31 C
Medan
Saturday, April 11, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 14639

Dewan Jangan Hamburkan APBD

Rapat kerja (Raker) DPRD Kota Medan di Hotel Madani, Senin (17/10) hingga Rabu (19/10) lalu, dinilai amburadul dan terkesan hamburkan uang negara saja. Ditambah lagi, para narasumber yang sengaja diundangn ternyata datang terlambat dan ada juga yang tak datang sama sekali. Kondisi ini membuat para peserta raker yang terdiri dari anggota dewan itu jengah.

Namun, dalam konteks ini yang menjadi pertanyaannya, apa urgensi raker yang menggunakan dana relatif besar yang bersumber dari uang rakyat tersebut?

Berikut petikan wawancara wartawan Harian Sumut Pos Ari Sisworo dengan Analis Politik Asal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara UMSU) Rafdinal SSos.

Apa pendapat Abang terkait raker DPRD Medan berbiaya Rp200 juta dan terkesan amburadul itu?
Dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD, yang notabene merupakan uang rakyat, seharusnya anggaran yang tercantum itu harus dipergunakan sebaik dan semaksimal mungkin. Apalagi ternyata, penyelenggaraan even yang dibiayai dari APBD Kota Medan tersebut tidak berjalan mulus dan tak sesuai harapan. Maka sangat layak, bila realisasi anggaran tersebut dipertanyakan.

Dipertanyakan seperti apa?
Ya, jika penyelenggaraan kegiatan itu tidak memberikan manfaat bagi warga Medan, itu dinamakan pemborosan. Uang rakyat itu tidak boleh hambur-hamburkan begitu saja. Harus termanfaatkan dengan baik, agar ada hasil yang baik pula. Apakah itu semua terealisasi?

Sebagai pihak penyelenggara, Sekretariat Dewan (Sekwan) harus mempertanggungjawabkan itu?
Ya. Tapi jangan lupa, dalam penyelenggaraan sebuah kegiatan, harus ada rekomendasi atau persetujuan dari pimpinan dewan. Sebelum menyetujui, harusnya dipertanyakan dulu konsep yang jelas terhadap kegiatan tersebut. Harus mengikuti konsep efektifitas dan efisiensi. Maka dari itu, sangat layak bila publik meminta transparansi terhadap realisasi kegiatan itu. Dan sangat wajar, bila publik juga mempertanyakan urgensi atau kepentingan dari penyelenggaraan kegiatan itu. Ini harus dijawab pihak panitia, dalam hal ini Sekwan DPRD Medan dan begitu juga dengan pimpinan dewan.

Bagaimana dengan narasumber-narasumber yang tidak hadir?
Sangat disayangkan memang seperti itu, karena biasanya dalam sebuah kegiatan telah dianggarkan dana untuk narasumber. Tapi lebih penting lagi adalah sebuah kekecewaan yang dirasakan peserta kegiatan itu atas ketidakhadiran narasumber. Namun, yang terpenting sebenarnya, anggaran yang semestinya diberikan ke narasumber dan narasumbernya tidak hadir, maka anggaran tersebut harus dikembalikan ke kas daerah karena asal dana penyelenggaraan tersebut dari uang rakyat.(*)

Cinta tak Direstui

Hubungan cinta tidak mendapat restu orangtua, membuat duda anak satu nekat membawa kabur gadis pujaan hatinya, sebut saja Melati (19), ke Tebing Tinggi selama empat bulan. Tak senang anak gadisnya dibawa kabur, orangtua Melati yang tinggal di Jalan Kampung Kolam, melakukan pencarian dan menemukan anaknya di sebuah kafe di kawasan Kota Tebing Tinggi. Setelah membawa pulang anaknya, orangtua Melati mengadukan duda yang mengaku bernama Yudi tersebut ke Polresta Medan, Rabu (19/10).

“Anak saya dibawa kabur oleh Yudi selama empat bulan, sudah ke sana ke mari mencari, akhirnya saya ketahui anak saya berada di kawasan Tebing Tinggi,” ujar ibu Melati kepada wartawan.

Sementara Melati, yang turut mendampingi ibunya saat membuat pengaduan mengatakan, dia sangat mencintai Yudi, sehingga dia mau saja diajak kawin lari. “Aku udah cinta sama dia bang, makanya aku mau saja diajak pergi bahkan kawin,” ujarnya singkat.

Namun, perbuatan yang telah dilakukan duda satu anak ini tetap membuat orangtua Melati tidak senang. “Kami akan terus menuntut duda itu, empat bulan anak saya dilarikan, entah sudah diguna-gunai atau dikerjain putri saya ini,” tambah ibunya geram.

Sementara itu, Kanit PPA Polresta Medan AKP Haryati membenarkan pengaduan ini dan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan. “Masih dilidik dan diperiksa ya, sabar saja,” ujarnya dengan singkat.(mag-7)

Pencopotan Hasan Basri Disuarakan Lagi

MEDAN- Puluhan masa mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Penyalur Aspirasi Rakyat (Lempar) kembali mendatangi Balai Kota Medan, Rabu (19/10) siang. Mereka meminta kepada Wali Kota Medan Rahudman Harahap agar mencopot Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Medan, Hasan Basri yang terindikasi korupsi.

Selain itu, dalam tuntutannya, masa juga meminta Kejatisu untuk mengutamakan tugas dan fungsi kelembagaan dalam penegakan supremasi hukum ditegakkan seadil-adilnya demi menjaga kewibawaan dan eksistensi lembaga penegak hukum tersebut.

“Dalam rangka menciptakan tatanan hukum yang baik dan terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nipotisme, penegakan hukum jangan tebang pilih. Hukum berlaku bagi semua warga negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif ataupun masyarakat biasa,” kata Syawaluddin Harahap, kordinator aksi.

Dalam aksi itu, mereka juga mengungkapkan indikasi dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Medan di antaranya, dugaan korupsi anggaran rehabilitasi gedung sekolah yang dananya bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) 2007-2009 sebesar Rp8 miliar lebih. Kasus dugaan korupsi beasiswa bantuan kesejahteraan guru Rp2 miliar lebih dan kasus dugaan korupsi bantuan kesejahteraan guru Rp20 miliar lebih.

Terpisah, anggota DPRD Medan mendesak pimpinan dewan yang masih memproses rekomendasi pencopotan Kasdisik Medan Hasan Basri yang sampaai saat ini belum dibicarakan. “Kami tetap mendesak dengan mempertanyakan proses rekomendasi tersebut. Seharusnya ini menjadi prioritas sebagai alat kelengkapan dewan yang harus segera direspon pimpinan dewan. Bila juga tak direspon, kami akan pertanyakan lagi,” ujar T Bahrumsyah anggota Komisi B DPRD Medan, di sela-sela Raker DPRD Medan di Hotel Madani.

Dikatakannya, untuk tenggang waktu memproses rekomendasi yang membutuhkan waktu satu bulan merupakan waktu yang sangat lama. Seharusnya, dalam rapat Banmus kemarin tak perlu ada interupsi yang harus diteruskan.
“Ini dibiarkan lama terkesan ada apa. Seharusnya Rekomendasi tak perlu dibahas, paling hanya rapat pimpinan. Bila terus ditunda akan menjadi preseden buruk bagi lembaga DPRD yang dianggap membonsai rekomendasi politik. Segera dilakukan agar DPRD Medan berwibawa,” katanya.

Sementara, Salman Alfarizi angota Komisi B lainnya menambahkan, untuk proses Pansus yang memakan waktu selama satu bulan sangat lama. “Ini terkesan mengulur waktu, karena sangat lama. Pimpinan harus tegas, bijak, arif dan bijaksana karena sampai saat ini belum ada dirundingkan kembali pembahasan itu,” kata Salman.
Menurutnya, pembahasan itu harus sangat mungkin yang tahapan yang tidak dilakukan karena Pansus Peberimaan Siswa Baru (PSB) dengan komunikasi dibeberapa fraksi dapat dilihat keinginan yang besar.(adl)

MoU Pemko dan TNI AU Belum Diteken

Sengketa Tanah Sari Rejo

MEDAN- Penyelesaian sengketa tanah Sari Rejo belum juga menemukan titik terang. Pasalnya, hingga kini Pemko Medan masih menunggu panggilan dari TNI AU terkait penandatanganan MoU yang telah dibuat.

“Pemko Medan masih menunggu panggilan untuk menandatangani MoU tersebut” kata Wali Kota Medan Rahudman Harahap di Balai Kota, Rabu (19/10). Dikatakannya, draf MoU antara Pemko Medan dan TNI AU sudah disepakati dan Pemko Medan tinggal menandatangani saja. “Draft sudah disepakati dan tinggal penandatanganan saja,” bebernya singkat.
Sementara Ketua Formas Riwayat Pakpahan mengaku kecewa dengan lambannya proses penyelesaian sengketa lahan Sari Rejo tersebut. “Sebenarnya, kita mohon keadilan atas persoalan sengketa yang sudah berlarut-larut. Kita sebenarnya ingin menyelesaikan secara damai. Adanya MoU, sejauh ini hanya bohong belaka. Pemasangan plang di rumah ustaz Poniman ini bentuk protes kami terhadap pemerintah. Kalau ini tidak digubris, kami akan lanjutkan dengan aksi seperti yang digaungkan masyarakat,” tegasnya.

Dijelaskannya, warga Sari Rejo sudah tak tahan lagi, dengan perilaku pemko yang terkesan meninabobokan masyarakat Sari Rejo dengan janji-janji manis. “Saat kami beraudiensi, Sekda ada membacakan isi MoU itu, namun ketika kami meminta salinannya mereka tidak memberikannya,” tandasnya.(adl)

Sekwan akan Tegur Staf Komisi C

MEDAN- Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Medan OK Zulfi akan memanggil Samsir, staf Komisi C untuk mempertanyakan sikapnya kepada wartawan yang terkesan arogan dan menutup-nutupi agenda kunker komisi yang membidangi perekonomian itu.

“Samsir akan saya panggil untuk mempertanyakan hal itu. Jika terbukti bersalah akan kita tindak dan kita beri sanksi,” kata OK Zulfi ketika dihubungi wartawan, Rabu (19/10).

Dikatakannya, penempatan staf di komisi-komisi memang merupakan wewenang sekretariat dan bukan permintaan anggota dewan. “Kita menempatkan staf yang memang mengerti komputer dan sanggup memfasilitasi agenda komisi khususnya terhadap pengaduan masyarakat. Tidak bersikap arogan terutama menerima layanan pengaduan masyarakat,” terangnya.

Terkait pemberitaan tersebut, sejumlah anggota dewan menyayangkan sikap Samsir tersebut. Selain kinerja Samsir dinilai tidak profesional juga tindakannya dinilai tidak bersabahat.

Ketua Komisi B Drs Roma P Simaremare menyebutkan, staf harus menunjukkan sikap netral. “Harus mampu memfasilitasi kepentingan masyarakat, dewan bahkan wartawan. Informasi tidak boleh ditutup-tutupi terkait kinerja dewan, sementara wartawan butuh informasi,” kata Roma.(adl)

Lurah Heran, IMB Contempo Regency Sudah Keluar

MEDAN- Lurah Titi Kuning Drs A Muhzi mengaku heran, mengapa surat izin mendirikan bangunan (SIMB) perumahan Contempo Regency bisa dikeluarkan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB). Padahal, penimbunan lahan perumahan tersebut masih bermasalah.

“Saat ini pihak perumahan masih melakukan penimbunan, tapi IMB-nya sudah keluar. Seharusnya hal ini dipertanyakan langsung ke Dinas TRTB,” kata A Muhzi kepada wartawan koran ini di kantornya, Rabu (19/10).

Selain itu, Muhzi juga mengaku sudah melayangkan surat pangilan kepada developer agar datang ke kantor lurah hari ini, Kamis (20/10). Pemanggilan ini dimaksudkan agar pihak developer dapat menjelaskan dan memberi solusi terkait keluhan yang disampaikan warga sekitar proyek penimbunan lahan perumahan tersebut.

“Kita sudah layangkan surat pemanggilan kepada pihak manajemen untuk hadir ke  kantor lurah besok (hari ini, Red). Bila yang bersangkutan tidak hadir akan dilakukan pemangilan kedua,” katanya.

Selain itu, Muhzi juga telah melayangkan surat pemberitahuan ke Camat Medan Johor atas keberatan warga yang akan segera ditindaklanjuti untuk diambil tindakan. “Dengan begitu, atasan kami sudah mengetahui kalau keberatan warga sudah kita tindak lanjuti untuk diambil tindakan. Dengan begitu, bila pihak perumahan tidak menghargai pemanggilan itu akan ada pihak berwenang yang menindaknya,” ucapnya.

Dikatakanya, bila pihak perumahan Contempo Regency tetap melakukan aktivitas hingga membuat warga sekitar keberatan. Menurutnya, Keluarahan Titi Kuning bisa saja menyetop peimbunan lahan tersebut. “Itukan ada prosedurnya. Selama ini pihak perumahan Contempo Regency belum bisa menunjukkan izin penimbunan. Sementara kelurahan belum ada mengeluarkan surat rekomendasi atas penimbunan tersebut,” katanya lagi. (adl)

Dahlan Iskan Tolak Fasilitas Menteri

Reshuffle Bukan Rencana Bangun Tidur

JAKARTA-Menjadi menteri BUMN ternyata tak mengubah sikap dan kebiasaan Dahlan Iskan. Sama seperti ketika diangkat menjadi Dirut PLN, Dahlan menyatakan menolak segala fasilitas yang melekat di jabatannya.

Dahlan akan berkonsultasi apakah dirinya diperbolehkan menolak segala fasilitas menteri yang diberikan, seperti mobil dan rumah dinas. “Saya akan konsultasi apakah boleh menggunakan mobil sendiri, rumah sendiri, bolehkah tidak menggunakan baju dinas, pin, saya akan tanya,” kata Dahlan di kantor pusat PLN, Jakarta, Selasa (18/10) malam.
Saat ditanya apakah akan mengubah gayanya saat ini, seperti menggunakan sepatu kets kemana-mana, Dahlan malah memeriksa sepatu wartawan,” Kamu pakai sepatu kets, masih bisa kerja kan?” katanya.

Dahlan juga saat ini sedang memikirkan rute jalan kaki terpendek dari tempat tinggalnya yaitu apartemen Capital Residence yang terletak di SCBD Sudirman menuju kantornya yang baru, Kementerian BUMN yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Seperti diketahui, setiap pagi Dahlan Iskan selalu jalan kaki dari tempat tinggal di apartemen Capital Residence di SCBD ke kantor pusat PLN di Jalan Trunojoyo.

“Saya lagi cari rute, saat ini rute pas dari SCBD ke PLN banyak pepohonan. Ke Kementerian BUMN kantornya jauh dan banyak polusi,” jelasnya.

Sikap dan kebiasaan serta kerja keras Dahlan sepertinya telah menarik perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk dijadikan pembantunya di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Dahlan yang ditunjuk menjadi Menteri BUMN dinilai akan mumpuni memimpin kementrian BUMN untuk sisa waktu pemerintahannya tiga tahun ke depan. “Saya angkat Dahlan Iskan karena saya pandang cakap saat memimpin PLN,’’ kata SBY di Istana Merdeka, kemarin malam.
Dahlan akan didampingi Mahmudin Yasin MBA sebagai Wakil Menteri BUMN. Digesernya posisi Menteri BUMN, karena menteri sebelumnya, Mustafa Abu Bakar, mengalami masalah kesehatan. “Menteri Mustafa karena faktor kesehatan, saya akhiri (tugas menteri) dengan hormat. Dan pos ini saya percayakan kepada Dahlan dan Mahmudin,’’ ujar SBY.

Bersama Dahlan, 10 menteri lain menjadi anggota sisa pemerintahan SBY-Boediono. SBY menegaskan bahwa reshuffle kabinet yang dilakukannya kali ini, bukan dilakukan secara mendadak. Melainkan telah direncanakan secara matang, berdasarkan berbagai evaluasi dan pertimbangan.

“Proses rehuffle ini berjalan sistemik dan akuntabel dalam arti kami rencanakan dengan baik dan kami pertimbangkan berbagai faktor, jadi bukan Rencana Bangun Tidur (RBT),” tegas SBY.

Jika menyangkut pengangkatan atau pergeseran menteri dari Parpol koalisi, SBY mengaku sudah melaksanakan konsultasi dengan pimpinan Parpol. Jika menyangkut masalah kesehatan, maka hasil pemeriksaan yang dilakukan tim dokter kepresidenan menjadi acuan.

“Saya menerima hasil pemeriksaan secara lengkap disertai dengan rekomendasi secara resmi dan tertulis. Ini saya tempuh dengan akuntabilitas yang tinggi karena menyangkut kesehatan seseorang,” tegas SBY.

SBY menegaskan kabinetnya kali ini tidak ‘gemuk’ sebagaimana yang banyak diberitakan akhir-akhir ini. Dijelaskannya, bahwa jumlah menteri pasca reshuffle, masih tetap sebanyak 34 orang (lihat grafis). Kalaupun ada penambahan 13 orang wakil menteri, diyakini tidak akan membebani anggaran negara.

“Tidak ada istilah penggemukan KIB II ini. Perihal wamen, dalam UU no 39 tahun 2008 tentang Kementrian negara, Presiden dapat mengangkat Wamen. Wamen itu bukan anggota kabinet. Fasilitasnya pun tidak sama dengan fasilitas menteri,’’ jelas SBY.

Wamen, kata SBY, akan mendapatkan fasilitas setara dengan eselon IA. Mereka diangkat dari pejabat karier PNS dan bertugas membantu menteri saat mengeluarkan kebijakan.

“Wamen adalah wakil sebagaimana Wapres, Wakapolri, Wagub, Wako, jadi tidak ada istilah matahari kembar. Pengangkatan Wamen berdasarkan keperluan dan urgensi,’’ jelas SBY.

Selain itu SBY juga mengumumkan untuk melakukan restrukturisasi fungsi di KIB II. Yakni dengan mengembalikan fungsi tugas kebudayaan dari Kementrian Budaya dan Pariwisata ke Kementrian Pendidikan Nasional.
“Argumentasi saya ada kaitan erat antara pendidikan dan kebudayaan. Ada usulan penambahan kementerian kebudayaan tapi tidak dimungkinkan pada saat ini, jadi lebih tepat untuk satu atap kembali ke Kemendiknas,’’ kata SBY

PKS dan Demokrat Kehilangan Satu Wakil di Kabinet

Seluruh menteri dan wakil menteri yang diumumkan Presiden SBY, akan dilantik hari ini, Rabu (19/10) di Istana Negara. Presiden mengatakan, kabinet baru pasca reshuffle ini akan tetap terikat dengan kontrak politik dan pakta integritas sebagai bentuk tanggung jawab kinerja kepada presiden.

Dari pengumuman kemarin, dua menteri dari parpol koalisi terdepak dari kabinet. Mereka adalah Darwin Zahedy Saleh dari Partai Demokrat dan Suharna Surapranata dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Darwin yang menjabat sebagai Menteri ESDM digantikan Jero Wacik yang sebelumnya menjabat sebagai Menbudpar. Sedangkan Suharna yang menjabat sebagai Menristek digantikan oleh Prof Gusti Muhammad Hatta yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup.

Keluarnya Darwin dari kabinet sudah diprediksi sejak lama. Namun dengan terdepaknya satu menteri dari PKS, menegaskan sikap cuek Presiden SBY terhadap ‘gertakan’ PKS yang ‘mengancam’ akan keluar dari kabinet bila ada satu menteri dari partai mereka dikeluarkan dari kabinet.

“Jika satu saja menteri dicopot, maka PKS siap keluar dari koalisi,’’ kata sumber internal Jawa Pos (grup Sumut Pos) di Jakarta beberapa waktu lalu.

Belum ada pernyataan resmi PKS akan keluar dari koalisi atau tidak terkait pengumuman tadi malam. Petinggi PKS masih berkomentar soal menterinya yang dicopot saja. “Dia ini sosok yang pekerja keras,” kata Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaak di Lembang, Bandung, tadi malam.

Sebelumnya, sejumlah petinggi PKS berkumpul di Bandung sambil menunggu pengumuman reshuffle dari SBY. Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishaq, menyebutkan pertemuan sengaja dilakukan di Bandung agar lebih santai. “Di sini santai bisa bakar-bakar jagung,” ujarnya sambil bercanda.Dengan terdepaknya Suharna, PKS kini ‘hanya’ memiliki tiga menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Mereka adalah Menteri Pertanian Suswono, Menteri Komunikasi dan Informatika Tiffatul Sembiring, dan Menteri Sosial Salim Assegaf Al Jufri. (afz/bbs/jpnn)

Siap Dicopot Kapan Saja

Menteri BUMN yang baru saja ditunjuk Presiden SBY, Dahlan Iskan, menjanjikan satu hal terkait jabatan yang diembannya. Mantan Direktur Utama PLN ini menyatakan bahwa dia siap turun jika Presiden merasa tidak puas dengan kinerjanya.

“Kapan saja Presiden merasa tidak puas dengan kerja saya, ganti saja kapanpun Presiden mau. Tidak perlu nunggu enam bulan, satu tahun atau sebagainya.  Bahkan kalau saya meneken (tanda tangan) di kertas kosong, saya bersedia,” ungkap Dahlan ketika menemui wartawan di kantor lamanya, PLN Pusat, kawasan Blok M, Jakarta, Selasa (18/10) malam.

Menurut Dahlan, saat dirinya diminta Presiden SBY menghadap ke kediamannya di Cikeas, Bogor, Sang Presiden memuji kinerjanya. “Saya enggak mau ngomong, itu membuat saya GR (gede rasa). Yang jelas, presiden minta menteri-menterinya harus action karena konsep Presiden itu bagus, tapi kurang action,” ungkap sosok yang akrab dengan sepatu kets dan kaos ini.

Ketika ditanya apakah ada semacam kontrak politik ketika menghadap Presiden kemarin, dia menjawab singkat. “Ada fakta integritas pasti, langsung saya tanda tangani tanpa saya liat dan baca, itu pasti kalau sudah bersedia, waktu di PLN dulu saya juga begitu,” tambah dia.

Begitulah, sosok Dahlan memang dikenal ceplas-ceplos dan berkelakar. Termasuk ketika menjawab pertanyaan wartawan usai pemeriksaan kesehatan kemarin pagi. “Tes kesehatan dan kesehatan jiwa, sampai telinga kanan telinga kiri teliti sekali, mungkin supaya bisa mendengar suara rakyat,” katanya di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.
Dia juga mengaku diberi pertanyaan dalam jumlah ratusan, untuk menguji daya ingatnya. “Ada pertanyaan sampai 300 pertanyaan untuk menguji daya ingat, supaya ingat nasib rakyat, seperti yang disampaikan Bapak Presiden,” candanya sambil terus mengumbar senyum.

Namun, bukan berarti Dahlan tidak serius. Bahkan, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan Dahlan sebagai sosok yang tepat untuk pos Menteri BUMN.

“Saya melihat beliau memiliki kapasitas, integritas, dan merupakan pekerja keras,” kata Hatta.
Soal kerja keras, Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk pun sempat melihat langsung kinerja Dahlan. Syarfi mengaku sudah kenal dengan Dahlan saat masih sama-sama sebagai jurnalis. “Saya sudah kenal lama dengan Pak Dahlan Iskan, pada 1980-an. Saat itu saya masih di Kartini Grup, yang kerja sama dengan Pak Dahlan, di Jawa Timur,” ujar Syarfi kepada Sumut Pos di Jakarta, kemarin.

Saat itu, kata Syarfi, dia sering berada di kompleks percetakan Dikara, Surabaya. Dari perkenalan tersebut, Syarfi yang lama berkiprah di partai Golkar itu, menyimpulkan bahwa Dahlan memang sosok pekerja keras. “Beliau pekerja keras dan tidak pernah mau formal-formalan. Saya pernah lihat beliau tidur di atas tumpukan koran,” kata Syarfi.
“Beliau rendah hati dan jujur,” imbuh mantan anggota DPR itu.

Dahlan, lahir pada 17 Agustus 1951 di Magetan, Jawa Timur, adalah CEO surat kabar Jawa Pos dan Jawa Pos News Network yang bermarkas di Surabaya. Ia juga adalah Direktur Utama PLN sejak 23 Desember 2009. Dahlan menjadi Direktur Utama PLN menggantikan Fahmi Mochtar yang dikritik karena selama kepemimpinannya banyak terjadi mati lampu di daerah Jakarta.
Semenjak memimpin PLN, Dahlan membuat beberapa gebrakan, di antaranya bebas byar pet se-Indonesia dalam waktu enam bulan, gerakan sehari sejuta sambungan. Dahlan juga berencana membangun PLTS di 100 pulau pada tahun 2011.
Karier Dahlan Iskan dimulai sebagai calon reporter sebuah surat kabar kecil di Samarinda, Kalimantan Timur, pada 1975. Ia menjadi wartawan majalah Tempo pada 1976. Sejak tahun 1982, Dahlan Iskan memimpin surat kabar Jawa Pos hingga sekarang.
Dahlan Iskan adalah sosok yang menjadikan Jawa Pos yang waktu itu hampir mati dengan oplah 6.000 ekslempar, dalam waktu lima tahun, menjadi surat kabar dengan oplah 300.000 eksemplar. (bbs/sam/jpnn)

Royal Wedding Ala Jogja

KPK Minta Sultan Laporkan Data Pernikahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaruh banyak perhatian terhadap pernikahan putri Sultan Hamengku Buwono. Sebagai lembaga antikorupsi, KPK meminta agar pihak Sultan melaporkan pemberian hadiah dan angpao perkawinan puterinya.

“Karena Sri Sultan Gubernur DI Yogyakarta, maka dia adalah Penyelenggara Negara (PN),” kata Wakil Ketua M Jasin di Jakarta kemarin.

Menurutnya, kewajiban untuk melaporkan hadiah perkawainan itu sudah diatur dalam pasal 12B UU No 20 tahun 2001 tentang Gratifikasi. Menurut Jasin, Undang-undang tersebut mengatur bahwa para penyelenggara negara harus melaporkan apapun yang dia terima kepada KPK.

Jasin meminta agar Sultan Hamengku Buwono melaporkan hadiah pernikahan puterinya dalam 30 hari setelah acara pernikahan. Jasin yang akan lengser sebagai pimpinan KPK Desember mendatang mengatakan bahwa sebagai seorang gubernur sekaligus raja yang menjadi panutan warganya, Sultan seharusnya memberikan contoh.
Sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam melaporkan hadiah pernikahan, Sultan harus menyampaikan data-data tentang pernikahan. Misalnya daftar tamu undangan, rincian lengkap daftar sumbangan, dan daftar pemberian karangan bunga dan bentuk yang lainnya.

Nah, apabila penyelenggara yang bersangkutan tidak melaporkan dan ternyata nantinya KPK menemukan adanya gratifikasi, maka KPK bisa memprosesnya sebagai tindakan pidana. Namun apabila yang bersangkutan melaporkan, maka KPK akan menyatakan apakah pemberian itu termasuk gratifikasi atau tidak.

Seperti direncanakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono hadir di acara pernikahan KR Bendoro dan KPH Yudanegara yang dihelat di Masjid Penepen, kompleks Keraton Jogja. Selai itu, sedikitnya 20 menteri juga hadir.

Perhelatan Royal Wedding ala Jogja itu mendapat perhatian negara-negara lain. Buktinya, beberapa hari hingga kemarin menjelang hari H prosesi akad nikah, banyak ucapan selamat dikirimkan lewat email ke Sekretariat Gubernur DIJ di Kepatihan. Di antaranya datang dari Jepang, Kerajaan Inggris, Norwegia, Jerman, Suriname, Slovakia, Aljazair, dan Kerajaan Belanda. “Juga ada ucapan selamat dari Presiden AS Barack Obama,” kata Dra Kuskasriati dari media center pernikahan.

Terlepas dari itu, pernikahan putri bungsu Sri Sultan Hamengku Buwono X yang dihelat pada Minggu-Selasa (16-19/10) juga sangat dinanti para wisatawan asing. Para wisatawan dari Jepang juga antusias menghadiri acara tersebut. Apalagi, Provinsi Kyoto sudah lama menjalin hubungan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam sister city. Sehingga para sahabat Sultan dan Gusti Kanjeng Ratu Pambayun juga datang.

“Wisatawan dari Jepang sangat antusias menyaksikan pernikahan keraton, juga wisatawan dari Eropa, Australia dan Amerika,” kata Deddy Parnowo Eryono, Ketua Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta, Rabu (12/10).
Sedikitnya ada 50 turis asal Jepang yang dipastikan hadir ingin menyaksikan pernikahan putri bungsu raja nagari Ngayogyakarta itu. Para tamu dari negeri sakura itu memang sebagai tamu undangan dari pihak keraton karena hubungan antara keraton, pemerintah dan kerajaan di Jepang. (kuh/c9/jpnn)

Sudah 10 Kloter Tiba di Mekkah

MEDAN-Hingga Senin (17/10) lalu, sudah 10 kloter jamaah embarkasi Polonia Medan yang berada di Mekkah. Dari Madinah masuk ke Mekkah berturut-turut kloter I hingga kloter VII, sejak Selasa (11/10) hingga Senin (17/10)n
Kemudian tiga kloter gelombang II, masing-masing calhaj kloter XII-XIV setelah tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jedah dan menyelesaikan proses keimigrasian, langsung ke Mekah.

Satu kloter lagi yakni calhaj kloter XV yang meninggalkan Bandara Polonia Medan dijadwalkan Selasa (18/10) pagi, masih dalam proses perjalanan panjang ke Mekah. Diperkirakan kloter XV tiba di Mekah Selasa (18/10) tengah malam.
Kabag Humas PPIH Sumut, Sazli Nasution, memaparkan posisi calhaj Embarkasi Medan hingga Selasa (18/10) masih ada empat kloter yang berada di Madinah yakni kloter VIII-XI. Empat kloter lagi masih di Embarkasi yakni calhaj kloter XVI-XIX.

“Rincian jumlah calhaj di Mekkah hingga Senin (17/10) ada 4.532 orang (seorang wafat di Mekkah, Red) di Madinah 1.811 orang, sisanya 2.155 masih berada di Embarkasi,” tuturnya.

Sementara itu, sebanyak 32 jamaah keloter akhir diberangkat dan dilepas secara resmi oleh wakil Bupati Labuhanbatu menuju bandara Polonia di Masjid Raya Al-Ikhlas, Aek Tapa, Rantauprapat, Senin (17/10) malam.
Adapun 32 calhaj Labuhanbatu ini akan bergabung dengan Calhaj yang berasal dari Labuhanbatu Selatan yang akan berangkat ke tanah suci Makkah dengan kloter 16 pada tanggal 19 Oktober 2011.

Wakil Bupati Suhari Pane mengharapkan kepada seluruh calon jamaah haji Labuhanbatu untuk selalu menjaga kondisi fisik, dengan tetap menjaga kesehatan dan selalu mengikuti petunjuk dokter dan pimpinan rombongan.
Suhari juga meminta kepada para calhaj untuk meninggalkan sementara hal-hal keduniaan agar tetap khusuk dan fokus melaksanakan rangkaian ibadah haji. “Tinggalkanlah sementara urusan duniawi agar bapak-ibu dapat khusuk dan fokus melaksanakan rangkaian ibadah haji nantinya,” kata Suhari.

Kasi Urusan Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Drs H Abdul Hamid Zahid menyampaikan, bahwa calhaj asal Labuhanbatu tertua yang diberangkatkan dalam kloter 16 ini adalah Niti Rejo (86)
dan Calhaj Perempuan tertua adalah Lasinem (86), jamaah termuda pria Nanda Andika Putra S (20) dan termuda perempuan Thresia Wolanda Putri Syahreza (20).

Sementara itu, soal KBIH, Sekretaris PPIH Embarkasi Medan H Abdur Rahman Harahap menjelaskan, prilaku para kepala rombongan yang sebagian besar adalah pengurus KBIH juga harus dimonitor.
Ada petugas Inspektorat Jenderal Kemenag yang memantau perilaku KBIH di tanah suci. Disamping itu pengawasan juga dilakukan para petugas yang menyertai jamaah. “KBIH hanya diberi wewenang memberi bimbingan manasik ke tanah air. Di tanah suci kepemimpinan jamaah calhaj setiap kloter, berada ditangan pimpinan kloter,” tegasnya, kemarin.
Menurut Rahman, semula KBIH di Sumut berjumlah 114. Namun, setelah keluar peraturan tahun 2008, yang menerangkan, izin perpanjangan KBIH hanya dapat dikeluarkan Dirjen Pelayanan Haji dan Umroh, jumlah KBIH Sumut menyusut menjadi 42. “Awal 2011 berkurang lagi menjadi 41 KBIH karena 1 KBIH dicabut izinnya sebab tersandung masalah terlantarnya jamaah calhaji non kuota 2010,” paparnya.
Hanya KBIH yang sudah beroperasi 3 tahun dan diakreditasi dapat diperpanjang izinnya, materi yang dimonitor meliputi pengurus, kesekretariatan, kurikulum dan silabus, bimbingan, kelembagaan, sarana serta prasarana.
Sementara itu, Kepala Daerah Kerja Mekah Arsyad Hidayat kepada MCH Mekah menegaskan KBIH yang ‘keterlaluan’ maka izinnya diusulkan untuk dicabut.
Penegasan ini merujuk dari ditemukannya ada KBIH, bukan KBIH Sumut, yang mengkavling kamar pemondokan mereka di Mekah. “Sehingga rekan-rekan satu kloter mereka tidak mendapat tempat. Sehubungan dengan adanya pengaduan yang disampaikan ke Daker Mekah, masalah itu Alhamdulillah segera diatasi,” katanya.
Menurutnya, masih saja ditemukan calhaj yang memakai seragam sendiri. “Padahal sudah ada peraturan agar calhaj haji se-Indonesia memakai seragam batik,” terangnya. (saz)

1...14,63814,63914,640...15,814Page 14,639 of 15,814

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor