8 Bulan PD Pasar tanpa Dirut Definitif

finalnya sudah. Jadi hanya menunggu waktu saja,” ujar Rahudman Harahap di Balai Kota usai sidak ke supermarket, Selasa (9/8) siang.

Menurut Rahudman, rencananya dia akan melantik para direksi perusahaan daerah tersebut pada Agustus ini. Namun, dikarenakan sudah memasuki Bulan Ramadan, pelantikan tersebut terpaksa ditunda.

“Pelatikannya kan nggak mungkin dilakukan di bulan puasa, kan nggak enak. Kalau finalnya sudah final, kan sudah saya bilang ke DPRD,” ucapnya sembari mengatakan kalau Dirut PD Pasar sudah diisi Syaiful Bahri yang ditunjuk menjadi Plt.
Menyikapi itu, Ketua Komisi C DPRD Medan Jumadi mengatakan, Wali Kota Medan jangan mengkambing hitamkan Bulan Ramadan untuk tidak melantik Dirut PD Pasar. Menurutnya, meski melaksanakan ibadah puasa, tidak menjadi halangan untuk melantik ketiga dirut perusahaan daerah tersebut.

Karenanya, dia mendesak Wali Kota Medan untuk segera melantik Dirut PD Pasar, PD Pembangunan dan PD RPH. Pasalnya, ketiga perusahaan daerah tersebut saat ini sangat membutuhkan dirut yang definitif dan dapat memberi penyegaran pada manajemen perusahaan-perusahaan daerah tersebut.

“Pelantikan itu kan bagian dari kinerja, kan nggak perlu makan. Jadi tak ada alasan bulan Ramadan atau tidak. Wali kota jangan mengulur-ngulur waktu pelantikan, karena kehadiran para dirut tersebut sudah ditungu-tunggu,” katanya.
Dijelaskan Jumadi, jabatan Plt Dirut PD Pasar yang dijabat Syaiful Bahri tidak akan efektif dan maksimal dalam mengelola 52 pasar di Kota Medan. Karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikannya. Selain mengurusi pasar, juga mengurusi urusannya sebagai Sekda Kota Medan.

“Tugas Dirut tidak sebatas memberikan kesejahteraan terhadap karyawan jelang Lebaran ini saja. Tapi, Dirut PD Pasar juga dituntut untuk mengelola 52 pasar di Kota Medan yang merupakan aset agar mampu menghasilkan PAD sesuai target,” ungkapnya.

Menurut Jumadi, Wali Kota Medan jangan melakukan pembiaraan dan mengulur waktu. “Bila hasil fit and proper test sudah keluar dari USU, harus segera ditetapkan, jangan lama-lama. Yang dikhawatirkan, pejabat yang ditest A namun yang dilantik malah B. Dengan begitu, bila sudah salah arah dengan pemimpin yang bobrok. managementnya pasti akan bobrok,” bebernya.

Sementara Kabag Hukum dan Humas PD Pasar Kota Medan Hj Novi Zulkarnain SH MH mengatakan, kalau kondisi pasar saat ini masih signifikan. Apalagi di Bulan Ramadan ini sangat ramai dikunjungi masyarakat.
“Sampai saat ini kondisi pasar masih biasa saja walau masih terjadi kekosongan direksi di PD Pasar. Namun, pejabat semuanya masih bertugas dengan tanggungjawabnya masing-masing,” cetusnya. (adl)

Warga Keluhkan Pasar Murah

MEDAN- Stok minyak goreng di Pasar Murah Pemko Medan Kelurahan Harjosari II, Medan Amplas minim. Hal ini memicu kekecewaan masyarakat yang ingin berbelanja kebutuhan pokok di pasar murah tersebut.
Seperti dikatakan Sri, warga Kelurahan Harjosari II, Medan Amplas, minyak curah (kiloan) selalu tidak ada di pasar murah wilayah Kecamatan Medan Amplas.

“Kita pun nggak tahu, entah habis atau memang tidak ada. Tapi, setiap saya ingin membeli minyak goreng selalu tidak ada,” katanya, Selasa (9/8).

Selain minimnya stok minyak goreng, Sri juga mengeluhkan kulitas gula yang dijual di pasar murah ini. “Seperti gula, warnanya kekuningan. Mungkin ini gula murahan, makanya di jual di pasar murah,” ujar Sri.
Menurutnya, gula yang berwarna kuning tersebut jika digunakan untuk membuat teh manis atau kue, warnanya menjadi sangat lain. “Untuk buat teh manis dan buat kue agak menjadi masalah, karena kurang sedap dipandang mata,” ucapnya.

Sementara Rinal, warga Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia mengeluhkan waktu pelaksanaan pasar murah yang tidak jelas jam buka dan tutupnya. “Pelaksanaannya sering tidak tepat waktu. Lihatlah keplingnya saja kurang perduli terhadap warganya. Terkadang pelaksanaannya tidak ada, terkadang juga waktu kegiatannya sesuka hati mereka,” Kata Rinal.
Padahal, lanjut Rinal, pasar murah ini diharapkan dapat membantu masyarakat kurang mampu dan untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok saat Ramadan maupun menjelang Lebaran. “Dalam kegiatan pasar murah itu, harga barang yang dijual jauh di bawah harga pasar bahkan di bawah harga pokok, tetapi pelaksanaannya mengecewakan,” katanya lagi.

Sementara Ketua Komisi C DPRD Medan Jumadi mengatakan, saat mereka melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa pasar murah di Kota Medan beberapa waktu lalu, mereka menemukan jenis kualitas bahan pokok yang rendah.

“Seperti gula ada yang berwarna merah dan dijual dengan harga Rp8.300. Seharusnya harga gula tersebut di bawah Rp8 ribu, sekitar Rp7.800,” ujar Jumadi.

Menurut politisi PKS ini, temuan mereka saat sidak ke pasar murah tersebut, membuktikan Disperindag kurang memperhatikan pangsa pasar. “Ini kan suatu bukti, dari harga tetap sama sedangkan barang berbeda. Jadi Disperindag harus bisa melihat pangsa pasar. Keran di setiap wilayah selalu berbeda apa kebutuhannya,” ungkapnya. Dia menambahkan, kalau di Kecamatan Medan Belawan warga lebih memilih jenis minyak kiloan dari pada minyak dalam kemasan botol, sehingga mengakibatkan minyak goreng dalam kemasan menumpuk di Kecamata Medan Belawan.
Menanggapi hal tersebut, Kadisperindag mengakui kalau gula tersebut memang berwarna kuning karena gula tersebut memang yang diberikan distributor.

“Kalau untuk gula warna putih sudah masuk di beberapa lokasi. Sedangkan untuk gula yang berwarna kuning itu memang itulah jenis yang kita peroleh dari distributor,” kata Syahrizal Arief.

Dengan begitu, lanjut Arief, Disperindag sudah menurunkan tim untuk melakukan monitouring. “Apa jenis barang yang masuk itulah yang kita berikan. Sedangkan untuk masalah waktu kita melaksanakannya dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Kalau ada yang terlambat, mereka kan sedang puasa, jadi maklumlah. Kita juga sudah menurunkan tim untuk memantaunya,” bebernya.(adl)

MEDAN- Blangko Surat Tanda Nomor Kenderaan (STNK) dan Buku Pemilikan Kenderaan Bermotor (BPKB) yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalulintas  Polda Sumatera Utara (Sumut) kehabisan stok. Akibatnya, pelayanan untuk pengerusan surat-surat pelangkepan kendaraan bermotor sedikit mengalami keterlantaran.

Hal ini yang dirasakan Intan Ramadhani (23), warga Jalan Karya Medan yang baru membeli sepeda motor metic sekitar 45 hari yang lalu. Sampai saat ini, sepeda motornya masih memakai plat yang diberikan showroom. “STNK sepeda motor saya belum keluar sampai sekarang,” ungkapnya, Selasa (9/8).

Begitu juga dirasakan Benny (32), warga Jalan Malaka. Sepeda motor yang ia beli sekitar 32 hari lalu juga belum mendapatkan STNK dan BPKB.

Saat hal ini dikonfirmasi ke Kabag Reg Iden Ditlantas Poldasu AKBP Nanang mengatakan, blangko STNK dan BPKB di Samsat Polda Sumut sedang kehabisan stok. Ia menjelaskan, blangko STNK dan BPKB itu semuanya dipasok dari Mabes Polri.

“Kita sedang menunggu pengiriman dari Mabes Polri,” ungkapnya,
Kemudian saat ditanyai kapan stok STNK dan BPKB akan datang dari Mabes Polri, ia menjawab, secepatnya akan dikirim dari Mabes Polri.(mag-7)

MEDAN- Puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Pembaharuan (AMPP) kembali mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Selasa (9/8). Mereka mendesak percepatan penanganan sejumlah korupsi yang terjadi di Sumatera Utara.

Dalam orasinya, massa AMPP meminta Kejatisu mengusut kasus dugaan penyimpangan keuangan di berbagai instansi pemerintah di antaranya terkait proyek di Dinas Bina Marga Sumut. Bukan itu saja, massa AMPP juga meributi soal dugaan penyimpangan pengadaan gerbong kereta api dan pembangunan rel kereta api di Dishub Sumut.

“Kami meminta Kejatisu segera melakukan penyelidikan di Dishubsu terkait penggunaan dana peningkatan dan pembangunan tubuh jalan Kereta Api Lintas Besitang-Watas Langkat senilai Rp20,1 miliar lebih,’’ teriak Amran Pulungan. Lebih lanjut dikatakan Amran, selain itu pembelian gerbong kereta api Lelawangsa Rp10 miliar TA 2009 karena diduga mark-up dan diduga barang bekas.

Dalam demo itu, Amran Pulungan juga menyoroti dugaan penyimpangan penggunaan anggaran Rp10 miliar dana Gerakan Deli Serdang Membangun .

Sementara Kasi Penkum Kejatisu Edi Irsan Kurniawan Tarigan SH M Hum menanggapi aksi demo mengatakan, akan meneruskan ke pimpinan guna mendapatkan petunjuk selanjutnya.(rud)

MEDAN- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Medan menegaskan, setiap perusahaan wajib membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran. Selain itu, pemberian THR bagi karyawan ini juga harus memperhatikan berbagai hal seperti pekerja dengan masa kerja 12 bulan diberikan sebesar satu bulan gaji.
“Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja di perusahaan bersama ini diminta kepada seluruh pimpinan perusahaan di Medan untuk melaksanakannya. Dengan ketentuan, pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja tiga bulan secara terus menerus atau lebih,” ujar Plt Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan Marah Husin Lubis SH, Selasa (9/8).

Dikatakan Marah, besarnya THR yang diberikan dapat ditentukan dengan ketentuan, pekerja mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan sebesar satu bulan upah. Selain itu, untuk pekerja yang mempunyai masa kerja tiga bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proposional dengan masa kerja yakni dengan perhitungan masa kerja per 12 dikali 1 bulan upah.

“Sedangkan bagi perusahan yang telah menetapkan besarnya nilai THR didalam peraturan perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai yang ditetapkan, perusahaan wajib melaksanakannya sesuai dengan yang telah ditetapkan perusahaan. Pembayaran THR juga wajib dibayarkan pengusaha selambat-lambatnya tujuh hari sebelum hari raya,” ujarnya.

“Kita juga mengimbau kepada pekerja untuk tidak melakukan unjukrasa terkait persoalan THR dari perusahaan. Namun, harus diselesaikan melalui kesepakatan bersama antara perusahaan atau melalui tripartit ke Dinsosnaker. Kita juga membentuk tim pengaduan di 4 titik kawasan Selatan, Utara, Timur dan Barat. Tim ini dibentuk untuk menerima pengaduan para pekerja perselisihan masalah THR yang ditempatkan di titik-titik kawasan-kawasan industri atau pabrik,” jelasnya.

Disebutkannya, posko pengaduan di kawasan Selatan meliputi Medan Tuntungan, Johor, Amplas, Medan Baru, Polonia dan Maimun. Selanjutnya posko kawasan Utara antara lain Medan Belawan, Marelan, Labuhan dan Medan Deli. Untuk posko kawasan Timur yakni Medan Timur, Perjuangan, Tembung, Denai, Area dan Medan Kota. Posko kawasan Barat yakni Medan Helvetia, Medan Barat, Medan Petisah, Medan Sunggal, Medan Selayang.(adl)

LABUHAN- Siti Rahimah (23) warga Jalan Serba guna Gang Bersama Kecamatan Labuhan Deli yang mempunyai gangguan mental ditemukan tewas di dalam sumur oleh seorang warga yang ingin mengambil air di dalam sumur tersebut, Selasa (9/8). Kematian korban cepat tersebar dan ratusan warga berdatangan untuk melihat kejadian tersebut dari dekat.
Anak ke empat dari pasangan Abdul Muis latif dan juga Fatma Wati ini meninggalkan rumah, Minggu (7/8) Pukul 14.00 WIB. Namun, korban tidak pulang ke rumah hingga keluarganya kebingungan mencarinya.

Setelah hampir putus asa, seorang warga yang ingin mengambil air di dalam sumur berjarak 200 meter tidak jauh dari rumah korban, menemukan Siti tewas di dalam sumur. Kemudian, warga tersebut memberitahukan kepada keluarganya. Akhirnya, mayat tersebut langsung dievakuasi dan langsung dimakamkan.(mag-11)

MEDAN- Polda Sumut terus mendalami kasus dugaan penipuan yang dilakukan Panit Lantas Polsek Percut Sei Tuan Ipda Megawaty terhadap belasan member TVI Ekspress beberapa waktu lalu. Hingga kini, penyidik terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

“Kita masih memeriksa saksi-saksi, belum memeriksa yang bersangkutan,” kata Kasubdit II Harda dan Tahbang Reskrimum Polda Sumut AKBP Rudi Rifani yang dikonfirmasi Sumut Pos, Selasa (9/8).
Saat ditanya kapan akan memanggil dan memeriksa yang bersangkutan, Rudi Rifani mengalihkannya kepada Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Raden Heru Prakoso.

Sementara itu, Heru Prakoso yang ditemui di ruang Humas Polda Sumut mengatakan, dalam proses penanganan kasus tersebut langkah yang dilakukan pihak penyidik pertama kali adalah mengkonfrontir keterangan pelapor kepada saksi dan kemudian kepada orang yang diduga sebagai pelaku. “Nah, kita umpamakan jika Anda pelapor, maka Anda dimintai keterangan terlebih dahulu, kemudian saksi dan barulah pihak yang bersangkutan,” jelasnya.

Ditegaskannya, dalam berbagai kasus termasuk dalam kasus ini, Polda Sumut tidak membeda-bedakan siapa pelaku, termasuk pula jika yang menjadi pelaku dalam sebuah tindak pidana itu adalah personel polisi. “Polda tidak pernah membeda-bedakan siapa pelaku kejahatan, apakah warga biasa atau polisi. Meskipun polisi, tetap akan dilakukan proses pemeriksaan serta diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Untuk diketahui, Ipda Megawaty dilaporkan belasan nasabah TVI Ekspres ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumut, Selasa (26/7) lalu, dengan bukti laporan No.STPL/494/VII/2011/SPK Poldasu, tertanggal 26 Juli 2011. Dalam laporan itu, disinyalir Ipda Megawaty melakukan penipuan tersebut dengan modus mengajak kerja sama bisnis, dengan keuntungan yang berlipat ganda di perusahaan TVI Ekspres.(ari)