26 C
Medan
Thursday, December 25, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 14824

Kadis Bina Marga Segera Dipanggil

Soal Pengerukan dan Pengaspalan yang Amburadul

MEDAN-Dinas Bina Marga Kota Medan yang terkesan pilih kasih dalam melakukan pengaspalan jalan di sejumlah titik di Kota Medan terus menuai cerita. Belum lagi soal, drainase yang dinilai setengah hati dikerjakan dan tidak tuntas.
“Sebenarnya sih, kita tidak paham bagaimana penilaian mereka (Bina Marga) untuk jalan yang harus dibangun baru dan tidak. Bahkan sebenarnya, ada rangking terhadap jalan di Medan yang mana menjadi skala prioritas utama dan mana yang kedua. Ini sebenarnya perlu, karena kita pun melihat masih banyak jalan yang seharusnya diaspal baru tapi malah jalan lain yang masih bagus sudah diaspal baru,” ujar Sekretaris Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJI) Sumut Burhan Batubara, Kamis (28/7).

Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi D Parlaungan Simangungsong mengatakan akan melakukan pemanggilan terhadap Dinas Bina Marga untuk meminta jawaban terhadap prosedur dan pelaksanaan pengerukan dan pengaspalan jalan.
“Sabtu, (28/7)) kita akan melakukan pemanggilan Kepala Dinas Bina Marga untuk meminta tanggapan terhadap prosedur dan pelaksanaan proyek tersebut,” ujar Parlaungan.

Dikatakanya, sesuai dengan pembahasan LPJ antara Dinas Bina Marga dengan Komisi D DPRD Medan. Setelah kering akan dilakukan pengangkutan oleh Dinas Marga agar tidak menggangu warga sekitar.

“Dikatakan mereka karena yang dikeruk merupakan lumpur dan masih basah, untuk itu pengangkutannya ditunggu sampai kering dahulu baru diangkut. Itu berdasarkan janji mereka terhadap Komisi D,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga Kota Medan Gunawan Surya Lubis menjelaskan tidak ada pilih kasih pembangunan infrastruktur jalan maupun drainase di Kota Medan. Soal drainase, dia juga menjelaskan pengerjaan masih belum tuntas. Sebab, dari pengerjaan yang dilakukan kontraktor itu diberi tenggat waktu sampai bulan 10 harus tuntas. “Itu belum selesai dan masih berlanjut,” jelasnya. (adl)

TRTB Sarankan Warga Laporkan Nanyang ke PTUN

MEDAN-Permasalahan warga Jalan Tomat, Kecamatan Medan Baru dengan pemilik yayasan sekolah Nanyang Zhi Hui International Modern School (Singapore) yang berada di Jalan Sriwijaya, simpang Jalan Abdullah Lubis Medan tak juga membuahkan hasil.

Pasalnya, hasil rapat warga, Dinas TRTB, pemilik sekolah Nanyang dan unsur Muspika plus di kantor Camat Medan Baru masih terjadi ketegangan antara warga dengan pemilik Nanyang.

“Percuma saja rapat bersama mereka (TRTB, Pemilik Nanyang) yang dihadiri Kapolsek dan Camat Medan Baru tak ada kesepekatan yang bisa mencari solusi,” ujar Nyonya Peliat Warga Jalan Tomat, Kamis (28/7) pagi.
Dikatakannya, pihak Nanyang yang tidak hadir hanya diwakili oleh ahli hukumnya tetap membela pihak Nanyang kalau izin sekolah tersebut sudah tak ada masalah. “Ahli hukumnya mengatakan kalau Nanyang sudah tak ada masalah dengan izinya karena semua sudah diurus ke Dinas TRTB. Dengan demikian pihak Nanyang merasa dengan pembangunan sekolah tersebut tak ada masalah lagi,” ucapnya.

Sementara, lanjut Peliat, Dinas TRTB melalui Bonar menyarankan kepada warga untuk menyelesaikan permasalahan ini ke jalur hukum yaitu dengan mengaduhkannya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). “Ketika kami tanya kenapa harus melapor mereka mengatakan kalau Nanyang banyak bermasalah dengan siapa saja,” katanya lagi.Ketua Komisi D DPRD Kota Medan, Parlaungan Simangungsong meminta kepada Dinas TRTB dan pemilik sekolah Nanyang membuat pernyataan tertulis kepada Dewan atas kesepakatan kedua pihak agar diketahui masyarakat. “Seharusnya mereka (pemilik sekolah Nanyang dan Dinas TRTB) membuat pernyataan kepada Dewan karena menyangkut publik. Dengan itu kita akan mencari solusi ke depannya terhadap warga sekitar yang sudah sengsara akibat pembangunan sekolah Nanyang,” cetusnya. (adl)

Cocok Untuk Jalan Macet

All New Sirion

MEDAN- Kebutuhan masyarakat akan kendaraan roda 4 untuk menunjang aktivitas sehari-hari semakin tinggi. Karena itu, masyarakat membutuhkan mobil yang dapat bergerak dengan lincah di jalanan kota yang macet.
Membaca kebutuhan masyarakat ini, Daihatsu meluncurkan mobil dengan variant terbaru. Dengan harga yang terjangkau dan fitur yang semakin lengkap dan canggih. All New Sirion-EveryTHINK inside, namanya.  Mobil dirancang untuk bersaing di pasar City Car.

All New Sirion-EveryTHINK inside, diluncurkan serentak di Indonesia dan kota Medan termasuk dalam acara peluncuran mobil ini. “Daihatsu melakukan Full Model Change dengan mengeluarkan Sirion terbaru. Peluncurannya hari ini di seluruh Indonesia, dan Medan termasuk salah satu kota yang dipilih untuk peluncuran mobil ini,” ujar Operation Manajer Wilayah Sumatera PT Astra Internasional Tbk Tunjung Pramusinto.

All New Sirion ini memiliki perubahan pada design eksterior maupun interior. Sehingga penampilan New Sirion tampil lebih stylish, sporty dan modern. Perubahan ini dapat dilihat pada desain baru lampu depan, yang dilengkapi dengan projector headlamp dengan anti fogging. Foglamp ini memberikan kesan mobil tampil lebih mewah dan elegant serta lebih terang karena menggunakan multireflector. Lampu belakang juga lebih panjang dengan LED Combination, sehingga terlihat lebih sporty dan mewah.

Sedangkan pada desain interior, terlihat lebih mewah karena kelengkapan fitur. Seperti Bluetooth, MP3 Player, USB dan Ipad. Posisi gear shift di dashboard dilengkapi dengan Shift Lock, sementara kursi belakang dapat dilipat dengan sejajar dengan bagasi, sehingga ruang bagasi jadi lebih luas. Cover tempat duduk yang terbuat dari bahan berkualitas sehingga lebih mewah. City car ini juga aman untuk anak, karena dilengkapi dengan standar ISOFIX, fitur keamanan global.
City Car ini memiliki 4 warna (ungu, hitam, grey dan putih) dengan 2 varian. Dan harga yang ditawarkan mulai dari Rp150 juta hingga Rp160 jutaan. “Pangsa pasar New Sirion ini untuk eksekutif muda atau keluarga kecil,” ujar General Manajer PT Capella Medan, Sinyo Pranata. Dalam acara peluncuran ini, lebih kurang 10 mobil New Sirion dicoba untuk para awak media.(mag-9)

SPBU Khusus Terealisasi 2012

Rahudman Mulai Membahas

MEDAN- Wacana pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus milik Pemko Medan, mulai dibahas Walikota Medan Rahudman Harahap sebagai amanah atas Inpres dan program Hemat Energi terhadap mobil dinas pejabat daerah.

“Sudah mulai dibahas, kan harus ada izinnya. Biarkan PD Pembangunan yang mengelolanya. Kita bangun, PD Pembangunan yang kelola. Direksi PD Pasar, PD RPH dan PD Pembangunan dalam sebulan ini akan saya lantik. Harapannya, dengan direksi yang baru PD kita lebih optimal. Dengan adanya SPBU ini juga nantinya akan lebih baik,” ujar Rahudman Harahap, usai menggelar syukuran dengan anak yatim piatu di Rumah Dinas, Rabu (27/7) siang.
Dijelaskannya, pembangunan SPBU tersebut tak perlu memakai Perda. “Pembangunan SPBU akan kita realisasikan tahun 2012,” katanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan Zulkarnain menambahkann
pembangunan SPBU tersebut lebih difungsikan untuk memberikan BBM pada armada operasional dinas milik SKPD Pemko Medan dan bukan untuk umum atau public profit oriented.

“Fungsi pemerintah itu kan sebagai alokasi, distributif dan stabilitatif. Salah satunya menyediakan SPBU khusus untuk menjaga dan kestabilan ketersediaan BBM bagi armada operasional dinas kita. Tujuan utama kita menjaga ketersediaan BBM bagi armada kita khususnya alat berat seperti truk sampah Dinas Kebersihan,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan Zulkarnain, didampingi Kabag Asset dan Perlengkapan Setdakota Medan M Husni di Kantor Wali Kota Medan.

Dikatakannya, pemerintah memiliki tugas dan tanggungjawab atas ketersediaan hingga distribusi barang termasuk dalam pelayanan publik. Untuk itu, gagasan untuk mendirikan SPBU itu difasilitasi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang khusus armada operasional dinas Pemko Medan.

“Pelayanan publik itu penting. Karena pada outputnya, pelayanan publik menjadi optimal dan tidak ada permasalahan. Jika ketersediaan pendukung seperti BBM pada armada kita seperti truk sampah, alat berat dan lainnya di masing-masing SKPD tidak ada masalah dan aman. Walaupun nantinya sebagai aset Pemko Medan yang dikelola PD Pembangunan,” ucapnya.

Kabag Aset M Husni menambahkan Pemko Medan juga wajib mendukung SPBU ini. Sebab, dengan ketersediaan BBM dan harga stabil maka pelayanan publik yang digerakkan dari armada operasional dinas itu tidak akan terganggu.
“Walau aset kita, tapi dikelola PD Pembangunan nantinya mungkin lebih teknis akan ditambah regulasi pendukung lain. Sebenarnya, yang patut kita pahami saat ini adalah rencana membangun SPBU khusus sendiri untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi BBM seperti solar pada armada operasional dinas kita. Karena kita sendiri yang mengontrol konsumsi BBM-nya,” tegasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Medan Rahudman Harahap menindaklanjuti rencana pemerintah mengefektifkan lagi Inpres No 2 Tahun 2008 tentang kewajiban hemat energi. Wali kota sudah menyurati seluruh pejabat di Kota Medan, diminta merujuk Inpres tersebut.

Permendagri ini mengatur tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah. Untuk itu Pemko Medan akan membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum sendiri (SPBU) untuk mengurangi beban APBN. SPB akan dibangun dengan sistem penyertaan modal dari Pemko Medan dan dikelola PD Pembangunan.

“Saya berencana membangun SPBU milik Pemko Medan. Kita bangun, PD Pembangunan yang kelola. Direksi PD Pasar, PD RPH dan PD Pembangunan dalam sebulan ini akan saya lantik. Harapannya, dengan direksi yang baru PD kita lebih optimal dengan adanya SPBU ini juga nantinya akan lebih baik,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, untuk mengurangi beban APBN terhadap dampak kenaikan harga minyak dunia dan beban subsidi energi, pemerintah akan mengefektifkan lagi Inpres Nomor 2 Tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban hemat energi. Mendagri Gamawan Fauzi pun akan segera menyurati seluruh gubernur, bupati, dan wali kota terkait masalah ini.

Agar penghematan bisa signifikan, Gamawan mengatakan, seluruh pemda juga harus melakukan penghematan. Caranya, cukup dengan mengacu pada aturan yang sudah ada yang mengatur mengenai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah. “Kendaraan dinas kepala daerah, CC-nya jangan tinggi-tinggi. Harus sesuai dengan aturan,” ujar Gamawan.

Yuswandi menjelaskan, kemendagri sendiri dulunya juga ikut memberikan input yang dijadikan materi Inpres 2 Tahun 2008. Di Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 diatur bahwa kendaraan dinas gubernur adalah satu Sedan silindir maksimal 3.000 cc dan satu Jeep 4.200 cc.

Untuk Wakil Gubernur, satu Sedan 2.500 cc dan satu Jeep 3.200 cc. Untuk Bupati/Walikota, satu Sedan 2.500 cc dan satu unit Jeep 3.200 cc. Sementara, untuk Wakil Bupati/Wakil Walikota, satu Sedan 2.200 cc dan satu unit Jeep 2.500 cc.
Khusus untuk mobil dinas pimpinan DPRD, besar cc-nya dinaikkan, berdasarkan Permendagri Nomor 11 Tahun 2007, sebagai perubahan atas Permendagri Nomor 7 Tahun 2006. Untuk ketua DPRD provinsi semula sedan 2. 500 cc atau Jeep 2.200 cc, dinaikkan menjadi sedan atau Jeep 2.700 cc.(adl)

Jaksa Kumpulkan Bukti Dugaan Korupsi di IAIN

MEDAN-Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera mengcek kebenaran dugaan korupsi yang terjadi di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumut. Pengecekan yang akan dilakukan tersebut berupa melakukan pungumpulan barang bukti dan keterangan (pulbaket) sebelum dilakukan penyelidikan.

‘’Dimulainya penyelidikan tersebut melihat dari hasil pulbaket. Apakah kasus dugaan korupsi itu benar terjadi atau tidak. Dari hasil pulbaket ini barulah kita bisa meningkatkan statusnya menjadi penyelidikan,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejatisu Mansyur SH, Rabu (26/7).

Mansyur juga mengaku kalau kasus dugaan korupsi di kampus IAIN Sumut belum diketahuinya. Alasannya karena laporan dari timnya belum masuk.

‘’Saya masih baru, jadi saya belum tahu kasus apa saja yang sedang dilakukan penyelidikan. Untuk itu saya akan meminta keterangan pada anggota saya, termaksuk kasus dugaan korupsi di IAIN Sumut,” beber Mansyur.
Lebih lanjut dikatakan Mansyur, sebelum masuk penyidikan pihaknya terlebih dahulu meminta laporan dari masyarakat.
‘’Laporan masyarakat yang diterima ini akan kita lakukan penyelidikan, apakah benar atau tidak untuk itu kita akan pulbaket,” ucap Mansyur. (rud)

Direktur PT Bahari Dwi Kencana Dipanggil Paksa

Kredit Rp118 Miliar Salah Prosedur di BNI

MEDAN-Hingga saat ini tindak pidana khusus (Pidsus) Kejatisu masih berusaha memanggil Direktur PT Bahari Dwi Kencana, Boy Hermansyah. Tapi, hingga saat ini penerima kredit yang melanggar standar operasional prosedur (SOP) dari BNI Cabang Pemuda Medan itu tak diketahui keberadaannya.

‘’Kita belum mengetahui dimana keberadaan yang bersangkutan. Kita juga sudah malayangkan tiga kali surat pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Namun tidak juga kunjung mau datang ke Kejatisu untuk dimintai keterangannya,” beber Asintel Kejatisu, Mansyur SH MH kepada wartawan, Rabu (27/7).

Namun demikian, sambung Mansyur, pihaknya akan terus berupaya menghadirkan Direktur PT Baharin Dwi Kencana itu untuk segera dimintai keterangannya soal kucuran kredit yang melanggar SOP dari Bank Niaga Indonesia Cabang Pemuda Medan senilai Rp129 miliar.

‘’Etika yang bersangkutan tidak ada. Kita akan memanggil secara paksa. Untuk segera datang dimintai keterangannya,” tegas Mansyur.

Ketika disinggung status hukum Boy Hermansyah sendiri, Mansyur mengatakan bahwa Direktur PT Bahari Dwi Kencana itu masih sebatas saksi.

‘’Memang masih saksi, tidak tertutup kemungkinan mengarah menjadi tersangka. Bahkan bisa saja yang bersangkutan langsung ditahan saat diperiksa mengingat etika baik datang untuk memenuhi panggilan penyidikan saja dia tidak ada,” ungkap Mansyur.

Sementara itu Kasi Produksi Sarana Intelijen (Prosarin) Intel Kejatisu Ronald Bakkara SH mengatakan, mereka kesulitan untuk memanggil Boy Hermansyah sehingga mereka akan memanggil secara paksa.

‘’Kasus itu sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan. Sekarang ini kita bersama-sama pidsus mengusut kasus tersebut, kendala kita Boy Hermansyah sendiri mangkir dipanggil, sudah beberapa kali kita melayangkan panggilan dan melayang surat panggilan baik ke perusahaan yang bersangkutan ataupun kekediamannya,” beber Bakkara.
Proses pemeriksaan perkara kasus dugaan korupsi pengucuran kredit oleh BNI 46 sebesar Rp133 miliar kepada Boy Hermansyah selaku Direktur PT Bahari Dwi Kencana pada akhir Desember 2010 lalu, sudah berlangsung beberapa bulan.

Terungkapnya kasus penyimpangan dalam pencairan kredit setelah pihak kejaksaan mendapatkan laporan bahwa permohonan pencairan dana yang diajukan oleh PT Bahari Dwi Kencana, yang bergerak dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit pada 8 November 2010 silam kepada PT BNI 46 Cabang Medan sebesar Rp133 miliar. Penyidik menduga bahwa proses dan izin kelengkapannya tidak benar, tapi permohonan tersebut tetap diproses serta dianalisa pada Sentra Kredit Menengah (SKM) BNI 46 wilayah Medan.

Proses selanjutnya maka pihak BNI mengeluarkan Memorandum Analisa Kredit (MAK), pada MAK tersebut menyebutkan bahwa permohonan pinjaman wajar dipertimbangkan, maka tahap berikutnya permohonan peminjaman dikirim ke PT BNI 46 Pusat di Jakarta.

Setelah pengajuan diproses pada BNI 46 Pusat di Jakarta, maka pihak bank menyetujui permohonan kredit sebesar Rp129 miliar, dari pengajuan permohonan pemimjaman sebesar Rp133 miliar, namun bisa dilakukan kalau semua persyaratan sudah dipenuhi oleh pihak pemohon kredit dari PT Bahari Dwi Kencana yang bergerak dalam perusahaan pengelolaan kelapa sawit di Sumatera Utara.

Akan tetapi berdasarkan fakta yang diperoleh, pencairan permohonan pinjaman sudah dikucurkan sebesar Rp118 miliar yang dikeluarkan pada Desember 2010 lalu dengan kontrak perjanjian pembayaran selama 59 bulan, padahal seluruh persyaratan belum dipenuhi oleh PT Bahari Dwi Kencana.(rud)

Senggolan Nazaruddin

Dua kali nama PLN disenggol sedikit dalam kaitan dengan Nazaruddin yang kini lagi buron itu. Yang pertama PLN dikaitkan dengan tender batubara yang sampai membuat Nazaruddin bertengkar dengan partner bisnisnya. Yang kedua sekarang ini dalam kaitan dengan tender proyek PLTU Kaltim/Riau.

Saya senang dua hal itu disebut-sebut. Pertama saya bisa numpang ngetop sebentar. Kedua, saya memiliki momentum untuk mengkampanyekan “PLN baru”.

Soal batubara itu misalnya. Konon Nazaruddin memberi uang kepada Daniel Sinambela untuk modal ikut tender batubara di PLN. Daniel menang tender tapi tidak mengembalikan uangnya Nazaruddin. Daniel kemudian dihajar Nazaruddin. Daniel masuk tahanan.

Yang terjadi adalah Daniel sebenarnya benar-benar menang tender. Bukan karena ada Nazaruddin di dalamnya. Tender itu dilakukan dengan system auction, sehingga tidak ada peluang untuk diatur sama sekali. Semua orang tahu system auction itu begitu transparansinya sehingga sangat kecil peluang untuk terjadi permainan. Daniel menang tender karena penawaran harganya memang sangat-sangat rendah.

Saking rendahnya, Daniel barangkali kesulitan mencari batubara yang baik dengan harga yang masih bisa memberikan keuntungan baginya. Maka batubara yang dikirim ke PLN pun batubara yang murah. Tentu tidak bisa memenuhi kualitas yang ditentukan PLN. Yang hebat, petugas PLN di lapangan berani menolak batubara ribuan ton tersebut. Akibat batubara Daniel ditolak oleh PLN, Daniel tidak mendapatkan uang dari PLN. Karena itu Daniel juga tidak bisa mengembalikan uangnya Nazaruddin. Nazaruddin pun kehilangan uang puluhan miliar rupiah gara-gara ketegasan PLN.

Seandainya petugas PLN takut kepada Nazaruddin dan menerima begitu saja batubara yang jelek itu tentu Nazaruddin bisa menyelamatkan uangnya yang puluhan miliar itu. Namun karena batubaranya ditolak maka lenyapkan uangnya yang sangat besar itu.

Dalam hal ini saya bangga dengan petugas PLN di barisan paling depan tersebut. Seandainya pegawai PLN tersebut bisa disogok tentu semuanya beres. Toh batubara jelek itu sebentar lagi sudah tercampur dengan batubara ribuan ton lainnya. Tidak akan gampang ketahuan. Tentu saja saya bangga dengan pegawai PLN di bagian penerimaan batubara itu. Saking bangganya sampai-sampai di DPR saya berseloroh: kalau saja petugas itu seorang wanita akan langsung saya ciumi dia!

Bagaimana dengan tender PLTU Kaltim/Riau yang disebut-sebut Nazaruddin sekarang ini? Saya pun penasaran. Sungguh saya pun ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi?

Tender tersebut dimenangkan oleh konsursium PT Adhikarya (Kaltim) dan  konsorsium Rekayasa Industri (Riau). Sudah saya cek berulang-ulang bahwa proses tender sangat bersih dan professional. Sampai-sampai teman terbaik saya yang telah berjasa menyelamatkan hidup saya kalah di tender ini.

Pertanyaannya: siapakah yang memberi uang kepada Nazaruddin terkait dengan proyek ini? Apakah orang PLN? Atau pemenang tender? Sebaiknya ini diusut. Saya sangat berkepentingan dengan hasil pengusutan ini. Kalau orang PLN yang memberikan uang, dari mana asal-usul uang itu dan dengan tujuan apa?

Namun kalau, misalnya, pemenang tender yang memberi uang ke Nazaruddin, untuk apa dia memberi uang? Bukankah dia menang tender bukan karena bantuan Nazaruddin? Apakah justru dia mengira menang tender itu berkat dukungan Nazaruddin?

Tentu saya tidak tahu. Saya justru bertanya-tanya dalam hati. Kalau benar begitu untuk apa pemenang tender itu memberi uang ke Nazaruddin? Sedekah? Sumbangan? Mestinya itu bukan sogok karena dia memenangkan tender bukan karena jasa Nazaruddin.

Saya penasaran atas pertanyaan-pertanyaan saya sendiri itu.
Karena itu saya mencoba mencari tahu.

Hasil penelusuran saya agak mengecewakan: ternyata masih banyak peserta tender yang tidak percaya diri akan kemampuan mereka, lalu punya backing orang kuat. Mereka belum percaya bahwa PLN sudah berubah. Mereka belum percaya bahwa di PLN bisa berubah. Mereka tidak percaya bahwa backing itu sekarang tidak ada gunanya.
Itulah sebabnya mengapa masih ada peserta tender yang merasa perlu memiliki backing.

Keberadaan backing itu sendiri punya dua cerita. Ada peserta tender yang memang mencari backing. Ada juga justru si backing yang mencari-cari peserta tender. Terutama, yang diincar adalah peserta yang sudah kelihatan punya peluang untuk menang. Si backing lantas menakut-nakuti si peserta tender kalau dia tidak dikawal bisa saja kalah.

Emosi peserta tender itu pun menjadi labil. Di satu pihak dia sudah berada di ambang kemenangan. Peserta yang lolos tender tianggal sedikit, katakanlah tiga. Kejiwaannya pun menjadi kemrungsung. Dalam keadaan kemrungsung seperti itu  dia ditakut-takuti oleh si backing. Kalau tidak pakai backing dia akan dikalahkan. Ketika mengucapkan kata “akan dikalahkan” itu bisa saja si backing seorang-olah sudah bicara dengan pemilik proyek. Dalam situasi seperti itu peserta tender  memilih jalan yang paling save: diterima saja tawaran backing itu. Celakanya tidak mustahil si backing tidak hanya mendatangi satu peserta tapi juga peserta tender lainnya. Dengan demikian siapa pun yang menang backing pulalah yang paling menang.

Saya sudah bisa menemukan cara bagaimana menyelenggarakan tender yang bersih. Bahkan sudah mempraktekkannya setahun terakhir ini. Tender-tender di PLN tidak akan terpengaruh oleh backing siapa pun. Bahkan dalam tender terbesar dalam sejarah PLN bulan lalu, yakni tender proyek Rp 30 triliun di Jateng, PLN berhasil mengabaikan tekanan para backing yang tidak hanya dari dalam negeri tapi juga luar negeri.

Proyek Kaltim dan Riau itu tidak ada apa-apanya dibanding proyek di Jateng itu. Tapi PLN berhasil lolos dari segala tekanan.

PLN sudah tahu bagaimana menyelenggarakan tender yang bersih, tapi belum tahu bagaimana cara meyakinkan peserta tender agar menyadari bahwa backing sudah tidak ada gunanya!

Ditelikung Gatot, Syamsul Tak Tahu

Tarik Menarik Calon Sekdaprovsu

JAKARTA-Kondisi Gubernur Sumut nonaktif, Syamsul Arifin, yang sekian lama dirawat di rumah sakit dan menghadapi proses hukum, tampaknya membuat dia tidak sempat lagi mengikuti perkembangan masalah pengisian kursi sekretaris daerah Provinsi Sumut (sekdaprovsu). Dia bahkan tak mau mengomentari calon sekda yang diusulkannya diganti oleh Plt Gubsu, Gatot Pudjonugroho.

Syamsul, yang biasanya tetap mau menjawab pertanyaan wartawan meski sedang sibuk mengurusi kasus hukumnya, kali ini dia tidak banyak berkomentar. Alasannya, dia tidak tahu-menahu lagi mengenai masalah kursi sekdan
Dimintai tanggapan atas sikap Tim Penilai Akhir (TPA) yang akhirnya memilih memproses tiga nama yang diusulkan Plt Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, Syamsul pun tidak mau berkomentar banyak. “Waduh, saya nggak tahu lagi,” ujarnya  di pengadilan tipikor, kemarin (27/7).

Diberitahu sekali lagi bahwa TPA memproses calon sekda usulan Gatot, lagi-lagi, dengan mimik serius, Syamsul menegaskan jawabannya semula. “Saya nggak tahu, saya nggak tahu,” ujarnya, masih sambil duduk di atas kursi roda.
Beberapa saat kemudian, wartawan koran ini mencoba lagi meminta tanggapannya lewat orang dekatnya, yang biasa membesuk di RS Abdi Waluyo. Semula, orang dekat Syamsul itu berjanji akan menanyakan hal itu ke Syamsul, jika kondisi memungkinkan. “Wah, jadinya saya juga tak berani menanyakan hal itu, takut belum saatnya (karena masih sakit),” ujar orang dekat Syamsul itu.

Seperti diberitakan, Direktur Jenderal (Dirjen Otda) Kemendagri, Djohermansyah Djohan kepada wartawan di gedung Kemendagri, Senin (25/7) mengatakan, Tim Penilai Akhir (TPA) akhirnya memilih memproses tiga nama yang diusulkan Gatot. Ketiga nama itu adalah Nurdin Lubis, Salman Ginting dan Mangasing Mungkur. Sementara tiga nama yang diusulkan Syamsul dan sudah mengikuti fit and profer test di Depdagri adalah Syafaruddin, Saiful Syafri dan Aspan Sofyan Batubara.

Dengan demikian, tiga nama yang lebih dulu diajukan Syamsul Arifin saat masih aktif sebagai gubernur meski sudah berada di tahanan rutan Salemba, dianggap sudah gugur.

“Ya (yang diproses, red) yang pengajuan terakhir lah. Yang oleh Penjabat gubernur, oleh Pak Gatot,” ujar Djohermansyah Djohan saat itu. Djohermansyah mengatakan, saat ini proses administrasi masih berada di Kantor Sekretariat Negara (Setneg). “Sekda Sumut masih di setneg,” ujar Guru Besar Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) itu.
Ditanya bagaimana nasib tiga calon yang diusulkan Syamsul, mantan staf khusus Bidang Politik Kantor Wapres itu mengatakan, jika yang diproses pengajuan terakhir, otomatis yang usulan pertama, yakni yang diusulkan Syamsul, dianggap batal. “Yang pertama ya sudah gugur. Yang diproses pengajuan terakhir itu,” tegasnya.

Sementara itu, kemarin di Medan ratusaan massa yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Independent Indonesia (Gemini) dan Gerakan Pemuda Peduli Pembangunan Sumut (GP3SU) menggelar demonstrasi di depan kantor DPRD Sumut. Mereka meminta Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho untuk menjalin hubungan harmonis dengan PNS serta legislatif yang akhir-akhir ini dinilai semakin retak. Ia juga diminta agar tidak menjadikan Sumut sebagai tempat belajar memimpin.

“Kita tak tahu sampai kapan masyarakat akan terus dibodohi dan terzalimi,” ungkap pimpinan aksi M Husein Tanjung bersama belasan massa aksi.

Dalam orasinya, massa aksi meminta masyarakat Sumut merapatkan barisan untuk memperjuangkan kedamaian dan kesejahteraan. “Cita-cita reformasi untuk mendudukkan hukum di tempat tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hingga detik ini tidak pernah terealisasi. Bahkan dinilai hanya tinggal mimpi,” katanya.
Mereka juga meminta Plt Gubsu serius dalam menjalankan tugas, agar citra pemerintah itu sendiri kembali bagus dan berwibawa untuk kesejahteraan rakyat Sumut.

“Hingga saat ini, tak defenitifnya Sekda Provsu hingga saat ini mengakibatkan rendahnya serapan APBD 2011 hingga semester pertama berakhir. Selain rendahnya realisasi anggaran, pengalokasian dana hibah dan bantuan sosial juga banyak terkendala hingga Juli 2011 ini,” teriak Husein.

Dikatakannya pengelolaan pemerintahan saat ini sudah jauh dari azas good governance bahkan sudah sangat kacau. “Plt Gubsu juga harus memperhatikan hak para PNS dan kesejahteraan rakyat. Bahkan lebih cenderung memikirkan konco-konconya dengan melakukan mutasi serta mengangkat 110 pajabat dan menonjobkan 26 pejabat eselon III,” terang Husein.

Saat ini, sambungnya, kepemimpinan Pemprovsu tak fokus lagi terhadap visi misi Gubernur/Wakil Gubernur Sumut mengenai rakyat tidak bodoh, rakyat tidak lapar, rakyat tidak sakit, dan punya masa depan.

Untuk itu, Plt Gubsu diminta tetap mengantisipasi secara eksternal dengan meyakinkan masyarakat tentang pemerintahan di bawah pimpinannya berjalan dengan baik, dan menghargai keputusan Gubsu nonaktif.
Pada aksi tersebut, sama sekali tak ditanggapai anggota DPRD Sumut dan akhirnya mereka membubarkan diri. (sam/saz)

Sahur Bersama Keluarga

Dhini Aminarti

Jadwal kerja yang penuh membuat bintang sinetron Dhini Aminarti tak bisa setiap malam makan bersama sang suami, artis Dimas Seto.
Memasuki Ramadan, perempuan yang menikah  pada 12 Desember 2009 itu ingin menciptakan satu momen yang mempererat kebersamaan mereka.

“Saya minta libur syuting pada hari-hari pertama puasa. Saya mau sahur dan buka puasa pertama bersama keluarga,” kata Dhini.

Soal menu makanan, Dhini tak punya masalah berarti. Suaminya tidak pernah meminta menu makanan aneh-aneh.
“Dimas bukan tipe yang rewel soal masakan. Apa pun makanan yang ada, pasti dia makan,” ucap perempuan kelahiran 29 Mei 1983 tersebut.

Di bulan puasa, Dhini tidak mengurangi aktivitasnya. Sebaliknya, dia sibuk syuting sinetron religi.
“Menurut saya sih, puasa lebih enak kerja daripada menganggur. Saat syuting, nggak terasa tahu-tahu sudah buka. Yang penting, kita jaga kesehatan,” paparnya.

“Jika tidak beraktivitas, saya khawatir bawaannya ngerumpi dengan teman-teman dan membahas masalah yang tidak penting. Kalau ngegosip, kan dosa,” ujarnya. (ash/c8/ayi/jpnn)

Ajak Anak Makan-makan, Minta Dibuatkan Arsik

Duka Mendalam Keluarga Bripka Doly Napitupulu

Suasana duka menyelimuti rumah Doly Fransiskus Napitupulu di Komplek Polda Sumut Blok I Desa Sunggal, Deli Serdang, tempat disemayamkannya jasad Bripka Doly Fransiskus Napitupulu untuk terakhir kalinya.

Ari-Jhonson, Medan

Di rumah bercat hijau yang merupakan rumah milik ayahnya Bapak Napitupulu tampak para kerabat, tetangga dan para pelayat yang mengenakan pakaian seragam kepolisian hilir mudik hendak melayat.

Sementara jasad Bripka Doly diletakkan di sebuah peti jenazah di ruang tamu bercat putih. Di situ berkumpul para keluarga, termasuk sang istri Bripka Doly, Ledia br Tarigan serta anak mereka Ezer yang baru berusia 3 bulan, yang lelap tidur di gendongan salah seorang kerabat mereka.

Wartawan sempat dilarang meliput oleh salah seorang kerabatnya. “Kalau melayat boleh. Tapi kalau mau berita, di Polda saja,” katanya.

Namun, tetap saja beberapa wartawan masuk ke area halaman rumah. Terdengar suara Ledia bercerita. Dikatakan perempuan berkulit putih ini, sekira sebulan lalu dia pernah membelikan sebuah tali pinggang untuk suaminya. Namun, Brip ka Doly sempat merepet, karena dianggapnya tali pinggang itu jelek. Namun, tetap saja tali pinggang yang dibelikan Ledia Tarigan itu dipakainya.

“Sebulan lalu kubelikan dia (Bripka Doly, Red) tali pinggang. Tahunya aku itu jelek, dia merepet. Tapi dipakainya juga. Mau kucari kemana lagi abang aku ini,” katanya sembari menangis.

Cerita perempuan bertahi lalat di samping hidung sebelah kanan ini, sontak membuat para kerabat tak tahan lagi untuk menitikkan air mata. Mereka pun berlinangan air mata.

Dikatakannya juga, Minggu (24/7) merupakan hari terakhir bagi putra mereka, Ezer bersama ayahnya. “Hari minggu kami makan-makan, di situ Ezer digendongnya. Di situ pula anakku terakhir kalinya melihat bapaknya. Kalau di rumah, dia (Bripka Doly, Red) selalu main dengan anakku. Suaranya sampai terdengar ke lantai tiga,” kisahnya.

Sementara itu, sang ayah Bapak Napitupulu yang sempat diwawancarai di sela-sela kesedihannya membantah pemberitaan sebuah media massa yang menyatakan, putranya tersebut tewas dibunuh. “Kalian kan sudah tahu, tidak ada yang dibunuh,” katanya.

Saat ditanya mengenai penyebab cekcok antara Bripka Doly dengan isrinya Ledia br Tarigan, Bapak Napitupulu tidak membenarkan hal itu.

“Keduanya baik-baik saja di acara makan-makan Hari Minggu itu. Kalau memang cekcok, setidaknya dari raut wajah mereka bisa kelihatan,” jawabnya.

Mengenai acara makan-makan itu, Bapak Napitupulu menceritakan, pada Jumat (22/7) lalu, Bripka Doly memberi uang kepada ibunya sebesar Rp100 ribu, untuk dibuatkan arsik atau sejenis asinan. Rencananya acara makan-makan itu, diadakan pada keesokan harinya, Sabtu (23/7). Tapi, tiba-tiba Bripka Doly membatalkannya karena dia sedang melaksanakan tugas. Akhirnya, acara makan-makan tersebut digelar pada Minggu (24/7).

“Hari Sabtu itu acaranya tidak jadi, karena anak saya (Bripka Doly, Red) menelepon dan mengatakan tidak bisa karena lagi tugas. Jadi saya bilang tidak apa-apa, Hari Minggu saja,” terangnya.

Seorang personel polisi yang ditemui Sumut Pos di Gedung Ditreskrimum Polda Sumut tempat Doly bertugas, menuturkan, Bripka Doly selama sebulan ini memang terlihat tidak seperti biasanya.

“Sebulan lalu, dia (Bripka Doly, Red) masih menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor (Ranmor, Red). Tapi sebulan belakangan ini, tidak pernah lagi. Dia lebih banyak diam. Mungkin karena itu juga ya, ada masalah dengan istrinya. Dia itu kan di bagian ops, jadi bisa ditempatkan di mana saja,” katanya.

Polda Sumut akan melakukan penyelidikan mendalam penyebab Bripka Dolly Fransiskus Napitupulu melakukan tindakan bunuh diri.

“Penyelidikan tentu diawali dari pihak keluarga. Tetapi mungkin tidak dalam waktu dekat, sebab masih dalam keadaan berduka. Tetapi senjata api (senpi) miliknya telah ditarik ke markas,” sebut Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Heru Prakoso, Rabu (27/7).

Disinggung kemungkinan adanya evaluasi ulang khususnya masalah kejiwaan atau psikologis terhadap personel kepolisian yang diberi kepercayaan memegang senpi, Heru menyatakan kemungkinan itu bisa saja dilakukan. Namun sesungguhnya, sebelum personel dibekali senpi pasti telah menjalani berbagai ujian atau tes di antaranya tentu kejiwaan, kepantasan dan lainnya.

“Sebelum diberi izin memakai senpi, pasti ada tes untuk memastikan berbagai hal. Saat tes psikologis, Bripka Dolly Fransiskus Napitupulu dinyatakan layak. Mungkin saja ada permasalahan hidup yang sangat berat,” beber Heru.
Dia memastikan, setelah kasus Bripda Niko Panjaitan yang menembak seorang cleaning service beberapa waktu lalu, seluruh senpi yang dipegang personel kembali dievaluasi dan ditegaskan supaya melakukan pemeriksaan secara rutin.
Sedangkan Wakil Direktur LBH Medan Muslim Muis SH mengatakan perlu dilakukan pembinaan terhadap personel kepolisian. Muslim Muis mengatakan, personel kepolisian yang mempunyai senjata harus dilakukan uji materi seperti kejiwaan dan mental personel tersebut.

“Kita sangat menyesalkan tindakan personel kepolisian yang memilih jalan mengakhiri hidupnya dengan menembakkan senjata api miliknya sendiri. Ini harus menjadi tugas Kapolda Sumut kepada anggotanya yang mempunyai senjata api,” tukasnya.

Muslim Muis menuturkan, tidak semua permasalahan itu dihadapi dengan jalan pintas karena yang menggunakan jalan pintas itu tidak baik dan dilarang agama. “Lagi pula bunuh diri itu di agama manapun tidak ada diajarkan. Itu jelas-jelas tidak sesuai dengan perintah agama,” tegasnya.

Lebih lanjut Muslim Muis menerangkan, pihak kepolisian sendiri harus mengaktifkan lembaga konseling mereka dimana jika seorang petugas mempunyai masalah bisa menceritakan masalahnya tersebut dan dengan begitu tidak mengambil jalan pintas.

“Ini jelas-jelas mental dan sikap seorang personel yang tidak patut ditiru. Pihak kepolisian harus mengaktifkan lembaga konseling dan petugas itu pun harus diberikan pencerahan keagamaan setidaknya sekali seminggu atau dua kali sebulan,” tukasnya. (*)

1...14,82314,82414,825...15,599Page 14,824 of 15,599

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor