni sebelum mulai pembangunan,” ungkapnya.

Hanya saja, lanjut Syaiful, proses ganti rugi yang dilakukan tim pembebasan lahan masih ditunggu hingga akhir tahun. “Sekarang kita masih proses ganti rugi, kita masih menunggu upaya pendekatan kepada warga dan itu akan kita lakukan sebelum tutup buku, sebab kita juga berharap anggaran pembebasan lahan nanti tidak menjadi Silpa tapi bisa direalisasikan keseluruhan,” tegasnya. (adl)

MEDAN- Mahasiswa Universitas HKBP Nommensen (UHN) angkatan 2009/2010 meminta rektorat menghapuskan biaya operasional pendidikan (BOP) sebesar Rp2,5 juta per tahun. Pasalnya, mahasiswa menilai, meski BOP tersebut dikutip, namun tidak ada perubahan fasilitas yang mereka dapatkan. Karenanya, mereka melakukan aksi penolakan di depan kampus mereka, Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Rabu (19/10).

“Kita dikutip biaya Rp2,5 juta per tahun, tapi tidak ada perubahan fasilitas yang kami dapat.

Sebelumnya, BOP hanya dibayarkan sekali saja dalam masa perkuliahan, namun dalam tahun ajaran 2010/2011 BOP justru dikutip setiap tahunnya,” ujar Serep, kordinator aksi kepada wartawan koran ini.

Dia juga mengatakan, pembayaran uang pembangunan atau BOP ini dianggap sangat memberatkan mahasiswa. Padahal, lanjutnya, pada dasarnya pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, namun saat ini lebih kepada ajang bisnis di lembaga pendidikan.

“Ketidakjelasan arah dan fungsi uang pembangunan atau BOP ini menimbulkan kegelisahan kepada mahasiswa 2009/2010, mengingat biaya sepenuhnya ditanggung orang tua mahasiswa. Bahkan hingga saat ini, tidak ada satupun yang mengetahui kemana arah kepentingan uang tersebut,” ungkapnya.

Menyikapi tuntutan mahasiswa tersebut, Rektor UHN Jongker Tampubolon saat dikonfirmasi menjelaskan, jika BOP merupakan penyederhanaan biaya kuliah.

Yang mana sebelumnya, UHN mewajibkan delapan jenis pembayaran yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Diantaranya uang internet, SPP, almamater dan lainnya.

“Untuk menyederhanakan 8 jenis biaya itu, kita mengambil langkah kebijakan dengan menggabungnya menjadi satu yang kita sebut dengan BOP. Biaya ini juga telah berjalan sejak 2008 lalu tapi kenapa baru sekarang diributkan,” ungkapnya.

Masih menurut Jongker, biaya BOP tersebut sebelumnya telah dijelaskan kepada mahasiswa dan orang tua mahasiswa saat mendaftar.

Jika para mahasiswa nantinya merasa keberatan dengan mahalnya biaya BOP, bilang Jongker, maka pihak pihak kampus siap mengembalikan uang tersebut. “Kalau para mahasiswa merasa keberatan,0 kita kembalikan uang tersebut dan kita ajak jumpai orang tuanya. Yang pasti demo ini berlangsung karena didalangi oleh mahasiswa yang kami pecat karena kasus narkoba beberapa waktu lalu,” ucapnya.

Mengenai penghentian biaya BOP itu sendiri, menurut Jongkers tidak mungkin dilakukan mengingat separuh biaya operasional berasal dari BOP.

Dirinya juga mengaku akan mengambil sanksi jika para mahasiswa terbukti melakukan aksi.
“Akan kita pelajari dulu dari gambar yang ada klo memang terbukti melakukan aksi silahkan mundur dan akan kita kenbalikan uangnya. Karena kami tidak mau menjual produk yang tidak bermutu kepada mahasiwa. Lebih baik 200 hingga 300 mahasiswa yang kecewa mengundurkan diri daripada mengganggu 13ribu mahasiswa lainnya,” tegasnya.(uma/mag-7)

MEDAN- Puluhan masa mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Penyalur Aspirasi Rakyat (Lempar) kembali mendatangi Balai Kota Medan, Rabu (19/10) siang. Mereka meminta kepada Wali Kota Medan Rahudman Harahap agar mencopot Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Medan, Hasan Basri yang terindikasi korupsi.

Selain itu, dalam tuntutannya, masa juga meminta Kejatisu untuk mengutamakan tugas dan fungsi kelembagaan dalam penegakan supremasi hukum ditegakkan seadil-adilnya demi menjaga kewibawaan dan eksistensi lembaga penegak hukum tersebut.

“Dalam rangka menciptakan tatanan hukum yang baik dan terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nipotisme, penegakan hukum jangan tebang pilih. Hukum berlaku bagi semua warga negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif ataupun masyarakat biasa,” kata Syawaluddin Harahap, kordinator aksi.

Dalam aksi itu, mereka juga mengungkapkan indikasi dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Medan di antaranya, dugaan korupsi anggaran rehabilitasi gedung sekolah yang dananya bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) 2007-2009 sebesar Rp8 miliar lebih. Kasus dugaan korupsi beasiswa bantuan kesejahteraan guru Rp2 miliar lebih dan kasus dugaan korupsi bantuan kesejahteraan guru Rp20 miliar lebih.

Terpisah, anggota DPRD Medan mendesak pimpinan dewan yang masih memproses rekomendasi pencopotan Kasdisik Medan Hasan Basri yang sampaai saat ini belum dibicarakan. “Kami tetap mendesak dengan mempertanyakan proses rekomendasi tersebut. Seharusnya ini menjadi prioritas sebagai alat kelengkapan dewan yang harus segera direspon pimpinan dewan. Bila juga tak direspon, kami akan pertanyakan lagi,” ujar T Bahrumsyah anggota Komisi B DPRD Medan, di sela-sela Raker DPRD Medan di Hotel Madani.

Dikatakannya, untuk tenggang waktu memproses rekomendasi yang membutuhkan waktu satu bulan merupakan waktu yang sangat lama. Seharusnya, dalam rapat Banmus kemarin tak perlu ada interupsi yang harus diteruskan.
“Ini dibiarkan lama terkesan ada apa. Seharusnya Rekomendasi tak perlu dibahas, paling hanya rapat pimpinan. Bila terus ditunda akan menjadi preseden buruk bagi lembaga DPRD yang dianggap membonsai rekomendasi politik. Segera dilakukan agar DPRD Medan berwibawa,” katanya.

Sementara, Salman Alfarizi angota Komisi B lainnya menambahkan, untuk proses Pansus yang memakan waktu selama satu bulan sangat lama. “Ini terkesan mengulur waktu, karena sangat lama. Pimpinan harus tegas, bijak, arif dan bijaksana karena sampai saat ini belum ada dirundingkan kembali pembahasan itu,” kata Salman.
Menurutnya, pembahasan itu harus sangat mungkin yang tahapan yang tidak dilakukan karena Pansus Peberimaan Siswa Baru (PSB) dengan komunikasi dibeberapa fraksi dapat dilihat keinginan yang besar.(adl)