Kasus Lakalantas Tidak Pernah Disidangkan

LUBUK PAKAM- Akibat tidak adanya penanganan serius terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian oleh Satlantas Polres Deli Serdang, mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan.
Direktur LBH Medan Nuriono, ketika dikonfirmasi via ponselnya, Rabu (28/9) mengatakan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pimpinan di satuan Lalu lintas tersebut.

“Kasat Lantas Polres Deli Serdang AKP M Saleh, perlu dievaluasi bahkan dapat diturunkan apabila terbukati ada unsur kesengajaan tidak melimpahkan berkas perkara kecelakan lalulintas mengakibatkan kematian ke tingkat lebih tinggi (penuntutan).

Dia juga mengatakan, hendaknya kepolisian harus traspran melakukan proses hukum terkait kasus lakalantas yang selama ini terjadi di Deli Serdang.

Seharunya, lanjut dia, selaku penegak hukum tidak boleh demikian, karena kasus tersebut, juga memiliki dasar hukum. “Jika telah ada proses perdamain antara korban dengan tersangka, bukan berarti membatalkan proses hukum. Tetapi perdamain akan menjadi pertimbangan hakim mengambil keputusan nantinya,” jelas Nuriono.
Selain itu, kepolisian seharusnya melakukan penyelidikan dalam setiap kasus lakalantas secara trasparan, sehingga tidak ada kecurigaan. Apabila dalam proses penyelidikan atau penyidikan tidak trasparan, maka sudah sangat pantas jabatan Kasat Lantas di evaluasi. “Bila perlu dicopot,” tegasnya.

Ketua  Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, menyatakan, boleh saja pihak kepolisian tidak melimpahkan berkas kasus lakalantas ke Kejaksaan selagi ada proses perdamaian. Tetapi, proses damai itu, posisi kepolisian hanya fasilitator bukan sebagai juru damai.

Namun, tambah Neta, kenyatanya terkadang petugas kepolisian berperan sebagai juru damai. “Nah, disini mungkin yang menjadi dilema serta perlu diwaspadai. Soalnya disini ada celah,” katanya tanpa merinci celah dimaksud.
Sementara itu, Kapolres Deli Serdang AKBP Wawan Munawar, ketika dihubungi via SMS mengaku, masih memproses kasus tersebut. “Masih dalam proses,” ucapnya melalui pesan singkat.

Sebelumnya, Kepala Seksi indak Pidana Umum Kejaksaan Negri Lubuk Pakam, Maria Makdalena Sembiring SH menyatakan, kepolisian hendaknya membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan dalam tempo 10 hari, setelah peristiwa terjadi. “tapi sampai sekarang, kami belum pernah menerima pelimpahan berkas kasus lakalantas,” ujarnya.(btr)

TEBING TINGGI- Dalam menyikapi terjadinya bom di Kota Solo Jawa Tengah beberapa hari lalu, pihak Kepolisian Tebing Tinggi meminta masyarakat Kota Tebing Tinggi, bisa saling menjaga kekondusifan kotanya sendiri dan jangan terpancing oleh provokasi orang yang tidak bertanggung jawab untuk memecah persatuan bangsa dengan hanya memomokkan agama.

Demikian dikatakan Waka Polres Tebing Tinggi Kompol Safwan Khayat, dalam pertemuan dengan unsur masyarakat dan forum koordinasi pimpinan daerah dalam acara penguatan ketahanan masyarakat terhadap isu-isu provokasi dan cipta kondisi kerukunan umat beragama di Gedung Hj Syawiyah Nasution, Jalan Sutomo, Kota Tebing Tinggi, Rabu (28/9) sore.

Dipaparkan Safwan, pihak kepolisian tidak pernah berhenti mensosialisasikan bahaya terorisme dan kriminal ditengah-tengah masyarakat Kota Tebing Tinggi dan wilayah hukum Polres Tebing Tinggi.

“Kegiatan itu terus berjalan, kami (Polisi) tetap mengingatkan masyarakat akan bahaya laten terorisme dan kami meminta kepada aparat desa terkait untuk mendata pendatang baru paling lambat 2×24 jam,” tegas Safwan.
Kasdim 0204/DS Mayor Inf Hendra Wijaya, sangat antisius menanggapi permasalahan terorisme ini, karena terkait dengan peledakan bom di Gereja di Kota Solo, Jawa Tengah.
“Menjadi teroris disebabkan adanya latar belakang, seperti adanya rasa ketidakpuasan terhadap pemerintah atau latar belakang lainnya, hal inilah yang menjadikan orang nekad menjadi seorang teroris,” jelas Hendra .

Kedepan, harapnya, semua lintas sektoral di masyarakat bekerjasama dengan pemerintah setempat, Kepolisian, dan TNI agar dengan cepat bisa mendeteksi secara dini gerekan-gerakan yang mengarah keterorisme.
“Hal pencegahan itu bisa diupayakan dengan disempurnakannya data kartu tanda penduduk (KTP) yang ada didaerah setempat. Sosialisasi ketengah-tengah masyarakat langsung serta memberikan pencerahan agama terkait terorisme merupakan perbuatan yang salah,” papar Hendra.

Dalam dengar pendapat, Ketua Tanfidziah Nahdatul Ulama Kota Tebing Tinggi, Ir Oki Doni Siregar mengatakan, teroris dengan sengaja menciptakan opini bahwa teroris itu berasal dari pondok-pondok pesantren. “Teroris tidak mengenal agama islam secara baik dan benar dan nilai keagamaannya adalah kosong,” terang Oki Doni. (mag-3)