26 C
Medan
Thursday, January 1, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 14898

Jejak Rival

Brasil Vs Ekuador

CORDOBA-Sebagai juara bertahan Copa Amerika, dua hasil imbang yang diraih Selecao atas Venezuela (0-0) dan Paraguay (2-2) tentunya bukan hasil yang bagus.

Apalagi dengan dua hasil imbang itu membuat posisi Selecao untuk berlaga di babak perempatfinal menjadi terancam, terkecuali bila pada pertandingan besok pagi di Stadion Mario Alberto Kempes, anak asuh Mano Menezes mampu mengalahkan Venezuela.

Jika melilhat pada data yang ada, sesungguhnya Venezuela bukanlah lawan sepadan bagi Selecao. Lihatlah, dari 27 pertemuan yang telah terjadi Brasil menang 22 kali sedangkan Ekuador hanya dua kali mempermalukan 2 Brasil, dengan 3 pertandingan lainnya berakhir imbang.

Dua kemenangan yang diraih Ekuador terjadi  ketika menghadapi Brasildi ajang Pra Piala Dunia. Pada pertemuan pertama yang berlangsung 28 Maret 2001 Ekuador yang bertindak sebagai tuan rumah menang dengan skor 1-0. Sementara pada pertemuan lainnya yang digelar 17 November 2004, kembali tuan rumah Ekuador menang dengan skor 1-0.

Namun dua kemenangan seperti yang diungkap tadi tetap tak mampu menutupi betapa njomplangnya rekor yang ditorehkan kedua tim, terlebih jika melongok pada rekor pertemuan keduanya di ajang Copa Amerika ketika Venezulea tak sekalipun mengalahkan Brasil.

Artinya, meski sejauh ini penampilan Brasil masih jauh dari kata memuaskan, namun peluang untuk mengikuti jejak sang rival Argentina ke babak perempatfinal tetap terbuka.

“Tak ada seorang pun yang senang dengan hasil yang kami raih selama ini. Kami tahu kualitas pemain yang ada di skuad ini. Kami harus menunjukkan lebih baik lagi, lebih serius dan lebih berkomitmen untuk tim nasional Brasil,” kata Lucio, kapten tim Brasil.

“Saya merasa simbol di seragam ini jauh lebih penting ketimbang nama pemain yang ada di bagian belakang. Setiap dari kami harus menunjukkan perkembangan dan memahami bahwa Anda harus memberi lebih untuk diri Anda sendiri karena kami tak mendapatkan hasil yang kami inginkan,” tambahnya.

Beruntung imbauan Lucio untuk tampil maksimal pada laga terakhir babak penyisihan grup mendapat sambutan positif dari gelandang yang bermain untuk klub Santos Ganso.
“Saya yakin pada Rabu (Kamis -WIB, Red) besok kami akan jauh lebih baik lagi dalam memainkan taktik kami dan meraih kemenangan penting,” tutur Ganso.

Kendati optimis, namun Ganso tetap mengkritisi penampilan timnya dalam dua pertandingan terakhir dan berharap itu segera berlalu. “Kami siap menyajikan gaya bermain kami dengan penuh suka cita, yang mana itu sangat disukai warga Brasil,” sambungnya.

“Timnas memiliki banyak pemain hebat, dan akan memperlihatkan tontonan menarik pada Rabu besok. Saya harap kami bisa bermain seperti gaya sepakbola yang orang-orang Brasil suka,” pungkasnya. (bbs/jpnn)

2012, Penerimaan CPNS Dihentikan

JAKARTA-Kabar baik bagi para peminat lowongan Pegawai Negeri Sipil. Wacana penghentian sementara penerimaan calon PNS tidak diberlakukan tahun ini, tetapi berlaku 2012. Tiga kementerian terkait sudah menyepakati perlunya moratorium penerimaan CPNS yang akan diterapkan mulai tahun depan.

Mendagri Gamawan Fauzi menjelaskan, memang diperlukan jeda waktu rekrutmen CPNS guna memberi waktu kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penataan masalah kepegawaian. Gamawan menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pembahasan masalah ini dengan Menkeu Agus Martowardojo serta Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) EE Mangindaan.

Saat ditanya apa sudah ada kesepakatan, Gamawan menjawab sudah. Hanya saja, keputusan finalnya masih menunggu presiden. “Tapi ini mesti dengan keputusan presiden,” terang Gamawan di kantornya, Senin (11/7) lalu Dijelaskan Gamawan, di masa moratorium ini nantinya pemerintah akan melakukan evaluasi lantaran banyak sekali masalah kepegawaian. Antara lain masalah distribusi pegawai yang tidak merata. Di mana ada daerah yang belebihan jumlah pegawainya, tapi ada daerah yang mengalami kekurangan. “Kita berharap masalah ini terjawab dengan moratorium,” katanya.

Nantinya akan dibuat regulasi yang memayungi pemerataan PNS. Misalnya, untuk distribusi PNS lintas provinsi akan ditangani pusat.

Sedang distribusi PNS lintas kabupaten/kota, kewenangannya ada di provinsi.
Apakah selama moratorium ini nantinya total rekrutmen CPNS dihentikan? Gamawan mengatakan, masih ada penerimaan CPNS, namun dibatasi dari jalur honorer, lulusan sekolah kedinasan, dan jika dianggap mendesak.

“Nah, dalam kondisi mendesak itu seperti apa, ini nanti termasuk yang akan dikaji,” terang Gamawan yang mengawali karir sebagai birokrat itu.

Sebelumnya, staf khusus Wapres Bidang Otonomi Daerah dan Kesra, Lutfi A Mutti menjelaskan, Wapres Boediono sudah bertemu dengan menpan-RB, mendagri, dan menkeu, membahas mengenai moratorium pengangkatan CPNS. Dikatakan, pertemuan memang sudah memutuskan moratorium pengangkatan CPNS mulai tahun depan. (sam)

Resmi keluarga Cendana

Mayangsari

Mayangsari akhirnya bisa bernapas lega. Perjuangan panjangnya untuk menjadi istri resmi Bambang Trihatmodjo berakhir Senin lalu (11/7). Keduanya menikah di kediaman mereka di kawasan Simprug dan tercatat di KUA Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

“Ya benar, Senin tanggal 11 (Juli) kemarin, dia (Mayangsari, Red) menikah dengan Bambang,” ungkap Kepala KUA Kebayoran Lama Zamroni di kantornya kemarin (12/7).

Pernikahan tersebut, kata dia, berlangsung pukul 11.00. Kakak Bambang, Sigit Harjojudanto, menjadi saksi dari mempelai pria. Ayah Mayangsari, Soegito Purbocarito, yang menjadi wali mempelai perempuan. Keluarga Cendana yang lain tidak ikut menyaksikan pernikahan tersebut. “Saya melihat perwakilan dari keluarga (Cendana) hanya Pak Sigit. Saya nggak tahu yang lain. Saya hanya memeriksa berkas, menikahkan mereka, lalu pulang,” tuturnya.

Meski memiliki banyak kekayaan, pasangan yang sudah dikaruniai seorang putri  bernama Khirani Siti Hartina Trihatmodjo, 5, itu melaksanakan pernikahan secara sederhana. Hanya seperangkat alat salat dan uang senilai Rp11.072.011 yang dijadikan mahar. Jumlah uang tersebut disesuaikan dengan tanggal pernikahan mereka. “Secara resmi mereka telah tercatat di KUA dengan nomor pemeriksaan 1047/5/2011,” terangnya.

Bambang, lanjut Zamroni, mengajukan berkas permohonan pernikahan tiga minggu menjelang hari H. Meski berstatus putra mantan Presiden Soeharto, Bambang tidak mendapatkan keistimewaan. Diwakilkan pengacaranya, Finda, pria berusia 58 tahun itu wajib mengikuti prosedur yang berlaku. Finda bahkan harus bolak-balik karena ketidaklengkapan berkas.

Berkas baru dinyatakan lengkap pada 8 Juli 2011 atau tiga hari menjelang hari H. “Kami tidak mungkin menerima surat yang belum lengkap. Surat baru dinyatakan lengkap pada 8 Juli 2011.

Sebelumnya, kami menunggu kelengkapan surat-suratnya,” tambah Zamroni. Untuk merayakan pernikahan tersebut, Bambang dan Mayangsari menggelar pesta di rumahnya seusai ijab kabul. Sejumlah selebriti, seperti Luna Maya, Anang, dan Ashanty, tampak datang. Namun, mereka kompak tutup mulut. Mereka menampik menghadiri pesta pernikahan pasangan itu.

“Pokoknya, makan-makan saja. Ramai banget, suasananya santai, nggak formil. Bukan ijab kabul sih, cuma makan-makan,” imbuh Ashanty begitu keluar dari kediaman Bambang-Mayangsari, Senin lalu (11/7).(ash/c2/nw/jpnn)

4 Senpi Ditemukan Warga Binjai

BINJAI-Puluhan warga Lingkungan IV, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, dikejutkan dengan penemuan empat pucuk senjata api (senpi) di belakang rumah kontrakan, Selasa (12/7) sekitar pukul 17.30 WIB.

Senpi tersebut terlihat ketika sejumlah anak bermain dan mencari ikan di kolam tepat di belakang rumah kontrakan milik Syaipul Bandit alias Wak Do (41), warga Gang Reben, Kelurahan Timbang Langkat, Binjai Timur. Dani (8) bersama teman-temannya  menemukan karung beras terendam di kolam. Lantas, karung tersebut diangkat dan dibawa ke darat oleh Dani dan teman-temannya.

Merasa penasaran, Dani dan teman-temannya membuka karung di kandang ternak ayam tak jauh dari lokasi penemuan. Mereka kaget setelah mengetahui isi karung ada senpi. Awalnya mereka menyangka senpi itu hanya mainan yang tidak bebahaya keselamatan manusia. Setelah mereka memukul-mukul senpi dan ternyata terbuat dari besi dan berat Dani dan teman-temannya memamerkan senpi itu ke orangtua Dani guna diperlihatkan. “Saya kira mainan bang. Rupanya senajata asli,” kata Dani dengan lugu.

Tentu saja orangtua Dani terkejut setelah melihat benda yang dibawa oleh anaknya itu lantas melapor ke Kepling setempat. Selanjutnya, Kepling membuat laporan ke Polsek Binjai Timur.
Tidak menunggu lama, petugas menuju ke rumah Dani dan membawa senpi tersebut guna diamankan ke Polres Binjai.

Menurut keterangan pihak kepolisian Polres Binjai, senpi tersebut berjenis-jenis. Satu laras panjang, tiga pucuk pistol jenis revolver kaliber 38 dan dua diantaranya rakitan. Selain empat pucuk senjata, juga ditemukan 40 butir amunisi senajata laras panjang, dan 18 butir amunisi senajata pistol yang tiga diantaranya berisi di salah satu pistol.

Kapolres Binjai AKBP Dra Rina Sari Ginting, melalui Plt Kasat Reskrim Polres Binjai, AKP Robin Ginting, belum berani memastikan senjata dan amunisi tersebut milik teroris. “Kita cari tahu siapa pemilik dari senpi dan amunisi itu,” ujar Robin Ginting. Tim polres Binjai juga sudah berkordinasi dengan jajaran polres daerah lainnya dan melakukan pengejaran penyewa rumah itu yang kemungkinan sudah berada di Medan.

Sejauh ini, belum diketahui siapa pemilik empat pucuk senpi serta amunisinya. Menurut warga, kemungkinan senpi itu milik orang yang mengontrak rumah Syaipul Bandit. Sedangkan keduanya sudah menghilang dua hari lalu. Menurut warga, pengontrak hanya tinggal sepekan dan jarang di rumah. “Saya nggak tahu kemana orang yang menyewa rumah saya itu pergi. Karena, dia hanya mau menyewa selama satu pekan saja, setelah itu ia pergi,” kata warga yang enggan namanya disebutkan.

Masih menurut warga, Syaipul juga tidak melapor ke Kepling setempat. “Iya bang, memang dia tidak lapor dengan Kepling. Karena, orang itu hanya ingin menyewa sepekan saja,” ujar warga lainnya.

Mereka lalu menyebutkan ciri-siri orang yang menyewa rumah miliknya itu. “Orangnya jenggotan agak panjang. Saya juga tidak sempat menanyakan nama dan dari mana dia, Hanya saja saat ia pergi, ia mengaku ingin ke Aceh,” ucap mereka.(dan)

Korupsi Alkes Rp38 M Diduga Diendapkan

MEDAN-Slogan dan janji-janji Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), untuk memberantas kasus-kasus korupsi di Sumatera Utara, ternyata masih belum terbukti. Hingga saat ini banyak kasus korupsi besar yang masih menjadi utang Kejatisu belum tuntas terbayar. Sepeninggal Sution Usman Adji di posisi Kajatisu, dan Erbindo Saragih SH selaku Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus), pejabat di dua pos tersebut belum menunjukkan performa yang memuaskan masyarakat, khususnya pemerhati hukum.

Tidak jelas apakah AK Basuni Masyarif selaku Kajatisu dan Mansyur SH selaku Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) masih membutuhkan waktu untuk menguak berbagai kasus korupsi besar di Sumut. Atau memang keduanya tidak berani mengungkap kasus-kasus yang diduga melibatkan sejumlah tokoh di Sumut Sebut saja kasus dugaan korupsi alat-alat kesehatan di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara senilai senilai Rp38 miliar yang dihibahkan dari dana hibah APBD Sumut 2009. Terkait perkembangan kasus ini, pejabat berwenang di Kejatisu di Jalan AH Nasution terkesan bungkam. Padahal bagian Tindak Pidana Khusus Kejatisu sudah memeriksa empat professor di lingkungan USU yakni Prof SYP, Prof DDM, Prof GLN dan Prof CHY, namun hasilnya tetap nihil.

Ketika wartawan koran ini melakukan konfirmasi ke Aspidsus Mansyur SH, beberapa staf di Pidsus tersebut mengatakan Aspidsus lagi sibuk. Wartawan koran ini kemudian mencoba mengkonfirmasi melalui telepon seluler, namun yang bersangkutan tidak mengangkat walau terdengar nada tersambung. Berulang kali dihubungi, Mansyur ponsel tetap tak diangkat.

Atas sikap tersebut, Wakil Direktur LBH Medan Muslim Muis SH mengkritik kinerja Aspidsus Kejatisu Mansyur SH yang tidak terbuka pada wartawan. “Jangan tutup-tutupi kasus ini. Kejatisu jangan munafik. Mereka mengaku menyelidiki kasus korupsi alkes di FK USU dan memanggil 4 profesor, namun hasinya tidak jelas. Kalau memang kasus itu dihentikan, kejaksaan harus segera mengumumkannya pada publik,” tegas Muis di kantornya di Jalan Hindu, Medan, kemarin.

Muis, menilai kepemimpinan AK Basuni Masyarif selaku Kejatisu dan Mansur selaku Aspidsus tidak berdampak apa-apa dalam pengungkapan kasusu korupsi di Sumut. “Kedua pejabat itu hanya terkesan duduk-duduk, bukan di Sumatera Utara tempatnya. Kita minta Kejagung mengkritisi dua pejabat di lingkungan Kejatisu itu,” beber Muis.

Muis juga meminta KPK mengambil alih penyelidikan kasus-kasus korupsi besar di Sumut, termasuk korupsi alkes di FK USU.

Seperti pernah diberitakan Sumut Pos, Kajatisu, AK Basuni Masyarif, memastikan bakal ada pejabat atau mantan pejabat di Universitas Sumatera Utara (USU) yang dijadikan tersangka dugaan korupsi pengadaan alatAlkes di FK USU senilai Rp38 miliar.

Pernyataan tersebut dilontarkan kajatisu pengganti Sution Usman Adjie ini Rabu, 27 Agustus 2010di kantornya di Jalan AH Nasution. “Saya sudah dengar kasus itu (korupsi alkes FK USU) secara gamblang, namun belum mendapatkan laporan mendetail,” tegas kajati yang baru sepekan lebih bertugas di Kejaksaan Tinggi tersebut. Sepengetahuannya, kasus tersebut masih terus diusut di Pidsus. “Yang jelas dari semua saksi yang diperiksa bakal ada yang akan dijadikan tersangka,” tegasnya.

Basuni masih enggan membeber siapa calon tersangka dan jumlah kerugian negara dari kasus tersebut. “Belum..belum bisa kita jabarkan siapa saja yang diperiksa dan berapa kerugian negera. Kita tidak mau mengeluarkan statemen yang membuat si terperiksa menjadi ketakutan,” tegas Basuni.

Basuni berjanji menjadikan kasus dugaan korupsi Alkes di FK USU sebagai prioritas utama bagi dirinya selama bertugas di Sumut. “Kasus ini menjadi prioritas utama, karena ini bagian utang Kejatisu yang masih tertinggal dan masih belum terselesaikan. Kasus itu akan kita usut,” tegas Basuni.

Dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (USU) terjadi pada 2010 dengan nilai Rp39 miliar. Sejauh ini sejumlah pejabat dan mantan pejabat USU telah diperiksa untuk dimintai keterangan, termasuk sejumlah profesor. Di antaranya, SYP, DM, KHY dan GLN.

Selain kasus Alkes USU, kasus mengendap di Kejatisu yang diakui Basuni sebagai utangnya antara lain dugaan korupsi APBD Dinkes Sergai: Pembangunan Rumah Sultan Sulaiman, alkes dan obat 2007-2008. Dugaan korupsi Dinas Pendidikan Medan: soal pembangunan kelas internasional SMA senilai Rp1,2 miliar tahun 2008.

Semua pejabat yang bertanggung jawab sudah dipanggil penyidik dengan alasan klarifikasi di bidang Pidsus. Namun sejauh ini belum ada keterangan, apakah kasusnya dilanjutkan atau dihentikan.

Sementara itu, USU akhirnya mengakui jika dugaan korupsi pengadaan Alkes FK tahun 2010 senilai Rp38 miliar dan sedang diusut Kejatisu. Pengakuan itu disampaikan Kabag Promosi Humas dan Protokoler PT BHMN USU, Bisru Hafi, Senin, 28 Maret 2011. “Kita tunggu saja apa hasilnya. Kita sama-sama belum tahu tentang bagaimana kelanjutan kasus ini,” ujarnya.(rud)

Truk Kencing Diawasi Pria Tegap Berambut Cepak

Timbun BBM, Petugas SPBU Diamankan Polisi

BELAWAN-Sampai saat ini gudang penimbunan bahan bakar minyak (BBM) ilegal (siong) masih terus beraktivitas. Menurut pantauan wartawan koran ini kemarin (12/7), sejumlah SPBU di Kawasan Medan Utara masih kehabisan stock solar. Di SPBU 14.204.1120 di Jalan Pelabuhan Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan tidak ada stok solar. Di beberapa SPBU lainnya stok BBM jenis solar, premium bahkan pPertamax juga habis.

Namun, kelangkahan BBM di pasaran tidak menyulutkan aktivitasn gudang siong. Truk minyak Pertamina masih saja terlihat kencing di beberapa gudang yang ada di Medan Utara.
Pantauan dilapangan sekitar Pukul 13.30 WIB, empat truk minyak Pertamina secara bergantian melakukan kencing di gudang yang berada di jalan KL. Yos Sudarso KM 15 Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan.

Kali ini yang melakukan pengerjaan terhadap kencing minyak tersebut ada sekitar 6 orang. Truk yang kencing berlabel Pertamina yang baru saja keluar dari depot Pertamina.
Seperti biasanya, para pekerja mempersiapkan alat-alat untuk mengambil minyak tersebut seperti drum, ember dan selang. Semua gerakan dilakukan dengan cepat. Kemudian, truk tangki tersebut melanjutkan perjalanan ke SPBU yang sudah ditentukan. Pantauan tim Sumut Pos, aktivitas kencing ilegal ini diawasi pria berbadan tegap dengan rambut cepak.

Tim Sumut Pos kemudian melanjutkan menunggu truk tangki yang baru kencing. Setiap melihat wartawan koran ini, para supir truk tangki tukang yang kencing selalu memandang dengan wajah bengis dan sinis.

Di Depot Pertamina, aktivitas pengepul sisa-sisa minyak di tangki truk masih saling berebut saat truk memasuki halaman depot. Anehnya, aktivitas rutin tersebut hanya menjadi tontonan pengawas depot.

Pihak Polres Pelabuhan Belawan belum juga mengambil tindakan terhadap bisnis haram tersebut. Kabar berhembus, kepolisian tidak berani mengambil tindakan karena diduga gudang-gudang siong tersebut dibekengi oknum aparat.

Saat dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, AKP Hamam W mengaku tidak mengetahui adanya gudang ilegal di daerah tersebut. Dia masih berjanji akan turun ke lapangan untuk mengecek terlebihdahulu gudang tersebut. “Kami akan cek ke lapangan, kalau ketangkap ada yang kencing akan kami langsung amankan,” ujarnya.

Sementara itu, Humas Polres Pelabuhan Belawan kembali mengatakan, pihaknya sangat kekurangan personel untuk melakukan pengawasan.

Sedangkan, Humas Pertamina, Fitri Erika sampai kemarin petang tidak dapat dikonfirmasi terkait hal tersebut. Saat ditelepon, Erika tidak mengangkatnya.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut juga masih merencanakan bekerja sama dengan Reserse Kriminal Umum (Reskrimum), Inteligen Polda Sumut, Propam serta Brimobdasu untuk melakukan penyelidikan indikasi “pengencingan” BBM di sejumlah gudang di Medan Utara.

“Ada dua tim yang kita bentuk, dan itu bekerjasama dengan unit lainnya. Gabungan dari Krimsus, Krimum, Brimobdasu, Intel Poldasu dan Propam. Saat ini petugas tengah di lapangan, untuk melakukan penyelidikan terkait kelangkaan BBM di Medan,” tegas Dir Reskrimsus Polda Sumut Kombes Pol Drs Sadono Budi Nugroho SH di ruang kerjanya, Selasa (12/7).
Setiap tim bermaterikan 5 personel dari masing-masing kesatuan tersebut. Hasil penyelidikan  akan dikumpulkan dan akan langsung ditindaklanjuti.

“Kalau nanti indikasi itu terbilang kecil, akan kita serahkan ke Polres setempat. Seperti di Langkat, setelah kita ungkap langsung kita serahkan ke Polres Langkat berikut barang buktinya. Begitu pula jika ditemukan hal itu di Medan, maka akan kita serahkan ke Polresta Medan,” terangnya.

Meski Sumut Pos telah beberapa kali menurunkan berita investigasi soal kencing illegal supir tangki Pertamina yang nakal, kepolisian tetap merasa perlu laporan masyarakat. Masyarakat yang melihat kejanggalan terkait aktivitas ilegal tersebut, diharapkan segera melaporkan ke pihak kepolisian. “Masyarakat juga berperan. Maka dari itu, jika ada informasi sebaiknya dilaporkan ke kepolisian. Intinya, semua laporan akan segera ditindaklanjuti oleh kepolisian,” tandasnya.

SPBU Timbun 153 Jerigen BBM
Dugaan keterlibatan pengusaha atau petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sumut dalam penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terbukti. Di Karo, Senin (11/7) malam sekitar pukul 20.30 WIB, oknum pegawai SPBU No. 14221238, di Jalan Kota Cane, Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, menimbun 153 jerigen solar dan premium. Sebahagian jerigen berisi BBM itu, diletakan di gudang dan areal SPBU. Tindakan dugaan pengoplosan ini, segera di laporkan masyarakat ke pihak kepolisian.

Tidak lama pasca mendapat info, petugas Polres Karo, segera mendatangi TKP dan memasang garis Police Line. Disela-sela pemeriksaan di ruang Tipiter Polres Karo, pengawas SPBU, Tammat Ginting, mengatakan jerigen berisi solar dan premium tersebut rencananya akan dibawa ke Kecamatan  Lau Baleng dan Mardinding.

Tammat Ginting menerangkan, kegiatan itu legal karena pihak SPBU tempatnya bekerja telah memiliki kelengkapan surat. “Kami berani menjual kepada pengecer, karena mereka telah memiliki surat kelengkapan dari Kepala Desa dan Camat. Isi surat tersebut menerangkan kalau di kedua kecamatan tersebut tidak ada SPBU,” ucap Ginting.

Kasat Reskrim Polres Karo, AKP Harry Azhar Harahap S.Ik, mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman kasus tersebut. Keabsahan surat yang dinyatakan pihak SPBU melalui pengawasnya, Tammat Ginting, akan di telusuri   lebih lanjut. Polisi akan meminta keterangan dari ahli Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas yang berada di Jakarta Selatan terkait  ketentuan surat  yang dinyatakan.

Sementara itu, pengawas SPBU dan keempat warga, hingga jam 18. 00 WIB, masih menjalani pemeriksaan diruangan Unit Tipiter Polres Karo.  Sedangkan, 153 jerigen berisi BBM dan mobil pick up bermuatan BMM, berada diareal SPBU yang Police Line.  Kelima  mobil itu, Kijang BK 8658 MY, Hijet 1000 jenis pick up, BK 9585 DO, Kijang Super pick up BK 8658 SE, mobil L. 300 pick up BK 8163 SE, L. 300 pick up BK 9354 LS.(mag-11/ari/wan)

DPRD Deli Serdang Cecar Amri Tambunan

LUBUK PAKAM- Pekerjaan proyek swakelola dengan tender perbaikan sarana infrastruktur di Kabupaten Deli Serdang diduga tumpang tindih. Kuat dugaan, proyek semrawut itu menelan biaya Rp1.860.905.490,00.

Hal itu disampaikan Apoan Simanungkalit dalam pandangan fraksi PDI-Perjuangan terhadapn
Laporan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2010 pada rapat paripurna, Senin (11/7).

Dalam rapat, lagi-lagi F PDI-P mempermasalahkan status disclaimer opinion (menolak memberikan pendapat) dari BPK RI terhadap kinerja laporan keuangan Pemkab Deli Serdang, selama empat tahun berturut-turut. Apoan menyesalkan sikap Bupati Amri Tambunan yang tidak merespon Surat BPK-RI Perwakilan Sumut tertanggal 22 April 2009 tentang tindak lanjut temuan BPK-RI.

Padahal sebelumnya, DPRD telah meminta pertanggungjawaban Bupati atas terjadinya kegiatan pihak ketiga tanpa melalui prosedur APBD, yaitu TA 2007 sekitar Rp 224.718.971.319,16 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum, yang disebutkan untuk biaya pemeliharan jalan Rp32.840.955.529,18.

Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Deli Serdang itu menambahkan, Pemkab Deli Serdang dalam penyusunan Neraca tidak taat azas dan menyesatkan seperti terlihat sebagai berikut. Utang Konstruksi Rp63.378.006.849,00 yang terdiri dari utang Dinas PU Rp50.494.966.459,00, Dinas Disdikpora Rp12.883.040.391,00. Khusus utang Dinas PU, lihat grafis.

Setelah sempat dikonsultasikan ke BPK-RI Perwakilan Sumut Jumat (8/7) silam, disimpulkan penyajian utang itu tidak taat azas karena tanpa dasar hukum, ditambah lagi tidak ada neraca tahun 2008 dan 2009 tidak ada hutang konstruksi, tapi TA 2010 muncul.

Apoan menjelaskan, hingga saat ini Dinas PU telah membayarkan utang Rp.144.850.141.833. Dengan perhitungan Rp184.631.258.293 dikurang Rp39.781.116.460. Hal ini tentu telah melanggar ketentuan, sebab pembayaran hutang dapat dilakukan apabila ada tahapan pengakuan hutang dari DPRD kemudian dilanjutkan proses verifikasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Juru bicara Fraksi Golkar Riki Prandana Nasution menilai, keberhasilan Pemkab Deli Serdang memperoleh piala Adipura secara berturut-turut perlu diberikan apresiasi. Namun, “keberhasilan” memperoleh disclaimer opini empat kali telah mencoreng wibawa Pemkab Deli Serdang. ”Tiga kali berturut-turut, sama saja Amri Tambunan orang bodoh yang ngak mau belajar ke arah yang lebih baik,” ketusnya.

Bahkan, tiga kali hasil Disclaimer Opinion itu menjalankan program Gerakan Deli Serdang Membangun (GDSM) untuk pembangunan infrastruktur, Percepatan Rehabilitasi Apresasi Terhadap Sekolah (CERDAS) untuk dunia pendidikan serta Percepatan Kesehatan terhadap Ibu dan Anak (CERIA).

Pandangan fraksi Partai Amanah Nasional (PAN) yang dibacakan Supardi bernada serupa dengan fraksi terdahulun, disclaimer opinion tetap menjadi perhatian partai berlambang matahari biru itu.
Pandangan fraksi Hagrib yang merupakan gabungan partai Hanura, Gerindra, PBR, PIB yang dibacakan Jhon Srikana, juga mengkritisi hasil  disclaimer opinion yang berturut turut selama tiga tahun.

Sementara itu, pandangan Fraksi Demokrat berbeda dengan fraksi lainnya. Partai pengusung Amri Tambunan dalam Pilbup priode 2009-2014 itu tidak ada menyingung disclaimer opinion. Partai berlambang tiga berlian itu, hanya membahas target belanja serta realisasinya. (btr)

Penjualan Buku Bantu Sekolah di Medan

Delima Lestari, Penulis Puisi Indonesia yang 20 Tahun Menetap di Belanda

Meski puluhan tahun tinggal di Belanda, jiwa Indonesia Delima Lestari Widya Astuti de Wilde Sri tak pernah luntur. Di sana dia berhasil menerbitkan beberapa buku kumpulan puisi. Sebagian besar bertema tentang Indonesia. Berikut laporan wartawan Jawa Pos (grup Sumut Pos) Sidiq Prasetyo yang akhir Juni lalu menemuinya di Belanda.

Dua puluh tahun bukanlah waktu yang singkat. Selama itu pula Delima Lestari Widya Astuti de Wilde Sri tinggal di Belanda dan kini telah dikaruniai dua anak. Mereka adalah Qalifahsari Dinda Ambarwati, 14, dan Arissaputra Aji Rayendra, 10, hasil pernikahannya dengan pria Belanda, Tom de Wilde.
“Saya sejak 1991 sudah datang ke Belanda. Awalnya, saya mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah,” kata Delima kepada Jawa Pos.

Di sela-sela mengajarkan bahasa Indonesia tersebut, dia memanfaatkannya untuk mendalami bahasa Belanda. Karena sangat menyukai puisi sejak di Indonesia, ketika pindah ke Belanda, kegemaran itu dia lanjutkan. Suatu ketika, perempuan 41 tahun itu tertarik dengan sebuah artikel di internet yang membahas puisi. “Dari situlah saya kemudian tertarik untuk membuat kumpulan puisi dan dikirim lewat dunia maya,” jelas Delima.

Melalui dunia maya itulah, perempuan asal Solo, Jawa Tengah, ini mulai menjalin hubungan dengan para penulis puisi. Kebanyakan adalah penulis puisi dari Indonesia Tapi, ada juga penulis puisi dari Malaysia dan Singapura. Dari hasil ngobrol di dunia maya itulah, lantas lahir himpunan puisi berjudul Padang 7,6 Skala Richter pada 2009.

Kumpulan puisi ini lantas diabadikan dalam sebuah buku. “Ini sebagai kepedulian kami, para penulis puisi, akan bencana gempa bumi yang melanda saudara-saudara kita di Padang dan sekitarnya pada saat itu,” terang Delima.

Tahun 2009 memang menjadi tahun kelam bagi Padang. Pada saat itu, tepatnya 30 September 2009, gempa berkekuatan 7,6 skala Richter yang berpusat di 57 km dari Pariaman, Sumatera Barat, memakan banyak korban dan meluluhlantakkan daerah yang dilewatinya. Diberitakan saat itu, jumlah korban luka akibat bencana alam tersebut mencapai 4.151 orang dan 676 orang hilang. Selain itu, 60.156 orang harus mengungsi.

“Saat itu kami berharap, kumpulan puisi yang kami buat bisa membuat Padang dan sekitarnya bangkit dari keterpurukan,” ucap perempuan yang tinggal di Bergen op Zoom tersebut.
Setelah membuat buku kumpulan puisi tentang gempa di Padang, Delima kembali menerbitkan buku puisi. “Judulnya Hawa. Masih tentang kumpulan puisi dan juga buat membantu kemanusiaan,” tambah Delima.

Nah, setelah itu lahirlah buku kumpulan puisi yang ketiga dengan judul Kenang Sebayang. Buku yang dicetak pada 2010 ini memberikan kesan lebih mendalam kepada Delima. “Saya dipercaya sebagai ketuanya,” lanjutnya. Bedanya, bila dibandingkan dengan dua buku kumpulan puisi sebelumnya, semua penulis pada buku ketiga ini berasal dari Indonesia. Pembuatannya pun memakan waktu yang tak sebentar. “Kalau nggak salah, hampir satu tahun. Lamanya waktu ini karena banyaknya animo para pengirim. Ada sekitar 30 penulis,” ungkap Delima.

Bahkan, satu penulis puisi bisa mengirimkan hingga 10 puisi atau lebih. Imbasnya, Delima pun harus selektif untuk menerbitkannya. Dalam Kenang Sebayang, selain dirinya, terdapat nama Ari Oktora, Bibi Cantik, Damai Prasetyo, Daniel Prima, dan Imron Tohari. “Kami juga membuat perjanjian bahwa para pengirim puisi di buku yang akan diterbitkan tersebut tidak dibayar. Perjanjian itu sudah diumumkan di dunia maya dan jejaring sosial,” papar Delima.

Kendala lain, jika ada kesulitan, mereka tak bisa bertemu. Pasalnya, para penulis puisi tersebut berasal dari berbagai daerah. Bahkan, ada yang berasal dari Nanggroe Aceh Darussalam. “Perbedaan waktu juga sering menjadi masalah. Di Belanda kan waktunya lima jam lebih lambat daripada Indonesia,” paparnya.

Untung, kerja kerasnya tersebut selesai. Bahkan, dia sempat mendatangi peluncuran buku Kenang Sebayang di Jakarta. “Hasil penjualan Kenang Sebayang dipakai untuk membantu beberapa sekolah di Indonesia yang dirasa perlu dibantu. Setahu saya, ada yang di Medan,” kenang perempuan kelahiran 15 September ini.

Dalam waktu dekat Delima juga berencana menerbitkan buku keempat. Saat ini, lanjutnya, prosesnya sudah mendekati akhir. “Tapi, belum berani dikasih judul. Nanti saja kalau sudah jadi,” ungkapnya.
Salah satu penulis puisi di Kenang Sebayang, Nur Hayati, pun memuji kinerja Delima meski dia tak pernah bertatap muka. “Dia selalu mengajak saya berkonsultasi jika ada masalah dalam puisi yang saya kirim. Biasanya, ya lewat dunia maya,” jelas perempuan asal Surabaya tersebut.

Dengan memakai nama Rayung Sekar, dua karya Nur muncul di Kenang Sebayang, yakni Wanita dan Remah Roti serta Belantara Kalbu. Sebenarnya, kesempatan bertemu Delima terjadi pada peluncuran Kenang Sebayang. Sayang, hal itu gagal terlaksana karena dia berhalangan hadir.(c2/kum/jpnn)

Pertamina Bohongi Wakil Rakyat

Berlarut-larut dan meluasnya wilayah yang terimbas kelangkaan BBM bersubsidi  diduga dilakukan jaringan yang melibatkan pengusaha SPBU, jasa pengangkutan BBM dan oknum di Pertamina. Termasuk kegiatan kencing ilegal supir truk tangki Pertamina nakal. Tetapi secara tegas, manajemen PT Pertamina Region I Sumbagut membantah kegiatan kencing ilegal supir truk tangki Pertamina di Gudang Siong.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut Guntur Manurung juga berasumsi ada oknum PT Pertamina ‘bermain’ dengan SPBU. “Permainan ini juga bisa diasumsikan menjadi dua macam, yakni yang pertama PT Pertamina melakukan intimidasi terhadap SPBU sehingga SPBU tak bisa berkutik dengan kebijakan PT Pertamina. Dan yang kedua ada kong-kalikong sehingga oknum di PT Pertamina bisa menjual hasil timbunan BBM tersebut ke pihak industri,” paparnya, kemarin.

Guntur juga mengungkapkan, pada 4 Juli 2011 lalu dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi B DPRD Sumut dengan pihak PT Pertamina. Dalam RDP, PT Pertamina berjanji dalam tiga hari akan mengatasi kelangkaan BBM di Sumut. “Tapi ternyata hingga saat ini kelangkaan BBM ini masih terus terjadi, seperti di Siantar, Taput, Simalungun dan lainnya. Tapi di Medan sendiri tidak, jadi ini juga mengindikasikan penyaluran BBM ke daerah-daerah terpencil tak dilakukan oleh PT Pertamina,” tegasnya.

Karena itu, Komisi B DPRD Sumut hingga saat ini menilai PT Pertamina belum terbuka terhadap permasalahan yang terjadi. “Hingga saat ini pihak PT Pertamina belum ada menunjukkan SK dari Mentri SDM dan Mentri Keuangan tentang kuota BBM Subsidi di Sumut. Seharusnya pada RDP lalu mereka sudah menunjukkan itu, jadi kita bisa tau sebenarnya salahnya dimana,” terang Guntur.

Disebabkan permasalahan yang tak kunjung diketahui titik masalahnya, pihak Komisi B DPRD Sumut akan kembali menggelar RDP. “Pada RDP lalu kita menskor rapat, jadi dalam waktu dekat ini kita sudah mengagendakan akan melakukan RDP dengan memanggil kembali PT Pertamina berikut dengan Hiswana Migas dan Asosiasi SPBU,” kata Guntur.
Guntur juga berharap, pada pertemuan berikutnya nanti semua permasalahan bisa selesai karena adanya keterbukaan dari PT Pertamina.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Sumut Jhon Tafbu Ritonga berasumsi, pelaku penimbunan BBM tersebut adalah pihak SPBU sendiri. Asumsi tersebut ditarik dari paparan PT Pertamina yang mengatakan hingga saat ini belum ada pihak SPBU yang menyatakan kekurangan volume BBM armada truk tangki BBM yang sampai ke SPBU. “Jadi ini bisa disebabkan karena truk ‘kencing’ ini pelaku utamanya sendiri adalah oknum pemilik SPBU sendiri. Karena memang dia yang melakukan penimbunan itu, kenapa harus dilaporkan ada kekurangan dari armada truk tangki BBM ke PT Pertamina. Ya, diam-diam saja lah,” katanya.

Hal ini menurutnya juga disebabkan kebijakan pemerintah yang mengadakan BBM bersubsidi ini. Pemerintah membuat harga BBM bersubsidi dengan BBM reguler sangat berbeda jauh harganya. “Kalau bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi, kenapa harus dijual dengan harga biasa, tentunya itu pemikiran semua orang dalam berbisnis,” tutur Tafbu.
Tafbu mengatakan, hasil investigasi yang dilakukan elemen masyarakat, harusnya bisa dijadikan pegangan polisi untuk bertindak. (saz)

Jangan Hambat Pemerintahan di Sumut

Polemik Sekdaprov Sumut-Mendagri

MEDAN-Permintaan Mendagri Gamawan Fauzi agar masyarakat Sumut bersabar menunggu Sekda Provsu definitif, mendapat reaksi keras. Ketua Komisi A DPRD Sumut Hasbullah Hadi meminta Mendagri menyegerakan pendefenitifan tersebut.

“Harus berapa lama lagi kita menunggu? Apa Mendagri tak tahu sudah berapa lama kita menunggu? Jangan digantung-gantung persoalan pemerintahan di Sumut ini,” tegas Hasbullah, Selasa (12/7).

Mengenai fungsi Plt Sekda saat ini sudah bisa mewakili untuk sementara, Hasbullah membantahnya. Menurutnya, fakta di lapangan saat ini Plt Sekda tak berani mengambil kebijakan. “Ia (Plt Sekda) takut menyalahi aturan, jadi kendala yang terjadi adalah banyaknya pelaksanaan pembangunan yang terhambat, stagnan. Karena banyak dana hibah tak berani ditandatangani oleh Plt Sekda, sehingga pencairannya terhambat dan alhasil menghambat perkembangan pembangunan di Sumut juga,” kata Hasbullah.

Sebaiknya, Mendagri jangan memperlambat peng-SK-an Sekda. “Kalau memang tiga calon yang diajukan Plt Gubsu saat ini memenuhi prosedur ketatanegaraan, silakan lakukan fit and proper tes lagi. Walau pun tiga calon Sekda yang diajukan gubernur nonaktif sudah di fit and proper tes,” tuturnya lagi.

Pengamat Politik Sumut Ridwan Rangkuti berpendapat lain. Lambatnya proses pendefenitifan Sekda Provsu dilihat mengandung unsur politik. “Mendagri kan Pembina Partai Demokrat, sementara Plt Gubernur merupakan kader PKS. Sementara tiga nama usulan dari Gubernur nonaktif sebelumnya ditengarai satu diantaranya adalah kader Partai Demokrat. Karena itu, asumsi saya, pedefinitifan Sekda Provsu ini tendensius mengarah ke politik,” terangnya.

Seharusnya, menurut Ridwan, pendefinitifan Sekda Provsu ini disegerakan secepat mungkin. “Jangan semua permasalahan dipolitisir. Memang posisi Sekda sarat kepentingan politik. Apalagi 2013 ini sudah Pemilukada dan 2014 Pemilu. Tentunya akan sangat mempengaruhi jika kader partai bisa memimpin di tingkat yang berpengaruh,” jelasnya lagi.

Ia menegaskan, harusnya Mendagri memposisikan diri sebagai pengayom pejabat daerah serta masyarakatnya. “Plt Gubsu saat ini sudah didelegasikan oleh presiden melalui Kepres yang memiliki kewenangan sama dengan Gubernur. Seharusnya Mendagri mempercayai Plt Gubsu ini. Ini juga sudah dijabarkan di UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemda,” papar Ridwan.(saz)

1...14,89714,89814,899...15,603Page 14,898 of 15,603

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor