25 C
Medan
Monday, April 13, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 1466

Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Nias Selatan Gelar Pelatihan Pemasaran Digital

Kepala Dinas kebudayaan pariwisata dan kepemudaan olahraga Kabupaten Nias Selatan, Anggreani Dachi pada saat memberikan membuka pelatihan sekaligus memberikan kata sambutan. Kamis, (25/5).

NISEL, SUMUTPOS.CO – Untuk mempersiapkan sumber daya manusia di bidang pemasaran digital pariwisata, Dinas kebudayaan pariwisata dan kepemudaan olahraga Kabupaten Nias Selatan (Nisel) gelar pelatihan pemasaran digital di Hotel Baga Lagundri selama 3 hari. Kamis, (25/5).

Pelatihan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga, Anggreani Dachi kemudian dihadiri oleh 3 narasumber dari berbagai profesi.

Kadis Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga, Anggreani Dachi dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelatihan pemasaran digital ini merupakan pelatihan yang ke tiga kali dari rangkaian jadwal fisik sebanyak tujuh kali.

“Jadi, bulan ini memang sedikit maraton mengejar kegiatan ini bahkan saya targetkan karena ada dua lagi pelatihan yang dilaksanakan pada bulan Juni kecuali ada dua pelatihan yang menunggu PAPBD karena menyesuaikan sub kegiatan,” ujar Kadispora, Anggreani Dachi.

Anggreani Dachi manyampaikan memang sejalan apa yang disampaikan Kemenparekraf bahwa dalam pengembangan pariwisata itu yang tidak bisa harus disiapkan selain 3A yakni atraksi, amenitas dan aksesibilitas dan yang tidak kalah penting adalah SDM. Sebab sebaik apapun 3Anya jika SDM atau manusianya tidak siap itu sama bohong.

Program ini sangat baik, pasalnya kita punya target di tujuh pelatihan ini akan menghasilkan 280 orang yang terlatih.

“sudah ada 280 orang yang bersertifikat dasar yang belum kepelatihan kompetensi. Soalnya pelatihan kompetensi itu tanahnya sudah berbeda tapi kita memang menyiapkan dulu kepelatihan-latihan dasar,” bebernya.

Pelatihan hari ini adalah pemasaran digital, kata-kata digital yang sudah sangat biasa kita dengar mungkin dibeberapa tahun terakhir bahkan memang dalam sendi-sendi kehidupan kita ini nanti akan tidak pernah terlepas dari digitalisasi. Sebut saja dalam pembayaran kadang-kadang tidak perlu kes, kita juga mau promosi apapun itu kebanyakan dilihat dari media sosial, website, dan sebagainya itu berbasis digital. Kemudian kalau kita beli apa-apa sekarang tidak harus datang ke toko tetapi hanya melalui market place saja bisa ke Shopee, dan juga Tokopedia.

“Waktu yang tiga hari ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya sehingga saya berharap kiranya peserta 40 orang yang hadir disini akan memanfaatkan konten-konten digitalnya untuk membantu promosi pariwisata Nias Selatan,” harapnya.(eud/tri)

Tahun Ini Ada 369 CJH Langkat, Syah Afandin Do’akan Jadi Haji Mabrur

Sekdakab Langkat H. Amril, S.Sos, M.AP saat menghadiri manasik sekaligus tepung tawar calon jamaah haji (CJH) Kabupaten Langkat 1444 H/2023 M, di Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat, Rabu (24/5/2023).

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Plt Bupati Langkat H.Syah Afandin SH melalui Sekdakab Langkat H. Amril, S.Sos, M.AP menghadiri manasik sekaligus tepung tawar calon jamaah haji (CJH) Kabupaten Langkat 1444 H/2023 M, di Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat, Rabu (24/5/2023).

Laporan Kakan Kemenag Langkat H.Ainul Aswad,MA jamaah haji Kabupaten Langkat sebanyak 369 orang yang tergabung dalam dua kelompok terbang yakni kelompok terbang 12 sebanyak 360 orang, dan kelompok terbang 15 sebanyak 9 orang.
Terdiri atas 8 karun, 33 karom, dan 2 TPHD daerah dan 2 TPHD Provinsi serta ditambah 5 orang petugas kloter haji.

Jamaah tertua laki-laki atas nama Marasyid bin Mansyur umur 87 tahun asal Kecamatan Secanggang. Jamaah tertua perempuan atas nama Jamilah Br Tarigan binti Mentas Tarigan umur 87 tahun asal Kecamatan Gebang. Jamaah termuda laki laki M Kurniatama Bin H.Abdul Jabal Sibarani umur 29 tahun asal Kecamatan Stabat. Jamaah haji termuda perempuan atas nama Dina Rizky Yunita binti Fredy Rismanto umur 22 tahun asal Kecamatan Binjai.

Lanjut Ainul, jamaah yang tergabung dalam kloter 12 akan dilepas secara resmi oleh Bapak Plt. Bupati Langkat dan unsur Forkopimda pada hari Sabtu 03 Juni 2023 pukul 10.00 WIB bertempat di Tribun alun-alun Tengku Amir Hamzah Stabat.

Sementara bagi jamaah yang tergabung di koloter 15 akan dilepas oleh Bapak Plt Bupati Langkat pada hari Selasa 06 Juni 2023 pukul 13.30 WIB di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat.

Sekdakab Langkat mengatakan karena ibadah haji ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit serta antrian keberangkatan yang harus ditunggu, maka diharapkan biaya yang dikeluarkan jangan sampai sia-sia dan antrian yang dilakukan jangan layaknya arang habis besi binasa.

Pemerintah Kabupaten Langkat bersama Kementerian Agama memiliki kewajiban menjadikan Bapak Ibu sebagai jamaah haji yang mandiri dan berilmu serta diharapkan membawa perubahan positif di kehidupan masyarakat sepulangnya nanti.

“kami akan terus mendoakan untuk kesehatan dan kebaikan Bapak Ibu menjelang maupun saat menunaikan ibadah hingga kepulangan nanti, senantiasa mendapatkan kemudahan-kemudahan yang akan menjadikan Bapak Ibu nyaman dalam melaksanakan ibadah. Termasuk kepada seluruh camat dalam hal ini saya instruksikan untuk memberikan porsi khusus perhatian kepada keluarga maupun rumah tempat tinggal jamaah yang berangkat untuk memantau dan mengenali keluarga jamaah yang tinggal,” imbuhnya.

Kepada para petugas keberangkatan haji, sambung Amril, baik tim kesehatan, pembimbing dan lainnya, berharap bisa bekerja sebaik-baiknya dan tulus ikhlas membantu para jemaah calon haji.

“Kita mendoakan seluruh CJH yang berangkat ke tanah suci tahun ini selalu dalam keadaan sehat. Dapat melaksanakan ibadah dengan lancar. Dan ketika pulang menjadi haji yang mabrur,” harap Sekda Langkat.

Turut Hadir: Ny.Hj. Endang Kurniasih Syah Afandin ( ketua PKK kab langkat), H.zulkifli Ahmad Dian Lc. ( Ketua MUI), Para OPD yang berhadir, perwakilan Danyon Marinir, perwakilan Dandim 0203/Langkat, dan va sari ( Ketua Pengadilan Agama Langkat). (mag-6/tri).

Kasus Gudang BBM Diduga Ilegal, AKBP Achiruddin jadi Tersangka Lagi

AKBP Achiruddin Hasibuan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut menetapkan AKBP Achiruddin Hasibuan dan Direktur Utama PT Almira Nusa Raya (ANR) Edy dan Parlin selaku karyawan, sebagai tersangka.

Mereka disangka sebagai penyalahguna bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Jalan Guru Sinumba/Karya Dalam, Medan Helvetia, berdekatan dengan rumah pribadi AKBP Achiruddin.

“Iya benar, ada tiga tersangka dalam kasus ini. Tiga orang itu AH, E dan P (anak buah E),” jelas Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi kepada wartawan, Kamis (25/5) sore.

Menurut Hadi, sampai saat ini proses penyidikan masih terus didalami penyidik. Bisa saja tersangka bertambah. “Proses penyidikannya masih berjalan, kita tunggu nanti hasil lengkap dari penyidik ya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Sumut Kombes Pol Teddy Marbun di Medan, Selasa (2/5) malam, mengatakan, keterkaitan AKBP Achiruddin Hasibuan karena diduga menerima gratifikasi sebagai pengembangan aset. “Pengakuan dia menerima Rp7,5 juta per bulan. Itu menjadi pintu masuk bisa pengembangan terkait TPPU dan mengejar aset-asetnya yang selama ini sudah viral,” ucapnya.

Teddy menyebutkan, aktivitas BBM Ilegal tersebut tidak memiliki izin usaha dan tempat. Sementara, dari hasil penggeledahan gudang BBM ilegal tersebut, Teddy mengungkapkan, penyidik menyita barang bukti solar sebanyak 1,6 ton, 3 tangki besar dan barang bukti lainnya.

Teddy juga menjelaskan, pihaknya tengah mendalami terkait BBM subsidi dijual ke industri, diduga dilakukan pengelola gudang BBM ilegal tersebut. “Masih didalami (BBM subsidi dijual ke industri),” ucap Teddy.

Sebelumnya, Tim Gabungan Direktorat (Dit) Reskrimum Polda Sumut menggeledah kantor PT Almira di Jalan Mustang Villa Polonia Indah, Kecamatan Medan Kota, yang memiliki gudang solar ilegal yang bekerja sama dengan AKBP Achiruddin Hasibuan. Penggeledahan tersebut melibatkan Penyidik Subdit Tipidter, Tipidkor dan Fismondep Polda Sumut yang berlangsung selama lima jam. Dari lokasi penggeledahan di rumah AH disita barang bukti kuitansi pembayaran, buku tabungan, buku transaksi keuangan, STNK kendaraan, dan rekening koran. (dwi/adz)

Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun, Merasa Dilangkahi DPR Bakal Panggil MK

SIDANG: Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin sidang pembacaan putusan, Kamis (25/5). MK mengabulkan gugatan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal lebih lama. Kepastian itu didapat usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan komisioner KPK, Nurul Gufron. Tak hanya itu, MK juga memperbolehkan warga negara berusia di bawah 50 tahun untuk mendaftar sebagai pimpinan KPK. Sepanjang yang bersangkutan punya pengalaman sebagai pimpinan KPK.

SEBELUMNYA, Gufron menggugat pasal Pasal 29 huruf e UU KPK hasil revisi yang menaikkan usia minimal komisioner dari 40 menjadi 50 tahun. Ketentuan itu membuat Gufron yang berusia 49 tahun kehilangan kesempatan untuk kembali maju.

Selain itu, dia juga menggugat pasal 34 UU KPK yang mengatur masa jabatan pimpinan hanya empat tahun karena berbeda dengan lembaga lainnya yang berlaku lima tahun. Terkait gugatan itu, MK mengabulkan semuanya.

Dalam pertimbangannya, MK menilai pasal masa jabatan pimpinan KPK memang open legal policy. Namun MK menganggap, apa yang diatur bertentangan dengan prinsip keadilan. Sebab, jika merujuk lembaga negara dan komisi independen lainnya, masa jabatan berlaku lima tahun. Sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. “Masa jabatan pimpinan KPK seharusnya dipersamakan dengan masa jabatan komisi dan lembaga independen,” kata hakim MK Arief Hidayat.

Lebih lanjut lagi, masa jabatan lima tahun juga akan lebih melindungi independensi KPK. Sebab, jika empat tahun, dalam momen tertentu membuka peluang satu periode presiden dan DPR melakukan dua kali rekrutmen pimpinan KPK.

Sementara terhadap Pasal 29 huruf e, MK menilai, faktor pengalaman punya peran penting dan menguntungkan lembaga KPK. “Karena telah memahami sistem kerja, permasalahan yang dihadapi serta target kinerja yang ingin dicapai,” ujar hakim MK, Guntur Hamzah.

Sebagai lembaga berkarakter khusus, KPK membutuhkan orang berpengalaman. Sebab, dipandang MK bisa membangun tim yang kuat dengan memberikan bimbingan guna menuntaskan tantangan KPK. “Sepanjang yang bersangkutan memiliki rekam jejak yang baik, maka yang bersangkutan merupakan calon yang potensial,” tuturnya.

Sementara itu, empat Hakim Kontitusi yang menyatakan pendapat berbeda pendapat. Empat hakim konstitusi itu yakni Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih tidak setuju masa jabatan pimpinan KPK diubah dari semula empat tahun menjadi lima tahun. Mereka berbeda pendapat dari lima hakim konstitusi yang menyetujui masa jabatan pimpinan KPK diubah menjadi lima tahun.

Enny Nurbaningsih dkk menyatakan, KPK merupakan lembaga negara independen, meskipun keberadaannya tidak diatur dalam UUD 1945, tetapi dipandang penting secara konstitusional khususnya untuk memberantas korupsi.

Enny menyatakan, argumentasi yang dibangun Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron selaku pemohon sama sekali tidak menyinggung masa jabatan pimpinan KPK dalam konteks kelembagaan. Ghufron hanya beralasan, masa jabatan pimpinan KPK lebih singkat dibandingkan lembaga nonkementerian yang dianggap kedudukan KPK lebih rendah.

“Karakteristik independensi kelembagaan KPK tetap dijamin tanpa ada keterkaitan dengan masa jabatan pimpinan. Terlebih lagi berkenaan dengan masa jabatan sejumlah komisi atau lembaga telah ternyata terdapat ketidakseragaman dalam pengaturannya,” kata Enny membacakan dissention opinion di Gedung MK, Jakarta, Kamis (25/5).

Ia menegaskan, keputusan MK yang mengabulkan permohonan Nurul Ghufron dari semula empat tahun menjadi lima tahun, dikhawatirkan akan memantik permohonan lain di kemudian hari terhadap adanya perbedaan masa jabatan pimpinan di beberapa lembaga atau komisi negara.

Menurutnya, MK akan masuk ke wilayah yang selama ini merupakan kewenangan pembentuk Undang-undang untuk menentukannya. “Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, kami berpendapat petitum pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk memaknai norma Pasal 34 UU 30/2002 menjadi “Pimpinan KPK memegang jabatan selama lima tahun” adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga seharusnya Mahkamah menolak permohonan pemohon a quo,” tegas Enny.

Pengamat hukum Ibnu Syamsu Hidayat menilai, Mahkamah Konstitusi tak konsisten dalam memutuskan perkara yang diadilinya. “MK tidak konsisten terhadap putusan, beberapa putusan yang berkaitan dengan hal demikian dinyatakan open legal policy, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XI/2013 isinya mengenai pengujian Undang-Undang Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja secara kolektif,” kata Ibnu Syamsu Hidayat kepada JawaPos.com, Kamis (25/5).

Menurut pegiat antikorupsi ini, jika dilihat dari permohonan masa jabatan yang diajukan pimpinan KPK Nurul Ghufron, dirinya berpendapat gugatan tersebut open legal policy. Oleh karena itu, menurutnya, suatu kebijakan pembentuk undang-undang dan masa jabatan yang panjang ini sangat rawan dijadikan sebagai alat politik kekuasaan.

“Tidak dapat disalahkan jika publik menilai bahwa MK pilih-pilih dalam hal menentukan “open legal policy”, yang sekiranya tidak sesuai dengan keinginan kekuasaan, maka dikatakan open legal policy, seperti ambang batas syarat pencalonan presiden,” tukas pria yang karib disapa Ibnu ini.

Menurut Ibnu, dikabulkannya gugatan tersebut juga menjadikan lembaga antirasuah rawan disalahgunakan. “Rawan abuse of power penegak hukum,” kata Ibnu.

Kerawanan penyalahgunaan wewenang ini menurut Ibnu, terjadi karena sejak proses perekrutan hingga hasilnya banyak bermasalah. “KPK yang memiliki wewenang dalam hal penindakan tindak pidana, jabatan yang panjang sangat mungkin disalahgunakan, apalagi dengan kontruksi KPK yang sekarang, yang sejak awal telah bermasalah, baik proses rekrutmentnya maupun hasil rekrutmentnya yang terbukti bermasalah,” tegasnya.

Pakar hukum tata negara, Feri Amsari juga mempertanyakan pembacaan putusan MK yang diumumkan menjelang proses seleksi calon pimpinan (Capim) KPK tersebut. Menurutnya, hal tersebut berpotensi dijadikan alasan untuk tidak membentuk panitia seleksi (Pansel) Capim KPK. “Apalagi ini sudah sangat dekat dengan masa habisnya pimpinan KPK,” kata Feri kepada Jawa Pos, kemarin.

Feri menjelaskan, terlepas dari materi judicial review yang dikabulkan MK, putusan tersebut mestinya tidak dijadikan dasar untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK yang sekarang. Sebab, sebagaimana prinsip non-reproaktif yang berlaku universal, putusan MK tidak bisa berlaku surut. “Yang tepat adalah menerapkannya untuk periode pimpinan berikutnya,” ujarnya.

Sementara itu, Ghufron saat dikonfirmasi mengatakan, putusan MK itu adalah kemenangan demokrasi berkonstitusi. Pihaknya pun mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim MK yang sudah menerima seluruh permohonan JR yang diajukannya tahun lalu tersebut. “Inilah bukti kemewahan berdemokrasi dalam koridor konstitusi yang harus kita jaga dan rawat selalu,” tuturnya kepada Jawa Pos.

Terpisah, Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap perpanjangan periode komisioner KPK bisa berdampak positif. Dengan keputusan MK tersebut, diharapkan pimpinan KPK mempunyai rentang waktu yang cukup untuk menangani masalah korupsi. “Barang kali kalau (pandangan) pemerintah seperti itu,” katanya di komplek Istana Wakil Presiden kemarin.

Ma’ruf menuturkan pemerintah masih menunggu keputusan resmi MK. Khususnya terkait sikap pemerintah apakah langsung memperpanjang mada kepengurusan Firli CS atau ada skema lainnya. “Menurut yang saya dengar, informasinya jadi KPK uanh sekarang ini (masa kerjanya) ditambah,” tutur Ma’ruf. Artinya masa kerja Firli CS yang seharusnya berakhir tahun ini, diperpanjang tahun depan. Ma’ruf menegaskan perpanjangan masa bakti itu diharapkan diikuti kinerja yang efektif.

Ma’ruf menegaskan, putusan MK bersifat final dan binding. Sebuah keputusan final yang harus dijalankan. Untuk itu Ma’ruf menegaskan pemerintah bersikap menerima keputusan MK tersebut. Menurut dia MK nanti pastinya akan memberikan penjelasan secara terbuka untuk menghindari polemik di masyarakat.

DPR Merasa Dilangkahi MK

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Ahmad Sahroni mengkritik putusan Mahkamah Konsitusi (MK) memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari empat menjadi lima tahun. Sahroni mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan para pimpinan lain di Komisi III DPR untuk menjadwalkan pemanggilan MK. Pihaknya akan mempertanyakan kewenangan MK dalam putusan tersebut. “Saya akan minta kepada pimpinan yang lain untuk memanggil MK. Karena kami kalau memanggil mitra kerja Komisi III harus kolektif kolegial,” kata Sahroni saat dihubungi, Kamis (25/5).

Politikus Partai NasDem itu mengaku masih bingung dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan salah satu komisioner KPK, Nurul Ghufron dengan memperpanjang masa jabatan pimpinan Lembaga Antirasuah. Menurut dia, putusan tersebut telah melangkahi wewenang DPR selaku pembuat undang-undang. “Yang buat UU kan DPR. Kenapa jadi MK yang mutusin perpanjangan suatu jabatan lembaga. Saya bener-bener bingung,” kata dia.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman melayangkan kritik keras atas putusan tersebut. Dia mempertanyakan alasan hukum MK memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK. Padahal menurut Benny, aturan soal itu mutlak menjadi kewenangan DPR selaku perumus undang-undang. “Dari mana sumber kewenangan MK mengubah periode masa jabatan pimpinan KPK ini? Itu kewenangan mutlak pembentuk UU. Tertib konstitusi menjadi rusak akibat MK ikut bermain politik. Hancur negeri ini!” kata Benny. (far/tyo/wan/jpg)

Kejari Gunungsitoli Musnahkan Barang Bukti Tipidum

MUSNAHKAN: Kajari Gunungsitoli Damha SH MH pimpin pemusnahan sejumlah barang bukti Tipidum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungsitoli melaksanakan pemusnahan barang bukti dari sejumlah hasil tindak pidana umum (Tipidum) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di halaman kantor Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Jalan Soekarno Nomor 09 Kelurahan Ilir Kota Gunungsitoli, Kamis (25/5).

Pemusnahan barang bukti tindak pidana umum tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan (Kajari) Gunungsitoli Damha SH MH dihadiri Kapolres Nias AKBP Luthfi, Kadis Kesehatan Kota Gunungsitoli, mewakili BNNK Gunungsitoli dan para pejabat utama Kejari Gunungsitoli.

Dalam arahannya, Kajari Gunungsitoli Damha SH MH, menyampaikan pemusnahan barang bukti tersebut diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap penegakan hukum secara umum, dan mengantisipasi adanya kemungkinan penyalahgunaan terhadap barang bukti.

“Pemusnahan barang bukti ini juga merupakan komitmen kepada masyarakat dalam penegakan hukum berdasarkan amanat undang-undang,” ujar Kajari Gunungsitoli.

Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, Buha Reo Christian Saragi SH selaku panitia kegiatan kepada Sumut Pos menjelaskan, barang bukti yang dimusnahkan itu berasal dari sebanyak 43 berkas perkara tahun 2022-2023, dan telah berkekuatan hukum tetap.

Saragi menyebutkan, barang bukti yang dimusnahkan itu antara lain adalah sabu-sabu berat 147,46 gram dari 10 berkas perkara. Kemudian, barang yang tidak memiliki nilai ekonomis sebanyak 5unit dari 5 berkas perkara seperti handphone dan timbangan digital.

Barang bukti lainnya yang turut dimusnahkan, yakni senjata tajam berupa parang/pisau/obeng sebanyak 17 bilah dari 10 berkas perkara. Dan benda lainnya sebanyak 128 buah seperti plastik, sedotan, botol, lakban, kartu remi, buku togel, kaca pirek, jarum suntik, tas selempang, batu dan lain-lain.

“Seperti yang kita saksikan tadi berbagai barang bukti itu dihancurkan dengan cara diblender, dibakar, digerinda sehingga tidak dapat digunakan lagi,” jelas Saragi. (adl/han)

Pelayanan CJH Labuhanbatu Menerapkan “Ramah Lansia”

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berupaya menerapkan layanan “Ramah Lansia” untuk melayani calon jemaah haji (CJH) asal Kabupaten Labuhanbatu pada Musim Haji tahun 2023/1444 Hijriah.

Di antara pelayanan ramah para CJH lanjut usia (Lansia) itu, dilakukan dengan memberangkatkan rombongan CJH asal Labuhanbatu menggunakan fasilitas kereta api eksekutif milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).

“Pemberangkatan calon haji untuk tahun 2023 ini ada yang berbeda. Yakni menggunakan fasilitas transportasi kereta api,” ungkap Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Labuhanbatu, Asbin Pasaribu, di Rantauprapat, Kamis (25/5).

Dari asrama haji Rantauprapat, Rabu 31 Mei 2023 mendatang sekira jam 07.00 WIB, CJH dijadwalkan akan diberangkatkan ke stasiun kereta Api Rantauprapat, dan perjalanan selanjutnya akan naik kereta api eksekutif khusus.

“Kereta Api Eksekutif khusus yang berangkat sekira jam 07.00 pagi. Diperkirakan sekira jam 12.00 wib dan dari stasiun Besar Kereta Api Medan akan naik bus sampai asrama haji Medan sekira jam 14.00 wib,” urainya.

Kata dia, musim haji 2023, CJH asal Labuhanbatu mendapat kloter 9 Embarkasi Kuala Namu Medan. Sedangkan jumlah calon jemaah berkisar sebanyak 332 orang. Ditambah jemaah asal Langkat, Karo dan perseorangan. Kakan Kemenag mengakui, jumlah CJH kloter 9 KNU asal Labuhanbatu didominasi 30 persen merupakan jemaah lanjut usia. Sehingga mereka menerapkan bentuk pelayanan haji “Ramah Lansia”.

“Untuk maksimalnya pelayanan calon jamaah Lansia, jadi petugas haji sudah dibekali dengan kemampuan melayani dengan sikap ramah lansia,” bebernya.

Bahkan upaya pelayanan maksimal “Haji Ramah Lansia” itu, dilakukan Bimbingan Teknis Terintegrasi ke para Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)

“Jumlah petugas haji untuk membantu CJH nantinya disediakan petugas sebanyak 7 orang. Tapi juga, ketika manasik haji kita juga mengimbau jemaah lainnya agar turut membantu jamaah Lansia,” katanya.

Seharusnya, tambahnya Kabupaten Labuhanbatu penuh 1 kloter keberangka CJH. Tapi karena banyak yang gagal dalam pelunasan tambahan biaya haji, berdampak pada tertundanya keberangkatan.

Kakan Kemenag mengakui, alasan pemberangkatan CJH asal Labuhanbatu dengan menggunakan fasilitas Kereta Api, adalah ide Bupati setempat. Tujuannya untuk menciptakan kenyamanan, keamanan dan fasilitas yang mendukung ramah lansia. “Karena musim haji 2023 ini tagline haji berkeadilan dan pra lansia. Maka Bupati Labuhanbatu menyarankan memberangkatkan calon jamaah menggunakan kereta api. Karena dengan naik kereta api akan semakin positif dalam layanan dan fasilitas,” paparnya.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu Arsyad Rangkuti menyambut hangat ide Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga tersebut. Sebab, katanya dari sini menjadi pengukur kepedulian kepada para duyufurrahman yang akan menunaikan ibadah haji. “Nampaklah pelayanan positif kepada ummat dengan memfasilitasi CJH naik kereta api yang memiliki fasilitas ramah lansia,” imbuhnya.

Menurutnya, dengan semakin positif dan maksimalnya pelayanan kenyamanan calon jamaah haji dalam menunaikan ibadah ke tanah suci, akan berdampak baik bagi kabupaten Labuhanbatu pada umumnya.(fdh/han)

Miliki Potensi Wisata Kelas Dunia, El Adrian Shah: KNPI Nisel Harus Munculkan Jiwa Wirausaha

PELANTIKAN: Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Utara (Sumut) El Adrian Shah SE saat acara Pelantikan Pengurus KNPI Kabupaten Nias Selatan Periode 2023-2026 di Taman Baloho Indah, Senin (22/5) - ISTIMEWA

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kabupaten Nias Selatan dinilai sangat layak dijadikan sebagai objek wisata kelas dunia. Sebab, berbagai potensi wisata bahari yang ada di daerah ini sangat memikat wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Di mana, daerah ini terdapat sebuah pantai yang sudah terkenal di dunia Internasional, yakni Sorake yang merupakan pantai dengan pemandangan indah. Pantai ini sudah familiar bagi para pecinta Surfing (Selancar,red) di dalam maupun diluar negeri dan terbaik kedua setelah Hawai.

Ombak di Pantai Sorake ini bisa mencapai ketinggian 15 meter karena langsung berhadapan dengan Samudera Indonesia. Ombak di Sorake ini konon memang sangat ideal untuk olahraga air berselancar. Ombak di pantai ini punya lima tingkatan. Tidak ada tempat lain di dunia yang punya ombak seperti itu.

“Maka dari itu, Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI Kabupaten Nias Selatan yang baru saja dilantik, dengan semangat kekompakan harus bisa menjadikan diri setiap kadernya berjiwa wirausahawan muda yang maju, terampil dan sejahtera,” kata Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Utara (Sumut) El Adrian Shah SE dalam sambutannya saat acara Pelantikan Pengurus KNPI Kabupaten Nias Selatan Periode 2023-2026 di Taman Baloho Indah, Senin (22/5).

Hadir pada acara tersebut, Ketua Sapma Pemuda Pancasila Sumut Firman Shah, Ketua DPD Lasmura Sumut Aldi Syahputra Siregar, Ketua MPC Pemuda Pancasila Nias Selatan, tokoh masyarakat, MPI DPD KNPI Nisel, dan OKP/OKI.

Hadir juga pengurus DPD KNPI Sumut seperti Budi Nasution, Khairuddin Aritonang, dr Syafrizal, Syaiful Amri Sambas dan Hapy Krisman Laia.

El Adrian juga mengungkapkan, lokasi yang tak kalah menariknya dari Pantai Sorake adalah Desa Bawomataluo yang sudah ada sejak 300 tahun lalu, atau tepatnya zaman megalitikum atau batu besar.

“Desa ini juga menjadi salah satu objek wisata yang sangat luar biasa. Jika para pemuda di Nisel bisa benar-benar mengembangkan potensi wirausahawan, maka para kader KNPI di Nisel akan menjadi para pemuda yang mandiri dan tidak mengemis ke pemerintah,” tegasnya.

El juga menekankan, agar Ketua DPD KNPI Nisel Paskah Oza H Ndruru SH, Sekretatis Martu Duha dan Bendahara Cheriel Laia agar tidak segan-segan memberikan kritik kepada pemerintah jika program pembangunan yang dikerjakan tidak tepat sasaran ataupun tidak berjalan dengan baik.

“Sebagai pemuda harus mandiri, ada juga daerah lain yang pemerintahnya tidak memberikan perhatian kepada KNPI. Maka dari itu, jangan segan-segan memberikan kritikan kepada pemerintah jika program pembangunan tidak berjalan dengan baik atau tidak tepat sasaran,” cetus El.

El juga berpesan agar Pengurus DPD KNPI Nisel segera membangun konsolidasi ketingkat kecamatan. Bersama seluruh pengurus, bentuklah DPK di 35 kecamatan yang ada di daerah ini agar induk organisasi di Nisel bisa semakin kuat, mandiri maju dan sejahtera.

“Saya akui, Nisel kabupaten yang sangat luas dengan 35 kecamatan. Kalau DPK dibentuk secara bersama-sama dengan dasar kekompakan, yang berat pasti menjadi ringan dan maka KNPI di Nisel akan semakin kuat,” ujarnya.

“Terakhir saya meminta agar Bung Paskah harus bisa menjaga kekompakan sesama kader dan pengurus dengan rutin menjalin silaturahmi, meningkatkan persaudaraan. Jangan menjadi pengurus yang ingin diurus. Semua kebersamaan, karena hanya dengan program kerja yang baik dan gagasan membangun daerah, maka kita bisa mandiri dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh kader,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPD KNPI Kabupaten Nias Selatan Paskah Oza H Ndruru mengatakan pihaknya merupakan organisasi yang paling mandiri di Kepulauan Nias. Sebab, sampai acara pelantikan ini, pemerintah tidak sedikit pun memberikan respon.

“Kita yang paling mandiri di Kepulauan Nias. Sudah berulang kali DPD KNPI Nisel berupaya menjalin komunikasi dengan pemerintah, namu hasilnya tetap nihil. Maka dari itu, kita bertekad siap mandiri dan akan selalu memberikan kritikan kepada pemerintah,” bebernya. (rel/azw)

Terkait Jual Beli Tuntutan, LBH Medan Desak Kejagung Copot Kajari Asahan dan Batubara

LBH MEDAN: Kantor LBH Medan di Jalan Hindu, Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mencopot Kajari Asahan dan Batubara terkait dugaan jual beli tuntutan.

Direktur LBH Medan Irvan Syahputra, menjelaskan bahwa setelah kasus dugaan pemerasan jaksa EKT di Kejari Batubara, masyarakat kembali dihebohkan dengan adanya dugaan jual beli tuntutan di Kejaksaan Negeri Batubara, yang mengakibatkan stigma negatif masyarakat terhadap instansi Kejaksaan RI di daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

“Berdasarkan sumber, diduga 10 oknum jaksa di Kejari Asahan menyalahgunakan jabatan dengan diduga melakukan praktik jual-beli tuntutan dengan cara memeras para Terdakwa dimana para jaksa tersebut diantaranya berinisial BT, CS, ER, HM, NF, GN, RP, FS, RH, dan S,” ungkapnya dalam pesan siaran yang diterima, Kamis (25/5).

Irvan menjelaskan, hal tersebut dilakukan dengan menawarkan keringanan tuntutan terhadap para terdakwa sebagaimana yang dilakukan oleh jaksa EKT.

“Adapun jual-beli tuntutan yang dilakukan oleh 10 oknum Jaksa tersebut kebanyakan terhadap Terdakwa kasus narkoba dan pencurian. Diduga biaya jual beli tuntutan tersebut berkisar Rp3 Juta hingga Rp60 Juta, bahkan meminta 1 unit mobil avanza,” tegasnya.

LBH Medan menilai dugaan jual beli tuntutan yang diduga dilakukan oleh 10 oknum jaksa Kejari Asahan itu jelas tidak dibenarkan. Apabila benar maka jelas telah melanggar kode perilaku Jaksa dan dugaan tindak pidana pemerasan.

“Dugaan jual beli tuntutan dengan cara memeras tersebut diduga merupakan tindak pidana korupsi. Hal itu jelas telah melanggar ketentuan Pasal 12 huruf e UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ucapnya.

Oleh karena itu, LBH Medan sebagai lembaga yang konsern terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) patut secara hukum mendesak Kepala Kejaksaan Agung RI untuk mencopot Kepala Kejaksaan Negeri Asahan dan Batubara dikarenakan ketika anggotanya bermasalah maka sudah tentu menjadi tanggung jawab moral pimpinan instansi tersebut.

“Seraya memerintakan Kejati Sumut agar mengusut pemasalahan ini secara objektif, tuntas dan transparan terhadap jaksa Kejari Batubara EKT dan 10 orang oknum jaksa di Kejari Asahan. Baik secara etik maupun dugaan pidananya,” pungkasnya. (man/han)

Masyarakat Minta KPK Tangkap Bupati Nias Barat

AKSI DAMAI: Sejumlah masyarakat dari Kabupaten Nias Barat melakukan aksi damai di depan Gedung KPK RI, dan mendesak Bupati Nias Barat ditangkap atas dugaan korupsi pembangunan RS Pratama Lologolu dan Trotoar.

NIAS BARAT, SUMUTPOS.CO – Ratusan masyarakat dari Kabupaten Nias Barat menggelar aksi damai di depan gedung KPK RI di Jakarta, Kamis (25/5). Mereka menuntut agar mengusut dan menangkap Bupati Nias Barat terkait dugaan korupsi pada pembangunan Rumah Sakit Pratama Lologolu dan pembangunan trotoar senilai Rp43 miliar.

Antoni Waruwu selaku koodinator aksi, mengatakan Bupati Nias Barat diduga melaksanakan pembangunan Rumah Sakit Pratama Lologolu tanpa dilakukan studi kelayakan.

“Dugaan kuat, bahwa Bupati sengaja memaksakan pembangunan itu tanpa adanya dilakukan studi kelayakan. Hal itu dibuktikan lokasi pembangunan rumah sakit di kawasan rawan longsor,”ujar Antoni.

Kemudian, lanjut Antoni, pada pelaksanaan pembangunan RS Pratama Lologolu disinyalir sarat KKN, karena adanya keterlibatan keluarga Bupati sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

“Ada aroma KKN pada proyek besar ini. KPA- nya menantu Bupati sendiri yang juga kebetulan menjabat Sekdis Kesehatan Kabupaten Nias Barat, sedangkan PPK-nya kawan dekat menantu Bupati”beber Antoni.

Hal senada disampaikan masyarakat lainnya, Sojiduhu Gulo dalam orasinya mengatakan bahwa pembangunan RS Pratama tersebut berpotensi melanggar Permenkes RI.

“Jarak RS baru itu dengan Rumah Sakit Pratama sebelumnya tidak sampai 3 Jam (45 menit). Sedangkan pada permenkes no 3 Tahun 2022 jarak pembangunan disebut 3 jam,” jelasnya.

Kemudian progres pekerjaan, lanjutnya, diduga sengaja direkayasa untuk memuluskan pencairan pembayaran kepada rekanan.

“Dugaan kuat kita terjadi rekayasa progres yang berpengaruh pada pembayaran. Salah satu buktinya adalah data PPK berbeda dengan data konsultan pengawas. “lanjutnya.

Menurut Diaz Hia selaku kordinator lapangan aksi damai, perwakilan KPK RI telah menerima kedatangan mereka.

“ Utusan kita dari aksi ini telah diterima tadi di ruang KPK RI, dan alhasil tuntutan kami akan segera ditindaklanjuti,” Ujar Diaz Hia

Pihaknya juga sangat berterima kasih atas respon baik KPK RI, dan akan dukung KPK RI untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pembangunan rumah sakit tersebut.

Pantauan di lapangan, massa aksi meminta KPK menangkap Bupati Nias Barat karena diduga diam melihat kejanggalan pembangunan di RS Pratama dan Trotoar.

Informasi yang diperoleh, Pembangunan Rumah Sakit Pratama Lologolu senilai Rp 43 Miliar dikerjakan kontraktor PT. Peduli Bangsa dan Konsultan Supervisi CV. Khalimal Consultant dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender kerja, mulai 5 Juli sampai 31 Desember 2022.

Namun hingga berakhirnya masa pelaksanaan pembangunan, rumah sakit itu belum selesai, dan pekerjaannya diperpanjang melalui addendum 03 surat perjanjian (kontrak) selama 60 hari kalender dan berakhir 2 Maret 2023.

Setelah perpanjangan 60 Hari tak kunjung selesai, hingga berakhir bulan April 2023, pekerjaan Rumah Sakit Pratama Lologolu belum selesai juga. (mag-9/han)

Atas Permintaan Masyarakat, Dinas SDABMBK Medan Aspal Jalan Sepanjang 1 Km di Medan Johor

ASPAL JALAN: Pihak Dinas SDABMBK melakukan pengaspalan jalan di Jalan Eka Suka, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan melalui Dinas SDABMBK melakukan pengaspalan jalan sepanjang 1 kilometer. Jalan yang diaspal tersebut adalah Jalan Eka Suka, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor.

Pengaspalan dilakukan berdasarkan permintaan masyarakat yang ingin jalan berlubang tersebut diperbaiki. Sekaligus, sebagai bentuk upaya Pemko Medan dalam mengejar realisasi salah satu dari lima program prioritas Wali Kota Medan, Bobby Nasution.

Sebab diketahui, sebelum di aspal, kondisi jalan Eka Suka sepanjang 1 kilometer terdapat lubang yang membuat ketidaknyamanan masyarakat, khususnya pengguna jalan.

“Jalan tersebut kita aspal dengan lebar 3 meter dan ketebalan aspal 5 centimeter. Kita harapkan setelah jalan Eka Suka diaspal, masyarakat pengguna jalan dapat lebih nyaman melintasi jalan tersebut,” ucap Kadis SDABMBK Kota Medan, Topan O.P Ginting, Kamis (25/5/2023).

Dalam pengaspalan yang dilakukan dari siang hingga malam hari tersebut, berbagai peralatan, mulai dari peralatan ringan hingga alat berat diturunkan Dinas SDABMBK guna melancarkan pekerjaan tersebut. “Peralatan yang kita gunakan mulai dari excavator mini, dump truck, truck tardo, baby roller, finisher, stoom walles, hingga peralatan ringan,” ujarnya.

Saat ini, sambung Topan, pekerjaan pengaspalan Jalan Eka Suka sudah selesai dilakukan. Dengan metode Aspal Hotmix AC – WC, jalan tersebut kini sudah mulus dan dapat dilalui masyarakat.

“Jalan sepanjang 1 kilometer ini kita aspal sebagai tindak lanjut dari permintaan masyarakat. Selain itu, pengaspalan ini kita lakukan untuk mewujudkan program prioritas bapak Wali Kota Medan Bobby Nasution yakni Medan tanpa Lubang,” katanya.

Dijelaskan Topan, pihaknya juga memastikan kualitas aspal yang dikerjakan telah sesuai dengan kontrak kerja. Sebab, dirinya tidak ingin ada lagi pengaspalan yang dikerjakan asal-asalan seperti yang pernah ditemukan di salah satu ruas jalan di Kota Medan.

“Selama pengerjaan kita terus memantau guna memastikan kualitas aspal dan ketebalan jalan sesuai. Sebab kita tidak mau ada lagi Pengaspalan dilakukan asal – asalan,” tegas Topan.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Medan, Dedy Aksyari Nasution memberikan apresiasi kepada Pemko Medan, dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan yang telah melakukan perbaikan infrastruktur di sejumlah ruas jalan di Kota Medan.

Dikatakan politisi Partai Gerindra tersebut, perbaikan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, OPD terkait, yakni Dinas SDABMBK Kota Medan harus bergerak cepat dalam melakukan perbaikan.

“Semakin cepat perbaikan dilakukan, maka semakin banyak pula jalan-jalan di Kota Medan tersentuh perbaikan. Sekaligus, semakin cepat pula salah satu dari lima program prioritas Wali Kota Medan, yakni perbaikan infrastruktur bisa terwujud,” katanya.

Begitupun, Dedy mengaku mendukung langkah Dinas SDABMBK yang bukan hanya mengejar waktu pekerjaan, akan tetapi juga memastikan pekerjaan yang dilakukan berkualitas baik.

“Sebab bila dikerjakan dengan asal-asalan, maka jalan yang diperbaiki pasti akan kembali rusak dalam waktu singkat. Alhasil yang ada hanya buang-buang anggaran, tentu kita tidak mau itu terjadi,” tutupnya. (map)

1...1,4651,4661,467...15,675Page 1,466 of 15,675

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor