27 C
Medan
Sunday, December 21, 2025
Home Blog Page 14680

Menikah Tunggu Hari-H

Intan Nuraini

Selangkah lagi harapan Intan Nuraini untuk segera menikah akan kesampaian. Bulan depan, pemain Baik-Baik Sayang ini rencananya akan dinikahi sang kekasih, Donny Azwan Putra.

“Persiapan sudah 95 persen. Insya Allah sudah siap, tinggal menunggu hari-H nya saja,” kata Nunung, manajer Intan, saat dihubungi Rakyat Merdeka, akhir pekan lalu.

Namun Intan masih merahasiakan kapan dan di mana acara pernikahan dilangsungkan. Menurut Nunung, bekas kekasih Sahrul Gunawan itu sengaja menutup diri agar suprise saat waktunya tiba.
“Aku nggak bisa kasih tahu lainnya, takut salah.

Mungkin nanti Intan akan memberi keterangannya sendiri,” ucapnya.
Diyakinkan Nunung, rumitnya mengurus tetek bengek pernikahan tak mengurangi aktivitas Intan. Si lesung pipit itu sudah siap mental dan atur jadwal agar pekerjaannya tak terganggu. “Intan masih bekerja jadi presenter. Sepertinya intan sudah siap,” terangnya.

Keputusan Intan menikah memang tak terbendung lagi. Apalagi, Intan langsung mendapat restu keluarga ketika Donny datang melamar bulan Maret 2011. “Pertemuannya dikenalin sama sahabat aku yang sekantor sama dia. Kebetulan kita jomblo, kita sama-sama jadinya. Aku mau cari suami, dia mau cari istri. Keluarga juga pas dikenalin langsung setuju. Pedekate sebulan, pacaran lima bulan langsung dilamar,” kata Intan suatu kali. (bcg/jpnn)

Demo Besar-besaran di Depan Mata

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan telah mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk pusat bisnis central businesse distric (CBD) Polonia. Namun dari total 341.586 meter areal CBD, baru 79.028 meter yang dikeluarkan sertifikatnya. Seorang sumber terpercaya di BPN Kota Medan akhir pekan lalu mengatakan, pemberian sertifikat HGU tersebut menyusul dibayarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh PT Mestika Mandala Perdana (MMP) selaku pemilik areal CBD kepada Pemko Medan.

Sumber tersebut kemudian memberikan kopian Surat Keputusan (SK) Kepala BPN Kota Medan N0. 541/HGB/BPN/.12.71.2011 tertanggal 26 Agustus 2011 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT MMP. Surat 4 (empat) halaman itu ditandatangani Kepala BPN Kota Medan, Mohammad Thoriq MKn MSi. SK itu menjelaskan secara detail pemberian HGB kepada CBD Polonia berikut poin-poin konsiderannya (alasan hukumnya, Red). Di antaranya menyebutkan, penetapan pemberian HGU tersebut berdasarkan permohonan PT MMP pada 1 April 2011. Juga disebutkan, pemberian sertifikat HGB itu telah melalui pemeriksaan Panitia Pemeriksa Tanah BPN Medan yang dituangkan dalam risalah Pemeriksaan Tanah (Konstaterings Rapport) No.1245/CR/08/2011.

Surat keputusan itu memiliki lampiran setebal 15 halaman, yang juga ditandatangani Kepala BPN Kota Medan Mohammad Thoriq MKn MSi. Dalam lampiran tersebut diuraikan areal CBD yang telah dikeluarkan sertifikat HGB-nya seluas 79.028 meter. Areal seluas itu dalam rincian lampiran SK HGB CBD Polonia, terbagi dalam 40 persil tanah.
Sementara itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan melalui Kepala Seksi Sengketa Pertanahan Dewi Puspita yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya, enggan mengangkat telepon. Tak berapa lama membalasnya dengan pesan singkat atau SMS kepada awak Sumut Pos. Isi SMS itu menyebutkan, dia tengah mendampingi suaminya yang sedang opname di salah satu rumah sakit. “Maaf Pak, saya lagi jaga suami opname,” akunya. Saat ditanya mengenai sertifikat CBD yang telah dikeluarkan pihaknya, Dewi Puspita mengaku tidak tahu karena telah satu pekan tidak masuk kerja. “Saya tanya dulu ya Pak! Saya sudah seminggu gak ngantor,” jawabnya.

Formas Marah, Akan Gelar Demo Besar-besaran

Informasi ini kemudian disampaikan kepada Ketua Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) Riwayat Pakpahan. Dia sangat terkejut mendapat informasi tersebut. Ini jelas tidak adil. Pasalnya, BPN Medan dengan mudahnya mengeluarkan sertifikat untuk CBD, sementara sertifikat untuk warga Sari Rejo, BPN Medan tidak mengeluarkan sertifikat. Padahal, ribuan warga Sari Rejo yang mendiami 360 hektar lahan di kawasan itu telah memenangkan proses hukum hingga tingkat Mahmakah Agung (MA). Namun sertifikat tanah yang sejak bertahun-tahun lalu diajukan ke BPN, tidak pernah dikeluarkan.

Menurutnya, jika benar seperti itu, maka kuat dugaan sudah ada permainan dalam masalah ini. Dia mengancam, jika informasi itu benar, maka rencana aksi besar-besaran yang selama ini masih ditunda-tunda karena ingin tetap menjaga kekondusifan Kota Medan, tidak bisa terelakkan lagi.

“Baru tahu ini saya ada kabar ini. Ini informasi sangat berharga yang kami terima. Kalau benar, berarti sudah ada permainan. Selama ini, kami menunda-nunda (unjuk rasa) karena kami masih ingin bernegosiasi dengan pihak-pihak bersangkutan. Tapi kalau sudah begini, maka kita akan perjuangkan secara habis-habisan untuk mempertahankan tanah kita ini,” tegasnya.

Pada awal Oktober mendatang juga, sambung Riwayat, Formas akan langsung menemui Wali Kota Medan Rahudman Harahap. “Waktu itu Wali Kota bilang, kalau mau jumpa tidak usah
pakai surat-surat lagi. Makin lama nanti. Awal bulan depan, kami akan langsung menemui Wali Kota untuk mempertanyakan penyelesaian masalah ini,” tandasnya lagi.

Pada pertemuan itu nantinya, selain akan mengklarifikasi mengenai kabar telah keluarnya sertifikat CBD, Formas akan menanyakan rencana Wali Kota Medan Rahudman Harahap yang akan ke Jakarta, dalam rangka menemui pihak TNI AU guna membicarakan penyelesaian tanah tersebut. “Kami juga akan tanyakan itu. Jangan hanya janji-jani saja, banyak cerita tapi tak ada buktinya,” pungkasnya.

Terkait rencana aksi, Riwayat Pakpahan mengatakan, rencana aksi yang awalnya ditunda, akan kembali dikomunikasikan dengan para pengurus Formas dan masyarakat setempat. “Akan segera kita komunikasikan dengan semua warga,”cetusnya. (tim)

Gatot Berikan Alasan Pemutasian ke Kemendagri

MEDAN- Kebijakan mutasi  dan promosi sejumlah pejabat eselon II dan III yang dikeluarkan Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho, akhirnya  dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kebijakan Gatot Pujo Nugroho tersebut dikoreksi karena dinilai tidak “meminta izin” kepada Mendagri, serta dari sejumlah pejabat yang diganti ternyata tidak diberdayakan alias dinon-jobkan.

Terkait hal itu, Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho membela diri. Dikonfirmasi Sumut Pos usai acara Halal Bil Halal dan Sepeda Santai Relawan Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho (Syampurno), di Labuhan Deli Mingggu (25/9), Gatot menegaskan kalau kebijakan itu
Permintaan pihak Kemendagri terkait alasan-alasan Gatot memutasi sejumlah pejabat tersebut telah diserahkan secara tertulis kepada pihak Kemendagri. “Kita sudah berikan jawaban. Secara tertulis. Kita sudah sampaikan, kemarin kepada Kemendagri,” jawabnya. Saat ditanya kapan waktu tepatnya, Gatot enggan menjawabnya. Begitu pula, ketika ditanya mengenai, apakah pejabat-pejabat yang diganti, dan pada akhirnya hanya dinon-jobkan, apakah akan diangkat kembali, Gatot juga enggan menjawabnya.

Sejumlah pihak menilai, kebijakan ini terkait erat dengan pelaksanaan  Pemillihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2013. Tetapi lagi-lagi Gatot enggan menanggapi, sedangkan sejumlah pihak yang dekat dengannya terang-terangan membantah hal itu.

Terkait kabar keinginan Panglima Komando Strategi (Pangkostrad) Letnan Jenderal (Letjen) TNI, Azmyn Yusri (AY) Nasution, maju pada perhelatan Pilgubsu mendatang, Gatot tetap tenang.

“Yang harus disyukuri setelah reformasi itu adalah proses demokratisasi yang lebih baik. Artinya, setiap warga Negara berhak mencalonkan diri. Apalagi, seorang Letnan Jenderal. Seorang wartawan saja boleh,” tegasnya.
Namun Gatot enggan berkomentar, ketika dirinya diisukan akan maju dalam acara akbar lima tahunan di Sumut yakni, Pilgubsu 2013 mendatang, dengan diam dan mengangkat kedua telapak tangannya. (ari)

Buddha Air Tabrak Gunung, 16 Penumpang Tewas

KATHMANDU – Wisata berakhir bencana. Itulah yang terjadi pada pesawat kecil tipe turboprop (berbaling-baling) milik maskapai penerbangan Buddha Air di Nepal kemarin (25/9). Selesai membawa para wisatawan dalam perjalanan tur ke sekitar kawasan Gunung Everest, pesawat tersebut menabrak lereng gunung dan hancur. Penumpang dan awak pesawat yang seluruhnya berjumlah 19 orang tewas.

Badan pesawat Beechcraft 1900D itu hancur berkeping-keping. Bahkan, sebagian besar juga dalam kondisi hangus. Hanya bagian ekspor yang masih agak utuh.

“Semua orang yang berada di dalam pesawat Buddha Air-103 itu tewas. Pesawat jatuh di kawasan perbukitan Kotdanda,” ujar Bimlesh Lal Karna, kepala tim SAR Bandara Internasional Tribhuwan, Kathmandu, kemarin.
Para korban terdiri atas 13 wisatawan asing. Menurut Menteri Pariwisata Nepal Ganeshraj Joshi, mereka adalah 10 warga India, dua Amerika Serikat (AS), dan seorang warga Jepang. Pesawat itu juga membawa tiga penumpang asal Nepal dan tiga kru. Dua wisatawan AS diidentifikasi sebagai Andrew Wade dan Natalie Neilan. Sedangkan turis asal Jepang bernama Toshinoti Uejima.

Sejauh ini belum bisa dipastikan penyebab kecelakaan. Pesawat jatuh di Bukit Kotdanda di Desa Bisankunarayan, sekitar 10 km selatan Kathmandu, ibu kota Nepal.

Menurut jubir kepolisian Binod Singh, salah seorang  korban sebetulnya masih hidup saat kecelakaan tersebut.
“Kami langsung melarikan dia ke rumah sakit, tetapi dia kemudian tewas,” katanya.

Singh menyebut, tim SAR sebetulnya telah menemukan seluruh korban. Tapi, evakuasi mengalami kendala. Sebab, helikopter penyelamat tidak bisa segera mendarat di lokasi karena buruknya cuaca.

Reuters, yang datang ke lokasi musibah melalui jalan yang berlumpur dan sulit, menyaksikan mayat korban yang hangus dan hancur. Pesawat milik maskapai swasta itu sedang menuju Kathmandu setelah selesai keliling Everest. Buddha Air menawarkan paket Everest Experience kepada wisatawan dengan tarif 8.240 rupee (sekitar Rp 1,5 juta) per orang untuk terbang keliling puncak gunung tertinggi di dunia itu dan beberapa puncak di sekitarnya.
Seorang saksi mata, Haribol Poudel, menceritakan saat kecelakaan itu terjadi, lokasi sekitar dipenuhi kabut tebal sehingga mengganggu jarak pandang. (afp/ap/rtr/cak/dwi/jpnn)

Australia Larang Warganya Bepergian ke Indonesia

JAKARTA – Pasca bom bunuh diri di Solo kemarin (25/9), Pemerintah Australia langsung bergerak cepat. Negeri tetangga itu meminta warganya untuk mempertimbangkan ulang rencana bepergian ke Indonesia. Peringatan tersebut dirilis Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Australia kemarin (25/9) dan mulai berlaku hari ini.

Dalam peringatan tersebut, Pemerintah Australia menilai bahwa tingkat keamanan di seluruh wilayah Indonesia sedang dalam bahaya. Terdapat ancaman terorisme yang tinggi di seluruh wilayah Indonesia, terutama Bali. Karena itu, mereka meminta warganya untuk tidak bepergian ke Indonesia kecuali ada alasan kuat.

Kalaupun terpaksa harus ke Indonesia, negeri Kangguru itu meminta agar mereka ekstra waspada. Mereka diminta menghindari tempat-tempat yang paling mungkin menjadi sasaran serangan teroris. Yakni tempat-tempat di mana orang asing banyak berkumpul seperti restoran, bar, dan bandara. “Tempat-tempat tersebut bisa kembali menjadi sasaran,” tulis surat yang dipampang di situs resmi Kemenlu Australia itu.

Pemerintah Australia benar-benar serius menahan warganya bepergian ke Indonesia. Sebab, level “mempertimbangkan ulang rencana bepergian” merupakan satu status lebih rendah dibandingkan larangan bepergian. Mereka sendiri memiliki lima level travel advise.

Setelah kejadian di Solo tersebut, Pemerintah Australia juga meminta agar warganya berpikir ulang menghadiri misa peringatan 12 tahun bom Bali I (2002) pada 1 Oktober dan peringatan enam tahun bom Bali II (2005) pada 12 Oktober. Kalau memaksa ingin hadir, mereka meminta agar warga mendaftarkan diri melalui email atau telepon langsung ke Kedutaan Besar Australia dan Konsulat Jenderal.

Selain misa peringatan, Pemerintah Australia juga meminta warganya agar menghindari semua demonstrasi, aksi jalanan, dan protes. Sebab, semua aksi-aksi tersebut sangat mudah menjadi ajang kekerasan. Beberapa pertimbangan mereka merilis peringatan tersebut adalah penahanan Umar Patek setelah sukses ekstradisi dari Pakistan, proses hukum terhadap beberapa terdakwa terorisme, dan operasi gencar-gencaran Polri terhadap kejahatan terorisme.
Selain di Bali, Pemerintah Australia memperkirakan teroris merencanakan serangan di sejumlah wilayah lainnya. Mereka juga mencantumkan beberapa provinsi yang kerap jadi sasaran. Yakni, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Banten. (aga/jpnn)

Pulang Ajukan Keanggotan PBB, Abbas Dielu-elukan

RAMALLAH – Ribuan orang warga Palestina mengelu-elukan dan menyambut Presiden Mahmoud Abbas kemarin (25/9) setelah pulang dari New York untuk menyampaikan surat pengajuan sebagai anggota penuh PBB di sela sidang Majelis Umum (MU) organisasi bangsa-bangsa tersebut. Acara penyambutan yang berlangsung di markas Abbas di Kota Ramallah, Tepi Barat, benar-benar gegap gempita.

Abbas tiba di Ramallah lewat Amman, Jordania, setelah terbang dari New York. Reporter AFP menyaksikan Abbas turun dari iring-iringan kendaraan yang membawa dirinya dan memasuki Muqataa. Dia berjalan diikuti pasukan kehormatan kepresidenan. Kemudian menuju makam pendahulunya, almarhum Yasser Arafat, untuk meletakkan karangan bunga.
“Dengan jiwa dan darah, kami akan dan siap berkorban untukmu, Palestina,” seru massa saat menyambut Abbas.

Tokoh berusia 76 tahun itu lalu menceritakan permohonan yang dia kirimkan ke PBB pada Jumat lalu (23/9) supaya negara Palestina diakui sebagai anggota penuh.  “Kami sengaja pergi ke PBB membawa harapan dan mimpi. Juga, ambisi, penderitaan, visi, maupun kebutuhan Palestina merdeka,” paparnya.

Dia menjelaskan Palestina tidak akan bersedia mengadakan pembicaraan damai dengan Israel jika pemerintahnya tak menghentikan total pembangunan permukiman Yahudi di Palestina.

Sementara itu, usulan tersebut justru disambut baik oleh Tel Aviv. Menteri Luar Negeri Israel Avigdor Lieberman menyatakan Israel harus menerima proposal tersebut tanpa mengajukan persyaratan apapun. Khawatir usulan Palestina mendapatkan status merdeka dari PBB, pemimpin Israel menilai usulan AS, Eropa, Rusia, dan PBB sebuah kemenangan. (afp/ap/cak/dwi/jpnn)

Putri Kadhafi Sebut Ayahnya Sehat

TRIPOLI – Putri dari mantan Pemimpin Libya Muammar Kadhafi melalui sebuah rekaman suara Jumat kemarin menyebutkan, ayahnya dalam keadaan yang baik-baik saja dan masih dalam semangat yang tinggi.

Kadhafi dikatakan masih siap berperang bersama para pendukungnya, melawan pasukan revolusi yang melengserkannya.
Aisha Khadafi menuding Dewan Transisi Nasional (NTC) sebagai pengkhianat. Dirinya menegaskan, anggota NTC tak lain adalah orang yang loyal terhadap rezim ayahnya yang saat ini membangkang.

Rekaman suara selama empat menit itu disiarkan televisi lokal Suriah Al Rai TV yang merupakan media utama Kadhafi. Putra Khadafi, beserta juru bicaranya juga mempublikasikan rekaman suaranya lewat televisi tersebut sejak NTC menguasai Tripoli. Demikian seperti diberitakan Associated Press, Sabtu (24/9).

Aisha dan ibunya, beserta kedua orang saudaranya lari ke Aljazair pada akhir Agustus lalu, saat pasukan oposisi Libya mulai masuk ke Ibu Kota Libya Tripoli. Meski demikian, keberadaan Kadhafi ini masih menjadi misteri dan NTC juga masih melakukan perburuan terhadap Kadhafi. (net/jpnn)

Diplomat Indonesia Tunggak Parkir Rp6,7 M

NEW YORK- Di tengah berlangsungnya sidang umum PBB, ada diplomat Indonesia dikabarkan menunggak hingga Rp6,75 milliar (kurs Rp 9.000). Hal itu berdasarkan data Departemen Keuangan Pemerintah Kota New York sampai akhir Juli 2011 total denda utang parkir mencapai 16,7 juta dollar.

Setelah itu, Mesir menjadi negara paling besar yang memiliki utang parkir yakni 1,9 juta dolar. Diikuti Nigeria dengan utang parkir sebesar 1 juta dolar. Sedangkan Indonesia tercatat pada urutan ketiga penunggak tiket parkir yakni sebesar 750 ribu dolar.

Anggota kongres Michael Grimm, Peter King and Edolphus Towns mengatakan aturan baru soal pembayaran parkir untuk para diplomat di kota New York. Pihaknya akan memberi sanksi bagi para diplomat negara yang tidak membayar tagihan.
“Kami hanya bisa membayangkan berapa banyak biaya yang muncul pekan ini,” kata juru bicara Grimm, Carol Danko, mengenai diplomat dan pemimpin dunia yang bertemu di Markas PBB di New York seperti dikutip dari reuters, Sabtu (24/9). (net/jpnn)

Spanyol Larang Adu Banteng

BARCELONA- Tradisi adu banteng di Spanyol akan dihapuskan, pasalnya ada sebanyak 180 ribu orang menandatangani petisi untuk meloloskan proposol larangan adu banteng itu. Tahun lalu, para legislator Catalonia mengajukan proposal larangan pertunjukan adu banteng, hal yang baru terjadi pertama kalinya di Spanyol 180.000 orang menandatangani petisi untuk meloloskan proposal itu.

Alasan petisi itu, karena adu banteng dianggap biadab. Namun, banyak lawan politik yang akan mengajukan banding ke Mahkamah Agung Spanyol. Sekitar 20.000 pengunjung diperkirakan akan memadati gelanggang Monumental di Barcelona, tempat para matador papan atas akan beraksi. Larangan sebenarnya dikeluarkan pada tanggal 1 Januari, 2011. Namun, deretan pertandingan yang diselenggarakan tiap Minggu akan meniadakan tradisi itu.

“Gelanggang ini begitu elegan. Di dalamnya, banyak kenangan yang berkesan bagi para petarung dan penonton,” Julian Lopez, seorang matador kawakan, berkata seperti dikutip dari laman BBC.

Tiket untuk pertandingan itu laku keras. Padahal, harganya bisa melonjak hingga lima kali lipat.  Kelompok pecinta binatang berharap larangan itu dapat diterapkan ke seluruh negeri. Namun, mereka menghadapi tugas maha berat untuk merealisasikan hal itu terutama di daerah-daerah yang jadi basis adu banteng seperti Andalusia dan Madrid. (net/jpnn)

Sulit Simpan Uang Suap

JAKARTA- Datangnya uang Rp1,5 miliar dari Dharnawati yang diduga ditujukan untuk Banggar DPR dalam kasus suap ternyata sempat membuat para pegawai Kemenakertrans kebingungan.

Pasalnya, Fauzi, yang disebut-sebut sebagai staf asistensi Menakertrans Muhaimin Iskandar ternyata tidak bisa datang untuk mengambil uang tersebut. Padahal Fauzi menyanggupi akan menerima uang tersebut.

Hal tersebut terungkap dalam salah satu adegan rekonstruksi yang dilakukan penyidik KPK Sabtu (24/9) lalu. Tak hanya itu, dalam percakapan tersebut Fauzi meminta agar Nyoman menaruh uang tersebut ke rumahnya dan Fauzi berjanji akan mengambilnya keesokan harinya. Tapi Nyoman menolak karena ketakutan. Kemudian Nyoman pun langsung memerintah Dadan salah seorang staf Kemenakertrans untuk menyimpan uang tersebut ke dalam brangkasnya. “Waduh pak brankas nggak cukup,” jawab Dadan kala itu.

Akhirnya Nyoman meminta Bendahara Rutin Ditjen P2KT Syafruddin untuk menyimpan uang itu di brankasnya. “Kalau pecahannya Rp50 ribu brankas saya nggak muat. Tapi kalau ada pecahan Rp100 ribu masih muat,”  kata Syafrudin seperti dalam reka ulang. Akhirnya mereka sepakat untuk menitipkan uang tersebut di ruangan Syarifuddin.

Setelah beres membicarakan penyimpanan uang, Nyoman lalu memimpin rapat di ruangan yang lain. Tapi belum sempat disimpan di brankas, petugas KPK ternyata lebih dulu datang dan menangkap semua pihak terlibat.
Berdasarkan pengakuan Nyoman, sebenarnya uang tersebut akan diteruskan dari tangan Fauzi ke Sindu Malik, Ali Mudori dan lainnya. Menurutnya mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Banggar DPR. Namun meski begitu Nyoman tidak mengetahui apa tujuan pemberian uang ke Banggar.

Sementara itu salah seorang sumber di KPK mengatakan bahwa uang Rp1,5 miliar tersebut memang akan diberikan kepada orang terdekat Muhaimin yang bernama Fauzi. Namun lantaran Fauzi masih berada di luar kota maka dia tidak bisa mengambil uang tersebut.

“Tapi kami tidak mau ambil resiko. Dari pada barang bukti hilang, mereka langsung kami tangkap,” kata sumber tersebut. Nah, kini KPK akan mengembangkan kasus suap ini ke semua pihak yang diduga terkait dengan suap tersebut.
Sebelumnya untuk membatasi gerak orang-orang yang disebut-sebut terlibat KPK sudah mengeluarkan surat cegah bepergian keluar negeri untuk empat orang saksi. Mereka adalah Sindu Malik, Ali Mudhori, Dani Nawawi dan Fauzi. “Pencekalan itu untuk memudahkan pemeriksaan saja,” kata juru bicara KPK Johan Budi.

Sementara itu Muniar kemarin juga mengaku menyayangkan para penyidik KPK yang hanya merekonstruksi peristiwa penyerahan uang Rp 1,5 miliar dari Dharnawati. “Seharusnya mereka (KPK) merekonstruksi bagaimana uang Rp 1,5 itu sampai ada. Dengan menyertakan Sindu Malik, Ali, Fauzi dan semua orang yang disebut-sebut terlibat,” katanya.
Menurutnya, jika KPK hanya fokus untuk merekonstruksi para tersangka saat ini, maka kasus ini tidak akan terbuka. Jadi hanya orang-orang bawahan ini saja yang terjerat.