Home Blog Page 14672

Jangan Langsung Nonjobkan Pejabat

Berdasarkan keterangan dari pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kebijakan pemutasian sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) bisa dianulirn Berikut wawancara wartawan Sumut Pos, Ari Sisworo dengan Anggota Komisi A DPRD Sumut, Marasal Hutasoit.

Bagaimana menurut Anda persoalan kebijakan mutasi pejabat?
Berdasarkan keterangan dari pihak Kemendagri seharusnya seorang kepala daerah mengikuti apa instruksi yang dikeluarkan dari pusat, dalam hal ini Kemendagri. Dengan kata lain, jika memang ada keputusan itu maka pejabat-pejabat yang telah dimutasi itu bisa dikembalikan ke tempat semula.

Kenapa seperti itu?
Dalam hal ini pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sendiri mengatakan, akan turun tangan dalam mengevaluasi nama-nama pejabat yang dimutasi tanpa melalui konsultasi dengan Mendagri Gamawan Fauzi. Sejauh ini, belum ada alasan yang dikemukakan pergantian pejabat itu.

Apa lagi alasannya?
Dalam kenyataannya, sejumlah pejabat yang dimutasi itu terus tidak diberdayakan atau dengan kata lain, dinonjobkan. Tidak semestinya pejabat langsung dinonjobkan, tanpa alasan yang jelas.

Apa yang dilakukan dewan?
Saya pernah mengeluarkan ide, untuk mengajukan hak interplasi. Namun, akhirnya harus gagal. Karena dalam hal ini sangat kental dengan muatan politis. Dalam dunia politik, tidak mutlak membela yang benar, namun ada hal lain yang melatarbelakangi yakni masalah kepentingan politis itu.(*)

Digebuki Teman Sekampus

Muhammad Tohir (24) tak menyangka niat baiknya berakhir petaka. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan ini babak beluk dikeroyok teman sekampusnya saat meredam
pidato RN yang dianggap memprovokasi mahasiswa lainnya di Kampus UMSU, di Jalan Jalan Mukhtar Basri Medan, Rabu (21/9). Akibat pengeroyokan tersebut Tohir kini diopname di Rumah Sakit Imelda Jalan Bilal Medan.

Kejadian berawal saat RN memberi arahan kepada mahasiswa baru yang lulus mengikuti ospek. Dalam penyampaiannya RN menyinggung jabatan organisasi kampus yang dianggap merendahkan kredibilitas organisasi.
“Dia (RN) menyampaikan, untuk menduduki jabatan tertinggi organisasi di kampus ini tidak perlu mengikuti ospek dan lainnya, kita bisa mendapatkannya, contohnya saya ini,” kata Tohir menirukan ucapan yang disampaikan RN di hadapan puluhan mahasiswa UMSU, saat disambangi wartawan di Ruang Anggrek RS Imelda, Kamis (22/9).

RN, kata Tohir, memang bakal menduduki jabatan tertinggi di kemahasiswaan. Jabatanya Presiden. Mendengar ucapan RN tersebut, Tohir langsung mendatangi RN.

“Saya merangkulnya lalu memberitahukan kepadanya bahwa ucapannya tadi tidak pantas dihadapan adik-adik mahasiswa,” imbuh Tohir dalam kondisi terbaring.

RN menepis tangan Tohir yang merangkulnya. Rekan-rekan RN melihat itu langsung menyarang Tohir. “Mereka ada 20-an orang mengeroyok saya, saya dipukul dan ditendang. Karena begitu banyaknya saya cuma mengenal dua orang saja tersangka FT dan AN,” sebut Tohir sambil mengingat pelaku pengeroyok lainnya.

Rekan-rekan Tohir melihat kejadian ini tidak dapat berbuat banyak. Mereka langsung menyelamatkan Tohir dan melarikannya ke RS Imelda.”Wajah dan badan saya lembam-lembam sekarang,” kata Tohir yang hari itu sedang dikunjungi puluhan rekan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiya (IMM) UMSU.

Rekan-rekannya meminta kasus ini harus diusut tuntas.”Kami minta kasus ini diusut tuntas, dan pihak petinggi kampus UMSU segera mengambil sikap atas aksi pengeoyokan ini,” seru Ketua DPP IMM, Ton Abdillah Ihas dan DPD IMM Sumut Zefrizal.

Ketua Kebesaran Alumni IMM, Anwar Bakti juga menyesalkan insiden anarki yang terjadi di dalam kampus UMSU ini.”Ini harus diselaikan secara serius agar citra UMSU tidak jelek,” terangnya.

Tohir sebagai korban dalam kejadian ini sudah membuat pengaduannya ke Polresta Medan dengan nomor STBL/2443/IX/2011/SU/Resta Medan. Kasat Reksrim Polresta Medan AKP M Yoris Marzuki Sik yang ditanya wartawan koran ini tentang pengaduan Tohir mengatakan sedang memanggil beberapa saksi-saksi seputar pengeroyokan korban tersebut.”Selain menunggu visum, saksi-saksi akan kita periksa nanti,” kata Yoris. (azw)

Warga Ngadu Sulit Urus Akte Kelahiran

Rahudman Sidak ke Kantor Disdukcapil Medan

MEDAN-Wali Kota Medan Rahudman Harahap melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Dinas Pendudukan dan Catalan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan di Jalan Iskandar Mudan Medan, kemarin (22/9). Pasalnya, ada seorang warga bernama Wendi yang melapor merasa kesulitan mengurus akte kelahiran anaknya.

Wendi melapor sulit mengurus akte kelahiran karena harus melalaui pengadilan dan setelah itu dileges di Kantor Pos Besar Medan. Mendengar birokrasi seperti itu, Rahudman pun muncul di kantor Disdukcapil. Wali Kota Medan langsung menemui Wendi sekaligus melakukan inspeksi mendadak melihat pelayanan pengurusan akte kelahiran di Disdukcapil Kota Medan.

Rahudman mendapati fasilitas ruang tunggu masyarakat belum memadai dan belum memberikan rasa nyaman. Ketidaklengkapan itu terlihat dari, meja tulis dan kursi. Selain itu, layanan informasi yakni papan petunjuk tata cara mengurus dokumen kependudukan di dinding agar mudah dibaca masyarakat yang datang tidak ada.
Rahudman meminta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan pertemuan dengan pihak Pengadilan dan PT Pos Indonesia untuk membicarakannya.

“Walaupun kita ketahui prosedur ini diatur oleh Undang-undang dan Perda, agar pengurusan akte kelahiran yang terlambat tidak lagi kesannya menyulitkan warga. Saya minta kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk segera melakukan pertemuan dengan pihak Pengadilan dan PT Pos Indonesia. Cari solusi bagaimana agar prosedur tetap mengacu pada ketentuan tetapi tidak menyulitkan warga,” cetusnya. (adl)

Penjudi Game Online Diancam 5 Tahun Penjara

MEDAN-Empat terdakwa judi game on line masing-masing Kuang Lai alias Asiang, Leong Sio Foe alias Afu, Bilson alias Ani dan Subandi, tertunduk lesu mendengarkan dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum J Manullang SH, saat sidang di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (21/9).

Dalam dakwaannya di hadapan majelis hakim yang diketui Suhartanto SH, J Manullang membeberkan bahwa keempat terdakwa ditangkap bulan Mei 2011 di Jalan Negera No 36 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, di salah satu ruko yang menjadi tempat permainan judi game online.

“Permainan harus sebagai member card yang berisikan poin kredit. Member card yang berisikan poin diprogram ke komputer yang akan digunakan terdakwa bermain judi,” kata Manullang.

Para terdakwa harus membayar uang poin sesuai dengan besar yang diinginkan. Game online dimainkan dengan cara mendapatkan poin apabila pemain menekan tombol INS.

“Bagi terdakwa yang mendapatkan 10 ribu poin dapat ditukarkan dengan satu slop rokok atau satu lembar voucher Simpati senilai Rp100 ribu. Sedangkan untuk 20 ribu poin maka terdakwa dapat menukarkan poin dengan satu unit kipas angin. 25 ribu poin dapat ditukarkan dengan kompor gas,” ucap jaksa.

Keempat terdakwa didakwa Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHPidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Setelah mendengarkan pembacaan dakwaan, majelis hakim menutup persidangan dan akan dilanjutkan pekan depan dengan mendengarkan jawaban atas dakwaan jaksa penuntut umum.

Sementara itu kuasa hukum keempat terdakwa, Feer SH mengatakan, bahwa kliennya tidak bersalah, karena apa yang dilakukan oleh keempat kliennya hanya merupakan permainan game.
“Yang membuat heran kenapa ada unsur judinya. Dan kenapa klien saya yang menanggung, sementara pemilik game online tidak ditangkap. Ini kan permianan jadi dimana ada unsur judinya,” ucap Feer. (rud)

Tewas Digilas Truk

MEDAN-Bustami (36), warga Jalan Sambi Rejo Timur, Percut Seituan tewas dilindas truk, di Jalan Makmur, Pasar VII, Tembung, Rabu (21/9) dini hari.

Keterangan yang dihimpun dini hari itu Bustami meluncur dengan sepeda motor Supra Fit miliknya. Saat melintas kejadian, Bustami berusaha mendahului angkot. Namun secara bersamaan dari arah berlawanan datang angkot dan tabrakan pun tak terhindarkan.

“Informasinya Bustami ingin melomba angkot yang ada di depannya. Namun, saat bersamaan, datang mobil truk dari depannya. Karena tidak bisa menghindar akhirnya terjadi tabrakan. Bustami meninggal karena kepalanya pecah dilindas truk,” kata petugas yang mengevakuasi korban.

Seorang warga, Iyut (28) mengaku, korban ingin mendahului kenderaan yang ada di depannya. “Dia tancap gas karena ingin mendahului angkot Ultra 09 yang ada di depannya. Tiba-tiba truk datang dari depannya dan dia tidak bisa mengelak dan disambar truk,” ujar Iyut. (jon)

PLN Tetap Akan Memutus Listrik

Polisi Belum Panggil Ketua DPRD Langkat

MEDAN-Rencana PT PLN (Persero) Medan melakukan pemutusan jaringan listrik di kediaman Rudi Hartono Bangun, di Komplek Mutiara Indah No 3, Jalan Kapten Muslim Dalam, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Rabu (20/9), batal. Pasalnya, PLN Medan tengah melakukan diskusi bersama tim polisi, jaksa yang akan ikut mendampingi PLN saat akan melakukan pemutusan jaringan listrik di kediaman Ketua DPRD Langkat.

“PLN juga tidak mau gegabah melangkah. Karena kita tahu Rudi Hartono akan menghalangi petugas PLN yang akan melakukan pemutusan listrik. Tapi bukan berarti PLN takut, kita tetap maju,” ujar Manager PT PLN (Persero) Medan, Wahyu Bintoro.

Wahyu juga menegaskan, PLN juga tidak menerima perundingan bila diajukan Rudi Hartono Bangunn
Hal ini karena Rudi Hartono Bangun telah melakukan pelanggaran hukum perdata maupun pidana.
“PLN maju terus. Polisi harus bisa menyeret Rudi Hartono Bangun dengan sanksi pidana, bukan perdatanya saja, sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009, tentang Ketenagalistrikan, Pasal 51 ayat 3. Hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp2,5 miliar,” tegas Wahyu.

Tak hanya itu, Wahyu juga meminta kepada penegak hukum di Mapoldasu untuk cepat merespon pengaduan dari PLN. Sebab, hingga saat ini Poldasu belum ada melakukan pemanggilan terhadap PLN maupun Rudi Hartono Bangun. “Kalau ditanya kecewa, ya PLN kecewalah karena laporan PLN hingga saat ini belum ditindaklanjuti Poldasu,” ujarnya. (ila)

Putra Rahudman Persunting Dara Tebing Tinggi

Kebahagian terpancar dari wajah Wali Kota Medan, Drs H Rahudman Harahap MM dan istri Hj Yusra Siregar berserta seluruh keluarganya. Rabu (21/9) pagi, putera ketiganya, H Roby Agusman Harahap SH (Roby), mempersunting gadis asal Kota Tebing Tinggi, Mayzestika Dewanti Kamal Lubis SH (Tika), puteri Kamal Pribadi Lubis dan Lisa Suryani Pasaribu. Akad nikah dilangsungkan di Masjid Raya Nur-Addin di Jalan Suprapto Tebing Tinggi.

Ijab kabul disaksikan sejumlah pejabat penting, tokoh agama, tokoh politik dan tokoh pemuda di Sumut. Di antaranya, Kapoldasu Irjen Pol Drs Wisjnu Amat Sastro, Wali Kota Tebing Tinggi, Ir Umar Zunaidi Hasibuan, Wakil Wali Kota Medan, Drs H Dzulmi Eldin, Bupati Batu Bara, Drs OK Arya, Ketua DPRD Medan, Amiruddin, mantan Pj Wali Kota Medan, Afifuddin Lubis, Prof Dr Syahrin Harahap MA, Ketua DPD II Partai Golkar Medan, Syaf Lubis, dan sejumlah pejabat lainnya.

Rangkaian peristiwa sakral itu dimulai sekira pukul 08.30 WIB. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh qariah Yohani Purba. Selanjutnya ijab kabul pun dilaksanakan. Dipimpin langsung oleh Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Drs Akmaludin Lubis yang juga bertindak sebagai Petugas Pencatat Nikah (P2N). Sebelum ijab kabul dilakukan, Roby Agusman Harahap, menyerahkan mahar kepada mempelai wanita, Mayzestika Dewanti Kamal Lubis berupa 100 gram emas tunai. Orangtua mempelai perempuan, Pribadi Kamal Lubis, langsung yang menikahkan puterinya.

Ijab kabul berlangsung lancar dan cukup sekali diucapkan oleh mempelai laki-laki. Bertindak sebagai saksi pernikahan, Kapoldasu Irjen Pol Drs Wisjnu Amat Sastro dan Wali Kota Tebing Tinggi, Ir Umar Zunaidi Hasibuan. Usai janji pernikahan (sighat taklik talak, Red), dan penandatangan berkas, buku nikahpun diserahkan kepada kedua mempelai. Usai acara ijab kabul, sejumlah tokoh yang hadir memberikan tausiyah pernikahan. Pertama disampaikan oleh Wali Kota Tebing Tinggi, Ir Umar Zunaidi Hasibuan, dilanjutkan oleh Kapoldasu, Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro dan Guru Besar Institut Agama Islam Negeri Sumut (IAIN-SU), Prof Dr H Syahrin Harahap MA. Rahudman sendiri terlihat terharu dan sempat meneteskan air mata, menyaksikan puteranya mengucap ijab kabul dengan lancar.

Rahudman Harahap yang ditemui wartawan koran ini usai prosesi acara ijab kabul mengaku terharu dan bangga kepada puteranya. Dia juga mengucapkan terimakasih kepada Pemko Tebing Tinggi yang membantu pelaksanaan acara sakral itu, hingga berlangsung dengan baik dan lancar. “Alhamdulilah, kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa acara akad nikah anak saya, Roby dan Tika berjalan dengan baik dan lancar. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagai tuan rumah yang telah sukses menyelenggarakan acara ini dan kita berharap kedua pasangan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah dan taat kepada orangtua, karena kalau mereka bahagia kita juga akan bahagia,” ucapnya.

Sedangkan kedua mempelai, Roby dan Tika kepada wartawan koran ini di sela-sela acara repsepsi di Balai Kartini, Jalan Imam Bonjol mengatakan, sangat bahagia bisa melangsungkan akad nikah dengan lancar dan sukses, tanpa ada kendala. Ke depan pasangan pengantin ini berjanji akan membina keluarga dengan baik, dan berharap diberikan keturunan yang saleh serta berbakti kepada orangtua. “Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar, kita berdua sangat bahagia bisa melangsungkan pernikahan ini. Semoga ke depan kita bisa menjadi pasangan suami istri yang langgeng hingga menjadi kakek dan nenek,” kata Roby didampingi istrinya, Tika.

Sedangkan, Kamal Pribadi Lubis berpesan kepada puterinya agar selalu mentaati perintah suami, karena suami adalah kepala keluarga dalam rumah tangga. Dia juga mengaku, telah rela melepas tanggung jawabnya terhadap puteri tercintanya, menjadi tanggung jawab sang menantu. “Kami berpesan kepada suaminya, Roby agar selalu menjaga nama baik keluarga. Jadikankah rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah,” ujar Kamal. (her/mag-3)

Pengangkatan Tenaga Honorer Tinggal Tunggu Diteken SBY

JAKARTA-Kabar bagus berhembus dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB). Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengangkatan Tenaga Honorer dinyatakan sudah beres, tinggal diteken Presiden SBY. Diharapkan RPP tersebut disahkan bulan depan. Sehingga, 67 ribu tenaga honorer kategori I bisa sakaligus diangkat menjadi CPNS.

“Insya Allah (disahkan) Oktober, RPP sudah tidak ada kendala lagi. Yang jelas tidak akan lewat 2011,” tutur Sekretaris Kemen PAN dan RB Tasdik Kinanto di Jakarta kemarin. Dia menuturkan, 67 tenaga honorer yang bakal diangkat itu adalah tenaga honorer yang digaji ABPN atau APBD, dan sering diistilahkan tenaga honorer kategori In
Sementara itu, untuk pengangkatan tenaga honorer kategori II menjadi CPNS, diupayakan bertahap hingga tuntas 2013 mendatang.

Tasdik menjelaskan, tenaga honorer kategori I yang berpeluang besar diangkat menjadi CPNS bulan depan adalah mereka yang bekerja sebelum 2005. Para tenaga honorer ini, sejatinya sudah diupayakan untuk diangkat pada 2010 silam. Namun, karena kendala administrasi, data pengangkatan mereka tercecer.

Dalam RPP pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS yang baru ini diterangkan jika pengangkatan diupayakan berjalan bulan depan. Sedangan untuk pemberkasan Nomor Induk Pegawai (NIP) diupayakan rampung sebelum pergantian tahun 2012. Para tenaga honorer kategori I ini, bakal diangkat tanpa tes.
Berbeda dengan kategori II yang jumlahnya mencapai 600 ribu. Tasdik menjelaskan, bagi tenaga honorer kelompok ini bakal diberlakukan seleksi tersendiri. “Seleksi bakal disendirikan dengan seleksi CPNS umum,” katanya. Aturan seleksi ini juga tertuang dalam draf RPP Pengangkatan Tenaga Honorer.

Sementara itu, usai sosialisasi RPP Pengangkatan Tenaga Honorer di Kementerian Dalam Negeri, Selasa lalu (20/9) Men-PAN dan RB EE Mangindaan mengataakan proses seleksi CPNS daerah bisa segera dijalankan. Menteri yang juga anggota dewan pembiana Partai Demokrat itu menuturkan, syarat utama bagi daerah yang akan menjalankan seleksi CPNS 2011 harus merubah usulan porsi CPNS.

Seperti diketahui, pada Mei hingga Juli lalu Kemen PAN dan RB menerima usulan porsi CPNS daerah. Tapi, beberapa bulan kemudian keluar kebijakan moratorium CPNS. Imbas dari kebijakan ini adalah, daerah diharapkan menghitung dengan seksama kebutuhan CPNS baru.

“Jika waktu pengajuan dulu ada yang gemuk, kuruskanlan atau rampingkanlah,” tandas Mangindaan.
Kemen PAN dan RB sendiri belum mengeluarkan deadline tertentu bagi daerah untuk merevisi usulan porsi CPNS 2011. Namun, Mangindaan mengatakan selama 2012 nanti formasi CPNS baru sangat terbatas. Kursi CPNS baru hanya digunakan untuk menambal kursi PNS yang kosong karena ditinggal pension, meninggal, atau dipecat. Jumlahnya bakal semakin terbatas, karena bakal diserbu CPNS baru dari gelombang pengangkatan tenaga honorer kategori I yang jumlahnya mencapai 67 ribu.

Sementara 223 honorer di Pemprovsu yang berpeluang untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Oktober 2011 mendatang, hingga kini belum diketahui formasi mana yang akan diisi. Untuk formasi itu, pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprovsu juga masih menunggu Surat Keputusan (SK) dari pusat.

“Mayoritas di bagian administrasi yang tersebar di semua jajaran SKPD di Pemprovsu. Untuk pengangkatannya menunggu SK Menpan, baru bisa diketahui formasi yang akan diisi oleh para honorer yang diangkat menjadi CPNS,” ungkap Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan BKD Provsu, Kaiman Turnip kepada Sumut Pos, Rabu (21/9).
Terkait dengan pemutasian pejabat Pemprovsu, yang sampai saat ini belum ada alasan baik lisan maupun tertulis yang diberikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho ke Mendagri, membuat Pemprovsu terancam tidak boleh membuka penerimaan CPNS, Kaiman membantahnya.

Menurutnya, tidak ada hubungan atau korelasi antara pemutasian pejabat dengan pengangkatan CPNS. Karena, pemutasian pejabat itu adalah khusus untuk pejabat struktural, sedangkan CPNS adalah rekrutmen yang dilakukan untuk menopang lajunya kinerja pemerintahan.

Tidak ada kaitannya antara pemutasian jabatan struktural, dengan penerimaan CPNS. Berdasarkan SK Menkeu, Mendagri dan Menpan menyatakan, bahwa bagi Pemprov, Pemkab/Pemko yang belanja APBD-nya di bawah 50 persen, bisa melakukan penerimaan CPNS. Nah, penerimaan CPNS tersebut untuk tiga kategori yakni, tenaga pendidik, tenaga kesehatan atau medis dan staf khusus atau penerimaan mendadak.

“Jadi, tidak ada korelasinya antara pemutasian dengan penerimaan CPNS. Jangan jadi seperti itu, dikhawatirkan bisa memperkeruh suasana,” tegasnya.

Sementara, Plt Sekdaprov Sumut H Rachmatsyah berdalih, pemprov tidak punya kewenangan memasuki wilayah kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Menurut Rachmatsyah, di era otonomi daerah, urusan kepegawaian merupakan urusan masing-masing pemkab/pemko.  Gubernur sebagai wakil pusat di daerah, menurut Rachmatsyah, tak punya kewenangan mengurusi mutasi kabupaten/kota.

“Kecuali urusan kepegawaian sudah ditarik ke pusat. Maka sebagai wakil pusat, gubernur punya kewenangan,” ujar Rachmatsyah di sela-sela mengikuti rapat sosialisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pengangkatan honorer menjadi CPNS di gedung kemendagri.

Yang bisa dilakukan Pemprov lewat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov, kata Rachmatsyah, sebatas memberikan rekomendasi kepada pemkab/kota yang akan menjadi tempat pemutasian PNS dari kabupaten/kota lainnya. Karena hanya sebuah rekomendasi, berarti tidak punya daya paksa.

Menurutnya, untuk proses mutasi yang diperintahkan pusat di masa moratorium penerimaan CPNS, yang paling menentukan adalah pemkab/pemko sendiri. Asalkan ada pemkab/pemko yang menyatakan siap menampung PNS dari pemkab/pemko lain, maka mutasi bisa dengan mudah dilakukan. “Yang penting yang menerima dulu, ada nggak? Kalau ada, maka pemkab/pemko yang mengirim mutasi, pasti siap-siap saja. Jadi, harus dipastikan dulu ada nggak yang menampungnya,” terangnya.

Jika nantinya proses distribusi PNS antarkabupaten/kota di Sumut tidak jalan, maka kemungkinan besar pemerintah pusat tidak memberikan kesempatan bagi pemkab/pemko di Sumut untuk membuka penerimaan CPNS jalur umum meski terbatas, yang sudah bisa dilakukan mulai Januari hingga Desember 2012.
Pasalnya, seperti dikatakan Menpan-RB EE Mangindaan, penataan organisasi dan penghitungan jumlah kebutuhan pegawai, termasuk pemerataan distribusi, menjadi syarat bagi pemda untuk bisa membuka seleksi penerimaan CPNS tahun depan. “Karena itu (penataan pegawai) konsep. Kalau tak punya konsep ya tidak bisa,” ujar Mangindaan usai rapat di kemendagri, Selasa (20/9).

Terkait dengan sikap Pemprov yang tak berani memutasi pegawai antarkabupaten/kota itu, kepada koran ini Mangindaan mengatakan, bahwa gubernur sebagai wakil pemerintah pusat punya kewenangan mengurusi hal itu. “Gubernur sebagai wakil pusat di daerah, harus mengatur agar pegawai tidak menumpuk di daerah tertentu, sedang daerah lain kekurangan,” ujar Mangindaan.

Hal yang sama dikatakan Sekjen Kemendagri, Diah Anggraeni. “Mutasi antarkabupaten/kota itu harus difasilitasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Kuncinya, ya komunikasi,” ujar Diah kepada koran ini.
Dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan di rapat yang dihadiri seluruh sekdaprov dan kepala BKD provinsi itu, Mendagri Gamawan Fauzi menekankan kembali mengenai peran gubernur tersebut. “Para gubernur, dengan dibantu oleh para Sekretaris Daerah, diharapkan memfasilitasi pelaksanaan mutasi pegawai antarkabupaten/kota dalam provinsi, sehingga terwujud komposisi aparatur yang tepat dan wajar pada setiap kabupaten/kota di masing-masing provinsi,” ujar Gamawan Fauzi.

Lulusan SMA ke Bawah Cukup Jadi PTT

Pemerintah pemerintah mengambil kebijakan untuk memprioritaskan calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) setidaknya menyandang gelar lulusan minimal diploma satu. Kebijakan itu ditempuh lantaran jumlah PNS di seluruh Indonesia saat ini masih didominasi lulusan SMA.

Karenanya kalaupun ada instansi yang membutuhkan lulusan SMA, SMP dan SD, maka akan diarahkan sebagai pegawai tidak tetap (PTT). “Profil PNS kita masih didominasi lulusan SMA. Dari 4,7 juta PNS, 1,59 pegawai berpendidikan SMA. Disusul strata satu 1,51 juta,” ungkap Sekretaris Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tasdik Kinanto, Rabu (21/9).

Dipaparkannya, jumlah pegawai lulusan diploma satu sampai tiga sebanyak 1,24 juta. Sedangan PNS berpendidikan S2 hingga S3 sebanya 113.919 orang. Sedangkan lulusan SD sebanyak 96.877 orang dan SLTP 137.058.
sementara untuk komposisi penyebaran PNS, Tasdik menyebut di pusat seb

nyak 21 persen dan daerah 79 persen. “Tingkat provinsi 6,4 persen dan kabupaten/kota 72,6 persen,” sebutnya.
Meski demikian, pemerintah tidak akan memberlakukan kebijakan untuk menjadikan lulusan SMA sebagai PTT itu secara kaku. Misalnya daerah pascakonflik, pemekaran, tertinggal, maupun perbatasan, masih diberi kesempatan untuk menerima pegawai lulusan SMA.

Sementara mengenai kapan kebijakan itu diberlakukan, Tasdik mengatakan bahwa hal itu menunggu diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang  PTT.(ari/sam/esy/wan/jpnn)

Perketat Jalur Perbatasan di Perairan

Mayjen TNI Lodewijk F Paulus Pangdam I/BB

MEDAN-Mayor Jenderal TNI Lodewijk F Paulus resmi bertugas menjadi Panglima Kodam I Bukit Barisan yang baru, menggantikan Mayjen TNI Leo Siegers. Dalam mengemban tugasnya Lodewijk memprioritaskan untuk memperketat keamanan di jalur perairan di perbatasan RI dengan negera-negera tetangga.

“Pada intinya saya akan melanjutkan program kerja yang telah dilaksanakan oleh Pak Leo (Mayjen TNI Leo Siegers) di teritorial Kodam I Bukit Barisan.

Khususnya dengan memperketat dan menambah pasukan penjaga di wilayah perbatasan RI dengan negara-negara tetangga, khususnya yang bersentuhan dengan perairan internasional,” kata Lodewijk kepada wartawan di halaman Makodam I Bukit Barisan Jalan Gatot Subroto Medan, usai melakukan acara pisah sambut dengan mantan Pangdam I/BB Mayjen TNI Leo Siegers, kemarin (21/9).

Prioritas tersebut, sambung Lodewijk, mengingat jalur perairan perbatasan Indonesia khususnya di wilayah hukum Kodam I Bukit Barisan sangat rawan dengan pelaku pelanggaran hukum.

“Kita memperketat daerah-daerah perbatasan di pulau-pulau terluar di wilayah hukum Kodam I Bukit Barisan. Karena pulau-pulau terluar ini sangat rentan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi,” tegas Lodewijk.
Mantan Komandan Jenderal Kopassus ini mengatakan, bahwa penugasan dirinya untuk memimpin Kodam I Bukit Barisan  merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sekaligus merupakan kepercayaan yang diberikan oleh Pimpinan TNI Angkatan Darat, dengan Wilayah Kodam I/Bukit Barisan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

“Wilayah hukum Kodam I/BB terletak pada posisi geografis strategis yang mengandung kekayaan alam yang melimpah. Untuk itu dibutuhkan kesadaran seluruh komponen bangsa di wilayah untuk mengelolah potensi tersebut sebagai keunggulan wilayah, agar potensi-potensi tersebut dapat dikelola dengan baik maka dibutuhkan stabilitas pertahanan dan keamanan yang kondusif,” beber Lodewijk.

Kondisi ini, sambungnya, akan tercapai apabila seluruh komponen bangsa di wilayah ini bahu-membahu mendukung pembangunan di wilayah Kodam I/Bukit Barisan sebagai komponen utama dalam sistim pertahanan negara bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas nasional di daerah, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 34 Tahun 2004 dengan melaksanakan Operasi Militer. Era globalisasi yang membawa isu demokratisasi, hak azasi manusia, terorisme dan lingkungan hidup menjadikan pengelolahan wilayah ini semakin kompleks.

Untuk itu diharapkan kepada pemerintah daerah, Polri, unsur TNI lainnya, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama serta berbagai pihak lainnya tetap memberikan dukungan dan kerjasama yang harmonis.
Dalam amanatnya Lodewijk mengharapkan, jabatan baru yang diembannya
mendapat dukungan dari seluruh prajurit jajaran Kodam I/BB, sama saat
Mayjen TNI Leo Siegers memimpin.

“Saya berharap disiplin dan etos kerja terus dipelihara dalam suatu iklim yang harmonis. Sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan serta memaksimalkan pencapaian tugas pokok Kodam I/BB dan mari kita lanjutkan program yang belum selesai,” ujarnya.

Mayjen TNI Leo Siegers dalam amanatnya mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas dukungan dan kerjasama semasa dirinya memimpin Pangdam I/BB. “Kiranya dukungan dan kerjasama yang harmonis kepada
saya selama saya memimpin Kodam I/BB harus ditingkatkan lagi,” tuturnya. (rud)

Konflik Sektarian 26 Peziarah Syiah Tewas

ISLAMABAD – Sebanyak 26 warga Syiah tewas di Pakistan saat hendak berziarah. Para warga itu melakukan perjalanan ke Iran, Selasa (20/9) waktu setempat. Puluhan orang itu tewas setelah adanya serangan brutal dilakukan oleh sekelompok bersenjata.

Para peziarah itu diserang saat berada di dalam bus di bagian selatan Kota Quetta yang merupakan ibu kota Provinsi Balukistan, Pakistan.

“Sekelompok bersenjata itu menghentikan bus dan memaksa para peziarah keluar. Beberapa orang di antara mereka melepaskan tembakan,” ujar polisi Saeed Imrani, seperti dikutip AFP, Rabu (21/9).
Konflik sektarian kini dikabarkan semakin menjadi di Provinsi Balukistan yang didominasi oleh warga Sunni. Warga Syiah di provinsi tersebut tergolong sebagai kaum minoritas.

Supir bus, Khushhal Khan memberikan kesaksian terhadap reporter televisi yang meliput peristiwa tersebut. Kesaksian itu disampaikan ke televisi Al Jazeira, menurut stasiun televisi tersebut bus yang melaju dari Iran masuk ke perbatasan Pakistan untuk keperluan kunjungan keagamanan itu diserang di sekitar 30 kilometer dari Kota Quetta, dekat perbatasan Afganistan.

Otoritas kepolisian dan pejabat distrik mengatakan, bus diserang oleh sejumlah pria bersenjata yang tak diketahui identitasnya mengendarai sepeda motor. Mereka menghentikan bus dan menembaki penumpang yang ada di dalam bus.

Para korban sedianya berziarah ke Distrik Mastung di Provinsi Baluchistan, ibu kota Quetta, namun kata pejabat setempat, mereka diserang sejumlah pria bersenjata hingga tewas.

“Di dalam bus terdapat 40 peziarah. Serangan itu, selain menewaskan 26 penumpang, juga melukai penumpang lainnya,” kata Dadullah Baluchi, anggota kepolisian setempat kepada kantor berita AP.

Dia menyebutkan, ada sebanyak 8 hingga 10 orang yang datang membawa peluncur roket dan senjata Kalashnikovs ke busnya. Ke semuanya pria. Ketika pria bersenjata itu datang, sejumlah penumpang mencoba lari, namun justru para pria bersenjata itu menembakinya. “Sebagian yang cedera tergeletak di atas tanah selama sejam sebelum petugas menyelamatkannya.” ujarnya. “Tidak ada keamanan dalam bus kami, delapan dari 10 pelaku serangan membawa senjata AK-47 dan peluncur roket. Mereka menghentikan kami dan memaksa seluruh penumpang turun,” tambahnya.
Serangan paling mematikan terhadap warga Syiah sejak 4 September 2010 lalu ketika seorang pelaku bom bunuh diri meledakkan bomnya dan menewaskan 57 orang warga yang ada di Kota Quetta.

Kejadian yang sama juga terjadi di Irak pada pekan lalu. Sekira 20 peziarah juga tewas diserang dalam sebuah serangan di bus. (bbs/jpnn)

1...14,67114,67214,673...15,697Page 14,672 of 15,697