Home Blog Page 14868

Poldasu Periksa Pejabat Pembuat Komitmen

Kasus Dugaan Korupsi IAIN Sumut Senilai Rp72 Miliar

MEDAN- Bagian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sumut kembali melakukan pemeriksaan terhadap Moraluddin Harahap, pejabat pembuat komitmen (PPK), salah seorang yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumut.

“Hari ini kita memeriksa lagi satu orang dalam kasus dugaan korupsi IAIN Sumut, dalam rangka klarifikasi,” terang Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Sumut, Kombes Pol Sadono Budi Nugroho melalui Kasubbid PID Humas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan kepada Sumut Pos, Kamis (8/9). Pemeriksaan terhadap Moraluddin Harahap merupakan kedua kalinya. Namun, masih dalam satu pemanggilan.

Hal itu disebabkan, saat pemeriksaan pertama yakni, Kamis (25/8) lalu, Moraluddin Harahap mengalami sakit dan ditambah lagi saat itu dalam kondisi berpuasa, jadi pemeriksaan terhadap dirinya ditunda.

Sementara itu, Kepala Biro Rektor IAIN Sumut Dra Salmawah Hasibuan saat itu juga tidak hadir pada rencana pemeriksaan dirinya oleh Tipikor Polda Sumut pekan ini.

“Waktu itu, yang bersangkutan sakit dan dalam keadaan berpuasa. Sehingga pemeriksaan waktu itu hanya sampai sore saja sekitar, pukul 16.00 WIB atau pukul 17.00 WIB. Jadi, kita lanjutkan hari ini untuk memintai keterangan dalam kasus yang kita tangani,” terangnya.

Mengenai Kepala Biro Rektor IAIN Sumut tersebut, MP Nainggolan kembali menegaskan, pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Kepala Biro Rektor IAIN Sumut tetap akan dilakukan.

“Tetap akan dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Karena pada laporan yang telah kita terima, yang bersangkutan itu salah seorang yang mengetahui persoalan ini. Waktunya nanti kita beritahukan,” jawabnya.

Bagaimana dengan kehadiran Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro ke Kampus IAIN Sumut yang diterima Rektor IAIN Sumut Prof Nur Ahmad Fadli Lubis. Apakah ada hubungannya dengan kasus ini? Dir Reskrimsus Polda Sumut Kombes Pol Sadono Budi Nugroho melalui Kasubbid PID Humas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan menegaskan, kunjungan Kapoldasu ke IAIN Sumut adalah kunjungan silaturahmi. Tidak ada kaitannya dengan penanganan kasus dugaan korupsi yang ditangani Tipikor Polda Sumut.

“Ya itu kan silaturahmi. Tidak ada hubungannya dengan penanganan kasus ini. Silaturahmi adalah silaturahmi, proses hukum terhadap kasus dugaan korupsi tersebut tetap jalan,” tegasnya.

Menyikapi kunjungan Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro ke IAIN Sumut yang diterima Rektor IAIN Sumut Prof Nur Ahmad Fadil, Ketua Umum (Ketum) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Angkatan Muda Advokasi Hukum Indonesia (AMDHI) Muhammad Azmi Hadli  menyatakan, diharapkan pertemuan antara Kapolda Sumut dan Rektor IAIN Sumut tersebut tidak ada tendensi apa pun yang berhubungan dengan kasus dugaan korupsi yang ditangani Tipikor Polda Sumut.

Diharapkan Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro harus bersikap profesional. Hal yang sama juga diharapkan kepada Rektor IAIN Sumut Prof Nur Ahmad Fadil, untuk kiranya mendukung proses hukum yang tengah berjalan di Tipikor Polda Sumut.

“Kita berharap, baik Kapolda maupun Rektor IAIN professional dan mendukung proses hukum terhadap kasus dugaan korupsi IAIN Sumut yang ditangani Tipikor Polda Sumut,” tegasnya.

Kasus ini mencuat setelah pada Senin (8/8) lalu, ketika Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Angkatan Muda Advokasi Hukum Indonesia (AMDHI) dan Forum Mahasiswa Peduli IAIN Sumatera Utara (Formalin) membuat laporan ke Polda atas dugaan korupsi senilai Rp72 miliar pada Tahun Anggaran 2010.(ari)

Bangunan Milik Pemerintah Saja Tak Ada IMB

Pengawasan yang dilakukan Dinas Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) terhadap bangunan liar  di Kota Medan sangat lemah. Pasalnya, banyak bangunan milik pemerintah maupun bangunan tanpa memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) tidak ditindak tegas.

Kenapa? Berikut wawancara wartawan Sumut Pos, Adlansyah Nasution dengan Anggota Komisi D DPRD Medan, Juliandi.

Kenapa Dinas TRTB dinilai sangat lemah?
Sebab banyak bangunan milik pemerintah maupun bangunan tanpa IMB yang tidak ditindak tegas. Saat ini ada beberapa bangunan milik Pemko Medan tanpa izin berdiri bebas tanpa ada teguran. Seperti Kantor Camat Medan Kota, Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kantor Dinas Kominfo Medan, dan Gedung Dharma Wanita. Semuanya pengerjaan penambahan ruangan hampir rampung. Padahal dalam aturan tidak ada bangunan kantor pemerintah bebas dari IMB.

Apa yang seharusnya dilakukan Dinas TRTB?
Bagian pengawasan di Dinas TRTB selaku pihak yang bertanggungjawab tidak bekerja maksimal. Banyak bangunan liar bertumbuhan tanpa ada tindakan tegas. Penindakan hanya mengandalkan laporan dari masyarakat saja. Ini membuktikan kalau pengawasan tidak bergerak, seharusnya mereka turun langsung ke lapangan.

Apakah kantor instansi pemerintah harus memiliki IMB?
Seharusnya kantor instansi pemerintah harus memiliki IMB sebagai contoh kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat mengurus izin sementara punya Pemko saja tidak ada IMB. Contohnya saja, banyak bangunan masyarakat tidak punya IMB karena pemerintahnya tidak menujukkan contoh yang baik. Harusnya ini ditindak tegas. Jangan bangunan masyarakat baru berdiri setengah dinding tanpa IMB langsung dibongkar.

Bagaimana dengan hasil PAD ?
Seharusnya kondisi ini tidak luput dari perhatian instansi tersebut yang tengah menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar. Apabila akhir tahun ini PAD yang ditargetkan cukup besar tidak terpenuhi kita meminta kepada Wali Kota Medan mengevaluasi kinerja kepala dinas TRTB. Saat ini kami minta peningkatan pengawasan harus dilakukan.

Apa tindakan dewan?
Akan kita laporkan kepada Komisi D untuk menjadwalkan kunjungan ke lapangan dalam waktu dekat ini. Untuk memastikan kondisi sebenarnya.(*)

Curi Besi Tua Untuk Beli Rokok

Aksi yang dilakukan dua pelajar STM Bina Taruna, Amsal Sibuea (16) dan Alponso Sinaga (15), tak pantas ditiru. Pasalnya, kedua warga Pekan Labuhan itu nekat mencuri besi tua di gudang milik Budi Panjaitan (48), di Jalan KL Yos Sudarso Km 20, Pekan Labuhan hanya untuk membeli rokok.

Tapi, aksi keduanya ketahuan oleh warga hingga keduanya babak belur dihajar warga dan diserahkan ke Polsek Medan Labuhan, Rabu (7/9).Keterangan yang dihimpun, keduanya datang ke gudang tersebut dengan mengendarai becak bermotor. Setelah sampai di gudang, keduanya menghentikan laju becak bermotornya. Setelah keadaan benar-benar aman, keduanya masuk ke dalam gudang yang sudah lama kosong tersebut.

Kemudian, keduanya masuk dan mengambil besi tua bekas seksi-seksi mobil yang sudah tidak dipakai. Namun, pada saat mengangkat besi tersebut ke betornya, salah seorang warga, Haris Siagian (39) memergoki mereka dari atas loteng rumahnya. Kemudian, dia langsung meneriaki maling. Keduanya, yang sudah ketahuan langsung melarikan diri dengan betor dan besi curiannya. Haris Siagian pun langsung turun dari loteng rumahnya dan mengejar kedua pelaku sambil terus meneriaki maling.

“Tadi saya lihat mereka masuk gudang dan mengambil besi tua, kemudian saya langsung berteriak maling,”ujar Haris Siagian.

Warga yang mendengar teriak Haris langsung menangkap kedua pelaku dan mengahajar keduanya hingga babak belur. Kemudian, warga memberitahukan kepada polisi. Tak lama berselang polisi datang ke lokasi, langsung membawa kedua pelaku dan juga barang bukti berupa betor dan besi yang mereka curi. Saat ini kedua pelaku mendekam di sel tahanan Polsekta Medan Labuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. (mag-11)

Giliran Komisaris PT Bahari Dwi Kencana Lestari Diperiksa

BNI Kucurkan Kredit Rp129 Miliar Tanpa SOP

MEDAN-Komisaris PT Bahari Dwi Kencana Lestari, Junes Safrina diperiksa bagian Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejatisu, Kamis (8/9).

Pemeriksaan terhadap Junes Safrina untuk dimintai keterangannya sebagai saksi terkait kredit senilai Rp129 miliar yang dikucurkan BNI 46 Cabang Pemuda Medan, pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dipimpinnya.
“Pemeriksaan terhadap komisaris PT Bahari Dwi Kencana Lestari berlangsung dari pagi hingga sore. Dia kita periksa untuk dimintai keterangan sebagai komisaris perusahaan, apakah ia mengetahui soal pinjaman kredit pada BNI 46 Cabang Pemuda Medan, tanpa melalui Standar Operasional Prosedur (SOP),” ucap Kasi Penyidikan Pidsus Kejatisu, Jufri Nasution SH kepada wartawan.

Jufri Nasution menmabhkan pemeriksaan terhadap Junes Safrina, soal pinjaman kredit yang dikucurkan BNI 46 Cabang Pemuda Medan sebesar Rp129 miliar.

“Sementara itu PT Bahari Dwi Kencana Lestari, masih mempunyai utang sebesar Rp61 miliar pada BNI 46 Medan yang masih tertunggak. Mereka juga melakukan pinjaman sebesar Rp129 miliar dengan agunan lahan yang sama,” tegas Jufri.

Menurutnya, Junes Safrina selaku Komisaris PT Bahari Dwi Kencana Lestari mengetahui pinjaman kredit ke BNI 46 tanpa melalui SOP.

“Selain itu kita juga memeriksa Pimpinan Divisi Usaha Kredit Menangah (DUKM) BNI Pusat, Bino Indono. Dia diperiksa hingga sore, atas persetujuan pencairan dari pusat. Bukan itu saja masalah akte jual beli juga kita minta keterangannya,” tegas Jufri.

Sebelumnya Relationship Manager Titin sudah berkali-kali diperiksa. Kejatisu juga sudah menetapkan salah seorang pimpinan BNI 46 atas kredit yang tidak memakai SOP menjadi tersangka.

Para pejabat BNI dan pimpinan PT Bahari Dwi Kencana Lestari bakal ada yang menyusul menjadi tersangka. Namun hingga saat ini pelaku pengajuan kredit dari PT Bahari Dwi Kencana Lestari Boy Hermansyah, hingga saat ini belum juga memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara  untuk memberikan keterangan.
Sedangkan Direktur PT AK Tanah, AK Sulaiman, sudah diperiksa. PT AK Tanah sendiri mempunyai tunggakan kredit pada Bank Mandiri. (rud)

Hari Ini, Gelar Perkara

Dugaan Korupsi Dinas Bina Marga

MEDAN-Bagian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sumut akan melakukan gelar perkara terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Kepala Dinas Bina Marga Medan Gindo Maraganti Hasibuan.

Berdasarkan keterangan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Sumut, Kombes Pol Sadono Budi Nugroho melalui Kasubbid PID Humas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan kepada Sumut Pos, Kamis (8/9) menyatakan, gelar perkara terhadap kasus-kasus dugaan korupsi di Dinas Bina Marga Medan antara lain, dugaan korupsi pengadaan alat berat senilai Rp2 miliar pada tahun 2009, pengadaan aspal senilai Rp3,5 miliar dan dugaan korupsi proyek drainase senilai Rp38,8 miliar akan digelar sebelum berakhirnya pekan ini.

“Semua proses kita lakukan, untuk mengetahui siapa yang paling bertanggungjawab. Sebelum pekan ini, sudah akan kita gelar perkara terhadap kasus ini,” terangnya tanpa menyebutkan tanggal pastinya.

Saat ditegaskan, apakah gelar perkaranya akan dilakukan besok (hari ini, Red)? “Bisa jadi besok (hari ini, Red),” jawabnya.
Mengenai peningkatan penanganan kasus ini, MP Nainggolan menuturkan, dari hasil gelar perkara itu, nantinya akan dianalisis dan kemudian akan disimpulkan sejauh mana perkembangannya.

“Tunggu hasil kesimpulannya dari analisis gelar perkara itu. Kalau memang menguatkan, bisa saja kasus itu meningkat,” tukasnya.(ari)

Kepala Puskesmas Siap-siap Dimutasi

MEDAN-Kepala puskesmas yang ada di Kota Medan siap-siap bakal dimutasi. Pasalnya, Wali Kota Medan, Rahudman Harahap sudah mengultimatum bakal ada mutasi besar-besaran untuk jabatan kepala puskesmas dengan alasan penyegaran.

“Hal itu perlu untuk menimbulkan kompetensi. Terutama yang sudah 6 tahun menjabat untuk pindah dulu ke tempat yang lain,” kata Rahudman Harahap dalam acara halal bi halal di rumah Kadis Kesehatan Kota Medan, Kamis (8/9).
Rahudman juga memberikan apresiasi pada Kadis Kesehatan yang telah meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. “Pelayanan kesehatan kita rasakan sudah semakin baik. Artinya kehadiran  tim medis atau jajaran kesehatan sudah mulai dirasakan masyarakat dan masyarakat yang membutuhkannya. Beri pelayanan kesehatan yang tulus,” ujar Rahudman.

Ditambahkannya, minimal seminggu sekali dokter spesialis datang ke puskesmas memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. “2012 Medan harus punya konsep, punya dasar untuk perubahan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan dan harus diwujudkan,” ungkapnya sambil menambahkan 2012 akan memberikan penghargaan bagi petugas kesehatan yang sudah lama mengabdi. (jon)

Bayi Korban Gempa Terlantar

MEDAN- Anggota DPRD Sumut Ricard M. Lingga menyatakan rasa kesalnya terhadap manajemen Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik Medan. Pasalnya, rumah sakit tersebut dinilai tidak memberikan perawatan maksimal terhadap seorang bayi korban gempa asal Kabupaten Dairi, Sumut.

Kemarahan Lingga pecah karena tim medis RSUP Haji Adam Malik tak kunjung melakukan scaning terhadap bayi berusia tiga minggu tersebut hingga pukul 23.00 WIB. Padahal, sang bayi telah masuk ke ruang perinatologi anak pada Rabu sore sekitar pukul 17.30 WIB, setelah menempuh perjalanan jauh dari Dairi.

Sementara Direktur Medik dan Perawatan RSUP Haji Adam Malik, dr Lukman Nurhakim SpK mengatakan, kondisi bayi setelah diperiksa mulai membaik dan tidak ada luka. “Kondisi bayi korban gempa kini sudah sehat dan sudah mulai kuat minum susu. Memang kepalanya ada sedikit benturan namun hanya memar saja dan tidak ada luka yang terbuka. Tidak ada dijumpai kelainan,” ucap dr Lukman Nurhakim.

Modesta Silaban (35), keluarga bayi mengaku, ibu bayi telah dikebumikan sedangkan ayahnya masih di Pekanbaru dan belum tiba di Medan. Ibu bayi, Theresia Tionom Silaban (26) merupakan satu korban tewas dalam kejadian gempa tersebut. (jon/net/jpnn)

Telkomsel Layani Trafik SMS Tertinggi saat Lebaran

Trafik SMS (short message service) Telkomsel saat lebaran 2011 mengalami kenaikan hingga mencapai 1,2 miliar SMS per hari. Jumlah ini meningkat 39 persen dari jumlah SMS di hari biasa yang berkisar 864 juta SMS per hari.Kondisi tersebut mencerminkan performansi layanan komunikasi Telkomsel dalam kondisi yang sangat optimal saat lebaran.

Lonjakan trafik SMS tersebut telah diantisipasi Telkomsel dengan meningkatkan kapasitas dari 80.000 SMS per detik pada lebaran tahun lalu, menjadi sanggup memproses 83.750 SMS per detik di lebaran tahun ini.

GM Corporate Communications Telkomsel Ricardo Indra mengungkapkan, “Berkat semua persiapan yang kami lakukan untuk meningkatkan kapasitas jaringan dalam skala besar, lalu lintas SMS di periode lebaran tahun ini cukup padat namun pelanggan tetap dapat mengirim SMS ucapan ‘Selamat Hari Raya dan mohon maaf lahir batin’ dengan nyaman serta tingkat keberhasilan pengiriman SMS yang baik.”

Trafik SMS mulai meningkat pada tanggal 29 Agustus (924 juta), H-1 lebaran tanggal 30 Agustus (1,2 miliar), lalu Hari H lebaran tanggal 31 Agustus (967 juta). Trafik tertinggi terjadi pada wilayah Jabodetabek, di mana trafik SMS mencapai 453 juta SMS atau 38% dari total trafik SMS lebaran 2011, disusul Sumatera bagian utara 97 juta (8%), serta wilayah Sulawesi-Maluku-Papua 84 juta (7%). Tercatat 99,63 persen dari semua SMS yang dikirim pelanggan Telkomsel saat Idul Fitri sukses sampai di nomor penerima, di mana 85,63 persen di antaranya tiba dalam waktu tidak lebih dari 30 detik.

Selain SMS, penggunaan layanan komunikasi untuk menelepon (voice) juga mengalami kenaikan, di mana trafik yang sukses dilayani sebesar 1,03 miliar menit atau meningkat 3 persen dibanding trafik suara pada hari normal yang berkisar 1 miliar menit. Trafik voice sudah mulai mengalami peningkatan pada tanggal 30 Agustus (969 juta menit), lalu puncaknya pada Hari H lebaran tanggal 31 Agustus (1,03 miliar menit). Trafik tertinggi terjadi pada wilayah Sulawesi-Maluku-Papua, yakni 176 juta menit atau 17% dari total trafik voice lebaran 2011, dan Sumatera bagian utara 162 juta menit (16%).

Merdeka Walk Rugikan Pemko Rp2,2 M

Sejak 2005 tak Bayar Retribusi, Pemko Tempuh Jalur Hukum

MEDAN- Penyimpangan perjanjian kerjasama dan potensi kerugian keuangan daerah Pemko Medan atas operasional Merdeka Walk yang dikelola PT Orange Indonesia Mandiri (OIM) menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Temuan itu menjadi catatan penting dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI No 21/S/XVIII.MDN/01/2011 atas APBD Pemko Medan 2009-2010. Penyimpangan dan pengemplangan retribusi yang dilakukan PT OIM sebelumnya juga telah jadi temuan dalam LHP BPK RI atas APBD 2008 No 143/S/XVIII.MDN/ 11/2009 tertanggal 5 November 2009.

Dalam LHP BPK RI 2011 yang ditandatangani Kepala Perwakilan BPK RI Sumut, Drs Ood Huziat
disebutkan PT OIM telah menunggak pembayaran retribusi sebesar Rp2,264 miliar kepada Pemko Medan.
Tunggakan itu terdiri tunggakan tahun 2005-2009 sebesar Rp1,941 miliar serta tunggakan retribusi sejak tanggal 4 Agustus 2009 hingga 31 Oktober 2010 sebesar Rp323,334 juta. Tunggakan sebesar itu masih ditambah dengan sebesar Rp228,895 juta yang harus dibayar PT OIM atas kekurangan dalam penetapan 32 surat perjanjian hak guna bangunan (HGB) untuk pertapakan Merdeka Walk di sisi barat Lapangan Merdeka.

Kekurangan itu sendiri berdasarkan audit BPK terjadi karena itikad tidak baik antara oknum pejabat Pemko Medan dengan manajemen PT OIM. Perjanjian HPL untuk perpanjangan HGB pertapakan Merdeka Walk dilakukan pada April 2010, namun dalam penjanjian tersebut menggunakan ketentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 2009, seharusnya menggunakan NJOP 2010. Jadi, hingga 31 Oktober 2010 PT OIM telah mengemplang retribusi sebesar Rp2,493 miliar. Jumlah itu tentu saja semakin membengkak bila ditambah dengan tunggakan retribusi yang belum dibayar hingga 2011.

Sementara itu, Dinas Pertamanan setiap bulan sejak 2005 melakukan penagihan kepada PT OIM, terakhir dilakukan penagihan pada 16 Agustus 2010 dengan surat penagihan No 976/7702. Namun hingga tagihan itu tak pernah dibayar PT OIM.

Berdasarkan penelusuran Sumut Pos, pekan ini, PT OIM tidak melaksanakan kesepakatan sebagaimana disebutkan dalam surat perjanjian No 511.3/11297-No 007OIM/VII/2004 tertanggal 23 Juli 2004 yang ditandatangani Wali Kota Medan sebagai pihak pertama dan manajemen PT OIM sebagai pihak kedua. Dalam surat itu disebutkan, PT OIM diberi kuasa untuk mengelola tanah milik Pemko Medan di sisi Lapangan Merdeka seluas 5.318 meter selama 20 tahun. Sebagai konsekuensinya, PT OIM harus membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah (Perda) No 21 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Dalam LHP tersebut BPK RI dengan tegas meminta Pemko Medan memberikan sanksi tegas dan melakukan penagihan ke PT OIM dan salinan bukti setoran disampaikan ke BPK RI. Wali Kota Medan juga diminta memberikan sanksi tegas kepada Sekda Medan agar melakukan pengawasan terhadap jajarannya, juga memberikan sanksi tegas kepada Kabag Umum agar mematuhi ketentuan Perda saat membuat perjanjian dengan pihak ketiga.

Saat Sumut Pos melakukan konfirmasi ke manajemen PT OIM yang terletak di kawasan Merdeka Walk, tepatnya dibelakang Mc Donald untuk mempertanyakan kapan tunggakan tersebut dibayar. Wartawan koran ini menjumpai seorang wanita di lantai II yang mengaku sebagai petugas informasi di manajemen PT OIM. Wanita tersebut tertutup saat ingin berjumpa dengan pimpinan PT OIM.

“Manajernya sedang keluar, ada perlu apa Bang?” tanya wanita yang mengenakan baju oranye tersebut.
Ketika dijelaskan, wanita yang diperkirakan berumur 20 tahunan menjelaskan kalau pajak tersebut selalu dibayar oleh temannya dibahagian Marketing. “Biasanya untuk melakukan pembayaran adalah si Mia bahagian marketing. Tapi kebetulan dia tidak masuk,” bebernya.

Wali Kota Medan, Rahudman Harahap yang dikonfirmasi terkait tunggakan pajak retribusi sejak 2009 hingga 2011 ini belum berhasil ditagih, Rahudman menjelaskan kalau Pemerintah Kota Medan sudah membentuk tim untuk melakukan penyelesaian ke Pengadilan (jalur hukum). “Akan kita selesaikan dengan jalur hukum karena tunggakan retribusi pajak ini tidak bisa lama-lama agar permasukan daerah tidak terganggu,” ujarnya.

Dijelsakannya, penyelesaian tersebut sesuai dengan dua alternatif yang diputuskan mengenai aturan pajak harian dan pajak bulanan. “Ini sudah kita lampirkan dan membentuk tim untuk apa yang akan dilakukan,”katanya lagi seraya menambahkan kalau belum ada mendapat rekomendasi dari BPK RI.(adl)

Jawa Pos Jadi Inspirasi di India

CHENNAI- Bagaimana menjangkau lebih banyak pembaca menjadi salah satu tema utama Newsroom Summit, di hari kedua konferensi dan pameran koran WAN-IFRA India 2011 di Chennai Convention Centre, Rabu kemarin (7/9) Jawa Pos (Grup Sumut Pos), pemenang World Young Reader Newspaper 2011, menjadi salah satu case study di even yang digelar asosiasi koran dan penerbit sedunia tersebut. Bersama koran kenamaan Amerika Serikat, Washington Post, dan koran berbahasa Inggris dari Indonesia, Jakarta Globe.

Raju Narisetti, managing editor (redaktur pelaksana) Washington Post yang keturunan India, berbagi tentang bagaimana menyampaikan cerita yang sama lewat jalur yang berbeda-beda. Khususnya via cetak dan online.
“Berita yang menarik untuk cetak belum tentu menarik ketika disampaikan via online. Begitu pula sebaliknya,” kata Narisetti, yang sebelum di Washington Post punya pengalaman kerja di Wall Street Journal.

Setelah itu, Lin Neumann, chief editorial officer Jakarta Globe asal Amerika, berbagi pengalaman memperkenalkan koran di pasar niche via Facebook dan Twitter.

Baru kemudian giliran Azrul Ananda, direktur Jawa Pos. Yaitu tentang menggandeng pembaca muda, perempuan, dan segmen-segmen khusus tanpa harus going online.  “Semua harus terus belajar dan siap dengan media-media baru, tapi bukan berarti harus habis-habisan ke sana. Karena dari sana belum ada pemasukan yang berarti. Selama belum ada pemasukan yang berarti, kita harus terus fokus mengembangkan hal yang selama ini menjadi tumpuan utama, yaitu koran,” kata Azrul, di hadapan ratusan pimpinan koran dan media lain, yang datang dari 20 negara.

Halaman anak muda DetEksi menjadi contoh utama kesuksesan Jawa Pos menggandeng pembaca baru. Sebelas tahun setelah halaman itu kali pertama terbit, survei Nielsen Media Research terbaru menunjukkan kalau 51 persen pembaca Jawa Pos berusia di bawah 30 tahun. Plus, survei di sembilan kota besar itu juga menunjukkan kalau Jawa Pos memiliki jumlah pembaca terbanyak. Koran pertama dari luar Jakarta yang mampu melakukannya.

“DetEksi pula yang membuat kami bisa memenangi World Young Reader Newspaper of The Year 2011 yang diberikan oleh WAN-IFRA,” lanjut Azrul dalam bahasa Inggris, yang juga diterjemahkan ke bahasa Hindi dan Tamil.

Presentasi Jawa Pos, tampaknya, mendapat sambutan baik dari peserta konferensi. Banyak pertanyaan ditujukan baik di ujung presentasi maupun setelahnya, baik kepada Azrul maupun enam personel Jawa Pos yang pekan ini mengikuti acara di Chennai.

“Presentasi Azrul adalah yang terbaik. Sepulang dari konferensi ini kami akan membahas apa yang dilakukan Jawa Pos. Untuk kemudian kami terapkan di koran kami,” kata Srinavas Chermala, technical head koran berbahasa Telugu, Namaa Thetalangaana, yang bermarkas di Hyderabad.

Saat sesi tanya jawab konferensi, para peserta tertarik untuk mengetahui lebih dalam kiat-kiat Jawa Pos untuk tumbuh. Salah satunya adalah Subramanim dari Srilangka. Dia paling penasaran mengetahui bagaimana kebanyakan anggota redaksi Jawa Pos sekarang berusia di bawah 35 tahun.  “Bagaimana nasib para karyawan Jawa Pos yang berusia 40 tahun atau lebih,” tanyanya.

“Jawa Pos punya banyak anak perusahaan, jumlah total 199 koran dan televisi. Kami butuh banyak sekali pimpinan berpengalaman dan hebat di anak-anak perusahaan tersebut,” jawab Azrul.

Menurut Presiden WAN-IFRA Jacon Mathew, presentasi Azrul kemarin bisa menjadi inspirasi bagi koran-koran di India.

“Excellent presentation. Perhatian pada pembaca muda memang telah diberikan sebagian koran-koran di India. Namun, DetEksi yang luar biasa adalah sesuatu yang bisa dipelajari koran-koran di sini (India, Red),” puji Mathew. “Kebijakan Jawa Pos yang berani memberi kepercayaan kepada orang muda juga layak dipertimbangkan oleh koran-koran lain,” tambahnya.(ang/jpnn)

1...14,86714,86814,869...15,841Page 14,868 of 15,841