Mutasi Pejabat tanpa Konsultasi, Mendagri Tersinggung

JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ternyata terus memantau dinamika di internal Pemprov Sumut yang saat ini dikendalikan Plt Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho. Hasil pantauan, sepak terjang Gatot telah mengecewakan jajaran petinggi kemendagri. Langkah Gatot yang rajin memutasi jajaran pegawai tanpa konsultasi dengan Mendagri Gamawan Fauzi membuat mantan gubernur Sumbar itu tersinggung, lantas mengeluarkan surat teguran ke politisi dari PKS itu.

Seorang pejabat tinggi di Kemendagri cerita, langkah-langkah Gatot yang sering memutasi pegawai ini mengejutkan. Pasalnya, sejak semula para pejabat Kemendagri begitu percaya Gatot akan taat pada aturan, dimana seorang Plt gubernur tak bisa sembarangan memutasi pegawai.

”Tapi ternyata seperti itu, mutasi seenaknya. Kita tak menyangka karena kita mengira dia baik-baik, taat aturan,” ujar pejabat yang mewanti-wanti namanya tidak ditulis itu, kemarin (11/8).

Dikonfirmasi mengenai masalah itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Diah Anggraeni tidak menampik pihaknya kecewa dengan langkah-langkah Gatot. “Ya mestinya konsultasi dengan Bapak Mendagri jika mau memutasi,” ujar Diah kepada Sumut Pos di kantornya, kemarin. Birokrat karir asal Semarang itu tidak mau berkomentar banyak mengenai masalah ini.

Seperti diketahui, sewaktu menerima Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15/P Tahun 2011 tentang penunjukkan dirinya sebagai Plt gubernur Sumut pada 24 Maret 2011, Gatot sudah diwanti-wanti oleh Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni.

Saat itu, Gatot diminta mentaati PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Pasal 132A PP Nomor 49 Tahun 2008 ayat (1) mengatur sejumlah tindakan yang tidak boleh dilakukan penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah. Yakni dilarang melakukan mutasi pegawai, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya, dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Hanya saja di ayat (2) dinyatakan, “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri”.

Kepala Dinas Kominfo Sumut, Asren Nasution, yang mengakui belum mengetahui kebenaran teguran mendagri kepada Plt gubsu dimaksud, melihat hal ini sarat unsur politis.

“Saya belum tau apakah surat tersebut memang benar bentuk teguran atau apa. Jadi untuk itu, saya belum bisa mengomentarinya. Saya tak ingin salah berkomentar, karena ini sudah berada di ranah politik,” jelasnya saat dikonfirmasi melalui telepon selular, tadi malam.

Sepengetahuannya, selama mendampingi Plt gubsu dalam melakukan berbagai kunjungan kerja, Gatot tak pernah putus berkomunikasi dengan Kemendagri. “Dalam waktu dekat, mungkin dalam minggu ini, Plt Gubsu juga akan kembali melakukan silaturahmi ke sana (Kemendagri, Red). Tentunya tak hanya sekadar bersilaturahmi tapi juga mengkomunikasikan perkembangan-perkembangan di daerah dalam segala hal,” ujarnya.
—
Pemerhati politik, Ahmad Taufan Damanik, menyarakan Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho lebih mengintensifkan koordinasi dengan DPRD Sumut. Dalam hal reformasi birokrasi di jajaran Pemprovsu. Karena dalam hal tersebut DPRD Sumut selaku pihak legislatif merupakan ‘mitra’ Pemprovsu sebagai pihak eksekutif.

Ahmad Taufan menjelaskan mengenai dilayangkannya surat teguran kepada Plt Gubsu oleh Mendagri Gumawan Fauzi terhadap pemutasian pejabat di jajaran Pemprovsu yang dilakukan Plt Gubsu beberapa waktu lalu. Menurut, substansinya surat teguran itu benar peruntukannya sesuai PP Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.
“Melalui PP ini, pasal 30 memang diharuskan ada konsultasi dengan Mendagri. Namun, jika PP ini dikritisi ditegaskan di sana PP tersebut hanya dipakai untuk Pilkada,” terangnya.

Lebih lanjut Ahmad menuturkan, PP Nomor 49 Tahun 2008 ini bertentangan pula dengan UU No 23 Tahun 2004 yang menerangkan jika seorang pemimpin daerah tersangkut tindak pidana, maka wakilnya akan menggantikannya sesuai dengan fungsi dan peran yang sama. “Nah, saat ini kita berada pada semangat otonomi daerah, masa untuk mengatur mutasi pejabat eslon IV dan III saja harus ditangani Mendagri juga?” kritisnya.

Surat teguran Mendagri ini menunjukkan arogansi Mendagri kepada kepala daerah. Sementara pemerintah saat ini sedang bersemangat tinggi mengemukakan program otonomi daerah. “Sebaiknya Plt Gubsu tak perlu mempedulikan surat teguran tersebut. Ini memang sudah menjadi hak Gubsu secara prerogatif,” katanya lagi.

Ia malah lebih mengkritisi masalah kurang proporsionalnya koordinasi Plt Gubsu dengan rekanan mitranya dalam mengelola daerah yang saat ini dalam semangat otonomi daerah, yakni DPRD Sumut.

“Saya rasa Plt Gubsu memang sangat kurang intensif berkoordinasi dengan DPRD Sumut selaku pihak legislatif. Untuk mengusung reformasi birokrasi yang gencar diterapkan Plt Gubsu belakangan ini, harusnya DPRD Sumut dilibatkan, bukan malah harus berkoordinasi dengan Mendagri,” tutur Ahmad tegas.

Menurut Ahmad, hal tersebut yang selama ini tak terlihat dari diri Plt Gubsu. “Ia sangat tertutup kepada DPRD Sumut. Seharusnya ia bisa lebih mengintensifkan untuk berkoordinasi dengan DPRD Sumut,” ujarnya.

Plt Gubsu harus bisa menjelaskan kenapa dan apa alasan dilakukannya reformasi birokrasi dengan memutasi beberapa pejabat tersebut. “Jika memang didasari dengan adanya evaluasi, maka Plt Gubsu harus bisa menunjukkan laporan hasil evaluasi tersebut kepada DPRD Sumut. Tapi lantas saat ini situasi semakin kisruh. Seperti ditundanya rapat LKPJ dan Ranperda yang baru-baru ini sempat dilaksanakan. Ini akan berimbas kepada penggunaan anggaran berikutnya, dan ini tentu akhirnya berimbas kepada terganggunya kemaslahatan masyarakat banyak di Sumut,” tegas Ahmad lagi. Jadi intinya, Plt Gubsu harus mengintensifkan koordinasi dengan DPRD Sumut dalam menjalankan roda pemerintahan di Sumut.(sam/saz)

Rambu/Larangan untuk Plt Gubsu

Ayat (1)

1. Memutasi pegawai
2. Membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya
3. Mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya
4. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya
5. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Ayat (2)

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri

Sumber: Pasal 132A PP Nomor 49 Tahun 2008

JAKARTA-M Nazaruddin memang sudah tertangkap di Kolombia Minggu (7/8), tetapi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu tetap saja merongrong keuangan negara. Bagaimana tidak, untuk memulangkannya dari Kolombia saja butuh kocek hingga Rp 4 miliar. Itu digunakan untuk menyewa pesawat dari Bogota menuju Jakarta.

Hal itu diungkapkan Dubes Indonesia untuk Kolombia Michael Menufendu kepada Jawa Pos.

Dia mengatakan rencana pemulangan itu sudah hampir selesai kerena urusan dengan imigrasi Kolombia sudah beres. Kini, tinggal menanti kesepakatan dengan perusahaan penerbangan untuk bersedia memberikan layanan khusus. “Kami akan mencarter pesawat,” ujarnya.

Michael menjelaskan, untuk memulangkan Nazaruddin pihaknya ingin menggunakan pesawat berjenis Boeing. Hal itu diperlukan untuk meminimalisir kemungkinan kaburnya Nazaruddin. Usaha menutup kemungkinan terburuk itulah yang menjadi dasar diperlukannya pesawat sewaan. “Sekarang masih negosiasi harga dan waktu pemberangkatan,” imbuhnya.

Kabar yang berhembus, banderol pesawat yang disewa untuk memulangkan Nazaruddin menembus Rp 4 miliar. Namun, Michael menegaskan jika harga mahal itu masih bisa berubah tergantung dengan proses negosiasi. Sebab, bisa jadi harga yang dipasang bisa berkurang. “Itu masih perhitungan awal,” jelasnya.

Yang pasti, uang tersebut sudah ditransfer kepada perusahaan penerbangan itu. Saat dikonfirmasi pukul 22.00 WIB (sekitar pukul 09.00 hari Rabu waktu Bogota), Michael mengaku sedang menunggu konfrimasi pihak perusahaan. Apakah uang yang ditransfer sudah diterima atau belum. “Pesawat mereka ready di bandara,” tuturnya.

Bagaimana kalau sudah diterima? Dia menyebut Nazaruddin sudah bisa dipulangkan dengan segera. Sebab, urusan di imigrasi sudah selesai. Saat ini Nazaruddin sudah diserahterimakan dari kejaksaan dan Kepolisian Interpol Bogota ke pihak Imigrasi Bogota. “Semua sudah beres. Begitu dinyatakan siap terbang, bisa langsung berangkat,” urainya.
Meski demikian, Michael buru-buru mengatakan jika kapan pastinya Nazaruddin bisa pulang. Dia kembali menegaskan semuanya tergantung dari kesiapan perusahaan penerbangan itu sendiri. Namun, kalau disebut Nazaruddin bisa dipulangkan Rabu malam waktu Bogota (Jum?at pagi waktu Indonesia, red) bisa jadi Nazaruddin tiba Sabtu malam atau Minggu dini hari.

Cepatnya kepulangan Nazaruddin dikarenakan pemerintah Kolombia mau bekerja sama dengan pihak. Selain itu, para polisi juga tidak meminta reward apapun kepada pemerintah. Sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan cepat dan lancar.

Dalam perjalanannya nanti, Nazaruddin akan mendapat pengawalan ketat dari berbagai pihak. Setelah bertolak dari Bogota, rencananya pesawat tersebut akan berhenti di Sudan terlebih dahulu. Kemudian, pesawat transit di Dubai sebelum memasuki langit Indonesia dan mendarat di Jakarta.

Direktur Umum Polisi Nasional Kolombia Jendral ócar Naranjo sebelumnya juga sudah menegaskan hal itu. Bahwa pihaknya tidak akan menahan lama-lama pria kelahiran Simalungun Sumatera Utara itu. Dia juga menjelaskan jika kepulangannya bisa dipercepat asal semua dokumen selesai.

Sementara itu, Menlu Marty Natalegawa menolak disebut jika waktu pulangnya Nazaruddin menunggu perintah dari Jakarta. Dia mengaku terus berkomunikasi dengan Dubes RI di Bogota terkait perkembangan terbaru. “Saya kira bukan perintah. Ini kan proses berjalan terus,” kata Marty di Kantor Presiden, kemarin.

Dia mengatakan, proses penyerahan Nazaruddin dari Kejaksaan Kolombia ke pihak imigrasi negara itu sudah berjalan lancar. Selanjutnya, tinggal menunggu penyerahan ke pemerintah Indonesia melalui KBRI Bogota. “Saya tidak akan menyatakan sampai semuanya selesai. Saya tidak ingin mengganggu prosesnya,” kata Marty saat ditanya waktu penyerahan Nazaruddin ke KBRI.

Menko Polhukam Djoko Suyanto juga menampik kepulangan Nazaruddin menunggu perintah Jakarta. Menurutnya, pihaknya menyerahkan kepada kepada tim gabungan yang berangkat dan KBRI Bogota untuk mengatur kepulangan Nazaruddin. “Kalau semuanya proses itu sudah siap, berangkat saja. Perintahnya itu,” katanya.

Dia tidak memastikan kapan Nazaruddin akan diserahkan ke KBRI Bogota. “Saya bilang secepatnya. Semakin cepat semakin lebih baik,” tegasnya. Djoko mengingatkan, kepolisian akan all out menjaga keselamatan Nazaruddin.
Djoko juga membantah adanya kompensasi yang harus dibayarkan pemerintah kepada otoritas di Kolombia untuk pemulangan Nazaruddin. Menurut dia, penangkapan itu masuk dalam kerangka tugas sebagai bagian interpol.
“Jadi itu semacam tugas koordinatif dan tugas bersama antar kepolisian di seluruh dunia,” kata Djoko. Hal itu juga berlaku jika ada buronan di negara lain yang ditangkap di Indonesia. Sehingga, kata dia, tidak ada yang disebut dengan reward atau kompensasi.

“Nggak ada (kompensasi), karena itu prosedur normal dalam tata hubungan Interpol,” kata mantan Panglima TNI itu.
Sementara itu, terkait dengan rencana membawa pulang Nazaruddin, Presiden SBY meminta proses hukum yang bakal dijalani bisa transparan dan akuntabel. “Sudah lama rakyat dibingungkan dengan apa yang terjadi. Biar hukum yang berbicara, pengadilan yang sejati yang memutuskan, bukan pengadilan lain dengan tanda petik,” urainya. (dim/fal/jpnn)