Jaksa Bidik Pejabat Bank dan Kreditur

MEDAN-Dugaan penyalahgunaan standar operasi prosedur (SOP) penyaluran kredit perbankan kembali terkuak. Tim penyidik Intel Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara saat ini tengah menangani kasus dugaan penyimpangan penyaluran kredit sebesar Rp129 miliar di Bank Nasional Indonesia (BNI) 46 Cabang Pemuda Medan.

Kredit tersebut diajukan Boy Hermansyah selaku Direktur PT Bahari Dwi Kencana yang berkantor di Peureulak, Aceh Timur, 8 November 2010. pengajuan awal senilai Rp133 miliar.

Menurut Kepala Seksi (Kasi) Produksi Sarana Intelijen (Prodsarin) pada Intel Kejatisu Ronald Bakkara SH, kasus penyimpangan SOP dalam pencairan kredit PT Bahari Dwi Kencana ini terungkap atas pengaduan masyarakat. Setelah dilakukan proses pengumpulan data dan keterangan, Tim penyidik Intel Kejatisu menaikkan proses pemeriksaan perkara dugaan kasus korupsi pengucuran kredit ini dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

Penyimpangan SOP itu terjadi karena PT Bahari Dwi Kencana tidak melengkapi persyaratan sebagaimana mestinyan
tetapi oknum pejabat bank tersebut meloloskan pegajuan kredit. Meski telah melampirkan beberapa persyaratan, yakni laporan keuangan perusahaan, laporan aprasial dan laporan lainnya, penyidik menduga proses dan izin kelengkapannya tidak benar. Akan tetapi permohonan kredit tersebut tetap diproses serta dianalisa pada Sentra Kredit Menengah (SKM) BNI 46 wilayah Medan.

Proses selanjutnya maka pihak pihak BNI mengeluarkan Memorandum Analisa Kredit (MAK), pada MAK tersebut menyebutkan bahwa permohonan pinjaman wajar dipertimbangkan, maka tahap berikutnya permohonan pemimjaman dikirim ke PT BNI 46 Pusat di Jakarta.

Setelah pengajuan diproses pada BNI 46 pusat di Jakarta, pihak Bank menyetujui permohonan kredit Rp129 miliar, dari pengajuan permohonan pemimjaman Rp133 Milliar. Kredit baru bias dikucurkan kalau semua persyaratan sudah dipenuhi PT Bahari Dwi Kencana.

Tetapi berdasarkan fakta yang diperoleh, pencairan permohonan pinjaman sudah dikucurkan Rp118 miliar yang dikeluarkan pada Desember 2010 lalu dengan kontrak perjanjian pembayaran selama 59 bulan Sedangkan seluruh persyaratan belum dipenuhi perusahaan yang bergerak dalam usaha pengelolaan kelapa sawit di Sumatra Utara itu.

“Jelas telah terjadi pelanggaran SOP dalam pencairan dana tersebut,” tegas Ronald Bakkara.
Tim penyidik menemukan sejumlah tandatangan Boy Hermansyah selaku Direktur PT Bahari Dwi Kencana dan Komisaris PT Bahari Dwi Kencan  Ir JSL serta pejabat BNI 46.

Pihak penyidik Intel Kejatisu sendiri sudah memanggil dan pemeriksaan 8 orang dari PT Bahari Dwi Kencana maupun pihak BNI 46 Cabang Medan.

Tetapi Boy Hermansyah yang dipanggil berkali-kali oleh pihak penyidik Intel Kejatisu, tetap mangkir. Boy Hermansyah sendiri terlibat kasus hukum lain dan tetap mangkir dari panggilan penyidik.

Mengenai proses keseluruhan, penyidik Kejatisu berjanji akan membebernya setelah pengusutan tuntas. “Sejauh ini belum ada tersangka. Selama sebulan proses pengumpulan data, kemungkinan ada sejumlah oknum pejabat BNI dan PT Bahari Dwi Kencana yang bakal segera menjadi tersangka,” ucapnya.

Ronald Bakkara menduga, manajemen PT Bahari Dwi Kencana meminjam uang pada Bank BNI 46 Cabang Pemuda Medan untuk menutupi hutang debitur PT Atale Company pada Bank Mandiri. PT Bahari Dwi Kencana juga mengelola pabrik kelapa sawit dengan kapasitas produksi 60 ton per jam.

Pasti Ada Studi Kelayakan

Menanggapi masalah tersebut, Ekonom Sumut Jhon Tafbu Ritonga berpendapat, kredit atau pinjaman yang bisa dicairkan tersebut pasti ada studi kelayakannya, baik dari tinjauan maupun analisis. “Apalagi kredit korporasi, biasanya kalau jaminannya cukup, prospek bisnisnya bagus dan bankirnya kenal baik dengan si nasabah, maka pencairan akan lancar tanpa masalah,” ungkapnya, kemarin.

Bagi bank, menurut Dekan Fakultas Ekonomi USU ini, yang penting kredit bisa kembali dan angsuran bunga lancar, itu bukan satu masalah. “Kalau macet atau tak dibayar sesuai jadwal, ya dijual agunannya,” terang Tafbu, seraya menambahkan, jumlah yang dicairkan biasanya sesuai dengan studi kelayakan dan agunan.
Mengenai status tersangakanya, lanjut Tafbu, itu sudah memasuki ranah penegak hukum. “Tentang substansi pidananya juga yang tau penegak hukum,” katanya lagi.

Dalam hal ini, menurut Tafbu, bisa saja si pemilik agunan atau nasabah asetnya dijual tanpa sepengetahuannya. Tentunya unsur keberatan akan muncul lalu membuat tuntutan yang akhirnya malah berbalik dituntut pihak bank. (rud/saz)

Kajatisu Akui Kinerja Anggotanya Amburadul

MEDAN-Teka-teki penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) Rumah Sakit Pendidikan Universitas Sumatera Utara (USU) senilai Rp38 miliar yang ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) terjawab sudah. Ternyata kasus yang ditengarai melibatkan sejumlah pejabat di universitas negeri tertua di Pulau Sumatera Utara itu sudah dihentikan. Uniknya, pengumuman penghentian penyelidikan ini diumumkan Kajatisu AK Basuni Masyarif SH MH Kamis (21/7), hanya sehari jelang ulang tahun ke 51 korps Adhyaksa itu.

Dari amatan wartawan Sumut Pos, Kajatisu tampak gusar saat mengumumkan penghentian penyelidikan kasus ini di Aula Kejatisu. Didampingi Wakajatisu, Bambang Setyo Wahyudi SH MH, Aspidsus Mansyur SH MH, Asintel Andar Perdana SH MH, Kajatisu menegaskan kalau penghentian ini atas atensi dari pejabat di Kejaksaan Agung RI di Jakarta. “Penyelidikan kasus dugaan korupsi USU, sudah dihentikan atas atensi dari Kejagung RI,” kata Kajatisu.

Ketika didesak alasan yang melatarbelakangi pertimbangan pemberhentian kasus korupsi di alkes USU ini
Kajatisu terlihat berbincang dengan Aspidsus Mansyur SH, yang duduk di sebelah kanannya. Tetapi tampaknya Mansyur tidak dapat memberikan keterangan pada AK Basuni Masyarif. Aspidsus itu kemudian terlihat membuka dan membolak-balik berkas, lembar demi lembar yang dikliping di map warna merah. Tetapi Mansyur tidak juga memberikan keterangan yang diinginkan Kajatisu.

Melihat tingkah Aspidsus, Kajatisu langsung memanggil Kasi Penkum Kejatisu Edi Irsan Kurniawan Tarigan SH yang berdiri dibelakangnya. Intonasi suaranya terdengar keras. ”Edi… Edi… sini dulu. Coba jelaskan sejauh mana penanganan kasus alkes USU, yang ditanyakan wartawan,” tegas Basuni.

Dengan sedikit menunduk di hadapan pimpinannya, Kasi Penkum membisikan sesuatu pada dirinya hingga Kajasitu mengangguk-angguk. Akhirnya Kajatisu kembali memberikan keterangan. “Sebenarnya yang lebih tahu kasus ini adalah Kasi Penyidikan, Jufri (Jufri Nasution SH, Red), yang saat ini sedang sekolah di Jakarta. Yang jelas kasus itu sudah diberhentikan, sedangkan berkasnya sudah dikirim ke Kejagung RI. Saya lupa kapan, saya tidak ingat,” tegas Basuni mengaku tidak menguasai materi.

AK Basuni berdalih, di tengah plus minus kinerja anggotanya, Kejatisu saat ini tengah menangani tunggakan kasus korupsi yang mencapai 37 perkara. ”Saya mengaku kinerja anggota saya amburadul dalam melakukan penyelidikan perkara korupsi yang ditangani,” kesal Basuni.

Kinerja tak becus anggotanya ini membuat dirinya terbebani dalam melakukan pembinaan terhadap anggotanya. “Ini yang menjadi beban yang harus diselesaikan, akan dibentuk tim untuk membayar tunggakan (kasus) dari tahun 2005-2010. (Tugas tim) melakukan supervisi on the spot, dalam 2 bulan harus diselesaikan,” tegasnya.Sementara itu Aspidsus Kejatisu Mansyur SH, ketika dimintai tanggapannya perihal penghentian kasus alkes USU, pria paruh baya ini buru-buru menyatakan kalau dirinya belum tahu karena masih baru bertugas sebagai Aspidsus. “Nanti ya… nanti ya… Datang saja nanti ke ruangan saya. Kasus itu saya belum tahu, saya masih baru,” kelit Mansyur sembari berjalan menuju kerumunan ibu-ibu dharma karini.

Wakil Direktur LBH Medan Muslim Muis mengkritik keras penghentian penyelidikan dugaan kasus penyelewengan dana alkes ini. “Penutupan kasus ini menunjukan kinerja Kejatisu sudah tidak becus. Jadi wajar masyarakat tidak lagi mempercayai aparat penegak hukum yang satu itu,” ucap Muslim Muis.
Ketidakmampuan Kajatisu AK Basuni Masyarif memberikan alasan penghentian penyelidikan kasus dugaan korupsi alkes USU ini menimbulkan keheranan.

“Ini preseden buruk penegakan hukum di Sumut. Kalau memang kasus itu ditutup harus melalui mekanisme perundang-undangan yang jelas apa alasannya. Jaksa juga harus mengumumkan soal SP3 alkes itu,” beber Muslim Muis.

Muslim Muis makin yakin, ada oknum-oknum di kejaksaan yang bermain dengan perkara alkes USU. “Dalam hal ini masyarakat menuding bahwa Kejatisu telah menerima upeti dari oknum-oknum yang bermasalah dalam perkara dugaan korupsi USU tersebut,” ucap Muis.

Muslim Muis meminta Jaksa Agung RI segera meninjau kembali kinerja Kajatisu. KPK juga diminta untuk mengambil alih penyelidikan dugaan korupsi alkes USU.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR, Desmond Junaidi Mahesa, mendukung penghentian perkara dugaan korupsi alkes. Alasannya, jika benar Nazaruddin sebagai pihak yang tender yang lapor ke Kejati Sumut, maka berarti ada unsur dendam.

“Saya sepakat jika kasus ini dihentikan, karena sifatnya ada balas dendam, ada tekanan kepada aparat hukum oleh orang yang berasal dari partai penguasa. Saya tak setuju jika para profesor di USU jadi korban politik kekuasaan,” ujar Desmond J Mahesa kepada Sumut Pos di Jakarta, kemarin.

Menurut politisi dari Partai Gerindra itu, perkara ini lebih banyak nuansa politiknya dibanding kasus hukumnya. “Jika benar Nazaruddin yang kalah lantas lapor ke Kejati, berarti ini modus partai penguasa menggunakan jurus-jurusnya untuk menekan dan menghabisi. Berarti ini tidak beres,” ujar mantan aktivis itu.

Dia mengatakan, selagi sekarang kasus Nazaruddin dengan sejumlah sepak-terjangnya sedang menjadi sorotan, maka penanganan perkara ini layak ditinjau ulang. “Jika ada dugaan by design, ya sebaiknya dihentikan saja,” cetusnya.
Bagaimana jika memang ada korupsi di proyek alkes RS USU itu? Menurut Desmond, yang namanya proyek, jika dikorek-korek, pasti ada unsur korupsinya. “Komposisi adukan semennya pun bisa dikilik-kilik menjadi unsur korupsi,” katanya.

Seperti diberitakan, beredar informasi Nazaruddin, lewat Mindo Rosalina Manulang, anak buah Nazaruddin di PT Anak Negeri, bermain di proyek pengadaan alkes USU yang dananya bersumber dari PAPBN 2010 sebesar Rp38 miliar.
Sumber tersebut mengatakan, pihak USU minta tolong Nazaruddin ‘menjolok’ dan membantu mengurus anggaran tersebut agar bisa jatuh ke USU.

Imbalannya, Nazaruddin dapat proyek pengadaan alkes di Rumah Sakit Pendidikan USU. Hanya saja, Nazar malah gagal mendapatkan proyek itu. Atas dasar inilah diduga pihak Nazaruddin membongkar dugaan korupsi.
Namun, hal tersebut dibantah Kabag Humas USU Bisru Hafi. “Itu tidak benar, tak ada hubungannya dengan orang-orang tersebut,” katanya. (rud/sam)