MEDAN-  Balai Karantina Kelas II Bandara Polonia mengamankan 16 ekor ular piton, Rabu (10/8). Terungkapnya penemuan ular piton tersebut, karena adanya gerakan kotak yang mencurigakan saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Balai Karantina Kelas II Polonia Medan. Kotak itu rencananya akan dikirim ke Jakarta-Denpasar. Saat dibongkar, ternyata isinya 16 ekor ular piton masing-masing berukuran 25 centi meter.

Menurut informasi yang dihimpun Sumut Pos, 16 hewan melata itu diamankan sembari menunggu pemiliknya datang untuk memberi penjelasan. Kotak yang berisi ular piton itu sendiri, bermula dari kecurigaan petugas yang melakukan pemeriksaan setiap barang melalui X Ray.

Saat masuk ke dalam mesin pemindai, terdeteksi kotak ternyata berisi hewan hidup. Penasaran dengan kotak tersebut, lalu petugaspun langsung membongkar isi kotak dan ternyata melihat isinya berupa ular piton dengan ukuran lebih kurang 25 sentimeter.

Kepala Sesi Karantina Hewan Kelas II Polonia Medan, Rosleini saat ditemui wartawan Sumut Pos di ruang kerjanya, enggan berkomentar banyak. “Nanti saya beritahukan yah karena saya harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan atasan saya,” tukasnya.

Sedangkan Kepala Operasional Bandara Polonia, Johanes mengakui kalau pihak Karantina sudah melaporkan adanya penangkapan ular piton tersebut.(jon)

MEDAN- Meski merasa tidak melakukan korupsi dana bantuan korban Tsunami Kabupaten Nias pada tahun 2007 senilai Rp3,7 miliar, mantan Bupati Nias Binahati B Baeha, divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Medan, Rabu (10/8).

Majelis hakim yang diketuai Suhartanto menyatakan, terdakwa melanggar pasal 3 ayat 1 (1), jo pasal 18 UU No 31/1999 tentang Tipikor, sebagaimana diubah menjadi UU No 20/2001, jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Selain menjatuhkan vonis 5 tahun penjara, hakim juga mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp3,1 miliar, dan denda Rp100 juta. Terdakwa terbukti bersama-sama dengan terdakwa lain mengkorupsi dana bantuan bencana tsunami Nias 2006-2008 sebesar Rp3,7 miliar dari total Rp9,4 miliar. Apabila tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman 2 bulan kurungan.

Dikatakan ketua majelis, setelah putusan majelis hakim berkekuatan hukum tetap, maka jaksa dapat melakukan penyitaan terhadap harta benda terdakwa. Namun, bila harta benda tersebut tidak mencukupi diganti dengan penjara selama 3 tahun. Putusan yang diberikan majelis hakim, lebih ringan 3 tahun dari tuntutan jaksa 8 tahun penjara.

Mendengarkan putusan dari majelis hakim, terdakwa mantan Bupati Nias Binahati B Baeha terlihat tidak terima.
“Ini tidak adil pak hakim, saya tidak ada melakukan korupsi, kalau saya ada melakukan korupsi dihukum 5 tahun saya terima, tapi tidak ada uang sepeser pun yang saya nikmati dari uang bantuan tersebut,” tolak Binahati usai pembacaan putusan diruang utama gedung PN Medan.

Sementara itu, penasehat hukum mantan Bupati H Badrani Rasyid mengatakan, atas putusan yang diberikan majelis hakim kepada kliennya, dia akan mengajukan upaya hukum.

“Kita akan ajukan banding, karena majelis hakim dalam mengambil keputusan menyampingkan fakta-fakta dipersidangan, makanya kami sangat kecewa atas putusan majelis hakim tersebut,” terangnya.(ris/smg)