MEDAN- Lebaran memang masih cukup lama, sekitar 30 Agustus 2011 mendatang. Tetapi Dinas Perhubungan Sumut tidak mau kecolongan mengantisipasi mudik sebelum dan sesudah lebaran. Bersama sejumlah instansi terkait seperti Balai Besar Jalan Nasional, Biro Perekonomian Sumut, Dinas Binamarga, Ditlantas Poldasu dan Jasa Raharja melakukan riset tentang kenyamanan dalam berlalulintas jelang Ramadan dan Idul Fitri mendatang. Hasil riset tersebut baru akan dipublikasikan 5 Agustus mendatang.

“Rencananya hasil riset ini akan diterima Plt Gubsu langsung,” ungkap Kadishub Sumut Rajali didampingi Kabid Perhubungan Darat Darwin Purba, Rabu (20/7). Menurut Rajali, riset yang dilakukan di antaranya mengenai jalan-jalan rusak, daerah rawan longsor, jalur alternatif mudik, berapa personel kepolisian maupun dishub yang akan turun dalam pengamanan dan pemantauan serta lainnya. “Jadi untuk lebih lengkapnya, kita baru bisa paparkan Jumat (5/8),” ungkapnya.

Menurutnya, Dinas Perhubungan bersama instansi-instansi tersebut sedang memantau semua jalan-jalan di Sumut. “Sebelum melakukan ekspos di kantor Gubsu, kita juga akan melakukan rapat internal pada Senin (25/7) mendatang mengenai hal itu juga,” kata Rajali.

Sedangkan mengenai jalur lalulintas di Aek Latong, menurut Rajali, jalur tersebut akan tetap digunakan tapi, sesuai situasi dan kondisi yang terjadi saat itu. “Jika kondisi tak memungkinkan, seperti licin karena dibasahi hujan dan sebagainya, maka akan dialihkan ke jalur Gunung Tua Paluta,” katanya.

Rajali juga sempat mengungkapkan, jalur Aek Latong ini sudah disarankan untuk tak lagi digunakan. Namun, masih banyak armada bus yang membandel. “Itu sudah lama kita sarankan, karena kondisi jalan memang sudah sangat tak memungkinkan jika cuaca sedang buruk. Namun, memang kita akui pihak-pihak tertentu tak mau mengindahkan saran kami ini,” ujarnya lagi.

Menurutnya, jalur tersebut sejak 2008 lalu sudah dipasangi portal. “Di Pal-11 sejak 2008 lalu kita sudah memasang portal. Namun, dirusak oleh oknum tak bertanggung jawab. Hingga kini jalur tersebut masih digunakan dan tentunya armada bus harus mengambil risiko terburuk untuk melewati jalur itu saat cuaca buruk,” jelas Rajali.(saz)

MEDAN- Untuk meningkatkan kinerja kepolisian secara profesional di masa depan, maka diperlukan polisi yang proaktif dan berbaur dengan masyarakat. Jangan jebak masyarakat untuk memperoleh keuntungan pribadi. Hal ini diungkaplan Koordinator Staf Ahli Kapolri Irjen Pol Drs Edward Aritonang MM dalam seminar nasional “Refleksi, Evaluasi, dan Visi Grand Strategis Polri 2005-2025 di HUT Bhayangkara Ke-65 tahun di Aula Kamtibmas Mapolda Sumut, Rabu (20/7).

Saat ini kata dia banyak saat ini polisi untuk mendapat rupiah menjebak masyarakat. Misalnya, petugas kepolisian yang berdiri di belakang rambu lalu lintas. Setelah masyarakat melintas langsung ditangkap untuk menanyakan kelengkapan surat-surat kenderaan bermotor, ujungnya akan melakukan perdamaian. Seharusnya, petugas kepolisian  berdiri di depan rambu lalu lintas dan memberikan teguran kepada masyarakat bila dianggap melanggar lalu lintas, bukan menilang masyarakat dengan cara sembunyi.

Disebutkan mantan Kadiv Humas Mabes Polri ini, polisi ke depan harus demokratis dengan cara menjunjung tinggi akuntabilitas dalam bertugas, memprioritaskan pelayanan, melindungi HAM dan bekerja sesuai dengan prosedur hukum. Dalam pemeriksaan kasus harus bersikap adil dan tegas serta harus menghindari tindakan yang dilakukan kepolisian dapat menyakiti hati rakyat. Harus diingat polisi itu milik negara dan masyarakat.

Dikatakan Jenderal Bintang Dua ini, dalam melaksanakan tugas selama ini pihak kepolisian melakukan kerja setelah adanya pengaduan dari masyarakat. Untuk kedepannya, petugas kepolisian harus pro aktif dengan membaur bersama masyarakat agar mendapat informasi tentang kejahatan sehingga tindakan kriminal dapat dicegah sedini mungkin.
“Polisi juga harus merespon permintaan masyarakat yang mengganggu kamtibnas. Misalnya, masyarakat meminta polisi untuk menjaga umat muslim saat sholat Jumat sering terganggu oleh pengendera sepeda motor yang bising. Atas permintaan itu, pihak kepolisian harus menempatkan personil agar masyarakat yang akan melintas Mesjid diarahkan ke jalan yang lain sehingga umat Islam dalam menjalan ibadah dapar berjalan dengan khidmat.

“Intinya kedepan polisi harus berbenah diri dan mereformasi mulai saat ini. Jangan lagi pihak kepolisian menjebak masyarakat hanya untuk mementingkan diri sendiri” tegas Edward.

Di sisi lain, anggota Komisi Kepolisian Nasional Novel Ali menjelaskan dalam grand strategi Polri 2005-2025 ada tiga pilar utama yang merupakan kebutuhan publik terhadap pelayanan publik, yakni tahap membangun kepercayaan masyarakat, membangun jaringan dan kemitraan serta pelayanan prima.

Disebutkannya, pencapaian ketiga pilar grand strategi polri itu, memprasyaratkan kinerja Polri dalam aneka performance Polri. Diantaranya polisi sipil bukan polisi berwatakan militer, polisi berbasis pelayanan masyarakat, polisi berbasis hak asasi manusia dan pemolisian demokraktik.

Lebih lanjut ia mengatakan pemolisian demokraktik karena merupakan penjabaran/aktualisasi sistem kepolisian nasional yang perlu dipergunakan dalam rangka memantapkan revitalisasi Polri membangun kepercayaan, kemitraan/jaringan guna mewujudkan pelayanan prima.

“Berbasis paradigma pemolisian demokraktik seluruh warga negara Indonesia dapat berharap tidak akan membangun kekuasaan negara yang menjadi beban tanggungjawab Polri, dengan pendekatan ideologis dan refresif” terangnya.
Sementara, Hj Azlaini Agus dari tim Ombudsman mengatakan pertemuan kali ini sia-sia. “Coba lihat, banyak kursi yang kosong. Seharusnya yang diundang dalam kegiatan ini para Kapolsek dan Kapolres, karena mereka merupakan ujung tombak institusi Kepolisian untuk melayani masyarakat,” tegasnya.

Dia juga mengeluhkan paradigma yang berlaku selama ini, bahwa setiap oknum Polisi yang bermasalah selalu dibuang ke Nias Selatan (Nisel). “Jangan sampai Nisel dijadikan lokasi pembuangan oknum Polisi yang bermasalah. Bagaimana masyarakat di sana bisa mendapat pelayanan yang baik kalau Polisinya bermasalah,” pintanya.

Kalau bisa, lanjutnya, berikan penghargaan misalnya kenaikan pangkat istimewa atau remunerasi lebih kepada Polisi yang mau bertugas di sana.

Soal reformasi Polri, dia mengatakan memang berjalan tetapi sangat lambat bahkan terseok-seok. Sangat berbeda dengan gerak perubahan di masyarakat yang begitu cepat. Salah satu contoh, jika terjadi kasus di suatu lingkungan disarankan melapor ke Ketua Rukun Tetangga (RT) kenapa bukan ke Polisi. Jadi wajar rasanya masyarakat masih ragu terhadap Kepolisian.(ari)