31 C
Medan
Friday, April 3, 2026
Home Blog Page 15

Menjaga Ramadan Tetap Aman, Brimob Bersinergi Patroli Asmara Subuh di Tebingtinggi

PATROLI: Personel Satbrimob Polda Sumut saat melaksanakan Patroli Asmara Subuh, di Tebingtinggi. Istimewa/Sumut Pos
PATROLI: Personel Satbrimob Polda Sumut saat melaksanakan Patroli Asmara Subuh, di Tebingtinggi. Istimewa/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama Bulan Suci Ramadan terus dilakukan oleh aparat keamanan. Pada Senin (9/3), personel Batalyon B Satuan Brigade Mobile Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Satbrimob Polda Sumut) melaksanakan patroli keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) gabungan bersama Polres Tebingtinggi dan Koramil 13/Tebingtinggi Kodim 0204/Deliserdang.

“Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk Patroli Asmara Subuh (Asbuh), yakni patroli pada waktu menjelang subuh yang difokuskan untuk mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas serta memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan aman dan nyaman,” kata Dansat Brimob Polda Sumut, Kombes Pol Rantau Isnur Eka, Selasa (10/3).

Ia menjelaskan, patroli dilaksanakan di sejumlah titik strategis di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Tebingtinggi, di antaranya Jalan Pahlawan, Jalan Sisingamangaraja Bandar Sono, Jalan Ahmad Yani, Jalan Gunung Leuser depan Balai Kartini, Jalan Gunung Leuser BP7, serta beberapa ruas jalan lainnya di seputaran Kota Tebingtinggi.

“Selama patroli berlangsung, personel melakukan pemantauan situasi di lapangan sekaligus memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban selama menjalankan aktivitas sahur hingga menjelang waktu subuh,” imbuhnya.

Kehadiran patroli gabungan ini, jelasnya, menjadi bagian dari upaya preventif aparat keamanan untuk mencegah berbagai potensi gangguan, seperti aksi balap liar, kerumunan yang berpotensi menimbulkan keributan, maupun tindakan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat selama Ramadan.

“Dengan adanya patroli rutin ini, diharapkan suasana Kota Tebing Tinggi selama bulan Ramadhan tetap kondusif, serta masyarakat dapat merasakan kehadiran aparat keamanan yang siap menjaga ketertiban demi terciptanya lingkungan yang aman dan damai,” tandasnya. (dwi/azw)

Komisi C Usul PT AIJ Ubah Status Jadi Perseroda

Ketua Komisi C DPRD Sumut, Rony Reynaldo Situmorang
Ketua Komisi C DPRD Sumut, Rony Reynaldo Situmorang

MEDAN – Komisi C DPRD Sumatera Utara mendorong PT Aneka Industri dan Jasa (AIJ), salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, untuk bertransformasi menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Langkah ini dinilai penting guna memperkuat kinerja perusahaan sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Komisi C DPRD Sumut, Rony Reynaldo Situmorang, mengatakan perubahan status tersebut diharapkan mampu memperluas ruang gerak perusahaan dalam mengembangkan bisnis serta meningkatkan potensi pendapatan bagi daerah.

“Transformasi AIJ menjadi Perseroda merupakan upaya untuk memperbesar kontribusi deviden dan PAD bagi Provinsi Sumatera Utara di masa mendatang,” kata Rony saat memberikan keterangannya, Selasa (10/3).

Menurutnya, rencana tersebut juga sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 yang mengatur mengenai rencana bisnis, kerja sama, serta mekanisme pelaporan Badan Usaha Milik Daerah. Regulasi tersebut menjadi pedoman penting dalam memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih profesional, transparan, dan memiliki orientasi bisnis yang sehat.

Ia menjelaskan, jika AIJ berstatus Perseroda, perusahaan akan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menjalankan berbagai strategi bisnis, termasuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dan meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan.

Rony juga menilai transformasi ini penting untuk memperkuat peran BUMD di Sumatera Utara, sehingga tidak hanya bergantung pada kontribusi satu perusahaan saja. Selama ini, Bank Sumut dikenal sebagai salah satu penyumbang terbesar PAD bagi pemerintah provinsi.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Aneka Industri dan Jasa, Swangro Lumbanbatu, menyatakan pihaknya terbuka terhadap rencana perubahan status perusahaan tersebut. Menurutnya, transformasi menjadi Perseroda dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan meningkatkan daya saing bisnis.

“Secara prinsip kami siap jika AIJ ditingkatkan statusnya menjadi Perseroda. Ini bisa menjadi peluang untuk memperbaiki sistem manajemen, meningkatkan profesionalitas, dan memperluas jaringan kerja sama usaha,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, manajemen AIJ saat ini juga tengah menyiapkan sejumlah strategi pengembangan usaha. Di antaranya dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang dikelola perusahaan, mengembangkan unit usaha di sektor jasa dan industri, serta membuka peluang kerja sama dengan investor dan pelaku usaha swasta.

 

Swangro menegaskan, AIJ diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, bukan sekadar menjalankan fungsi administratif sebagai BUMD.

“Dengan manajemen yang lebih modern dan inovatif, kami optimistis AIJ dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan PAD Sumatera Utara,” katanya.

Ia menambahkan, dukungan dan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta manajemen perusahaan menjadi kunci keberhasilan transformasi BUMD agar mampu berkembang lebih profesional dan kompetitif di masa depan.(san/azw)

RSU Haji Medan Siaga Lebaran, IGD Buka 24 Jam untuk Layani Masyarakat

RSU Haji Medan.
RSU Haji Medan.

MEDAN— Menyambut libur Hari Raya Idulfitri, RSU Haji Medan memastikan pelayanan kesehatan tetap optimal bagi masyarakat. Rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini telah menyiapkan berbagai langkah strategis, mulai dari pengaturan tenaga medis hingga kesiapan fasilitas penunjang.

Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan RSU Haji Medan drg Fitrady Ulianda Siregar, MKes, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh memberikan pelayanan kesehatan selama masa libur Idulfitri.

“Pada prinsipnya, kami siap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat selama libur Idulfitri. Seluruh tenaga kesehatan sudah dijadwalkan piket, sehingga pelayanan tetap berjalan, terutama untuk layanan kegawatdaruratan,” ujarnya.

Selama periode libur, layanan poli rawat jalan akan ditutup sementara mulai 18 hingga 25 Maret 2026. Namun demikian, masyarakat tidak perlu khawatir karena pelayanan tetap tersedia melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD).

“Pasien yang membutuhkan pemeriksaan atau penanganan medis dapat langsung datang ke IGD untuk mendapatkan pelayanan,” jelas Fitrady.

Ia memastikan bahwa layanan IGD akan tetap beroperasi penuh selama 24 jam, seperti hari biasa. Untuk mendukung hal tersebut, RSU Haji Medan telah menyiagakan tenaga medis, termasuk dokter spesialis, dengan sistem jadwal piket yang terstruktur.

Tak hanya itu, ketersediaan obat-obatan juga dipastikan aman dan mencukupi selama masa libur Lebaran. Bagi pasien yang rutin menjalani pengobatan, penyesuaian jumlah obat dapat dilakukan sebelum libur agar terapi tetap berjalan tanpa hambatan.

“Pemberian obat tetap sesuai resep dokter. Dalam kondisi tertentu, jumlah obat bisa disesuaikan agar pasien tetap dapat melanjutkan pengobatan selama libur,” ujarnya.

Informasi terkait pelayanan selama libur juga akan terus diperbarui melalui media sosial resmi RSU Haji Medan agar mudah diakses masyarakat.

Di akhir pernyataannya, Fitrady mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan selama merayakan Lebaran, mulai dari menjaga pola makan hingga segera memeriksakan diri jika mengalami keluhan kesehatan.

Kesiapan ini menjadi wujud komitmen RSU Haji Medan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang responsif dan berkelanjutan, bahkan di tengah suasana libur panjang. (ila)

Suara Hati Kader dari Acara Bukber di Jalan Sena: Harapan Baru untuk Demokrat Medan di Momen Ramadan

MEDAN, SumutPos.co– Suasana syahdu Bulan Suci Ramadan di internal DPC Partai Demokrat Kota Medan diwarnai dengan dinamika organisasi yang cukup menarik perhatian. Di tengah momentum berbagi keberkahan, muncul dua agenda buka puasa bersama yang digelar di waktu dan lokasi berbeda oleh dua pucuk pimpinan partai tersebut.

Agenda pertama berlangsung di Kantor DPC, Jalan Mengkara, Sabtu (7/3/2026) , yang diinisiasi oleh Ketua DPC, Iswanda Ramli. Namun, selang dua hari kemudian, Senin (9/3/2026), Sekretaris DPC Besri Nazir menggelar pertemuan serupa di sebuah kafe di kawasan Jalan Sena, Medan, yang dihadiri puluhan pengurus DPC serta belasan pengurus DPAC se-Kota Medan.

Pertemuan di Jalan Sena tersebut tidak sekadar menjadi ajang buka puasa, tetapi juga menjadi ruang konsolidasi dan penyampaian aspirasi arus bawah. Dalam suasana penuh keakraban, Besri Nazir secara terbuka mengungkapkan pandangannya mengenai tata kelola organisasi saat ini.

Ia menyoroti persoalan administrasi terkait nama-nama baru dalam kepengurusan yang dinilai belum melalui prosedur resmi sesuai aturan partai. “Kami ingin memastikan roda organisasi berjalan di atas rel yang benar. Ada aturan main dan AD/ART yang harus kita hormati bersama agar perjuangan kader yang telah berdarah-darah sejak Pileg 2024 tidak sia-sia,” ujar Besri di hadapan para kader.

Kondisi ini memancing keprihatinan mendalam dari Burhanuddin Sitepu, Dewan Penasehat DPC sekaligus mantan Ketua Demokrat Medan. Politisi senior ini menilai, nakhoda saat ini tidak menghargai proses dan keringat para kader lama. “Mungkin karena terlalu mudah mendapatkan posisi Ketua, jadi dia tidak merasakan pahit getirnya membesarkan partai ini. Akibatnya, orang-orang yang berjuang justru terpinggirkan,” sindir Burhanuddin.

Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat Sumut ini menekankan pentingnya menghargai proses dan sejarah perjuangan kader lama. Ia berharap kepemimpinan saat ini bisa lebih merangkul semua elemen demi menjaga soliditas partai ke depan.

“Membangun partai membutuhkan kepekaan terhadap keringat para pejuang di lapangan. Kita tentu berharap DPP dapat melihat kondisi ini secara objektif demi kebaikan bersama,” tutur Burhanuddin.

Mantan anggota DPRD Medan tiga periode ini juga meragukan legalitas perombakan pengurus yang dilakukan sepihak. Ia yakin di bawah kepemimpinan AHY, DPP tidak akan mengeluarkan SK jika menabrak AD/ART.

Meski sempat muncul pernyataan tegas dari perwakilan DPAC mengenai mosi ketidakpuasan, pertemuan di Jalan Sena ini lebih menonjolkan semangat untuk mengembalikan marwah organisasii melalui jalur konstitusional partai.

Para tokoh yang hadir, seperti Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPD Sumut Ibrahim Tarigan, Sekretaris Dewan Pertimbangan Demokrat Medan Parlindungan Sipahutar, Ketua OKK DPC Demokrat Medan Michael Siregar, Kepala Bidang Jaringan Konstituen Demokrat Medan Nurbaiti Silalahi, Ketua PDRI Kota Medan Maharani, dan lainnya, tampak sepakat bahwa transparansi administrasi adalah kunci menjaga marwah Partai Demokrat di Kota Medan.

Acara yang berakhir dengan penuh kekeluargaan ini menjadi potret bahwa di balik dinamika politik yang ada, ruang dialog dan silaturahmi tetap menjadi jalan utama bagi para kader dalam menyuarakan harapan mereka. (adz)

Dalam Sepekan ke Depan, BMKG Prediksi Hujan Sore Hari

Jas hujan-Ilustrasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memprakirakan kondisi cuaca di Kota Medan dan sebagian besar wilayah Sumatera Utara dalam sepekan ke depan akan cenderung bervariasi. Pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan, sementara pada sore atau malam hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang secara lokal.

Prakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I Medan, Putri Afriza, mengatakan pola cuaca tersebut merupakan kondisi yang umum terjadi di wilayah Sumatera Utara, terutama menjelang masa peralihan musim.

“Proses pemanasan pada siang hari memicu pertumbuhan awan konvektif yang kemudian dapat menghasilkan hujan pada sore hingga malam hari,” ujarnya kepada Sumut Pos di Medan, Senin (9/3).

Ia menjelaskan, saat ini wilayah Sumatera Utara masih berada dalam periode musim hujan yang secara klimatologis berlangsung sekitar Oktober hingga Maret. Namun kondisi saat ini sudah mulai mendekati masa transisi menuju musim kemarau sehingga karakter cuaca menjadi lebih dinamis.

Menurutnya, radiasi matahari yang cukup intens pada pagi hingga siang hari menyebabkan suhu udara meningkat dan membuat atmosfer menjadi lebih labil. Kondisi tersebut memicu pertumbuhan awan konvektif lokal seperti awan cumulonimbus yang dapat menimbulkan hujan dengan durasi relatif singkat pada sore atau malam hari.

Selain itu, kelembapan udara yang masih cukup tinggi karena masih berada pada periode musim hujan turut mendukung terbentuknya hujan lokal di sejumlah wilayah.

Putri menambahkan, secara umum kecepatan angin di wilayah Sumut diprakirakan berada pada kategori lemah hingga sedang, yakni berkisar antara 5 hingga 20 kilometer per jam. Arah angin umumnya bertiup dari barat hingga barat laut mengikuti pola angin musiman di wilayah Sumatera bagian utara.

“Pada kondisi tertentu, terutama saat terjadi pertumbuhan awan konvektif atau hujan yang disertai petir, angin bisa bertiup lebih kencang secara sesaat,” jelasnya.

Untuk sepekan ke depan, suhu udara di Medan dan sekitarnya diprakirakan berada pada kisaran minimum 23 hingga 24 derajat Celsius, sedangkan suhu maksimum dapat mencapai 32 hingga 34 derajat Celsius.

Ia mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem berskala lokal, seperti hujan lebat dalam durasi singkat, kilat atau petir serta angin kencang yang biasanya terjadi pada sore hingga malam hari akibat pertumbuhan awan konvektif.

“Potensi cuaca ekstrem secara luas memang tidak dominan, namun masyarakat tetap perlu waspada terhadap perubahan cuaca yang bisa terjadi secara tiba-tiba,” pungkasnya. (dwi/ila)

Warga Medan Utara Keluhkan Sampah Menumpuk, Muslim Desak Pemko Tambah Armada Pengangkutan

SOSIALISASI: Dr H Muslim MSP saat Sosialisasi Perda Kota Medan tentang Pengelolaan Persampahan, Minggu (8/3/2026).
SOSIALISASI: Dr H Muslim MSP saat Sosialisasi Perda Kota Medan tentang Pengelolaan Persampahan, Minggu (8/3/2026).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Persoalan sampah kembali menjadi keluhan masyarakat di wilayah Medan Utara. Minimnya armada pengangkutan membuat sampah kerap menumpuk di lingkungan permukiman warga, sehingga memicu bau tidak sedap dan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat.

Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Demokrat, Dr H Muslim MSP, meminta Pemerintah Kota Medan segera menambah armada pengangkutan sampah, khususnya di kawasan Medan Utara.

Hal itu disampaikan Muslim saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan di dua lokasi berbeda, yakni di Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan dan Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Minggu (8/3/2026).

“Pemko Medan harus segera menambah armada pengangkutan sampah, khususnya di Medan Utara. Kebutuhan ini sudah sangat mendesak dan tidak bisa ditunda-tunda lagi. Jangan sampai sampah menumpuk terlalu lama karena bisa berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat,” tegas Muslim.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Medan itu menjelaskan, armada yang perlu ditambah tidak hanya truk pengangkut sampah, tetapi juga becak sampah yang dapat menjangkau permukiman warga di gang-gang sempit.

Menurutnya, keberadaan becak sampah sangat penting untuk mengangkut sampah dari rumah-rumah warga yang berada di dalam gang sebelum dibawa ke tempat penampungan sementara menggunakan truk sampah.

“Untuk ruas jalan yang sempit, becak sampah sangat dibutuhkan agar sampah bisa diambil langsung dari rumah warga. Sementara di jalan yang lebih besar, pengangkutan bisa dilakukan dengan truk sampah,” ujarnya.

Muslim menambahkan, penambahan armada juga harus diikuti dengan penambahan petugas pengangkut sampah agar pelayanan kebersihan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Ia meminta pihak kecamatan segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan terkait kebutuhan armada dan tenaga pengangkut sampah di wilayah tersebut.“Sebagai lembaga legislatif, kami di DPRD Kota Medan siap mendukung penganggaran untuk penambahan armada dan petugas pengangkut sampah,” katanya.

Muslim juga menekankan pentingnya koordinasi antara perangkat kecamatan, kelurahan dan Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani persoalan persampahan di Kota Medan.

Sementara itu, sejumlah warga yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut mengaku kerap mengalami keterlambatan pengangkutan sampah. Akibat terbatasnya armada dan petugas, sampah sering menumpuk di depan rumah hingga menimbulkan bau tidak sedap.

“Sampah sering tidak diangkut sampai lama, akhirnya menumpuk dan baunya menyengat di depan rumah. Katanya armadanya terbatas, jadi giliran pengangkutannya lama. Kami berharap ada solusi dari pemerintah,” keluh salah seorang warga. (map/ila)

Syaiful Ramadhan: UHC Permudah Warga Berobat

SOSIALISASI: Syaiful Ramadhan saat Sosialisasi Perda tentang Sistem Kesehatan Kota Medan.
SOSIALISASI: Syaiful Ramadhan saat Sosialisasi Perda tentang Sistem Kesehatan Kota Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Syaiful Ramadhan, melaksanakan Sosialisasi Produk Hukum Daerah ke-III Tahun Anggaran 2026 terkait Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, Sabtu-Minggu (7-8/3/2026).

Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan di beberapa titik di Kota Medan, di antaranya di Jalan B. Katamso Gang Merdeka, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Jalan B. Katamso Gang Perbatasan Baru, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Jalan Eka Suka 8 No 16, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, serta Jalan B. Katamso Gang Kampung Aur, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun.

Dalam kesempatan itu, Syaiful Ramadhan menyampaikan bahwa Perda Nomor 4 Tahun 2012 merupakan landasan penting dalam penyelenggaraan sistem kesehatan di Kota Medan. Namun, setelah lebih dari satu dekade berjalan, masih banyak persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya di lapangan.

“Karena masih banyak persoalan pelayanan kesehatan yang dirasakan masyarakat, DPRD Kota Medan berinisiatif untuk melakukan revisi terhadap perda ini agar lebih relevan dengan kondisi saat ini,” ujar Syaiful.

Dalam dialog bersama warga, berbagai keluhan terkait pelayanan kesehatan disampaikan secara terbuka. Ketika ditanya apakah sistem kesehatan di Kota Medan sudah berjalan baik, sebagian besar warga menjawab belum.

Beberapa persoalan yang sering dialami masyarakat antara lain sulitnya mendapatkan kamar rawat inap sehingga pasien harus menunggu lama di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Selain itu, warga juga mengeluhkan adanya pasien yang dipulangkan dari rumah sakit meski kondisinya belum benar-benar sembuh.

Tidak hanya itu, sistem rujukan juga menjadi sorotan warga. Mereka mengaku sering diputar-putar dalam proses rujukan antar rumah sakit sehingga membingungkan dan membuat keluarga pasien merasa tidak berdaya.

“Kadang warga seperti pasrah saja, seperti sedang mengantar nyawa keluarga karena tidak tahu harus ke mana lagi,” ungkap Syaiful menirukan keluhan warga.

Keluhan lainnya adalah ketersediaan obat yang sering kosong di fasilitas kesehatan. Warga mengaku kerap diminta mencari obat sendiri di luar rumah sakit. Bahkan ada warga yang merasa pasien kerap dirakut-takuti dengan berbagai risiko penyakit tanpa penjelasan yang jelas.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Syaiful menegaskan bahwa program Universal Health Coverage (UHC) yang diterapkan di Kota Medan seharusnya dapat menjadi solusi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan.

Menurutnya, program UHC semestinya mampu memangkas berbagai hambatan administrasi yang selama ini sering menjadi kendala bagi masyarakat saat berobat.

“Warga Kota Medan yang sudah memiliki KTP Medan seharusnya bisa langsung mengakses program UHC ini untuk mendapatkan layanan kesehatan,” jelasnya.

Namun demikian, ia juga mengingatkan pentingnya kepatuhan masyarakat dalam administrasi kependudukan. Sebab, data kependudukan yang tertib menjadi syarat utama agar masyarakat dapat memanfaatkan berbagai program layanan kesehatan dari pemerintah.

Syaiful berharap melalui sosialisasi perda ini masyarakat semakin memahami hak-haknya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, sekaligus berani menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan agar dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.

“Kita ingin sistem kesehatan di Kota Medan benar-benar berpihak kepada masyarakat, memberikan pelayanan yang cepat, adil, dan manusiawi,” pungkasnya. (map/ila)