JAKARTA- Indonesia masih dianggap potensial dalam percaturan kerjasama internasionalisasi pendidikan tinggi di dunia. Memiliki populasi 237 juta jiwa, dengan partisipasi pendidikan tingkat menengah atas mencapai 6 juta pelajar (40 persen) dan pendidikan tinggi sebanyak 5, 2 juta pelajar (26 persen), Indonesia terus dilirik banyak perguruan tinggi dunia untuk berkolaborasi.

Di Indonesia begitu banyak perguruan tinggi yang perlu terus kami jajaki untuk bekerjasama. Banyak pelajar Indonesia berpotensi dalam sains.

Dalam paparannya di hadapan perwakilan perguruan tinggi penyelenggara internasionalisasi pendidikan tinggi (Internationalization of Higher Education) di Kedutaan Besar Belanda di Den Haag, Belanda, Selasa (19/9) lalu, Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Djoko Santoso mengatakan, saat ini bukan hanya Australia, Jepang, dan Malaysia yang semakin gencar berkolaborasi dengan Indonesia, melainkan juga Belanda.
Di antara negara-negara Eropa lainnya, perguruan tinggi Belanda tampak menunjukkan intensitasnya yang semakin tinggi untuk berkolaborasi dengan Indonesia.

Berdasarkan data Dikti Kemdiknas, jumlah kerjasama melalui pemberian beasiswa luar negeri ke Belanda terus bertambah tiap tahun sejak tiga tahun lalu, baik pada program Master/PhD, Sandwich, maupun Post-doctoral. Hingga 2010 lalu, jumlah total mahasiswa program Master/PhD di Belanda mencapai 161 mahasiswa dan Sandwich sebanyak 173. Sementara untuk Post-doctoral sangat masif, yaitu mencapai 367 mahasiswa.

Tahun ini, dengan skema khusus kerjasama Dikti Kemdiknas dan Nuffic Neso Indonesia, potensi tersebut semakin terbuka lebar. Melalui kerjasama ini, ada 50 beasiswa PhD tersedia bagi pelajar Indonesia untuk melanjutkan studinya ke negeri Kincir Angin tersebut.

“Sampai tahun lalu jumlah pelajar kita di Belanda masih nomor lima. Sistem pendidikan Belanda sangat baik dan kompetitif dengan di negara-negara lainnya, sehingga kerjasama ini saya harap semakin meningkatkan kesempatan sebanyak-banyaknya mahasiswa Indonesia meraih PhD di sini,” kata Djoko.

Djoko mengungkapkan, terhitung mulai 2011 ini, Dikti Kemdiknas menyiapkan 4,500 beasiswa PhD dan 3,600 beasiswa Master setiap tahun. Beberapa kolaborasi yang dimungkinkan bisa dilakukan antara lain Overseas Degree Programme, Academic Recharging Programme (Post Doctorate), Staff/Students Exchange seperti pada skema Erasmus Mundus, atau Sandwich Programme untuk jenjang Master dan PhD, Internship dan lainnya.(net/jpnn)

JAKARTA- Para guru senior yang berniat ikut sertifikasi tapi belum bergelar sarjana, tidak perlu khawatir. Sebab, tahun depan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) masih memberikan kuota sertifikasi bagi guru yang belum berijazah S-1. Kesempatan ini berlaku hingga 2013.

Ketua Badan Pengambangan Sumber Daya Manusia dan Penjamin Mutu Pendidikan (BPSDM-PMP) Kemendiknas Syawal Gultom menuturkan, Kemendiknas memiliki ancang-ancang kuota sertifikasi guru tahun depan sebesar 393.020 guru.
Dari jumlah tersebut, dialokasikan untuk guru yang bergelar S-1, S-2, dan S-3 sebesar 223.233 orang. Sedangkan untuk kuota guru yang belum bergelar sarjana sebesar 169.787.

Rinciannya, kuota untuk guru belum S-1 berumur lebih dari 50 tahun dan masa kerja lebih dari 20 tahun sejumlah 44.103 guru. Untuk kuota guru belum S-1 tapi sudah masuk Golongan IV/a sebanyak 36.714 orang. Terakhir, kuota untuk guru yang sedang menempuh program sarjana sebesar 88.970 orang.

Gultom menjelaskan, angka ini masih hitungan dari pihak BPSDM-PMP. Kemudian, untuk menjadi kuota definitif, akan dirembuk bareng bersama DPR. Selain itu, data juga berpotensi berubah jika ada up date soal guru layak ikut sertifikasi di tingkat provinsi. Untuk kegiatan ud date ini dibatasi hingga 30 September.

“Kondisi di lapangan, ada sejumlah guru yang belum S-1 tapi golongan kepangkatannya IV/a,” tandas Gultom. Dia menuturkan, guru dengan kondisi ini masih diberi toleransi untuk mengikuti sertifikasi.

Gultom berjanji, pihaknya akan menghabiskan sisa guru yang belum sarjana ini hingga 2013 mendatang. Selanjutnya, program sertifikasi guru setiap tahun hanya akan diikuti oleh guru-guru yang sudah mengantongi ijazah minimal S1.
Gultom berharap, meski belum bergelar sarjana, para guru sepuh yang bakal mendapatkan sertifikat pendidik itu harus meningkatkan profesionalisme kerjanya.

“Jangan sampai kencang ketika mengejar sertifikasi. Setelah itu kendur ketika kembali mengajar,” paparnya.
Kepala Pengembangan Profesi Pendidik (Bangprodik) BPSDM-PMP Kemendiknas Unifah Rosyidi menuturkan, pihaknya terus mengingatkan jika tunjangan sertifikasi yang diberikan kepada guru yang sudah mengantongi sertifikat pendidik, bukanlah gaji. “Sifat tunjangan ini berbasis kinerja,” ujarnya.

Untuk itu, Unifah mengingatkan supaya para guru yang sudah memegang sertifikat pendidik terus menjaga kinerja mengajarnya. Apalagi, tahun depan akan diterapkan sistem evaluasi khusus bagi guru-guru yang mendapatkan tunjangan sertifikasi ini. Jika hasil evaluasi menyatakan seorang guru kinerjanya jeblok, maka tunjangan profesi pendidik (TPP)-nya bakal dibekukan dulu. TPP baru bisa dicairkan lagi jika kinerjanya sudah sesuai dengan standar kompetensi. (wan/nw/jpnn)

JAKARTA- Sejumlah pihak masih meragukan kredibilitas pelaksanaan ujian nasional (UN) yang digelar oleh pemerintah. Pasalnya, hingga saat ini dalam pelaksanaan UN masih saja terjadi tindak kecurangan.
Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Prof Dr Rochmat Wahab MPd MA mengatakan, kredibilitas UN saat ini masih harus ditelaah kembali. Sebab, tingkat kelulusan 2011 hampir 100 persen.

“Jumlah tingkat kelulusan UN yang mencapai 100 persen itu jika dilihat memang bagus. Namun jika dipahami lebih mendalam, lulus hampir 100 persen masih tanda tanya. Itu  hanya memberikan kepuasan sesaat,” ungkap Rochmat di Jakarta, Sabtu (14/9).

Dirinya pun meminta pemerintah agar mengevaluasi lagi pembobotan kelulusan siswa dengan rasio 60 persen UN dan 40 persen Ujian Sekolah (US). Selain itu, definisi lulus pun juga harus lebih  diperjelas.

“Kenapa pemerintah tidak mengubah pembobotannya menjadi 70:30. Kondisi di lapangan masih ada siswa yang tidak serius belajar. Kasus tahun lalu, Bali yang tingkat kelulusan siswanya tinggi tapi begitu mengikuti SNMPTN banyak gagal. Ini artinya apa?” tegas Rochmat.

Rochmat khawatir besarnya porsi yang diberikan untuk nilai ujian sekolah justru memunculkan intervensi di lembaga pendidikan. Bisa jadi, ada upaya manipulasi nilai rapor sejak awal lantaran sekolah sudah tahu bahwa nilai rapor ikut dihitung.

“Jadi perlu dikawal. Butuh kejujuran dan komitmen mutu. Bukan hanya lulus,” katanya.
Rochmat juga meminta daerah tidak mengintervensi sekolah karena akibatnya membuat tim sukses calon kepala daerah menghalalkan segara cara untuk meluluskan para siswa.  Karenanya, bukan tidak mungkin UN jiga dipolitisasi.
“Bahkan kepala daerah pun juga ikut menekan sekolah agar para siswa diluluskan. Saya kemarin dapat telepon dari guru yang diancam kepala sekolah karena tidak mau ikuti itu (curang). Bayangkan, sampai segitunya. Maka dari itu, pemerintah harus mengkaji ulang mengenai hal ini,” tuturnya.

Di tempat terpisah Kepala Balitbang Kemdiknas, Khairil Anwar menyatakan, kebijakan UN tidak akan berubah dan belum ada arahan dari Mendiknas untuk melakukan perubahan kebijakan UN.

“Kebijakan UN sebagai penentu kelulusan tidak akan berubah dengan porsi 60:40, namun secara teknis akan terus disempurnakan dan juga akan kita kaji mengenai tingkat kesulitan soal, distribusi dan pengamanannya,” kata Khairil.
Namun, untuk menjamin kualitas UN agar mengalami peningkatan kualitas setiap tahunnya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional (Balitbang Kemdiknas) bekerjasama dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menggelar lokakarya nasional dengan tema “Manajemen Penyelenggaraan Ujian Nasional 2012: Peningkatan Kualitas, Akseptabilitas, dan Kredibilitas Ujian Nasional”.

Lokakarya nasional ini digelar di Bogor selama tiga hari, 23-25 September 2011, dan dihadiri oleh seluruh pihak terkait, seperti seluruh Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia, perwakilan guru, komite sekolah, dewan pendidikan dan lain sebagainya.

“Lokakarya ini merupakan forum diskusi perumusan untuk UN yang lebih baik. Karena UN ini sendiri mendapat dukungan beragam pihak,” kata Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal,  saat membuka lokakarya tersebut, Jumat (23/9) di Kantor Pusat Kemdiknas, Jakarta. Lokakarya ini, secara khusus membicarakan masalah evaluasi UN . (cha/jpnn)

MEDAN- Rektor UISU Prof Zulkarnain Lubis mengaku optimis periode kejayaan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) berada di depan mata. Namun untuk mewujdukan hal itu perlu konsistensi dari seluruh pihak civitas akademika.
“Kepercayaan terhadap UISU saat ini terlihat semakin tinggi. Terbukti banyak pihak yang ingin membantu UISU baik dalam penyediaan maupun pembenahan sarana dan prasarana kampus,” ujar Zulkarnain dalam acara halal bi halal UISU Al Munawarah, Rabu (21/9).

Zulkarnain juga mengaku akan terus berupaya untuk menghidupkan seluruh aktifitas UISU dalam upaya membangun kebersamaan di lingkungan kampus.

Menurutnya dua kata kunci yang selalu ditekankan dalam berbagai kesempatan, yakni datang ke UISU dengan cinta dan sejauh ini UISU dalam kondisi baik-baik saja tanpa ada masalah.

Hal ini untuk menepis anggapan berbagai pihak mengenai keadaan UISU pasca insiden beberapa waktu lalu.
“Hingga saat ini kita bisa menunjukkan kepada masyarakat jika UISU baik-baik saja dibuktikan dengan masih tingginya animo masyarakat untuk menuntut ilmu di kampus UISU. Selain itu secara psikologis UISU juga terus mendukung mahasiswa dalam beraktifitas dan berkreasi demi mewujudkan kemajuan UISU,” ungkapnya.
Acara halal bi halal yang dihadiri seluruh dosen dan mahasiswa serta yayasan itu juga menampilkan berbagai kreatifitas mahasiswa. (uma)