31 C
Medan
Monday, April 13, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 1471

Bupati Sergai dan DPRD Sumut Bahas Persiapan Pemilu

istimewa tanya jawab: Bupati Serdang Bedagai H Darma Wijaya didampingi Sekdakab Sergai H Faisal Hasrimy saat member penjelasan tanya jawab dengan Anggota Komisi A DPRD Provinsi terkait Pemilu 2024 di Sergai, Rabu (24/5).

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Bupati Sergai H Darma Wijaya menerima kunjungan Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut) di ruang kerjanya Komplek Kantor Bupati Serdang Bedagai (Sergai) di Sei Rampah, Rabu (24/5). Dalam pertemuan ini keduanya membahas persiapan menghadapi Tahun Politik 2024.

Bupati Darma Wijaya yang didampingi Sekdakab HM Faisal Hasrimy menyebutkan, bahwa Tahun 2024 merupakan tahun pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan kepala daerah (pilkada) baik gubernur maupun bupati/wali kota,. “ Untuk itu, Pemkab Sergai siap melaksanakan dan mendukung suksesnya Pemilu Tahun 2024, sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah diatur berdasarkan keputusan yang berlaku termasuk juga dukungan dalam hal anggaran,” ujarnya di hadapan jajaran Komisi A DPRD Sumut, perwakilan KPU dan Bawaslu Sumut, Ketua KPUD Sergai Fuad Hasan Lubis, perwakilan Bawaslu Sergai serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan Sergai.

Ia pun mengutarakan jika pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Sergai diharapkan dapat berjalan dengan kondusif serta tingkat partisipasi masyarakat meningkat. Selain itu, Darma meminta koordinasi dan kerja sama antara Pemkab Sergai dengan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu serta unsur forkofimda dengan melibatkan peran serta para tokoh partai politik untuk mewujudkan Pemilu yang aman damai serta kondusif dapat terus terjalin dengan baik.

Dikesempatan serupa, Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhammad Andri Alfisah menyampaikan bahwa tujuan lawatan ke Sergai selain untuk bersilaturahim juga dalam rangka melihat dan meninjau untuk mendukung suksesnya Pemilu Tahun 2024.

“ Kami berharap Pemilu 2024 di Sergai dapat berjalan dengan lancar, tidak ada hal-hal yang kurang baik terjadi nantinya segingga menciptakan Pemilu yang damai dan kondusif,” terangnya sembari menyampaikan maksud kunjungannya beserta rombongan juga untuk melihat mekanisme dan perkembangan-perkembangan yang ada terkait persiapan pesta demokrasi mendatang. (fad/azw)

Jokowi Harap MK ‘Wasit’ Adil Tangani Sengketa Pemilu

Presiden Jokowi

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Mahkamah Konstitusi (MK) bisa menjadi ‘wasit’ yang adil dalam menangani perkara sengketa Pemilu 2024 mendatang. Jokowi ingin MK mempersiapkan diri.

Hal itu disampaikan Jokowi melalui tayangan video saat sidang pleno khusus penyampaian laporan tahun 2022 MK, Rabu (24/5). Mulanya Jokowi menyampaikan ucapan terimakasih dan mengapresiasi kinerja MK.

“Pemerintah menyampaikan banyak terima kasih, Yang Mulia, para hakim konstitusi dan seluruh jajaran Mahkamah Konstitusi yang bekerja keras menegakkan konstitusional justice yang merupakan elemen kunci dari demokrasi, HAM dan kepastian hukum,” kata Jokowi.

Jokowi menuturkan meski tak selamanya sepakat dengan putusan MK, tetapi pemerintah menerima dan menghormati serta melaksanakan putusan tersebut. Dia yakin dengan adanya MK, kehidupan bernegara akan tertata dengan baik.

“Memang tidak selamanya pemerintah sependapat dengan pandangan Mahkamah Konstitusi, tetapi pemerintah selalu menerima, menghormati dan melaksanakan hukuman Mahkamah Konstitusi. Pemerintah yakin kehidupan bernegara kita akan tertata dengan baik jika diselenggarakan berdasarkan konstitusi,” tuturnya.

Jokowi kemudian mengingatkan Indonesia sudah memasuki tahun politik. Dia berharap MK agar mempersiapkan diri dan bisa menjadi ‘wasit’ yang baik dalam menangani perkara sengketa Pemilu dengan cepat. “Kalender ketatanegaraan kita tahun ini dan tahun depan memasuki tahun politik, kami sangat berharap Mahkamah Konstitusi melakukan persiapan yang matang agar dapat menjadi wasit yang adil bagi yang bersengketa. Baik sengketa Pileg, Pilpres, maupun Pilkada. Di samping itu kualitas putusan MK juga pasti memperlihatkan kecepatan penerbitan putusan,” ujarnya.

Jokowi ingin Pemilu mendatang dijadikan sebagai ajang pembuktian kualitas demokrasi Indonesia. Jokowi percaya dan yakin MK sudah dan akan bekerja menjaga konstitusi demi menghadirkan kehidupan yang lebih baik.

“Keadilan yang tertunda terlalu lama adalah ketidakadilan itu sendiri. Kita harus berusaha keras agar Pemilu serentak 2024 kita jadikan sebagai ajang pembuktian kualitas demokrasi Indonesia. Sekaligus memilih pemimpin-pemimpi yang amanah untuk meraih tujuan berbangsa dan bernegara,” ucapnya.

“Saya percaya MK telah dan akan terus bekerja keras untuk menjaga konstitusi dan mengawal demokrasi demi menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia,” imbuhnya. (jpc/dtk/azw)

Edy Rahmayadi Pastikan Kembali Maju Pilgubsu

Gubernur Suumut Edy Rahmayadi.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Edy Rahmayadi memastikan siap maju kembali sebagai calon gubernur pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut 2024. Dia menyebut, siapa saja yang akan maju sebagai calon gubernur tentu akan menjadi rivalnya.”Saya mau jadi gubernur,” kata Edy Rahmayadi, Rabu (24/5).

“Bagi kalian orang-orang yang mau jadi gubernur, ya kita rival nanti ya,” imbuhnya.

Meski telah menyatakan siap maju sebagai calon gubernur, Edy mengaku belum menyiapkan beberapa hal. Dia juga sampai kini belum tergabung dengan satu partai pun. “Partai mana belum ada ya, itukan baru keinginan,” ucapnya.

Dia juga memastikan tak maju dalam kontestasi sebagai calon legislatif. Dia mengaku ingin menjadi gubernur supaya semakin lelah. “Caleg nggak usah lah. Saya jadi Gubernur aja, supaya semakin capek,” ucapnya.

Kemudian, Gubsu Edy juga meminta didoakan agar dirinya tetap semangat memimpin Sumatera Utara.

“Doakan masih semangat, selama ada kalian semangat aku,” tandasnya. (jpc/dtk/azw)

KPU Sosialisasikan Pengecekan DPT Online

SOSIALISASI: KPU Kota Tebingtinggi bersama PPK dan PPS di Kota Tebingtinggi secara serentak melakukan sosialisasi DPT Online kepada masyarakat.

TEBINGTNGGI, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tebingtinggi bersama panitia pemilihan kecamatan (PPK) di lima kecamatan dan panitia pemungutan suara (PPS) di 35 kelurahan yang ada di Kota Tebingtinggi serentak melakukan sosialisasi pengecekan daftar pemilih tetap (DPT) di kelurahan, Rabu (24/5).

Dalam sosialisasi mereka berkeliling desa dengan mengendarai kendaraan bermotor sambil menggunakan alat pengeras suara.

Anggota Komisioner KPU Kota Tebingtinggi Devisi Perencanaan, Data dan Informasi, H Emil Sofyan mengatakan kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara serentak oleh KPU Kota Tebingtinggi bersama PPK dan PPS di seluruh Kota Tebingtinggi.

“Kita menggunakan pengeras suara di atas kendaraan roda empat dan dua terkait sosialisasi pengecekan DPT online serta himbauan secara langsung kepada warga agar segera melapor ke PPS bila mana ada warga yang masih belum terdaftar sebagai pemilih,” jelas Emil Sofyan.

Menurut Emil Sofyan, kegiatan ini diinisiasi oleh Divisi Data KPU Kota Tebingtinggi guna menjaga hak pilih warga dan kita melibatkan seluruh PPK dan PPS di wilayah kerja KPU Kota Tebingtinggi untuk menyuarakan serta mensosialisasikan bagaimana caranya mengetahui diri pribadi warga.

Menurut Emil, dengan adanya sosialisasi ini, warga yang mempunyai hak pilih akan mengetahui apakah warga sudah terdaftar atau belum melalu cek DPT secara online. “Kalau ada warga yang masih belum terdaftar sebagai pemilih, maka KPU masih membuka ruang bagi setiap warga agar terdaftar sebagai pemilih,” jelasnya.

Ditambahkan Emil, saat ini KPU sedang menyusun daftar pemilih sementara hasil perbaikan, yang akan di diplenokan pada tanggal 1-2 Juni 2023 di tingkat PPS dan 2-3 Juni 2023 di tingkat PPK untuk kemudian hasil rekapitulasi secara berjenjang ini akan di diplenokan oleh KPU kota Tebingtinggi sebagai DPT pada tanggal 21 Juni 2023 mendatang. (ian/azw)

Mahfud Sebut 5 Kali Pemilu Curang Terus, KPU: Pemilu Kali Ini Transparan dan Terbuka

BERSAMA: Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) bersama Ketua KPU Hasyim Asy’ari, beberapa waktu lalu.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari merespons Menko Polhukam Mahfud Md yang menyebut 5 kali pemilu ada kecurangan. Hasyim memastikan Pemilu 2024 akan transparan dan terbuka disaksikan masyarakat.

“Di TPS hasil penghitungan suara kan dilakukan secara terbuka. Siapapun boleh menyaksikan, siapapun boleh nonton, siapapun boleh merekam lewat video foto dan segala macam,” ujar Hasyim di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/5). Hasyim menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md yang mengatakan ada kecurangan di Pemilu tapi bukan dilakukan oleh pemerintah.

Hasyim mengatakan nantinya ada pengawas dan pemantau di setiap TPS. Dia berkata hal itu agar jika terjadi tuduhan atau manipulasi akan diketahui oleh banyak pihak.

“KPU juga melakukan verifikasi apakah hitungannya sudah benar atau tidak. Kalau ada tuduhan-tuduhan ‘hitunganya nggak benar kok dipublikasi’, memang kita publikasikan apa adanya, senyatanya kalau memang salah, supaya publik juga tau bahwa ada hitungan yang salah,” katanya.

“Tapi jangan lupa yang salah-salah ini diketahui oleh KPU Pusat dan kita kirimkan kembali ke KPU kabupaten/kota,” sambungnya.

Lebih lanjut, Hasyim menuturkan saat ini KPU juga tengah menyiapkan PKPU terkait pemungutan dan penghitungan suara. Dia menyebut PKPU akan dijadikan dasar dalam membuat Sirekap yang digunakan sistem penghitungan dan publikasi suara di Pemilu 2024.

“Untuk Pilkada kemarin kita menggunakan Sirekap itu kurang lebihnya begini di Handphone di instal aplikasi Sirekap (sistem informasi rekapitulasi) dan di dalamnya ada fungsi foto. Jadi ketika mengcapture foto, itu bukan menggunakan aplikasi foto yang sudah membeda di dalam hanphone tetapi ada di dalam serekap. Begitu di foto kalau signal kemudian segera kirim ke server atau data centernya KPU kalau belum ada signal digeser ke tempat yang ada signal,” katanya.

“Pengalaman kemarin Pilkada 2020 dari tempat yang 0 signal katakanlah menuju ada signal yang dirusinya katakanlah paling rendah itu 8 jam, kalau yang paling lama itu sekitar 15 jam dan alhamdulilah pengalaman 2020 Sirekap bekerja dengan baik. Makanya itu segera kita bahas Peraturan KPU tentang pemungutan, penghitungan suara dan itu dijadikan dasar untuk memabngun Sirekap yang akan kita gunakan sebagai metode atau alat bantu hitung suara dan publikasi,” imbuh dia.

Sebelumnya, Mahfud Md mengatakan ada kecurangan di setiap Pemilu. Namun, katanya, kecurangan dilakukan oleh peserta Pemilu.

“Saya mengatakan begini, apakah Pemilu kita itu akan bebas dari kecurangan. Tidak, Pemilu itu pasti diwarnai kecurangan. Yang kemarin dan besok,” kata Mahfud di UIN Jakarta, Selasa (23/5).

Mahfud kemudian mencontohkan Pemilu pada Orde Baru (orba). Dia mengatakan kecurangan Pemilu saat Orba dilakukan oleh pemerintah. Namun kini, menurut Mahfud, kecurangan dilakukan oleh para peserta Pemilu.

“Kalau dulu zaman Orba tak bisa dibantah, curang. Itu yang curang pemerintah, terhadap rakyat,” kata Mahfud.

“Apakah (Pemilu) besok ada kecurangan, pasti ada. Sudah lima kali Pemilu kita, tahun 1999, 2004, 2009 , 2014, 2019 curang terus. Tetapi beda, yang curang sekarang itu adalah peserta Pemilu sendiri. Bukan pemerintah,” tambahnya.

Mahfud mengatakan partai politik juga saling menggugat karena merasa dicurangi. Dia mengatakan gugatan itu terkait dengan perolehan suara.

“Misalnya partai a menggugat b, b menggugat c, c menggugat f. Saling menggugat gitu karena merasa dicurangi. Siapa, yang curang biasanya pesertanya membayar orang di TPS. Memalsu suara perjalanan dari TPS ke kelurahan, dari kelurahan ke kecamatan,” ujarnya. (jpc/dtk/azw)

Bareskrim Polri Endus Dana Politik dari Jaringan Narkotika

RAKERNIS: Jajaran Badan Reserse Narkoba Polri dan Ditnarkoba seluruh Indonesia, saat Rakernis Fungsi Reserse Narkoba Polri di Kuta, Badung, Bali, Rabu (24/5).

KUTA, SUMUTPOS.CO – Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengendus adanya indikasi pendanaan politik pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang berasal dari jaringan narkotika.

Ketika membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kuta, Bali, Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Besar Polisi Jayadi mengatakan, indikasi tersebut bukan hal baru, melainkan sudah muncul pada Pemilu 2019.

“Sejauh ini apakah ada indikasi keterlibatan jaringan narkotika, kemudian dananya untuk kontestasi elektoral pada 2024, itu sedang kami berikan pemahaman pada hari ini. Akan tetapi, indikasinya kalau melihat data yang lalu memungkinkan itu ada,” ungkap Jayadi, seperti dilansir dari Antara.

Namun, Jayadi tidak menjabarkan secara perinci hasil temuan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai pemberitaan yang telah beredar di internet.

“Seperti yang kita tahu banyak anggota legislatif yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Saya tak bisa katakan persentasenya. Kalau browsing (menjelajah) di internet anggota legislatif yang terlibat itu muncul semua,” ujar Jayadi.

Karena itu, kata Jayadi, rakernis di Hotel Kartika Plaza, Kuta, Bali, mulai Rabu hingga 25 Mei akan membahas kesiapan badan reserse narkoba seluruh Indonesia, salah satunya membahas tentang bagaimana menghadapi fenomena tersebut.

“Teman-teman direktur narkoba jajaran akan kami berikan pembekalan apa yang harus dilakukan terkait dengan ancaman yang akan dihadapi pada Pemilu 2024,” jelasnya.

Selain membahas tentang fenomena pendanaan pemilu dari jaringan narkoba, lanjut dia, rakernis tersebut juga membahas tentang narkoba jenis baru serta upaya bagi pecandu dan penyalah guna narkotika.

Untuk wilayah Bali, dalam pantauan dari Mabes Polri, menurut dia, peredaran narkotika sedikit meningkat. Terutama barang-barang yang dari luar, khususnya jenis-jenis yang menjadi spesifik di daerah wisata.

Terkait dengan fenomena dana politik dari jaringan narkoba, Kepala BNN Komjen Pol Petrus Reinhard Golose telah mewanti-wanti seperti saat menggelar acara Gema War on Drugs di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, 7 Maret 2023 lalu.

Komjen Pol Petrus Reinhard Golose mengatakan, tren baru peredaran narkotika di daerah yang dikenal dengan sebutan narko-politik, yakni menggunakan narkotika sebagai bahan kepentingan politik oleh tokoh-tokoh politik. Fenomena tersebut, banyak terjadi di Sumatera Selatan. Bahkan, fenomena tersebut sengaja digunakan politikus untuk mendulang suara pada kontestasi elektoral.

Terkait dengan fenomena narko-politik, Golose belum memastikan sudah berapa lama hal itu terjadi di Sumatera Selatan. Namun, BNN dan pihak kepolisian di provinsi itu memberikan atensi khusus untuk memberantas peredaran narkotika di Sumsel.

“Saya baru monitor, tetapi ini sudah mulai dilaksanakan. Ada di tempat lain, tidak ada di Bali,” pungkasnya. (jpc/saz)

Menteri Nyaleg Jadi Atensi Khusus Bawaslu

Jawapos.com KONFERENSI PERS: Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono (kiri), Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (tengah), Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kanan) saat konferensi pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, beberapa waktu lalu.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Bawaslu RI memastikan akan memberikan atensi khusus terhadap menteri yang maju sebagai calon anggota legislatif (caleg). Di jajaran Kabinet Indonesia Maju, tercatat ada 8 menteri yang berkontestasi di Pemilu 2024.

“Pasti ada pengawasan dari Bawaslu terhadap menteri tersebut agar tidak menggunakan fasilitas negara,” ungkap Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, ketika ditemui di Redtop Hotel, Jakarta, Selasa (23/5) lalu.

Data yang dikumpulkan Jawa Pos (Grup Sumut Pos), menteri yang nyaleg itu adalah Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (PKB), Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar (PKB), Menteri (nonaktif) Kominfo Johnny Plate (Partai NasDem), Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Partai NasDem), serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (PDIP). Lalu, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo (Perindo), Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Ferry Noor (PBB), dan Wakil Menag Zainut Tauhid (PPP).

Bagja mengakui, jajaran menteri termasuk rentan melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Sebab, mereka tidak mengundurkan diri dari kabinet. Lantas, bagaimana strategi pengawasannya? Dia menuturkan, pihaknya akan memulai dari mengkaji program-program yang digulirkan kementerian.

Dari situ, lanjut Bagja, akan dianalisis apakah ada potensi digunakan untuk kepentingan caleg atau tidak.

“Nah, ini lagi mengkaji. Nanti saat masa kampanye dimulai, pengawasan bakal dijalankan berdasar potensi pelanggaran,” jelasnya.

Sementara itu, Wapres RI KH Ma’ruf Amin menuturkan, pihaknya sudah berkali-kali menyampaikan seruan kepada para menteri dan wakil menteri yang maju dalam pileg.

“Saya sudah buat seruan supaya mereka jangan abaikan tugasnya,” jelasnya, usai membuka Asia Media Summit ke-18 di Nusa Dua, Selasa. (jpc/saz)

Berkas P21, Mario Dandy dan Shane Segera Diseret ke Meja Hijau

REKONSTRUKSI: Tersangka Mario Dandy Satrio, Shane, dan pemeran pengganti tersangka AG, memperagakan adegan saat rekonstruksi kasus penganiayaan Cristalino David Ozora di Perumahan Green Permata Residence, Pesanggrahan, Jakarta, beberapa waktu lalu - Dery Ridwansah/JawaPos.com.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta akhirnya menyatakan berkas perkara tersangka Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan, dalam kasus penganiayaan Cristalino David Ozora, telah lengkap atau P21. Dengan begitu, Kejati segera mendaftarkan Dandy dan Shane untuk proses persidangan.

“Pada hari ini, Rabu, 24 Mei 2023, Kejati DKI telah menerbitkan P21 untuk perkara atas nama Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Shane Lukas,” ungkap Wakil Ketua Kejati DKI Jakarta, Agus Sahat Sampe Tua Lumbangaol di Kantor Kejati DKI Jakarta, Rabu (24/5).

Dalam perkara ini, Mario Dandy Satriyo dikenakan Pasal primer pasal 355 ayat 1 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 KUHP subsider 353 ayat 2 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 KUHP atau kedua pasal 76 C juncto pasal 50 ayat 2 UU No 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2022, tentang Perlindungan Anak, jucto pasal 55 ayat 1 KUHP.

Kemudian pasal yang disangkakan untuk Shane Lukas adalah primer pasal 355 ayat 1 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 KUHP subsider pasal 355 ayat 2 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 KUHP atau kedua, primer pasal 355 ayat 1 KUHP juncto pasal 56 kedua KUHP subsider pasal 353 ayat 2 juncto pasal 56 ayat 2 KUHP, atau ketiga pasal 76 c juncto pasal 50 ayat 2 UU No 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2022, tentang Perlindungan Anak, jucnto pasal 56 kedua KUHP.

Diketahui, polisi telah menetapkan Mario Dandy Satriyo sebagai tersangka penganiayaan Cristalino David Ozora. Penetapan ini dilakukan usai gelar perkara dan penyidik mendapat minimal 2 alat bukti.

“Tersangka MDS telah ditahan,” tutur Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, dalam keterangan tertulis, Rabu (22/2) lalu.

Penyidik selanjutnya menetapkan Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan sebagai tersangka. Anak AG selaku kekasih Dandy juga dinaikan status hukumnya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku.

Dandy dan Shane kini menjalani penahanan di rumah tahanan negara (Rutan) Polda Metro Jaya. Sedangkan AG ditahan di lembaga kesejahteraan sosial mengingat statusnya masih anak di bawah umur.

Sementara itu, Kejati DKI Jakarta menbantah, berkas perkara tersangka Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan berulang kali dikembalikan kepada Polda Metro Jaya. Pemberkasan kasus Dandy dan Shane memang berjalan cukup lama, dan sempat menuai kritik dari pihak korban Cristalino David Ozora.

“Tidak ada bolak-balik berkas perkara hanya satu kali sesuai KUHAP kita sudah bisa memenuhinya dan kemudian menerbitkan P21,” ujar Asisten Tindak Pidana Umum Kejati DKI Jakarta, Danang Suryo Wibowo di Kantor Kejati DKI Jakarta, Rabu (24/5).

Meski begitu, Danang enggan merinci materi yang sempat diminta dilengkapi kepada penyidik Polda Metro Jaya, sebelum berkas dinyatakan lengkap.

“Untuk isi P19 saya kira sesuai dengan ketentuan UU tidak bisa kami sebutkan secara mendetail,” jelasnya.

Kubu Cristalino David Ozora, pun angkat suara usai Kejati DKI Jakarta menetapkan berkas perkara tersangka Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan telah lengkap. Pihak korban sudah menanti agar kasus ini segera disidangkan.

“Untuk Mario Dandy dan Shane Lukas, sampai bertemu di Pengadilan,” kata Pengacara Keluarga David, Mellisa Anggraini, melalui akun Twitternya, Rabu (24/5).

Mellisa menyampaikan apresiasi kepada Kejati DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya yang telah menuntaskan berkas perkara. Ucapan terima kasih juga disampaikan kubu David kepada publik yang telah membantu mengawal kasus penganiayaan David. (jpc/saz)

Rp5 Miliar Lebih Kerugian Negara Dipulihkan Kejari Langkat

Kajari Langkat, Mei Abeto Harahap dan Plt Bupati Langkat, Syah Afandin saat menunjukkan surat MoU

STABAT, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri Langkat sukses memulihkan kerugian negara atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2017-3018 pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang setempat. Adapun kerugian negara yang dipulihkan Korps Adhyaksa Kabupaten Langkat senilai Rp5.781.471.789.

Kepala Sekai Intelijen Kejari Langkat, Sabri F Marbun menyatakan, penyelamatan kerugian negara dilakukan melalui pengembalian atas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2017 dan 2018 pada Dinas PUPR. “Pemulihan Keuangan negara oleh Kejari Langkat melalui bantuan hukum non litigasi,” kata Sabri, Kamis (25/5/2023).

Sabri menambahkan, pihaknya dengan Pemkab Langkat sebelumnya telah menandatangani MoU. Karenanya, pemulihan keuangan negara dilakukan sebagai tindaklanjut Surat Kuasa Khusus Nomor 365/SK/DPUPR-LKT/2022 tanggal 06 September 2022 dari Pemkab kepada Kejari Langkat.

Kejari Langkat melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), sambung Sabri, bergerak cepat menindaklanjuti SKK dan temuan BPK RI. “Salah satu kewenangan yang dimiliki kejaksaan yaitu bantuan hukum non litigasi kepada pemerintah dengan cara negosiasi kepada sekira 7 perusahaan dari 13 kegiatan dan berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp5.781.471.789,” urai Sabri.

“Bahwa capaian pemulihan keuangan negara tersebut sudah diserahkan laporan penutupannya kepada yang memberikan kuasa yaitu Pemerintah Kabupaten Langkat yang dilaksanakan pada Rabu (17/5/2023) di Rumah Dinas Bupati Langkat,” sambungnya.

Dalam kegiatan tersebut Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Yogi Fransis Taufik selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejari Langkat menyerahkan secara langsung kepada Plt Bupati Langkat Syah Afandin, SH berupa Surat Penutupan Kegiatan Bantuan Hukum melalui surat No.1362/L.2.25/Gp.2/05/2023. “Pada pokoknya bahwa Kejaksaan Negeri Langkat dalam Kegiatan Nonlitigasi Bantuan Hukum telah melakukan pengembalian keuangan negara sebesar Rp. 5.781.471.789 atas temuan BPK RI 2017 dan 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Langkat,” pungkasnya. (ted/tri)

Bupati Surya Hadiri Pelantikan Falcon Shooting Club Asahan

Bupati Asahan Surya menghadiri pelantikan pengurus Falcon Shooting Club Asahan di Aula Pandawa Kodim 0208/Asahan, Kisaran, Rabu (24/5).

ASAHAN-SUMUTPOS.CO – Ketua Umum Pengkab Perbakin Asahah M. Okto Siregar melantik Pengurus Falcon Shooting Club (FSC) Asahan Masa Bakti 2023-2025 di Aula Pandawa Kodim 0208/Asahan, Kisaran, Rabu (24/5).

Dalam pelantikan tersebut tampak hadir Bupati Asahan Dandim 0208/Asahan, Danlanal TBA, Kapolres Asahan, Kapolres Tanjung Balai, Kajari Asahan, Kajari Tanjung Balai, Ketua PN Kisaran, Danyon 126/KC, Ketua PA Tanjung Balai, Wakil DPRD Tanjung Balai, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, OPD, Ketua Umum Pengkab Perbakin Asahan dan tamu undangan lainnya.

Okto Siregar berharap kepada FSC Asahan yang baru dilantik dapat menjalankan program kerjanya. Selain itu, FSC Asahan diharapkan dapat bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Asahan dalam setiap program kerjanya.

Lebih lanjut Okto mengatakan, Pengkab Perbakin Asahan sangat mengapresiasi terbentuknya FSC Asahan.

“Diharapkan dengan terbentuknya FSC Asahan dapat membantu Pengkab Perbakin Asahan menciptakan atlet tembak yang berprestasi untuk Kabupaten Asahan, sehingga dapat membawa nama besar Kabupaten Asahan sampai ke Kancah Nasional maupun Internasional. Karena Pengkab Perbakin Asahan tidak dapat berjalan sendiri dalam meciptakan atlet berprestasi di Asahan,” ucapnya.

Okto juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Asahan yang telah mensuppourt secara maksimal Pengkab Perbakin Asahan dalam setiap program kerjanya.

“Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih prestasi, dan membuat bangga Kabupaten Asahan pada cabang olahraga menembak baik Tingkat Nasional maupun Internasional,” terangnya.

Ditempat yang sama, Bupati Asahan H. Surya, BSc mengatakan, Pemerintah Kabupaten Asahan akan memberlakukan hal yang sama kepada seluruh cabang olahraga di Asahan.

“Pemerintah Kabupaten Asahan akan memberikan hal yang sama kepada seluruh cabang olahraga di Asahan, tidak ada yang saya beda-bedakan. Apalagi atlet dari cabang olahraga tersebut dapat meraih prestasi sampai Tingkat Nasional dan meraih medali, Pemerintah Kabupaten Asahan akan memberikan dukungan semaksimalnya,” kata Surya.

Ia berpesan kepada Pengurus FSC Asahan yang baru dilantik, agar melakukan tugas dengan penuh keikhlasan, luangkan waktu, fikirkan dan tenaga, dalam memajukan serta membina para atlet dalam menghadapi event atau kejuaraan, sehingga dapat mengharumkan nama Kabupaten Asahan di Tingkat Nasional maupun Provinsi.

Terakhir Surya mengucapkan, selamat atas pelantikan FSC Asahan, semoga amanah yang dibebankan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.(mag-10/tri).

1...1,4701,4711,472...15,676Page 1,471 of 15,676

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor