Soal 67 Ribu Honorer, Pemerintah Masih Plin Plan

JAKARTA-Negara ini tampaknya semakin tak ramah dengan lulusan sekolah menengah atas (SMA). Bagaimana tidak, setelah menghilangkan formasi lulusan SMA dalam penerimaan CPNS, kini anjuran pensiun dini pun semakin genjar.
Begitulah, struktur kepegawaian di Indonesia yang didominasi lulusan SMA akan digeser perlahan-lahan ke formasi diploma maupun sarjana. Ini terkait dengan program reformasi birokrasi di bidang SDM kepegawaian. “Pensiun dini ini bukan paksaan, tapi sifatnya suka rela. Kita hanya mengimbau saja agar PNS yang lulusan SMA mau ikut program pensiun dini,” ujar Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB)  EE Mangindaan, usai raker dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Rabu (12/10).

Dalam program pensiun dini, PNS akan mendapatkan berbagai kompensasi, salah satunya nilai pensiun yang lebih tinggi dibanding pensiun biasa. “PNS yang pensiun dini secara suka rela akan mendapatkan berbagai kompensasi. Ini supaya PNS-nya tidak merasa dirugikan,” katanya.

Pensiun dini tak hanya ditawarkan pada lulusan SMA (1,59 juta pegawai), yang diploma dan sarjana pun bisan
Apalagi bagi PNS yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan lagi untuk bekerja. “Daripada tidak bekerja, kan baiknya pensiun dini saja. Lain masalahnya kalau PNS bersangkutan sangat dibutuhkan tenaganya. Tapi sekali lagi pemerintah tidak memaksa. Itu sifatnya suka rela kok,” ujarnya.

Lain lagi dengan soal puluhan ribu honorer yang kabarnya akan diangkat menjadi CPNS. Ya, belum genap sebulan, pemerintah sudah berubah pikiran terkait rencana pengangkatan 67 ribu tenaga honorer kategori I menjadi CPNS. EE Mangindaan menyebutkan, jumlah 67 ribu honorer itu masih harus diverifikasi lagi.

Verifikasi menyangkut sejumlah hal, antara lain ada tidaknya formasi yang tersedia untuk honorer dimaksud. Analisis kebutuhan pegawai akan dilakukan secara mendalam. Soal umur tenaga honorer, juga akan dicek lebih cermat lagi. Beban keuangan negara juga menjadi pertimbangan pemerintah. “Kursi yang kita sediakan memang 67 ribu. Namun, apakah diangkat semua atau tidak, akan kita lihat dari hasil verifikasi,” ujar Mangindaan.

Sebelumnya, usai acara sosialisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang  pengangkatan honorer menjadi CPNS di gedung Kemendagri, 20 September 2012, Mangindaan mengatakan, 67 ribu tenaga honorer kategori I akan menjadi CPNS begitu RPP disahkan menjadi PP, yang akan diterbitkan Oktober. “Segera diterbitkan (PP tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, red) . Mudah-mudahan Oktober,” ujar EE Mangindaan saat itu.
Sebanyak 67 ribu honorer yang akan diangkat itu sudah melalui proses verifikasi data oleh Kemenpan. Mereka adalah tenaga honorer yang bekerja di bawah 2005, tapi belum terangkat karena tercecer.

Rupanya, 67 ribu honorer hasil verifikasi itu masih dianggap perlu diverifikasi lagi. “Kalau tidak sesuai kriteria, misalnya umurnya tidak cukup atau lebih, SK masa kerjanya aspal, begitu juga ijazahnya palsu, otomatis akan kita gugurkan,” jelas Mangindaan.

Dia menjelaskan, usulan formasi untuk honorer itu juga akan dilihat apakah sesuai analisis jabatan dan kebutuhan. “Saya tidak berani mengangkat semua honorer bila tidak sesuai kriteria dan tidak ada dalam formasi. Karena saya tidak ingin membebankan negara untuk membayar honorer yang tidak jelas pekerjaannya,” kata menteri asal Sulut itu.
Keterangan mengenai hal yang sama disampaikan Deputi SDM bidang Aparatur Kemenpan-RB Ramli Naibaho. Karena akan diverifikasi ulang, dia memperkirakan jumlahnya akan menyusut jika dari hasil verifikasi ada yang dinyatakan tak memenuhi persyaratan.

Namun, lanjutnya, pihaknya juga berharap agar kuota 67 ribu itu bisa terisi semua, alias tak ada yang tercoret saat verifikasi. “Tapi kemungkinan besar, tidak akan terpenuhi kuotanya. Ini karena data-data 67 ribu honorer tersebut akan diverifikasi lagi. Dan biasanya dalam verifikasi pasti ada data-data yang tidak sesuai sehingga harus dibubarkan,” ujarnya.

Ramli tidak mengingkari ada persoalan pendanaan untuk gaji, yang belum klir. Badan Anggaran (Banggar) DPR dan kementrian keuangan belum memutuskan berapa dana yang harus disediakan.

“Ini masih dalam pengusulan ke Banggar. Kami berusaha agar dana untuk pembayaran gaji CPNS dari honorer kategori I bisa terakomodir semuanya di RAPBN 2012,” terang Ramli.

Dia mengakui, salah satu faktor penyebab molornya pengesahan RPP pengangkatan honorer juga terkait masalah anggaran ini. “Anggarannya sudah kita hitung dan usulkan, tapi kan penentunya ada di Banggar dan Menkeu. Meski sudah kita usulkan, tapi kalau kas negara tidak cukup, bagaimana bisa direalisasikan. Apalagi begitu honorernya diangkat CPNS, otomatis gajinya langsung jalan,” terangnya. (sam/esy/jpnn)

JAKARTA-Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, Rabu (12/10) kemarin, telah bertemu Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Diah Anggraeni di gedung Kemendagri, Jakarta. Hanya saja, belum jelas apa hasil pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu.

Usai pertemuan pun Gatot tidak banyak mengeluarkan komentar. Dia mengaku, pertemuan itu hanya pertemuan biasa. “Hanya silaturahmi saja,” ujarnya.

Begitupun Diah Anggraeni, hingga tadi malam dia belum bisa dimintai konfirmasi terkait hasil pertemuan itu. Pasalnya, Diah terlalu sibuk karena tamu yang hadir silih berganti. Hanya saja, sehari sebelumnya, Diah menyebutkan pertemuan terkait kebijakan mutasi yang dilakukan Gatot.

Kapuspen Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, seharian kemarin juga tak ngantor karena sedang tugas di luar. Saat dihubungi lewat ponselnya, dia mengaku belum bisa memberikan keterangan karena tidak ikut dalam pertemuan.

Sebelumnya kehadirannya di Jakarta, Gatot telah mengirimkan laporan terkait mutasi tertanggal 16 September 2011, ditujukan Kemendagri. Dalam laporannya itu, Gatot menyebutkan bahwa mutasi yang telah dilakukan sudah melewati persetujuan Badan Pertimbangan Jabatan Kepangkatan (Baperjakat) Pemprov Sumut. Gatot, dalam laporannya itu juga mengatakan bahwa mutasi dilakukan untuk meningkatkan kinerja di Pemprov Sumut.

Sementara itu, dari DPRD Sumut muncul informasi, persoalan mutasi telah diselesaikan melalui lobi-lobi politik. Setelah hak interpelasi batal, usulan hak angket juga dipastikan bakal gagal. Hanya segelintir anggota dewan yang tetap bersemangat meributi persoalan tersebut.

“Tidak ada pembagian jatah sebagai dasar untuk membatalkan hak interplasi. Kalau pun ada, itu semua sesuai alokasi anggaran yang disahkan DPRD Sumut. Karena yang membahas itu kan anggota dewan,” ungkap Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumut, Tahan Manahan Panggabean, membantah adanya deal-deal pembagian pos-pos anggaran terhadap segenap anggota Fraksi Demokrat dan anggota DPRD Sumut lainnya.

Apa alasan yang melatarbelakangi sejumlah anggota Fraksi Demokrat, yang menarik dukungan atas Hak Interpelasi yang diajukan, karena diketahui sejumlah anggota Fraksi Demokrat merupakan pendukung Hak Interpelasi itu?
Terkait hal itu, Tahan Panggabean membenarkan bila memang ada beberapa anggota Fraksi Demokrat yang mendukung pengajuan Hak Interpelasi, namun berdasarkan keputusan Fraksi Demokrat akhirnya diusulkan untuk tidak mendukung rencana tersebut. Maka akhirnya, Demokrat mencabut dukungan.

“Ada sejumlah orang, namun pada akhirnya harus dirapatkan di fraksi. Di Fraksi, ternyata diambil kesepakatan tidak menyetujui pengajuan Hak Interpelasi itu. Ini sudah berlalu, dan kita melangkah ke depan sekarang,” tuturnya. (sam/ari)