Home Blog Page 14979

Gerebek Rumah Tersangka Kriminal, Polisi Ditembaki

PEUREULAK-  Personel Resmob dan Satnarkoba Polres Aceh Timur disambut tembakan saat menggerebek sebuah rumah di Blang Batee, Kecamatan Peureulak Kota, Aceh Timur, Sabtu petang (6/8). Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Polisi hanya berhasil menemukan selonsong peluru senjata laras panjang milik tersangka yang melarikan diri ke hutan.
Kapolres Aceh Timur AKBP, Ridwan Hasan yang dihubungi, Minggu (7/8), menyebutkan, jajarannya berupaya menggerebek sebuah rumah yang diduga dihuni buronan Polres Aceh Timur terkait sejumlah kasus kriminal bersenjata api.

Saat petugas tiba di rumah tersebut di Gampong Blang Batee, Kecamatan Peureulak Kota langsung meletus tembakan.
Kemudian, kata dia, petugas memberi perlawanan dan terus melakukan pengejaran terhadap tersangka yang melarikan diri ke hutan.

“Sampai sekarang belum dapat (tersangka). Kita sudah berupaya mengejar dan menyisir lokasi termasuk ke hutan sampai tengah malam tadi. Ada dua DPO (daftar pencarian orang) kita yang selama ini terlibat sejumlah kasus kriminal bersenjata di wilayah hukum Polres Aceh Timur,” kata Kapolres Ridwan yang menolak menyebutkan identitas maupun inisial buronan dimaksud karena belum tertangkap.

Menurut Kapolres, di lokasi rumah yang digrebek di Blang Batee itu, petugas menemukan selongsong peluru dari senjata laras panjang milik kawanan kriminal tersebut. “Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Kita menemukan barang bukti selongsong peluru senjata laras panjang. Mereka akan terus kita kejar sampai dapat,” katanya.
Sumber lainnya menyebutkan, komplotan bersenjata laras panjang itu diduga terkait penculikan di salah satu lokasi, penembakan mobil dan rumah anggota dewan di tempat terpisah, dan beberapa kasus kriminal lainnya yang terjadi di Aceh Timur, beberapa waktu lalu.(bbs/jpnn)

Posko Pengaduan THR Dibentuk

JAKARTA- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) membentuk posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri tahun 2011. Pembentukan Posko Pengaduan itu  demi menjembatani sengketa pemberian THR antara pekerja/buruh dengan perusahaan.

Untuk itu, Sekretariat Posko THR yang berada di kantor Kemenakertrans siap memberikan penjelasan ataupun menerima pengaduan dari pekerja, perusahaan atau pun masyarakat terkait dengan masalah THR.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar, menyatakan pihaknya telah membuat surat edaran (SE) yang intinya menegaskan bahwa THR harus dibayarkan kepada pekerja/buruh sebelum Hari Raya Idul Fitri 1432 Hijriah.

“Tunjangan hari raya keagamaan merupakan hak pekerja yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada para pekerjanya. Oleh karena itu Saya imbau agar para pengusaha segera memberikan THR kepada pekerjanya secara tepat waktu, paling lambat tujuh hari sebelum lebaran (H-7),” terang Muhaimin di Jakarta, Minggu (7/8).

Menurutnya, pelaksanaan pembayarann THR Keagamaan yang dibayarkan tepat waktu akan sangat bermanfaat bagi para pekerja/buruh dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan pada Hari Raya Keagamaan.

Lebih lanjut menteri yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu menambahkan, menjelang dan selama pelaksanaan hari raya Lebaran biasanya para buruh dihadapkan pada tuntutan pengeluaran tambahan. Karenanya, pekerja/buruh mengharapkan THR sebagai sumber pendapatan di luar upah untuk dapat memenuhi kebutuhan tambahan tersebut.

THR Keagamaan bagi pekerja/buruh tersebut diberikan satu kali dalam setahun oleh pengusaha dan pembayarannya disesuaikan dengan Hari Raya Keagamaan masing-masing. Sedangkan besaran THR Keagamaan, bagi pekerja/buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih mendapat THR minimal satu bulan gaji. Sedangkan Pekerja/buruh yang bermasa kerja tiga bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, mendapat secara proporsional, yaitu  dengan menghitung masa kerja yang sedang berjalan dibagi 12 (dua belas) bulan dikali satu bulan upah. (cha/jpnn)

Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum

Chairuman Harahap

Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap berhasil mempertahankan disertasinya pada sidang promosi doktor di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipatiukur Kota Bandung, Jumat (5/8).

Chairuman berhak menggunakan gelar Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung setelah dinyatakan lulus dengan predikat cum laude.

Anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar ini berhasil mempertahankan disertasi berjudul ‘Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor  31 Tahun 1999 Yang Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Dalam disertasinya, Chairuman menjelaskan, perampasan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelesaian peradilan perkara tindak pidana korupsi.(net/jpnn)

DPRD: Awasi Jembatan Timbang Sibolangit

KARO- Untuk lebih meminimalkan aksi pungutan liar (pungli, red) oleh petugas jembatan timbang Sibolangit, masyarakat  diharapkan ikut serta dalam  melakukan pengawasan. Dengan adanya kontrol yang lebih mendalam dari  segenap lapisan, maka   upaya oknum nakal untuk  ber buat merugikan negara akan berkurang. Hal tersebut diungkapkan, Wakil Ketua DPRD Karo Ferianta Purba, kepada wartawan, Minggu (7/8) di Berastagi.

Menurutnya, dengan keberadaan Jembatan Timbang milik Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara tersebut, harusnya upaya pengendalian muatan dapat lebih tertib pelaksanaannya, namun kenyataannya di lapangan, kerap tidak dijalankan secara efektif. Bahkan, sebutnya, oknum petugas sering berkolusi dengan pemilik angkutan barang  guna melegalkan muatan lebih tonase dengan memberi dana pelicin bagi petugas, sehingga kenderaan dapat lewat.
Kenyataan miris itu tidak dapat dipungkiri, mengingat beberapa waktu lalu tiga pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut yang bertugas di Jembatan Timbang Sibolangit, tertangkap tangan menerima uang dari supir truk yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi (Tipikor).

Selain menangkap tiga tersangka, tim intelijen juga menemukan barang bukti hasil pungli di lokasi senilai Rp16,4 juta. “Kalau ini tidak diawasi, pungli  akan tetap berlangsung,” tandasnya. (wan)

Kursi Kepsek Dibandrol Rp20 Juta

BINJAI- Mutasi besar-besaran terhadap sejumlah Kepala Sekolah (Kepsek) dilakukan Pemko Binjai, Jumat (5/8) lalu, yang berlangsung di SMA Negeri 5, Jumat (5/7) lalu,menimbulkan reaksi dikalangan pengajar. Pasalnya, dalam mutasi itu, terungkap adanya jual beli kursi sebesar Rp20 juta per Kepsek.

Menurut salah seorang guru kepada wartawan Sumut Pos, Minggu (7/8) mengatakan, dalam mutasi Kepsek dua hari lalu itu, sejumlah oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemko Binjai dan orang-orang dekat Wali Kota Binjai menjadi calo untuk mendudukkan guru menjadi Kepsek.

“Mutasi kemarin memang menggunakan uang. Karena saya yang alami sendiri. Dimana, sejumlah orang dekat Wali Kota Binjai mengaku bisa menjadikan saya sebagai Kepsek, dengan membayar Rp20 juta,” kata guru SD yang mengajar di Kecamatan Binjai Utara.

Lebih jauh dijelaskannya, sebelum mutasi itu dilakukan, dia sempat bertemu dengan salah sorang guru yang juga temannya. Lantas, temannya memberitahukan terkait adanya mutasi di lingkungan tenaga pendidik. Selain itu, temannya juga memberitahukan, kalau guru biasa, bisa menjadi Kepsek, dengan membayar Rp20 juta.
Mendengar hal itu, guru SD ini tergiur dan mengikuti apa yang dikatakan temannya itu. Untuk selanjutnya, dia dijumpakan dengan oknum PNS berinsal N di salah satu tempat di Binjai Utara. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas keinginan guru SD ini menjadi Kepsek.

Selama pertemuan, keduanya belum membuat kesepakatan. Sebab, selain oknum PNS berinisial N, ada sejumlah oknum PNS lainnya yang diduga terlibat dalam urusan calo ini. Sehingga, oknum PNS berinisial N tersebut, membawa guru SD itu untuk dipertemukan dengan oknum PNS yang lain.

Dikarenakan sudah mendapat ajakan dari N, akhirnya guru SD ini beserta sejumlah temannya yang lain, dibawa ke suatu tempat di Kecamatan Binjai Selatan, untuk dipertemukan dengan oknum PNS lainnya, yang diketahui berinisial C dan T. Dimana, ketiga oknum PNS ini, disebut-sebut dekat dengan Wali Kota Binjai.

Setelah mereka semuanya bertemu, akhirnya dua oknum PNS C dan T, mulai memberikan angin surga terhadap guru SD yang ingin menjadi Kepsek. “Waktu kami bertemu di sebuah warung, di Kecamatan Binjai Selatan. Kami dipertemukan lagi dengan oknum PNS yang lain. Ketika kami sudah bertemu, mereka meminta uang sebesar Rp20 juta sebagai syarat menjadi Kepsek,” ungkap guru SD itu.

Selanjutnya, guru SD ini meminta agar uangnya diserahkan setelah mereka mendapat SK dari Wali Kota Binjai. Namun, permintaan dari guru SD ini tidak dikabulkan calo tersebut. “Saya minta pembayaran uang setelah saya mendapat SK dari Wali Kota, tetapi mereka tidak mau. Akhirnya saya tidak membayar dan tidak dapat menjadi Kepsek. Sementara, teman saya yang lain, kemungkinan besar bayar. Sebab, saat ini mereka sudah menjadi Kepsek,”ujarnya.

Kepala Bidang Pangkat dan Jabatan Badan Kepegawaian daerah (BKD) Kota Binjai Afrizal, saat dikonfirmasi terkait jual beli kursi Kepsek itu, mengaku tidak mengetahuinya. “Saya tidak tahu masalah itu. Sebab, kami hanya menerima berkas berupa nama-nama guru beserta tempat dan jabatannya dari Dinas Pendidikan. Kami hanya mengeluarkan SK dari Wali Kota Binjai,” kata Afrizal via selulernya. (dan)

Gatot: Mebidangro Harus Terwujud

MEDAN- Membangun Sumut diperlukan kebersamaan untuk mencapai cita-cita bersama. Karena kebersamaan itulah yang menjadi modal penting untuk mewujudkan pembangunan pada masa akan datang yang lebih baik.

Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho, dalam sambutannya pada acara buka bersama DPW PKS Sumut, ulama dan tokoh masyarakat, Minggu (7/8) di Hotel Madani Medan.

“Persoalan bangsa ini tak bisa selesai sama seperti persoalan di Sumut tak bisa tuntas apabila tak ada kebersamaan antar semua pihak terkait. Saya optimis, dengan kebersamaan tidak ada persoalan yang tidak bisa terselesaikan,” katanya.

Acara buka puasa bersama yang dihadiri Wali Kota Medan Rahudman Harahap, Wakil Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, Wali Kota Binjai M Idaham dan Wakil Wali Kota Binjai Timbas Tarigan.

Dalam kesempatan itu, Gatot mengajak kedua pasang wali kota tersebut semakin meningkatkan kebersamaan. Kebersamaan itu, antaralain dilakukan menyukseskan konsep Medan, Binjai, Deliserdang dan Karo (Mebidangro) sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).

“Saya ingin ditetapkannya Mebidangro sebagai KSN, maka akan terwujud kota megapolitan di Sumut. Kehadiran kota yang terintegrasi seperti itu akan mempercepat pembangunan dan menjadikan Sumut tetap harmonis dalam keberagaman,” sebutnya.

Gatot yang juga kader PKS itu mengungkapkan pentingnya acara silaturahim yang digelar PKS. Bahkan, program itu sudah sebagai bagian menyatukan umat dalam kebersamaan, yang nantinya dapat memberi kontribusi yang lebih baik di masa-masa akan datang.

Ketua Panitia Buka Bersama Surianda Lubis menyampaikan, pelaksanaan buka bersama itu diharapkan semakin meningkatkan sinergitas dan mendapat keberkahan di bulan suci.

Dalam kegiatan itu juga, Ketua DPW PKS Sumut M Hafez mengajak semua pihak untuk membangun keummatan dengan semangat kebersamaan. Sehingga, cita-cita mewujudkan ummat yang madani bisa terwujud.
Sementara itu, Ketua MUI Sumut Abdullah Syah yang menjadi penceramah dalam acara itu mengatakan, semua yang hadir, khususnya keluarga besar DPW PKS agar selalu berlaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, keadilan yang terdapat dalam diri partai sangat dibutuhkan dan menjadi penentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. (ril)
Selain buka bersama, pada kesempatan tersebut PLt Gubsu Gatot Pujo Nugroho, Ketua DPW PKS M Hafez dan Walikota Medan Rahudman Harahap juga memberikan tali asih secara simbolis kepada perwakilan ulama dan tokoh masyarakat dari berbagai kabupaten/kota di Sumut. (ril)

Banjir Rendam Ratusan Rumah

LUBUK PAKAM- Hujan deras yang mengguyur Kota Lubuk Pakam selama dua Sabtu (6/8) sekitar pukul 21.30 WIB, mengakibatkan ratusan rumah warga terendam banjir.

Semula warga tidak menyangka hujan deras yang disertai petir tersebut menyebabkan banjir. Pasalnya hujan turun hanya sekitar dua jam. Bahkan, sejumlah warga terjebak di sejumlah jalan utama di Lubuk Pakam saat pulang tarawih.
”Ketinggian air mencapai 40 sentimeter, kami terpaksa berteduh. Bila dipaksakan, bisa-bisa sepedamotor mogok,” ucap Agusnedi warga Lubuk Pakam.

Bagi warga yang nekat melanjutkan perjalananya, terpaksa mendorong kendarannya digenangan air. ”Kalau ditunggu sampai airnya kering, bisa-bisa sampai larut, mau-mau tak mau harus mendorong,” beber warga lainnya.
Kemudian warga yang rumahnya terendam air, berupaya membuat benteng dari pasir yang dimasukkan ke karung. Tetapi sebagian warga yang tidak membuat benteng di kediamanya, terpaksa merelakan perabot serta rumahnya terendam banjir.

Bahkan sebagian warga ada yang pasrah dengan kondisi tersebut. Pasalnya, selain hujan deras, sejumlah parit besar yang ada di Lubuk Pakam tidak mampu menampung luapan air yang berasal dari Kecamatan Pagar Merbau. ”Biarkan sajalah, nanti kalu sudah surut baru diberesi,” sebut P Pasaribu pasrah. (btr)

Pensiunan TNI Tewas Ditabrak

SERGAI- Pensiunan TNI, Masmudi Jamaluddin (71) tewas tabrak lari di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Km 55-56, persisnya Dusun I, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sabtu (6/8) malam, sekitar pukul 20.15 WIB.

Keterangan diperoleh Sumut Pos, korban saat itu berjalan kaki hendak menyebrang jalan dari sisi kiri menuju sisi kanan jalan. Tiba tiba dari arah Tebing Tinggi menuju Medan, sebuah bus terios yang belum diketahui identitasnya langsung menabrak korban hingga menderita luka berat dan tewas di lokasi kejadian.

Polantas yang mendapat informasi kecelakaan langsung ke lokasi (TKP) dan membawa korban ke RSUD Sultan Sulaiman untuk diotopsi. Sampai berita ini diturunkan, belum ada pihak keluarga korban yang datang.

Kasubag Humas Polres Sergai AKP Zainuddin Siregar ketika dikonfirmasi Sumut Pos, Minggu (7/8),  mengatakan, identitas yang ditemukan hanya surat Nomor Skep Pangdam I BB TMT 01 Mei 1986. (mag-15)

Penutupan Jalan tak Efektif

08163145xxx

Yang terhormat Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, penutupan persimpangan Jalan Luku I dan simpang Jalan Sempakata tidak efektif, bukan mengurangi kemacetan malah semakin macet, karena semua kendaraan harus bertemu di Simpang Pos, parahnya durasi antar lampu merah 300 detik dan hijau  36 detik, sangat menyebalkan pak, malah gilanya, di Simpang Pos dari arah Asrama Haji tidak boleh belok kanan ke arah kota. Semua wacana tersebut hanya mengurangi kerja petugas, tolong cek langsung pak. Terima kasih.

Kami Koordinasikan

Terima kasih informasinya, kami akan koordinasikan hal ini kepada instansi terkait. Selanjutnya, kami akan mempelajari kembali terkait penutupan jalan tersebut. Karena penutupan jalan memang ada kajian yang telah dibuat, dan juga telah dilengkapinya kajian fakta lapangan.
Apabila ditemukan kendala lainnya seperti menimbulkan kemacetan baru, tentunya harus dicek kembali. Tapi, bukan seharusnya kembali ke awal melainkan akan dicari solusi baru yang lain.

Khairul Bukhari
Plt Kabag Humas Pemko Medan

Jangan Sembarangan Tutup Jalan

Jumlah ruas jalan di Kota Medan sejak 10 tahun terakhir tak ada yang bertambah. Bahkan, ruas jalannya tak juga menambah. Padahal jumlah penduduk dan kendaraan juga terus bertambah. Akibatnya, menimbulkkan kemacetan di sejumlah titik di Kota Medan. Persoalan ini harus segera dibenahi oleh Pemko Medan dalam hal ini Wali Kota Medan. Apabila tak segera diatasinya, atau seminimalnya dilakukan kajian penambahan ruas jalan, maka akan memunculkan Kota Medan menjadi kota mati.

Tak hanya itu, setiap perubahan arus lalulintas yang di Kota Medan atau penutupan jalan, sebaiknya ada kajian terlebih dahulu dan dilakukan evaluasi. Jangan sembarangan menutup dan menimbulkan kemacetan baru. Sehingga hal itu yang menunjukkan Kadis Perhubungan yang sekarang itu benar-benar bekerja.

Ahmad Arif SE MM
Ketua Fraksi PAN
DPRD Medan

15 Ton Gula Asal India Dibebaskan

BINJAI- Polresta Binjai melepas 15 ton gula pasir asal India yang diamankan di Kecamatan Binjai Kota, Jumat (5/8) lalu.
Pantauan Sumut Pos, Minggu (7/8) di halaman Mapolresta Binjai, gula pasir yang diangkut menggunakan mobil fuso BK 8788 LR sudah tak terlihat lagi.

Sebelumnya, mobil fuso bermuatan gula pasir itu, ditangkap petugas Polresta Binjai dan digiring ke komando, karena tak dapat menunjukkan dokumen terkait kepemilikan gla pasir tersebut.
Terkait tangkap lepas 15 ton gula pasir India tersebut, Kasat Reskrim Polresta Binjai AKP Ronni Bonic, saat dikonfirmasi mengatakan, gula tersebut legal.

“Gula itu dikeluarkan dari Kayu Putih, 48 Medan. Bahkan, gula itu sebelumnya sudah diamankan Poldasu. Setelah kita koordinasi dengan Poldasu, ternyata gula itu legal, dan akhirnya kita bebaskan,” kata Ronni, seraya menambahkan, gula tersebut juga memiliki izin dari PTPN X.(dan)

1...14,97814,97914,980...15,823Page 14,979 of 15,823