24 C
Medan
Tuesday, December 23, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 14976

BI Siapkan Sanksi untuk Manajemen BNI

MEDAN-Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), akan memanggil kembali Direktur PT Bahari Dwi Kencana, Boy Hermansyah. Ia akan dimintai keterangannya soal kucuran dana senilai Rp129 miliar dari Bank BNI Cabang Pemuda Medan. Bila yang bersangkutan tidak mengindahkan pemanggilan tersebut, Kejatisu akan memasukkan Boy Hermansyah dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Kalau memang yang bersangkutan tidak koperatif dan tidak ada niat baik untuk datang kemari (Kejatisu, Red) kita akan mengeluarkan DPO,” tegas Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara AK Basuni Masyarif di Jalan AH Nasution Medan, Jumat (22/7).

Bila sudah masuk DPO, Kejatisu akan berkoordinasi dengan aparat lain untuk mencari Boy Hermansyah. “Ini masalah kesalahan SOP. Kenapa tanpa prosedur dana itu bisa kucur,” tegas Basuni Hingga kemarin, kejaksaan sudah memeriksa lebih dari 8 orang, baik dari pihak Bank BNI atau PT Bahari Dwi Kencana Sebelumnya proses pengumpulan data dan keterangan, oleh Tim penyidik Intel Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sudah lengkap. Bahkan status perkara tersebut sudah dinaikkan proses pemeriksaan perkara dugaan kasus korupsi pengucuran kredit oleh BNI 46 sebesar Rp118 miliar pada akhir Desember 2010.

PT Bahari Dwi Kencana bergerak dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit pada 8 November 2010 silam memohon kepada PT BNI 46 Cabang Medan sebesar Rp133 miliar.
Permohonan PT Bahari Dwi Kencana Sentra Kredit Menengah (SKM) BNI 46 wilayah Medan ternyata bermasalah. Peminjaman dikirim ke PT BNI 46 Pusat di Jakarta. Setelah pengajuan diproses pada BNI 46 pusat di Jakarta, maka pihak Bank menyetujui permohonan kredit sebesar Rp129 miliar dari pengajuan permohonan pemimjaman sebesar Rp133 miliar.

Kesalahan standar operasi prosedur (SOP) dalam pengucuran dana BNI Jalan Pemuda Medan pada nasabahnya, Boy Hermasnyah sudah masuk ke Divisi Komunikasi Perusahaan BNI di Jakarta.
Divisi komunikasi perusahaan ini akan mengeluarkan pernyataan dari BNI terkait dengan masalah yang sedang dihadapi oleh salah satu bank milik negara ini. “Jadi kita tidak mengetahui bagaimana perkembangannya,” ujar Pemimpin Kelompok Pengembangan Bisnis dan Layanan BNI Kanwil Medan, Sutarman.

“Kapan akan dikeluarkan belum diketahui pastinya. Release akan keluar, tetapi belum tahu kapan,” lanjut Sutaraman.

Sementara itu, Bank BI Medan mengaku kekurangan informasi tentang kesalahan prsedur dalam pencairan kredit ini. “Saya baru tahu kabar ini dari media, jadi saya belum mendapat informasi yang layak,” ujar Kepala Bidang Pengawasan Bank BI Medan, Indra Juheri.

Menurut Indra, kredit dalam jumlah besar harus mendapat persetujuan pencairan dari pejabat bank di pusat. Hanya saja, pencairan dana bisa dilakukan dari cabang atau dari pusat. “Dalam kredit ada 3 tahap, clear, setelah itu disetujui kemudian pencairan. Dan persetujuan keputusan dari pusat,” ujar Indra.

Kalau memang terbukti bahwa BNI melakukan kesalahan dalam SOP maka BI bisa memberikan sanksi. “Yang saya lihat, permasalahan ini akibat ketidaklengkapan prosedur, bukan karena debitur bermasalah atau kredit macet,” ujarnya.

Karena itu, nantinya bila ada pelaporan terkait dari masalah ini, maka pihak BI akan memanggil pihak BNI untuk menjelaskan masalah ini. “Kita akan memanggil, dan dari sana akan diketahui apakah sangsi akan diberitahukan atau tidak,” lanjutnya.

asalah BNI berawal dari ketidaklengkapan Standar Operating Procedures (SOP) yang dilakukan oleh BNI terhadap debiturnya. Kasus ini telah ditangani oleh Kajatisu dan sudah memasuki tahap penyelidikan. Dan dari informasi kejatisu diketahui bahwa BNI Medan yang telah memberikan persetujuan untuk pemberian dana debitur ini. (rud/mag-9)

Pengedar Narkoba Tewas Saat Penggerebekan

Wajah Lebam, Telinga dan Kaki Berdarah

MEDAN- Arlen Nelson Manalu (41) alias Edo Manalu alias Tulang, pria yang diidentifikasi polisi sebagai bandar sabu-sabu, meninggal dunia setelah dilakukan penggerebekan di rumahnya, Jumat (22/7) pukul 09.00 WIB. Dari rumah duka, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik, Medan.

Ditemui di rumah sakit milik pemerintah provinsi itu, keluarga menyatakan kecurigaannya kalau Arlen meninggal karena dianiaya saat penggerebekan. Apalagi di wajahnya ditemukan luka lebam dan membiru serta telinga kanan dan kaki kirinya mengeluarkan darah. “Di kedua pergelangan tangan terdapat bekas borgol,” cetus Nurmaini Manalu (52), keluarga Arlen.

Nurmaini mendapat informasi Arlen sedang ditangkap polisi. “Abang saya yang tiba pertama sekali di rumah (lokasi penangkapan, Red) bilang kalau Arlen diborgol Tetapi saat saya tiba, borgolnya sudah tidak ada saya lihat,” ungkapnya Warga Perumnas Simalingkar ini mengaku masih melihat tubuh saudaranya itu tergeletak saat dia mendatangi tempat kejadian. “Saat saya ke rumah, sudah banyak petugas kepolisian berpakaian sipil dan berpakaian dinas lengkap dan 3 mobil pribadi. Saat saya masuk rumah, ternyata Arlen sudah telentang di ruang tamu. Di tangannya ada bekas borgol,” tambahnya.

Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian kepada Nurmaini, Arlen menjadi target buruan polisi karena diduga terlibat transaksi narkoba. “Kalau memang salah, kan bisa (ditangkap) dengan baik-baik. Kenapa sampai Arlen meninggal seperti ini. Tubuhnya berlumuran darah. Kematiannya tidak wajar,” ujarnya.

Nurmaini menuding petugas tersebut main hakim sendiri. “Kalau memang bersalah, kenapa tidak diadili dan diberikan hukuman yang sesuai. Kami lebih menerimanya di penjara, dari pada mati seperti ini,” pungkas wanita berambut pendek tersebut.
—
Wanita itu menceritakan, Arlen yang masih melajang itu tidak mempunyai pekerjaan tetap. “Tapi Arlen punya banyak rumah sewa jadi tidak kekurangan uang,” ungkap Nurmaini. Pihak keluarga mengenal Arlen sebagai anak cerdas yang baik. “Dia itu alumni dari Fakultas Ekonomi USU. Saya tidak menyangka dia meninggal secepat ini,” ungkapnya lagi.

Kasat Narkoba Polresta Medan, Kompol Juli Agung P SH SIK MHum yang ditemui di depan kamar mayat menegaskan, penggerebekkan yang dilakukan anggota Sat Narkoba Polresta Medan di rumah Arlen Manalu tergolong berhasil.

“Anggota sudah mengintai Arlen selama 3 minggu dan baru tadi bisa dilakukan penggerebekan, itu pun anggota mengendap cukup lama,” tukasnya.

Namun disayangkan, Arlen meninggal dunia saat terjadi saling dorong dengan petugas di depan pintu masuk rumah. Saat Arlen keluar sambil mendorong sepeda motor Yamaha Vixion, anggota langsung bertindak, takut Arlen kabur. “Aksi saling dorong terjadi dan tiba-tiba Arlen lemas dan sudah tidak bernyawa,” ujar Kompol Juli Agung.

Selanjutnya, anggota Sat Narkoba Polresta Medan didampingi kepala lingkungan dan pihak keluarga melakukan pemeriksaan lebih lanjut di rumah Arlen.

Dari tempat kejadian petugas Sat Narkoba Polresta Medan mengamankan sejumlah barang bukti. Dari saku kanan celana Arlen, petugas menemukan dompet berisi uang Rp500.000 ribu dengan pecahan 3 lembar uang Rp100.000, 2 lembar pecahan Rp50.000 dan 5 lembar pecahan Rp20.000 serta satu dompet kuning berisi 3 paket hemat sabu Rp100.000 dan 2 paket sabu Rp100.00. Ditemukan pula 1 bungkus sabu, 1 jie sabu Rp100.000, palstik sabu, 3 pipet sendok, rokok dan mancis.

Disinggung dugaan penganiayaan dan suara tembakan saat penangkapan Arlen, Juli Agung membantah dengan tegas. “Kita tidak melakukan penganiayaan, pemukulan, dan penembakan terhadap korban. Dan pihaknya saat melakukan penangkapan tidak membawa senjata,” ujarnya.
Kompol Juli Agung menegaskan, polisi tidak berharap korban meninggal Karena butuh informasi lebih lanjut dari Arlen. “Kita butuh data-data darinya untuk ditelusuri,” ucapnya.

Jenazah Arlen kemudian dievakuasi ke Instalasi Jenazah RSUP H Adam Malik Medan dan dilakukan visum untuk diketahui penyebab kematiannya.
Hingga Jumat sore 17.00 WIB jenazah Arlen masih di kamar mayat RSUP H Adam Malik menunggu proses visum dan menunggu surat keterangan visum dari kepolisian setempat. (jon/mag-7/ari)

4 Kasus Dihentikan tanpa SP3

Kajatisu Ngaku Pusing

MEDAN-Ternyata bukan hanya dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Sumatera Utara Rp38 miliar yang diberhentikan penyelidikannya oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Berdasarkan penelusuran dan informasi yang dihimpun wartawan koran ini, ada 3 kasus lagi yang diberhentikan Kejatisu tanpa alasan yang jelasn
Ketiga kasus yang diberhentikan diantaranya dugaan korupsi proyek pengadaan alkes Dinkes Sumut yang disalurkan ke 10 rumah sakit Sumut senilai Rp12,5 miliar dari APBD 2009.

Kejatisu juga memberhentikan penyelidikan Dinkes Kota Medan, atas penyaluran askes, penyaluran dana obat alat kesehatan ke puskesmas dan puskesmas pembantu sekota Medan yang bersumber pada DAK APBN dan APBD 2010 Rp1,5 miliar. Selanjutnya dugaan korupsi pengalihan hak penggunaan lahan (HPL) tanah Jalan Jawa seluas 26 ribu meter oleh Pemko Medan kepada PT ACK.

Empat kasus itu dihentikan penyidikannya saat masa Kajatisu Sution Usman Aji dan Aspidsus Erbindo Saragih. Pemberhentian kasusnya tanpa disertai dengan penerbitan surat penghentian penyelidikan/penyidikan perkara (SP3).

Kajatisu, AK Basuni Masyarif, mengaku pusing mengetahui penghentian kasus tanpa SP3 ini. “Saya sangat kecewa dengan kinerja anggota saya yang amburadul. Banyak kasus yang tidak layak dilanjutkan namun dipaksakan, sehingga penyelesaiannya amburadul,” tegasnya pada wartawan, Jumat (22/7), di sela-sela acara peringatan HUT Adhyaksa ke 51 di Jalan AH Nasution Medan.
Ketika disinggung soal penghentian pengusutan tanpa adanya keterangan hasil audit BPKP, AK Basuni mengelak tanggung jawab itu. Pasalnya, semuanya terjadi saat dia belum menjabat sebagai Kajatisu.

Basuni juga mengaku baru tahu dan heran atas penetapan tersangka terhadap 19 orang yang terlibat dugaan korupsi pembangunan jalan di Pemko Binjai. Pasalnya, meski telah berbulan-bulan ditetapkan sebagai tersangka, Kejatisu tidak melakukan penahanan terhadap satu orang pun.
“Kalau karena bukan wartawan yang memberitahu, saya tidak tahu. Saya heran sudah (19 orang Red) ditetapkan sebagai tersangka namun belum ditahan dengan alasan berkasnya masih bermasalah. Saya harus membenahi anggota saya,” tegas Basuni.

Wakil Direktur LBH Medan Muslim Muis mengingatkan, penghentian perkara yang dilakukan Kejatisu ini sudah memecahkan record. “Saya terkejut dengan pemberhentian perkara ini. Kalaupun Kajatisu ini mengaku kasus itu diberhentikan semasa pejabat yang lama, dirinya harus membuat ekspos dan menyatakan hal tersebut ke media. Begitu juga harus dilaporkan ke Kejagung,” tegas Muis.
Muslim Muis menegaskan, bila AK Basuni Masyarif berniat mengungkap kembali kasus itu, itu sangat mudah dilakukan. “Kasus yang di SP3 kan bisa saja dibuka kembali. Sewaktu-waktu bisa dibuka kembali,” tegas Muslim Muis. (rud)

Harga Daging Sapi Capai Rp80 Ribu

MEDAN-Ramadan masih lebih dari sepekan lagi. Namun harga bahan makanan sudah merangkak naik. Hasil penelusuran wartawan Sumut Pos di pusat pasar dan sejumlah pasar tradisional, kenaikan bahan makanan justru sudah terjadi sejak sepekan sebelumnya.

Para pedagang memperkirakan, harga akan terus meningkat dan akan mencapai puncak jelang H-5 Ramadan Roni (38), pedagang di pusat pasar mengatakan, beberapa bahan pokok yang mengalami peningkatan diantaranya gula pasir yang naik hingga Rp1.000 per kilogramnya menjadi Rp10.500. Sedangkan harga cabai merah keriting sempat berfluktuasi dari Rp8 ribu per kilogram menjadi Rp16 ribu per kilogram,dan kemarin harganya bertahan di posisi Rp12.000 per kilogram.

“Beberapa harga barang mengalami kenaikan. Dari pengelaman dari tahun-tahun sebelumnya, kemungkinan harga akan terus naik, apalagi menjelang lima hari sebelum Ramadan,” ungkap Roni.
Harga daging sapi dan kambing mengalami peningkatan paling signifikan. Daging sapi yang bisanya Rp65 ribu per kilogram kini naik hingga Rp80 ribu per kilogram. Sedangkan daging kambing naik dari Rp52 ribu per kilogram menjadi Rp60 ribu per kilogram.

Menurut pedagang daging bernama Herman (48), kenaikan harga daging sapi kemungkinan besar dipengaruhi pasokan dan ketersediaan daging yang belum normal hingga saat ini. “Lima hari menjelang puasa Ramadan, diperkirakan harga daging sapi akan mencapai Rp90 ribu per kilogram. “Saat itu permintaan daging sangat tinggi, apalagi untuk jenis daging daging lembu yang biasa dipakai untuk punggahan,” sebutnya.

Beberapa harga kebutuhan bahan pokok lain juga naik. Harga bawang merah  Rp16 ribu per kilogram dan bawang putih Rp18 ribu per kilogram. Sedangkan beras jenis IR 64 Rp8 ribu per kilogram, Kuku Balam Siantar Rp8.750 per kilogram, beras Jongkong Rp7.500 per kilogram dan Ramos Rp8.800 per kilogram.

Sedangkan ikan basah masing-masing perkilogram, ikan tongkol Rp17 ribu, bawal merah Rp40 ribu, kakap Rp36 ribu, gembung kuring Rp24 ribu, dencis kasar Rp18 ribu, dencis halus Rp15 ribu dan sembilang Rp20 ribu.

Panggil Distributor
Stabilitas harga bahan pokok dan bahan pangan lain di pasar kota Medan menjadi perhatian serius Wali Kota Rahudman Harahap. Wali kota akan memanggil distributor sembako untuk rapat bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Medan guna mengantisipasi lonjakan harga.

“Untuk itu juga (menjaga kestabilan harga, Red), kita sedang mengupayakan beras raskin untuk Agustus sudah diberikan di bulan Juli ini. Tujuannya agar kita bisa mengurangi dan menekan lonjakan harga,” ujar Rahudman di Ruang Rapat II Kantor Wali Kota Medan, kemarin.

Selain itu, sejumlah kebijakan operasi pasar murah yang digelar Pemerintah Kota (Pemko) Medan dipercrpat dan akan dibuka 25 Juli mendatang di 134 titik. Pasar murah ini  untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok di masyarakat seperti beras, minyak goreng (migor), gula dan lainnya.

“Kita akan menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok di masyarakat saat Ramadan nanti. Saya juga akan memanggil seluruh distributor di Medan untuk membicarakan harga-harga kebutuhan pokok ini,” ucapnya.

Rahudman berjanji akan mengupayakan agar stabilitas harga kebutuhan pokok di pasar terkendali. Jika harga-harga sudah terkendal di Kota Medan, diharapkan akan berimbas di kabupaten/kota lain di sekitar Medan.

Kota Medan ini barometer. Kalau kita mampu mengendalikan harga, kabupaten/kota lain juga terpengaruh,” jelasnya.

Untuk mengontrol harga kebutuhan di pasar, Disperindag dan Distanla Kota Medan bersama tim terpadu akan rutin melakukan pemantauan harga di pasar dan mencegah kemungkinan terjadinya penimbunan.

Kadisperindag Kota Medan, Syahrizal Arif juga akan meminta komitmen bersama pengusaha dan distributor untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. “Kebijakan akan kita ambil untuk stabilitas harga selama Ramadhan nanti,” cetusnya.

Tim Terpadu akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tiga pasar besar di Medan yakni Pasar Sukarame Medan Area, Pasar Kampung Lalang Sunggal dan Pasar Petisah Medan Baru. Sedangkan Distanla akan memastikan kesehatan ternak yang akan disembelih di rumah potong hewan.

“Tim Pemantau Kesehatan Daging sudah kita bentuk dan akan turun dalam pekan depan sebelum Ramadan. Yang pasti, jika nanti terdapat daging yang tidak layak konsumsi maka akan kita sita dan tidak boleh dijual lagi,” Kadistanla Medan, Wahid. (adl/uma)

DPRD Kebut Hak Interpelasi untuk Plt Gubsu

MEDAN-Hak interpelasi yang akan dilakukan DPRD Sumut terkait pemutasian sejumlah pejabat eselon III dari berbagai SKPD di jajaran Pemprov Sumut oleh Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho semakin hangat dibahas. Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Hidayatullah, mengaku hal tersebut mencerminkan pola komunikasi yang dibangun antara DPRD Sumut dengan Plt Gubsu  “Ini lebih kepada pendekatan dengan konterpat (mitra kerja, Red) dan berkomunikasi berbasis pendalaman masalah,” katanya, Jumat (22/7).

Hidayatullah menjelaskan, Komisi A DPRD Sumut sudah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Baperjakat. Namun, tak didapat titik temu sesuai harapan Komisi A DPRD Sumut yang mempertanyakan masalah pemutasian tersebut.

“Seharusnya, Komisi A bisa menggelar RDP kembali untuk menanyakan lebih lanjut tentang hal itu secara mendalam. Beberapa kali RDP, tak menemukan pintu keluar sehingga dewan harus mengajukan hak interpelasi. Tentunya Baperjakat harus mempersiapkan diri dengan jawaban yang lebih meyakinkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya itu,” tuturnya.

Pelaksanaan hak interpelasi ini tentunya membutuhkan proses administratif seperti harus melewati Bamus, membutuhkan persetujuan 15 persen dari seluruh anggota dewan yang ke-15 persen itu terdiri dari dua fraksi minimal. Baru kemudian diparipurnakan.

“Pada interpelasi itu juga nantinya memiliki banyak prosedur. Seperti pertanyaan dibuat secara tertulis lalu diparipurnakan, begitu pula jawaban secara tertulis yang kemudian diparipurnakan. Sebenarnya, jika ditarik satu kesamaan, maka yang menjawab itu nantinya adalah pihak-pihak yang sama juga saat RDP tersebut. jadi kenapa kita harus bersusah payah jika bisa dilakukan dengan mudah (RDP, Red). Ini kan tak efisien?” terang Hidayatullah.

Namun begitu, hak interpelasi memang merupakan hak anggota dewan. Dan nantinya jika sudah diparipurnakan, hak interpelasi itu bukan lagi berdasar dari 15 persen tadi. Melainkan keseluruhan dewan.

Terlebih lagi, sambungnya, tentunya pihak Baperjakat tetap akan memberikan jawaban yang sama. “Karena mereka (Baperjakat, Red) tentunya menjawab berdasarkan fakta dan prosedur. Karena jika mereka memberikan jawaban berbeda di RDP dan interpelasi sama saja mereka melakukan pembohongan publik dan bisa dipidanakan,” tegasnya.

Masalah ini tentunya berakar dari masalah yang akan mengakibatkan jumlah Silpa yang meningkat. “Pada 2008 lalu Silpa Sumut berjumlah Rp610 miliar lebih, 2009 turun menjadi Rp346 miliar dan pada 2010 lalu Rp404 miliar. Kenapa sekarang kita baru melakukan interpelasi, sementara pada 2008 lalu tidak?” kata Hidayatullah.

Sementara itu, seorang anggota Komisi C DPRD Sumut Mulkan Ritonga yang ikut menandatangani usulan diajukannya hak interpelasi kepada Plt Gubsu menjelaskan, saat ini usulan hak interpelasi tersebut sudah berada pada tahap penjadwalan paripurna.

Menurutnya, sesuai tatib dan UU DPR, RDP tak sama dengan hak interpelasi. “RDP itu merupakan tugas di alat dan kelengkapan. “Sedangkan interpelasi merupakan forum paripurna. Dan ini akan segera kita lakukan,” kata Mulkan.

RIM ELEGAN Tuntut Interpelasi
Di lain pihak, sekitar seratusan massa yang tergabung dalam Rembug Intelektual Muda Elemen Gerakan Aspirasi Nasional (RIM ELEGAN) menggelar demo di DPRD Sumut yang mendesak segera dilakukannya Hak Interpelasi oleh DPRD Sumut kepada Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho.

Aksi yang digelar di Kantor DPRD Sumut sekira pukul 12.00 WIB tersebut dikawal puluhan satuan Brimob Poldasu, karena dikhawatirkan terjadi aksi anarkis. Namun, hingga massa aksi membubarkan diri menjelang Azan Salat Jumat, tak ada aksi anarkis yang dilakukan.

Pada orasinya, pimpinan aksi Luki meneriakkan beberapa poin yang menjadi pernyataan sikap mereka. Diantaranya, meminta Plt Gubsu menjunjung tinggi koridor konstitusi birokrasi. “Kita harap Plt Gubsu memakai azas kepatutan dan kelayakan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pejabat saat melakukan pengangkatan, pempromosian, dan penonjoban pejabat struktural di setiap SKPD jajaran Pemprov Sumut,” tegasnya, Jumat (22/7).

Menurutnya, sesuai prosedur seyogyanya Plt Gubsu harus memfungsikan Tim Baperjakat, meminta usul serta masukan kepada pimpinan-pimpinan SKPD yang notabene merupakan top management dalam instansi tersbeut. “Kita juga meninta dengan tegas agar Plt Gubsu tak sewenang-wenang dalam mengemban tugas dan jabatan yang kini diberikan kepadanya. Khususnya dalam hal mengangkat dan mempromosikan pejabat di berbagai SKPD jajran Pemprov Sumut. Ia harus mengindahkan mekanisme-mekanisme yang tertuang dalam keputusan mentri, peraturan pemerintah serta juklak dan juknis yang berlaku,” katanya dalam orasi.

Menurutnya, dengan dilakukannya hal yang tak mengindahkan peraturan-peraturan tersebut akan berdampak pada kemajuan dan perkembangan Sumut di segala aspek.
Untuk itu, massa aksi menuntut anggota DPRD Sumut segera melakukan interpelasi yang selama ini sudah tersebar luas informasinya dan sudah memakan waktu yang lama.

Dalam aksi tersebut, yang menerima massa aksi adalah Wakil Ketua DPRD Sumut M Affan. Ia mengatakan, pernyataan sikap yang dituntut massa aksi sudah dijalankan sejak lama. “Ini sudah disosialisasikan, sebelumnya Komisi A DPRD Sumut sudah memanggil Tim Baperjakat. Namun, hasilnya memang tak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kita harus sama-sama bersabar, karena hak interpelasi ini masih dalam proses godok di Bamus dan akan diparipurnakan,” terangnya. (saz)

Listrik Aman Hingga Idul Fitri

MEDAN-Pelaksanaan ibadah jelang Ramadan, saat Ramadan hingga Idul Fitri diharapkan tidak terganggu pemadaman listrik. Pihak PLN Pembangkitan Sumbagut (Kitsu) menyatakan pasokan listrik aman.

Humas PLN Kitsu, M Jamil menjelaskan, kebutuhan listrik di Sumut hingga saat ini berkisar 1.400 mega watt, sudah mampu dipenuhi. Namun, pasokan yang tersedia sangat pas-pasan.

“Inilah yang menjadi kekhawatiran selama ini. Kita memiliki mesin yang memasok listrik dengan jumlah tersebut. Jadi jika terjadi gangguan terhadap mesin tersebut, dengan sangat berat pihak PLN meminta maaf. Perbaikan terhadap mesin tersebut pati akan berimbas pada dilakukannya pemadaman listrik,” ungkap M Jami, Jumat (22/7).

Berbagai upaya dilakukan pihak PLN agar layanan listrik. Diantaranya, perawatan dan pemeliharaan rutin mesin-mesing pembangkitn
“Kita selalu melakukan perawatan atau pemeliharaan berkala terhadap mesin maupun pembersihan jaringan listrik. Ini akan menyebabkan pemadaman listrik,” ujar Jamil.

Setelah selesai melakukan perawatan atau pemeliharaan mesin, pihak PLN menjamin tidak ada pemadaman listrik saat Ramadan hingga Idul Fitri nanti. “Ini kita lakukan untuk memberikan kenyamanan sekaligus pelayanan pada masyarakat yang merupakan pelanggan kita untuk melakukan ibadah dengan khusuk pada Ramadan nanti,” kata Jamil.

Saat ditanyakan apa yang terjadi hingga sering terjadi ‘byar-pet’ secara berulang-ulang selama dua pekan terakhir, Jamil mengaku bukan karena pemeliharaan. Namun, terdapat masalah dan gangguan terhadap mesin di Belawan. “Jadi kita harus memperbaikinya, ya sekaligus juga melakukan pemeliharaan dalam mempersiapkan kebutuhan listrik jelang Ramadan ini. Ini pula yang menjadi kekhawatiran bagi kita, maka diharapkan pada Ramadan nanti tak terjadi kerusakan atau masalah pada mesin tersebut,” ujarnya. (saz)

Ramadhan Jarang Bareng Suami

Marshanda

Momen Ramadan yang akan datang terasa istimewa bagi Marshanda. Sebab, untuk kali pertama, pesinetron cantik itu akan menjalaninya bareng suami, Ben Kasyafani.
Namun, mereka tak akan punya banyak waktu untuk berdua. Meski puasa, kegiatan mereka malah bertambah.

“Iya, Ben dan aku sama-sama syuting sinetron Cuma, beda judul. Jadi, akan lebih banyak habiskan waktu di lokasi syuting. Padahal, bulan Ramadan kali ini berbeda dari yang sebelum-sebelumnya karena sekarang kan sudah ada suami,” jelas Marshanda di FX Lifestyle X’nter Plaza kemarin (22/7).

Karena itu, Chacha -sapaan akrab Marshanda- hanya bisa menghabiskan sedikit waktu bersama sang suami. “Jadi, sahurnya bareng, sementara pagi, siang, dan sorenya kita syuting,” katanya.
Selain mengupayakan sahur bareng, Chacha dan Ben berusaha menyediakan waktu libur sehari dalam seminggu selama bulan puasa.

Pemilik nama lengkap Andriani Marshanda tersebut menyatakan bakal kangen sang suami saat bulan puasa. Karena itu, sebelum bulan puasa, dia berusaha menghabiskan waktu sebanyak mungkin bersama sang suami. Apalagi, saat ini, keduanya belum disibukkan kegiatan syuting masing-masing.

Ketika ditanya soal rencana memiliki momongan, sulung di antara tiga bersaudara itu menyatakan tengah menunggu. Dia juga membantah menunda memiliki anak. Namun, Chacha tidak memungkiri bahwa dirinya masih ingin menyelesaikan kuliahnya sebelum punya momongan. “Nunda sih enggak ya. Cuma, maunya lulus S-1 dulu, baru punya momongan,” lanjut mahasiswi Jurusan Psikologi Universitas Pelita Harapan itu. (ken/c5/any/jpnn)

Kadhafi: Sampai Kiamat tak Ada Negosiasi

TRIPOLI- Pemimpin Libya Muammadr Kadhafi menolak melakukan pembicaraan dengan kelompok pasukan oposisi. Penolakan itu berakibat menghambatnya upaya negara Barat melakukan negosiasi. “Tak akan ada pembicaraan antara saya dan mereka (oposisi)sampai kiamat,” cetus Khadafi di depan ribuan pendukungnya di kota asalnya, Sirte seperti dilansir kantor berita Reuters, Jumat (22/7).

Dia menyebutkan, oposisi perlu bicara dengan rakyat Libya, bila masyarakat meresponnya. Barulah respon pembicaraan itu bisa dilakukan. Namun, sampai saat ini banyak masyarakat yang enggan merespon untuk dilakukan pembicaraan itu.  Sebelumnya, kubu oposisi menegaskan perang itu tak akan berakhir tanpa pembicaraan kedua belah pihak.  (bbs/jpnn)

Korut dan Korsel Bahas Nuklir di Bali

NUSA DUA – Pertemuan langka antara utusan nuklir Korea Selatan (Korsel) dan Utara terjadi di Bali, Jumat (22/7). Momen itu membuka harapan baru dalam upaya enam negara menghentikan program nuklir oleh Pyongyang.

Pada Pertemuan itu, Korsel diwakili  Wi Sung-Lac dan Korea Utara (Kourut) diwakili Ri Yong-Ho. Pertemuan pertama itu membahas isu nuklir  kedua negara. Pertemuan selama dua jam digelar di resor bintang lima, Nusa Dua, Bali. “Saya membicarakan yang sangat konstruktif dan bermanfaat dengan kolega saya dari Korut,” ujarnya. Ri menunjukkan sikap positif dan setuju memulai kembali negosiasi enam negara. (cak/ami/jpnn)

Helikopter Militer Hilang Tiga Hari

Ditemukan Bersama 9 Jenazah

BANGKOK –  Jasad sembilan orang yang menumpangi helikopter Black Hawk milik militer Thailand ditemukan, Jumat (22/7) pagi waktu setempat. Bangkai helikopter itu ditemukan di lokasi hutan lebat di perbatasan Myanmar.

Helikopter itu ditemukan tiga hari setelah dinyatakan hilang saat menjemput lima jenazah tentara yang tewas  dalam kecelakaan pesawat sebelumnya.

“Hasil konfirmasi saya, 9 penumpang tewas dalam kecelakaan Black Hawk,” kata Kolonel Thammanoon Withee, juru bicara militer kepada kantor berita AFP.

Di antara kesembilan korban tewas itu, Mayjen Tawan Ruengsri, komandan gugus tugas perbatasan dan seorang juru kamera televisi dari saluran milik militer, Channel 5.
Ketujuh korban tewas lainnya adalah personel militer.

Peristiwa itu jelas merupakan tragedi berturut-turut bagi militer Thailand. Sebab, heli Black Hawk itu jatuh saat menjemput jasad lima prajurit yang tewas saat heli Huey yang mereka naiki jatuh saat cuaca buruk pada Sabtu, (16/7) lalu.

Heli Black Hawk itu ditemukan hanya beberapa meter dari lokasi kecelakaan pertama.
Regu penyelamat hari ini menemukan bangkai Helikopter Blackhawk milik Thailand yang mengalami kecelakaan pada Selasa lalu. Seluruh penumpang yang berjumlah sembilan orang, dilaporkan tewas seluruhnya.

Sebelumnya, helikopter itu disebut-sebut ditembak para pemberontak Thailand yang melakukan penebangan hutan secara illegal di lokasi hutan itu.  Tapi, hal itu dibantah Komandan Militer Thailand Letnan Jenderal Udomdej menyatakan, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa helikopter itu ditembak.

“Helikopter Blackhawk itu jatuh di dalam wilayah Myanmar yang terletak 200 meter dari lokasi kecelakaan,” ujar Udomdej, seperti dikutip Deutche Presse.

Satu dari sembilan penumpang helikopter adalah petinggi militer Thailand Mayor Jenderal Thawan Ruangsri, selain itu ada pula satu orang warga sipil di helikopter tersebut yang bekerja sebagai jurnalis.

Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva sebelumnya menyatakan kepada para wartawan, dua kecelakaan tersebut telah berdampak sangat besar bagi moral militer.
“Mulai sekarang mereka harus sangat berhati-hati,” ingatkannya. (bbs/jpnn)

1...14,97514,97614,977...15,737Page 14,976 of 15,737

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor