25 C
Medan
Monday, December 22, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 14672

Usut Siswa Siluman

Gempur Desak Wali Kota Nonjobkan Hasan Basri

MEDAN- Puluhan massa mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Peduli Pendidikan untuk Rakyat (Gempur) melakukan aksi damai di kantor Wali Kota Medan dan DPRD Kota Medan, Selasa (27/9) siang. Mereka menuntut Wali Kota Medan segera mengganti Kadis Pendidikan Hasan Basri dan memberantas mafia pendidikan yang telah merekayasa penyisipan siswa dan penambahan lokal di beberapa sekolah negeri favorit di Medan.

Koordinator aksi, Riko Putra mengatakan, siswa sisipan sudah di luar petunjuk teknis (juknis) yang telah disepakati. Karenanya, massa meminta kepada aparat kepolisiann untuk mengusut tuntas dugaan adanya siswa ‘siluman’ di beberapa sekolah negeri favorit di Medan.

“Kami meminta kepada Polresta Medan untuk mengusut tuntas kursi siluman, karena sudah di luar juknis atau prosedur PSB,” kata Riko. Dengan begitu, lanjut Riko, mereka meminta agar Kadisdik Kota Medan Hasan Basri dicopot dari jabatannya. Bukan itu saja, massa juga meminta agar Hasan Basri dinonjobkan alias tidak dilibatkan lagi dalam jabatan strategis di Pemko Medan.

Menyikapi tuntutan massa Gempur tersebut, Asisten Pemerintahan (Aspem) Daudta P Sinurat hanya bisa mengatakan, dirinya akan menyampaikan aspirasi tersebut ke Wali Kota Medan Rahudman Harahap. “Saya berjanji, masalah ini akan saya laporkan dan sampaikan ke pimpinan (wali kota, Red),” katanya.

Usai melakukan aksi di Balai Kota Medan, massa melanjutkan aksi di gedung DPRD Kota Medan. Mereka meminta agar DPRD Medan ikut berperan dalam memberantas mafia pendidikan. Bukan sebaliknya, malah menjadi mafia pendidikan.
“Kita minta kepada dewan untuk segera merekomendasikan penonaktifan Hasan Basri dari jabatannya agar mafia pendidikan dapat diberantas,” kata Abdul Malik, seorang pengunjuk rasa.

Sementara itu, berselang dua jam kemudian, sejumlah guru mengadu ke Komisi B DPRD Kota Medan. Mereka menuntut kesejahteraan guru yang tidak merata yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Medan.

“Kami minta kepada dewan untuk memperjuangkan kesejahteraan kami dengan mendesak wali kota melakukan revisi terhadap Perwal Nomor 3 Tahun 2011 tentang penggajian dan tambahan penghasilan bagi PNS Pemko Medan. Karena Perwal tersebut tidak memihak dan terkesan pendiskriminasian terhadap profesi guru negeri di Kota Medan,” ujar Marudut, mewakili para guru.

Menyikapi pengaduan itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Medan Roma P Simaremare meminta Wali Kota Medan Rahudman Harahap untuk mengkaji ulang Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 3 Tahun 2011 tentang penggajian dan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemko Medan.

Untuk itu, Komisi B DPRD Kota Medan akan melakukan konsultasi ke Dirjen Keuangan Kementerian Keuangan sebagai bahan untuk menyampaikan pertanyaan kepada Wali Kota Medan dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Medan mengenai pendiskriminasian kesejateraan bagi para PNS, khususnya guru-guru di Kota Medan.

Sementara, Generasi Muda Siap Wujudkan Gerakan Moral bagi Perubahan Bangsa melakukan seminar atas keprihatinan dengan  maraknya korupsi di Sumatera Utara, Rendahnya Indeks Pelayanan Publik dan Maraknya ‘Kelas Siluman’ di Kota Medan, Sabtu (24/9) di Hotel Grand Antares, Medan.

Seminar dihadiri ratusan peserta dari kalangan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Medan seperti USU, Unimed, IAIN, UISU, UMSU, UMA, Amir Hamzah, dan sebagainya, pelajar dari berbagai sekolah, OKP, LSM, dan Ormas di Kota Medan diikuti secara antusias oleh peserta. Tampil sebagai pembicara Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sumut; Kombes. DR. Hery Subiansauri, SH, M.Si, dari Dewan Harian Daerah 45 Sumatera Utara; Drs. Oliv Sudjali, Pengamat Sosial Politik; Drs. Shohibul Anshor Siregar,M.A;praktisi pendidikan Sumatera Utara; Dr. Robert Valentino Tarigan, S.Pd dan ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Medan, Zulham Effendi Siregar, ST.

Kombes (Pol). DR. Hery Subiansauri, SH, M.Si dalam makalahnya mengatakan bahwa kondusifitas suatu bangsa dan daerah sangat penting demi terwujudnya stabilitas ekonomi. Untuk itulah, tugas kepolisian menciptakan rasa aman atau kondisi yang kondusif di tengah – tengah masyarakat. Masyarakat membutuhkan rasa aman jadi masyarakat butuh polisi dan polisi harus datang dan merangkul masyarakat.

Dr. Robert Valentino Tarigan, S.Pd, praktisi pendidikan Sumatera Utara mengatakan bahwa permasalahan dari semua problematika bangsa adalah rendahnya kepedulian pemimpin pada rakyatnya serta rendahnya pendidikan karakter generasi muda bangsa. Salah satu solusi dari berbagai permasalahan bangsa adalah perlunya pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi terutama kepada generasi muda bangsa. Penyebab dari merosotnya moral generasi muda saat ini seperti genk motor yang marak terjadi di Kota Medan karena pendidikan lebih mengarah kepada mengajar, bukan mendidik. Perubahan bangsa harus dimulai dari diri sendiri dengan bertekad tidak melakukan korupsi baru kekeluarga, lingkungan, masyarakat dan negara.(adl)

Evaluasi Guru Penerima TPP

MEDAN- Rektor Universitas Negeri Medan (Unimed), Ibnu Hajar menyambut baik usulan yang dilakukan Kementerian Pendidikan Nasional mengenai adanya wacana evaluasi guru penerima tunjangan profesi pendidik (TPP).

Hal ini dilakukan sebagai bentuk peningkatan kualitas mutu guru semakin baik khususnya di Sumatera Utara.
“Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran yang besar untuk peningkatan guru setiap tahunnya yang berkisar triliunan. Untuk apa dilakukan jika tidak ada peningkatan kualitas guru,” ungkap Ibnu Hajar, kemarin.

Masih menurut Ibnu Hajar, target dari upaya sertifikasi adalah, benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai guru yang profesional.

Sehingga guru dituntut menunjukan profesionalismenya, bukan sekadar hanya ingin mendapatkan TPP.
Namun bilang Ibnu, usulan kebijakan itu harus dijalankan dengan kajian. Dirinya berharap pemerintah terlebih dulu melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan pendidikan.

“Harus ada kajian yang terukur dan melibatkan semua institusi dan pemangku kepentingan pendidikan terlebih dahulu. Sehingga kebijakan ini bisa dijalankan secata efektif,” pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Dewan Pendidikan (DP) Sumatera Utara Mahdi Ibrahim, dirinya mengatakan selayaknya proses monitoring dan evaluasi dilakukan pemerintah terhadap program sertifikasi guru.
“Sertifikasi mulai diberlakukan sejak 2006, sangat tepat kalau ada evaluasi. Jadi kita bisa melihat sejauh mana efektifnya pemberian tunjangan profesi itu,” ungkapnya.

Mahdi juga mengatakan, daruu hasil kunjungannya ke daerah,  memang fakta tersebut terlihat.
Dimana, kualitas para guru penerima TPP belum menunjukan peningkatan.  “Jadi hanya mengejar agar dapat TPP saja. Setelah dapat, tidak ada motivasi untuk berubah menjadi professional,” ujarnya.(uma)

IAIN Diharapkan Lahirkan Intelektual Islam

MEDAN- Plt Gubsu H Gatot Pujonugroho menyampaikan dukungan atas  pengembangan kampus I IAIN SU sebagai pusat peradaban Islam di Sumut.

Dari sini, menurutnya akan lahir pemikiran dan kontribusi positif intelektual Islam Sumut untuk merumuskan pola pembangunan yang paling ideal mengingat daerah ini terkenal kemajemukannya dan menjadi miniatur Indonesia.

“Momen Syawal ini sebagai tali penghubung yang sangat kuat untuk menyatukan potensi itu,” ungkap Gatot Pujonugroho dalam sambutannya pada acara Halal bi halal dan Silaturrahmi Pemprovsu, Kanwil Kemenagsu, IAIN SU, MUI SU, Ormas Islam, ICMI SU dan Pelantikan Pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumut, di kampus IAIN Sutomo, Selasa (27/9)
Gatot juga mengingatkan agar potensi besar umat Islam ini harus bersatu dan memiliki tekad yang sama demi kemajuan masyarakat secara adil dan merata.

Sementara itu mengenai terbentuknya badan wakaf, Badan Kepala Kementerian Agama Wilayah Sumut Drs H Syariful Mahya Bandar MAP mengatakan, jika potensi tanah wakaf milik umat Islam di daerah ini belum dikelola secara maksimal, bahkan lebih dari separuh belum disertifikatkan.

“Dari 16.048 persil tanah wakaf yang terdata, ternyata lebih dari separuhnya belum memiliki akte status tanah wakaf dari Badan Pertanahan Nasional. Padahal kalau dikelola dengan baik menjadi salah satu fondasi kemajuan ekonomi umat,” ujarnya.

Untuk itu, bilang Syariful, dengan pelaksanaan halalbihalal persatuan dan kesatuan umat bisa diperkokoh hingga memiliki tekad memberikan yang terbaik demi kemajuan umat, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurutnya hal itu penting disampaikan, mengingat sampai saat ini masih cukup banyak persoalan keumatan yang belum mendapat jalan keluar terbaiknya, seperti radikalisme agama, liberalisme, aliran sempalan, nabi palsu, angka perceraian yang relatif tinggi, sex bebas, dan persoalan lainnya.

Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat, Dr H Mustafa Edwin  Nasution ketika melantik pengurus BWI Sumut menyampaikan, pada dasarnya umat memiliki kemauan untuk mengelola wakaf, maka akan meningkatkan potensi ekonomi umat secara adil dan merata.

Gambaran ideal ini, jelas Mustafa seperti yang dilaksanakan Turki ketika masa Kesultanan  Othman dimana lebih dari 70 persen biaya pembangunannya berasal dari potensi wakaf.

yDalam budaya Cina, mie adalah simbol kehidupan yang panjang. Makanya, mie secara tradisional sering disajikan pada acara ulang tahun dan saat Tahun Baru Cina sebagai lambang umur panjang. Sehingga versi kue ulang tahun China adalah mie ulang tahun.(net/jpnn)

Lima Persil Lagi akan Diganti Rugi

Pembangunan Fly Over Simpang Pos

MEDAN- Tim pembebasan lahan proyek pembangunan jembatan layang (fly over) Simpang Pos, saat ini sedang memproses pembebasan 5 persil lahan dari 45 persil yang belum dibebaskan. Ditargetkan, fly over Simpang Pos dapat dimulai sesuai jadwal, yakni awal 2012.

“Tadi, tim proses ganti rugi sudah ke lapangan dan mensosialisasikan kepada pemilik 45 persil lahan yang belum diganti rugi. Dari pertemuan itu, pemilik satu persil rumah sudah mau menerima dan pemilik empat persil rumah lagi dipersiapkan ganti rugi,” kata Sekda Kota Medan, Syaiful Bahri, Selasa (27/9).

Dijelaskannya, dari anggaran ganti rugi sebesar Rp5 miliar yang berasal dari APBD Sumut dan APBN, saat ini tinggal Rp2 miliar lagi. Pasalnya, Pemko sudah membebaskan sebanyak 85 persil dari 130 persil yang harus dibebaskan.
“Karenanya, kepada warga kami minta mengerti, ini untuk kepentingan umum. Apalagi harga yang sudah ditetapkan sesuai dengan NJOP,” ucapnya.

Sementara itu, sejumlah warga pemilik 45 persil lahan yang belum diganti rugi mengatakan, mereka belum mau menerima ganti rugi dari pemerintah karena nilai ganti rugi tersebut belum pantas.

“Saya meminta pengertian dari pemerintah, karena saya sudah tua dan mata pencaharian saya sehari-hari hanya berdagang. Maunya, harga tanah saya berbeda dari yang lain, karena tanah saya habis semuanya untuk proyek itu, jadi seharusnya diusahakan harga yang pantas,” katanya.

Seorang warga pemilik satu persil lahan di Jalan AH Nasution yang juga enggan menyebutkan namanya mengatakan hal senada. “Harganya tidak cocok dengan harga pasaran, karena di sini per meternya Rp4 juta,” katanya.
Jika kurang dari harga itu, menurutnya tidak cukup untuk membangun kembali rumahnya yang rusak. “Di mana mau membangun lagi, karena separuh rumah sudah rusak. Ganti rugi bukan keinginan kami, nanti dirubuhkan nggak bisa dibangun lagi,” ungkapnya.

Sementara Ketua Komisi D DPRD Kota Medan Parlaungan Simangunsong mengimbau kepada masyarakat untuk membantu kelancaran pembangunan fly over tersebut. “Masyarakat harus mengerti, inikan untuk kepentingan umum dan masyarakat Kota Medan. Kenapa masyarakat lain bisa diganti rugi?” kata Parlaungan.

Dia juga meminta kepada pemerintah, untuk memberikan ganti rugi yang sewajarnya, sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan dan bisa membangun rumah mereka kembali dengan uang ganti rugi tersebut.(adl)

153.000 Kelas Rusak Berat, Rp20,4 T Disiapkan

JAKARTA- Pemerintah memprioritaskan perbaikan 153.000 ruang kelas SD dan SMP, yang hingga saat ini terdata rusak berat.

Pemerintah mengalokasikan Rp20,4 triliun dari angaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) tahun 2011 dan APBN 2012 untuk perbaikan tersebut.

Demikian diputuskan dalam Rapat Komite Pendidikan yang dipimpin Wakil Presiden Boediono, Selasa (27/9), di Kantor Wapres. Hadir dalam rapat Menteri Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, serta Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati. “Rehabilitasi ruang sekolah yang rusak untuk SD dan SMP harus menjadi prioritas. Saya ingin kita semua tuntas menyiapkan sasarannya, pendanaannya, dan mekanisme pelaksanaannya,” kata Wapres Boediono.

Menteri Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh, menyatakan, proses rehabilitasi di sekolah-sekolah akan didampingi tim yang anggotanya terdiri atas kalangan perguruan tinggi, TNI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta  SMK yang memiliki jurusan teknik bangunan. Tim ini akan memberikan pendampingan teknis maupun administratif pelaksanaan rehabilitasi itu.(net/jpnn)

Jenjang Karir tak Jelas

PNS Golongan IV A di Pemko Medan Resah

MEDAN- Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IV A di lingkungan Pemko Medan resah dan ingi mengajukan usulan pindah ke daerah lain. Hal itu dilakukan karena mereka menilai, jenjang karir di Pemko Medan masih tidak jelas.
“Kalau dipikir-pikir lebih baik mencoba pindah ke daerah lain dulu, makanya saya mengajukan usulan, karena kalau di sini, kita kurang diberdayakan, justru banyak merekrut yang dari luar,” kata seorang staf di Pemko Medan yang namanya enggan disebutkan, Selasa (27/9).

Sikap yang diperlihatkan sejumlah PNS golongan IV A di lingkungan Pemko Medan ini disebabkan, Pemko Medan masih merekrut orang luar untuk mengisi beberapa jabatan yang kosong. Sementara, banyak PNS di lingkungan Pemko Medan yang sudah layak untuk dipromosikan. “Kita heran juga, padahal banyak di kalangan kita yang bisa dipromosikan, seharusnya nggak perlu mengambil orang dari luar,” katanya lagi.

Sejumlah pejabat di Pemko Medan yang direkrut dari luar diantaranya Plt Kepala BLH Kota Medan yang berasal dari Pemprovsu dan Kabid Pengawasan di Disperindag Medan yang berasal dari Pemko Padang Sidempuan.
Menanggapi hal ini, Sekda Kota Medan Syaiful Bahri langsung membantahnya. “Mana ada tidak jelas jenjang karir di Pemko. Jelaslah,” katanya.

Justru, kata Syaiful, selama ini Pemko Medan senantiasa menggunakan proses pengangkatan PNS dengan keterbukaan. “Kita terbuka saja jika ada PNS yang masuk ke Pemko dan ada juga yang pindah, namun kalau mau masuk pastinya harus terlebih dahulu kita sesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya,” beber Syaiful.

Dia juga membantah kalau selama ini Pemko Medan tidak memanfaatkan PNS di lingkungan Pemko Medan.
“Kita manfaatkan, tapi kan harus sesuai sertifikasinya, baru bisa diangkat sesuai dengan jabatan,” terangnya.(adl)

KA Kontra Terios, Pengemudi Kabur

MEDAN- Kereta Api dengan nomor lokomotif 30336 menabrak mobil Terios berwarna silver BK 168 CB di Jalan Bakaran Batu Medan, Selasa (27/9) pagi pukul 03.50 WIB. Dalam peristiwa yang sempat membuat heboh warga sekitar itu tidak ada menelan korban jiwa.

Dari data yang diperoleh di Satlantas Polresta Medan, berdasarkan Laporan Aiptu R Sianturi, mobil Terios mengalami kerusakan di bagian samping kanan, dan as roda bagian kiri belakang patah. Sementara Kereta Api yang datang dari arah Tebing Tinggi menuju Kota Medan terus melaju.

Dugaan sementara, kecelakaan terjadi akibat pengemudi mobil kurang berhati-hati saat melintas di pintu perlintasan kereta api. Selain itu, palang pintu perlintasan juga tidak turun saat kereta api melintas.

Menurut keterangan warga di sekitar lokasi kejadian, kejadian tabrakan tersebut berlangsung cepat. Warga hanya mendengar suara benturan yang sangat keras. Dan begitu mencari asal suara, warga baru mengetahui kalau asal suara berasal tabrakan antara mobil dan kereta api. Warga melihat mobil sudah terserat hingga 20 meter dari Jalan Bakaran Batu memasuki perlintasan kereta api. “Saat kami lihat mobil itu sudah hancur bagian kanan mobil. Kira-kira 20 meter mobil terseret sehingga mengenai tiang lampu dan warung,” terang warga sekitar yang ditemui di lokasi kejadian.

Ada juga warga yang menyebutkan, pengemudi mobil tersebut langsung keluar dan pergi entah kemana. “Saya bersama warga lain tidak sempat meyalamatkan orang di dalam mobil tersebut. Saya perkirakan, mobil itu ditumpangi satu orang saja. Kami lihat sudah tidak ada orang lain di dalam mobil itu,” ungkap Dolah.

Sementara itu, identitas pengemudi mobil Terios tersebut hingga kini belum diketahui. Sementara Maksinis kereta api tersebut diketahui bernama Dedi Irawan (32), dan penjaga Palang Pintu Wahyu (20), semuanya dimintai keterangannya atas kejadian tersebut.

Sementara itu, Unit Lantas Polsekta Medan Area yang turun ke lokasi langsung melakukan evakuasi dan melakukan olah TKP. “Sang pengemudi lompat dan kabur, tabrakkan ini tidak memakan korban jiwa dan kita sudah melakukan olah TKP,” ujar AKP Syarila, saat dikonfirmasi di Polsekta Medan Area.

Sementara itu, mobil tersebut dievakuasi menggunakan mobil derek ke gudang Kayu Putih Jalan Kayu Putih Medan Deli, sampai saat ini pihak kepolisian belum juga mengetahui identitas sang pengemudi mobil tersebut.(mag-7/mag-5)

Harus Rajin Bersyukur Atas Nikmat Allah

135 Jamaah Haji PTPN IV Ditepungtawari

MEDAN- Sebanyak 135 calon jamaah haji PTPN IV ditepungtawari di halaman kantor direksi PTPN IV Jalan Letjen Suprapto Medan Senin malam (26/9). Tepung tawar itu langsung dilakukan Direktur Utama PTPN IV Ir Dahlan Harahap dan dihadiri Direktur Perencanaan dan Pengembangan As lan Saragih dan sejumlah manager grup, manager kebun dan karyawan pimpinan serta karyawan pelaksana PTPN IV lainnya.

Dalam sambutannya Dahlan mengucapkan selamat kepada 135 calon jamaah haji keluarga besar PTPN IV. Dengan tepung tawar ini, katanya tidak ada lagi perbedaan antara manager, mandor, staf dan bahkan pensiunan. Melainkan semua sama yakni menjadi calon tamu Allah di Tanah Suci Makkah.

Selain itu Dahlan juga mengucapkan terima kasih kepada  panitia yang sudah bersusah payah menggelar acara tepung tawar tersebut. Soalnya, meskipun hujan, acara tetap berjalan dengan lancar dan khidmat. Dia juga bilang, tepung tawar calon jamaah haji ini tiap tahun dilakukan sebagai wujud kebersamaan antara sesama keluarga besar PTPN IV.
Karenanya, Dahlan berpesan kepada calon jamaah haji selalu mendoakan perusahaan agar tetap maju dan lebih berkembang lagi di tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, Al Ustadz Sofyan Saha LC MA dalam tausiyahnya berpesan kepada seluruh jamaah haji keluarga besar PTPN IV agar mengamalkan tiga perkara selama berada di tanah suci.

Pertama, kata Sofyan, jamaah haji harus menekankan bahwa ibadah haji ini merupakan ajang silaturahmi internasional. Soalnya pelaksanaan ibadah haji diikuti seluruh umat muslim dari belahan dunia. Karenanya bersilaturahmilah antar sesama jamaah haji.

Amalan kedua, tanamkan rasa syukur dan yang terakhir adalah tanamkan sikap sabar. Calon jamaah haji harus rajin bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Hal ini bisa dilakukan dengan zikir. Selain itu jamaah haji selama di tanah suci juga harus sabar terutama saat menjalankan rukun haji.

Sebelumnya, Ketua Majelis Taklim dan Syiar Islam (MTSI)  PTPN IV Taufiqqurrachman mengatakan, tahun ini jumlah jamaah haji yang diberangkatkan ke tanah suci bertambah. Buktinya, tahun ini ada 135 orang yang diberangkatkan yang terdiri dari 69 pensiunan dan 66 karyawan pimpinan dan karyawan pelaksana.

Dalam kesempatan itu, Taufiqqurrachman yang juga Kabag SPI ini juga mengucapkan terima kasih kepada perusahaan yang telah memberikan bantuan uang rial dan obat-obatan kepada calon jamaah haji. Apalagi, tepung tawar ini selain merupakan wujud kepedulian perusahaan kepada karyawannya, juga merupakan kegiatan untuk memuliakan tamu Allah sebelum berangkat ke tanah suci Makkah.(dra)

Gindo Mangkir Lagi

MEDAN- Mantan Kepala Dinas Bina Marga Medan Gindo Marganati Hasibuan dikabarkan akan menjalani pemeriksaan di Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumut, Selasa (27/9). Pemeriksaan itu terkait dugaan korupsi pengadaan alat berat di Dinas Bina Marga Medan tahun anggaran 2009 sebesar Rp2 milliar.

Namun hingga pukul 17.00 WIB, Gindo Hasibuan belum terlihat datang di kantor Ditreskrimsus Poldasu. Beberapa awak Media yang menunggu Gindo Hasibuan yang akan diperiksa sebagai tersangka korupsi, akhirnya satu per satu meninggalkan kantor Ditreskrimsus.

Adanya informasi Gindo Hasibuan akan datang memenuhi panggilan polisi, dibenarkan Kasubbid Pengolaan Informasi dan Data (PID) Polda Sumut MP Nenggolan. “Informasi begitu, mantan Kadis Bina Marga Medan tersebut akan diperikasa hari ini. Tapi sampai saat ini belum juga datang,” ujar MP Nainggolan. (mag-5)

Narkoba Senilai Rp140 Juta Dimusnahkan

MEDAN- Sat Narkoba Polresta Medan memusnahkan 10 kg daun ganja senilai Rp15 juta dan 120 gram sabu-sabu senilai Rp125 juta, Selasa (27/9) siang. Pemusnahan barang bukti ini dipimpin langsung Kasat Narkoba Polresta Medan Kompol Juli Agung Pramono.

Barang bukti yang dimusnahkan tersebut disita dari dua tersangka yakni Rasuddin Hasibuan warga Jalan Nibung Medan, berupa 10 kg ganja kering dan M Syukur Muchtar, warga Jalan Durung Medan berupa sabu-sabu seberat 120 gram. Rasuddin Hasibuan ditangkap di kawasan Jalan Tani Asli, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Selasa (6/9) lalu. Sedangkan M Syukur Muchtar diamankan di kawasan Perumahan Veteran Blok B No 33, Desa Medan Estate, Percut Sei Tuan, Kamis (4/8) lalu.

Kompol Juli Agung Pramono saat dikonfirmasi mengatakan, pemusnahan ini dilakukan berdasarkan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa setelah 7 hari penetapan dari Kejaksaan, barang bukti wajib dimusnahkan. Selain itu, berkas kedua tersangka juga sudah P21 dan sudah dilimpahkan kejaksaan. (mag-7)

1...14,67114,67214,673...15,735Page 14,672 of 15,735

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor