Wali Kota Medan Sidak Pusat Pasar

Wali Kota Medan Rahudman Harahap melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pusat Pasar Medan, Selasa (12/7) siang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi harga sembilan bahan pokok (sembako) menjelang datangnya bulan suci Ramadan.

Rahudman melakukan sidak bersama Wakilnya Dzulmi Eldin, pihak Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS) dan sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemko Medan. Nah, begitu sampai di Pusat Pasar, Rahudman sempat marah ketika melihat sampah berserakan, tepat di lokasi penjualan buah.

“Saya minta sampah itu dibersihkan sekarang!” tegur Rahudman dengan nada tinggi kepada Kepala Pusat Pasar. “Saya minta kepada kepala Pusat Pasar untuk memaksimalkan masalah kebersihan. Saya minta Pusat Pasar harus bersih dari sampah jelang bulan puasa tiba,” tambahnya.

Setelah itu, Rahudman meninjau lokasi penjualan ikan, sayur mayur dan daging. Itu dilakukannya untuk mengetahui  harga, terutama  sembako. Berdasarkan peninjauan yang dilakukan, harga masih dinilai stabil.

Meski demikian Wali Kota mengungkapkan pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya sehingga tidak terjadinya lonjakan harga jelang datangnya bulan puasa. “Pada hakikatnya pedagang tidak menginginkan terjadinya kenaikan harga. Pedagang berharap harga stabil sehingga masyarakat banyak yang datang berbelanja. Itu sebabnya dalam sidak ini saya sengaja membawa pihak dari Bulog dan BPS. Dengan demikian kita bisa melihat naik turunnya harga barang sehingga tidak mempengaruhi kebutuhan masyarakat kita,” ujarnya.

Sementara, Kadisperindag Syarizal Arif mengatakan akan menggelar pasar murah untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1432 H. “Pembukaan akan dilaksanakan di Kecamatan Marelan. Pasar murah ini akan dimulai dari tanggal 25 Juli-27 Agustus dan digelar secara serentak di 21 Kecamatan dengan 134 titik pasar murah,” kata Syarizal.

Dijelaskanya, sesuai dalam pembahasan, mekanisme penyaluran pasar murah sebagai langkah yang dilakukan untuk menetralisir harga agar subsidi yang diberikan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

“ Barang yang akan kita subsidikan kepada masyarakat antara lain gula, tepung, sirup, mentega, kacang tanah, telur, dan minyak goreng,” pungkasnya. (adl)

Dinkes Cuma Beri Teguran

MEDAN-Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan menemukan ke lalaian terkait kasus tertukarnya bayi di Rumah Sakit Umum (RSU) Mitra Sejati, Jalan AH Nasution, Medan. Karenanya, Dinas Kesehatan Kota Medan memberikan teguran tertulis kepada manajemen RSU Mitra Sejati agar kasus serupa tak terulang lagi.

“Kita sudah memberikan teguran tertulis kepada pihak rumah sakit dan kita tujukan kepada Direktur RSU Mitra Sejati. Untuk perawatnya yang melakukan kelalaian, itu merupakan tang gung jawab direktur nya. Kita memberikan tegurannya ke penang gung jawab saja,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Edwin Effendi, Selasa (112/7) siang.

Dijelaskan Edwin, pihak RSU Mitra Sejati telah jelas-jelas melakukan kesalahan dan itu diatur dalam UU No 40/2009 tentang Kesehatan.
“Teguran tertulis yang kita berikan sesuai dengan undang-undang dan kita berikan teguran keras agar mereka bisa melakukan perubahan dan tidak melakukan kelalaian lagi,” ujar Edwin lagi.

Edwin mengatakan, pihak rumah sakit agar secepatnya menyelesaikan masalah ini dan berbenah diri agar tidak terulang kembali kesalahan serupa. “Saya tegaskan, agar pihak rumah sakit secepatnya melakukan perubahan dan manajemen agar tidak terulang kembali,” pungkasnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum UISU Kampus Al-Munawwarah Medan Dr Dra Hj Laily Washliati SH MHum mengatakan, kasus ini jelas merupakan kelalaian pihak rumah sakit. Karena, dia berharap ada tindakan tegas dari Dinas Kesehatan Kota Medan terhadap rumah sakit tersebut. “Sesuai norma hukum, kelalaian itu mempunyai hubungan sebab akibat dan ini sudah jelas terlihat faktanya. Pasien jangan dijadikan korban dan sebelum masuk ke rumah sakit pasien kan sudah membayar, jadi hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan,” kata Umi, sapaan akrab Laily Washliati.

Disinggung mengenai pihak RS Mitra Sejati yang telah melanggar kesepakatan dengan pasien selaku korban, Umi menerangkan, rumah sakit jangan melakukan perubahan surat perjanjian secara sepihak, karena itu melanggar hukum dan ini tertuang dalam hukum perdata dan bisa dimasukkan ke ranah hukum pidana.

“Itu bisa diadukan ke pidana dan mempunyai dasar hukum yang kuat sesuai dengan peraturan hukum pidana. Di sini dapat kita lihat bahwa rumah sakit ingkar janji,” ungkapnya.
Sementara, Erwinsyah D Lubis selaku Legal Consultan RS Mitra Sejati mengaku, rumah sakit setuju biaya persalinan Hotmida digratiskan asal pihak keluarga yang membuat keributan di dalam rumah sakit menandatangani surat perjanjian dan meminta maaf atas keributan yang ditimbulkannya karena telah mengganggu pasien lainnya.

“Kita hanya meminta menandatangani surat permintaan maaf atas keributan yang ditimbulkan keluarga Hotmida di dalam rumah sakit itu, namun tidak ada ditandatangani,” ujarnya.

Diterangkan Erwinsyah D Lubis, pihaknya akan mengusahakan perdamaian dengan pihak Hotmida br Nababan dan menggratiskan semua biayanya serta saling maaf-memaafkan dengan syarat surat perjanjian permintaan maaf atas keributan yang ditimbulkan ditandatangani. “Rumah sakit masih tetap terbuka walaupun Hotmida br Nababan sudah keluar dari rumah sakit,” katanya.

Sedangkan untuk keluarga Hotmaida br Manalu, Erwinsyah menambahkan, sudah ada perdamaian dengan mengganti biaya mereka. “Untuk keluarga Hotmaida br Manalu tetap kita berikan ganti rugi. Intinya kita sudah berdamai,” pungkasnya.

Terkait teguran tertulis yang dilayangkan Dinkes Kota Medan, Erwinsyah menjelaskan, pihak rumah sakit sudah menerima teguran. “Kita sudah menerima surat teguran dari Dinkes Kota Medan dan ke depannya kami selaku pelayan akan lebih meningkatkan pelayanan lagi agar lebih baik lagi,” ungkapnya.

Suster Silvia yang bertugas pada saat itu mengaku, mereka sudah dua kali melakukan pemanggilan terhadap keluarga Hotmida br Nababan tetapi tetap yang datang keluarga Hotmaida br Manalu. “Sesuai dengan SOP kita sudah melakukan dua kali pemanggilan dan dokter yang jaga saat itu juga sudah melakukan pemanggilan tetapi yang datang tetap keluarga Hotmaida br Manalu,” tambahnya.(jon)

MEDAN- Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan AH Nasution, Jalan Tritura dan Pasar Ular Sutomo mengundang reaksi para pedagang. Pasalnya, mereka tidak terima barang-barang mereka diangkut oleh petugas Satpol PP, karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari Pemko Medan.

“Kenapa hanya kami pedagang kecil yang ditertibkan? Sementara, seperti penjual sepatu, makanan pecel lele dan penjual minuman kolak durian tidak ditertibkan. Apakah karena ada retribusinya?” ucap Tiur, pedagang jambu di Jalan AH Nasution.
Bukan itu saja, T1iur juga mengaku mendapat pukulan dari petugas Satpol PP yang melakukan penertiban itu.

“Mereka juga kasar sekali melakukan penertiban ini. Saya dipukul oleh mereka. Mereka harus diadili, karena penertiban ini tidak ada pemberitahuan,” ujar Tiur sembari menunjukkan kakinya yang berdarah karena dipukul dengan kayu oleh petugas Satpol PP.

Pantauan wartawan koran ini, di Jalan AH Nasution, petugas Satpol PP melakukan penertiban tidak secara merata. Hanya pedagang kerupuk dan jambu saja yang ditertibkan. Sementara pedagang yang lain tidak ditertibkan.

Sementara di Jalan Tritura, pedagang yang ditertibkan yakni pedagang sparepart bekas sepeda motor dan mobil. Sedangkan di Pasar Ular Jalan Sutomo, pedagang yang ditertibkan yakni pedagang sepatu bekas, jam bekas dan lainnya.

Hanya dalam hitungan menit, mereka mengobrak-abrik barang dagangan PKL tersebut. Sedangkan jika ada pedagang yang berusaha menyelamatkan barang dagangannya, langsung dirampas dan dicampakkan ke dalam truk berwarna merah milik Satpol PP Kota Medan.

Perlawanan terhadap penertiban ini juga dilakukan pedagang di Pasar Ular, Jalan Sutomo. Mereka memaki-maki petugas Satpol PP yang mengangkuti barang-barang dagangan mereka. “Kurang ajar kalian memang. Macem pencuri kalian,” kata pedagang jam di Pasar Ular Sutomo sembari melemparkan batu bata ke mobil Satpol PP yang mengangkut barang dagangannya.

“Kami melakukan penertiban di tempat yang sudah ditentukan. Makanya kami bergerak cepat. Kalau mau jelasnya, tanya saja sama Kabid Operasinya,” kata petugas Satpol PP yang menutup namanya dengan tali aksesoris di bajunya.

Sementara Kabid Operasi Satpol PP Kota Medan OR Rambe mengatakan, sebelum melakukan penertiban, telah dilakukan pemberitahuan kepada para pedagang. “Pemberitahuan sudah kita lakukan, bahkan secara berulang-ulang dalam bentuki lisan dan tulisan. Tapi memang mereka yang membandel,” ucapnya.(adl)