LUBUK PAKAM- Terbitnya Surat Keputusan (SK) perpanjangan HGU PTPN 2 No 42/HGU BPN 2002, sangat meresahkan warga. Pasalnya, tak hanya lokasi perkebunan yang masuk areal HGU, tapi perkampungan yang tidak pernah terdaftar di HGU PTPN 2, kini masuk ke peta perpanjangan HGU PTPN 2 No 42/HGU BPN 2002 tersebut.
“BPN pusat telah menciptakan keresahan bagi warga Deli Serdang. Masak diterbitkan SK HGU No 42 di Desa Bangun Sari. Padahal disana tidak pernah ada areal perkebunan,” ungkap Ketua Komisi A DPRD Deli Serdang Benhur Silitonga, kepada wartawan, di Lubuk Pakam, Minggu (14/8), menyikapi hasil pertemuan dengan Direktur SDM PTPN2 Tambak Karo-Karo, dikantor direksi PTPN 2 Tanjung Morawa, Jumat (12/8) silam.

Anehnya, sejumlah lahan yang dinyatakan masuk eks HGU, kini hampir seluruhnya sudah diperpanjang. Bahkan areal yang tidak pernah menjadi lahan perkebunan masuk dalam HGU. Ada sekira 5.873 hektar yang HGU-nya berakhir pada tahun 2.000 lalu, kini kembali masuk kedalam peta perpanjangan HGU.

Malah komisi A DPRD mendapat laporan dari PTPN 2, kalau areal perumahan Tamora Indah Tanjung Morawa yang dulunya perkampungan, kini terdaftar ke dalam perpanjangan HGU yang baru. ”SK No 42 menimbulan keresahan bagi warga dan Pemerintah daerah,” ungkap Benhur.

Masuknya Tamora Indah Tanjung Morawa ke dalam peta perpanjangan HGU, maka sekitar 300 kepala keluarga yang bermukim disana terancam diokupasi. Pasalnya, PTPN 2 akan mengamankan asetnya dengan melakukan pembersihan lahan untuk kepentingan replanting. Menanam tanaman baru di areal lahan perkebunan.

Dengan “menggilanya” SK No 42 HGU/BPN perkebunan plat merah itu, diduga saat pengusulan perpajanngan eks HGU ada permainan mafia pertanahan maupun mafia HGU demi memperkaya diri. Dengan adanya permasalahan itu, komisi A berencana bakal mengusulkan pembentukan Tim dan Panitia Khusus (pansus) pertanahan eks HGU.
”Ini harus diusut. Jangan dibiarkan ini terjadi. Pasalnya besok-besok seluruh wilayah Deli Serdang menjadi HGU PTPN 2,” pungkasnya.(btr)

Kasus Dugaan Jual Beli Kursi Kepsek

BINJAI- Kasus dugaan jual beli kursi Kepala Sekolah (Kepsek) di Kota Binjai, sampai saat ini terus bergulir. Disamping para Kepsek yang dimutasi akan membuat laporan ke Polresta Binjai, DPRD Kota Binjai juga akan memanggil pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P), hari ini, Senin (15/8), guna membahas persoalan mutasi yang berlangsung beberapa waktu lalu.

“Iya, besok (hari ini, Red), kita akan panggil Dinas P dan P. Hal itu kita lakukan, guna meminta penjelasan terkait mekanisme mutasi yang sudah dilakukan. Agar semuanya lebih jelas dan kita dapat mengambil sikap lebih jauh atas persoalan ini,” kata Arjuli Indrawan, Ketua Komisi C DPRD Binjai, saat dihubungi via selulernya, Minggu (14/8).
Lebih jauh dikatakan Arjuli, sejauh ini DPRD Binjai belum mengetahui bagaimana cerita sebenarnya. Sebab, DPRD masih menerima penjelesan dari para Kepsek yang sudah dimutasi.

“Karena belum ada keterangan dari kedua belah pihak, untuk saat ini kita belum dapat memberikan tindakan apapun atas persoalan ini,” ujar Arjuli, seraya menambahkan, persoalan ini akan ditanggapi serius.

Sementara itu, Ketua PGRI Kota Binjai Lasiono, dalam beberapa hari ini terus membahas persiapan mereka untuk membuat laporan ke Polresta Binjai. “Selain membuat laporan ke Polres Binjai, kami juga melaporkan adanya indikasi jual beli kursi Kepsek ini ke Kejaksaan Negri (Kejari) Binjai,” ungkap Lasiono.

Lasiono yang juga ikut menjadi korban mutasi ini menambahkan, laporan yang akan dilakukan tersebut, tentunya akan membawa sejumlah saksi dan barang bukti berupa alat rekam suara. Dimana, dalam rekaman yang dipegang oleh sejumlah guru menerangkan, percakapan calo kursi Kepsek dan guru yang ingin dijadikan Kepsek direkam.
“Persoalan ini akan kami usut sampai tuntas dan hendaknya, penegak hukum dapat ikut serta membantu kami dalam mencari kebeneran. Agar publik dapat mengetahui, siapa dalang dibalik persoalan ini,” harap Lasiono.

Tak hanya itu, Lasiono mengungkapkan, adanya permainan uang dalam mutasi yang dilakukan, juga dikuatkan dengan salah satu SD di Payaroba, Binjai Barat, dimana, Kepsek tidak ada dalam daftar mutasi, tetapi tetap digantikan.
“Bagaimana jadinya, kalau Kepsek yang lama tidak tahu ditempatkan di sekolah mana, tetapi kursinya sudah diambil alih Kepsek lain. Apakah Kepsek yang lama masih jadi Kepsek atau sudah jadi guru biasa? Kalau jadi guru biasa, dimana dia mengajar? Semuanya memang serba tidak jelas. Dengan demikian, banyak indikasi permainan di dalam mutasi yang dilakukan Wali Kota Binjai melelaui Dinas P dan P itu,” tegasnya.(dan)

LUBUK PAKAM- Pernyatan Kapolres Deli Serdang AKBP H Wawan Munawar akan menciptakan keamanan serta ketertiban menjelang Idul Fitri 1432 Hijriah diwilayah hukumnya ternyata isapan jempol belaka. Soalnya, para supir angkot yang melintas di terminal bus Lubuk Pakam resah karena dikenakan kutipan liar (pungli) oleh sekelompok pemuda, Minggu (14/8).

Kutipan yang dikenakan kepada supir angkutan sudah ber langsung lama. Bahkan para kelompok pemuda yang dikor dinir oknum berinisial PL itu, tidak segan-segan melukai para supir apa bila tidak menyetorkan Rp3.000-Rp5.000 per hari.

Menurut pengakuan EM, supir bus Koperasi Usaha Pinggir Jalan (KUPJ), biasanya kelompok pemuda yang menyatakan dirinya preman itu tidak segan-segan menganiaya siapa saja supir yang menentang mereka.

Padahal, tindakan kejahatan yang dialami para supir angkutan itu, sudah berulang kali dilaporkan kepada aparat kepolisian dan petugas Dinas Perhubungan Deli Serdang. Selain itu, supir disana sudah pernah membuat laporan ke Mapolsek Lubuk Pakam sekitar sebulan silam. Tepatnya 27 Juli 2011 dengan nomor STPL/177/VII/SU/Res DS/Sek Lbk Pakam, yang diterima Aiptu AT Pasaribu.

Kapolsek Lubuk Pakam AKP M Ikhwan membenarkan pihaknya telah menerima laporan warga terkait adanya dugaan pemerasan dilakukan sekelompok preman kepada para supir angkutan umum. ”Kita masih mendalami kasus itu,” uncapnya. (btr)