26 C
Medan
Friday, December 26, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 15022

4 Senpi Ditemukan Warga Binjai

BINJAI-Puluhan warga Lingkungan IV, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, dikejutkan dengan penemuan empat pucuk senjata api (senpi) di belakang rumah kontrakan, Selasa (12/7) sekitar pukul 17.30 WIB.

Senpi tersebut terlihat ketika sejumlah anak bermain dan mencari ikan di kolam tepat di belakang rumah kontrakan milik Syaipul Bandit alias Wak Do (41), warga Gang Reben, Kelurahan Timbang Langkat, Binjai Timur. Dani (8) bersama teman-temannya  menemukan karung beras terendam di kolam. Lantas, karung tersebut diangkat dan dibawa ke darat oleh Dani dan teman-temannya.

Merasa penasaran, Dani dan teman-temannya membuka karung di kandang ternak ayam tak jauh dari lokasi penemuan. Mereka kaget setelah mengetahui isi karung ada senpi. Awalnya mereka menyangka senpi itu hanya mainan yang tidak bebahaya keselamatan manusia. Setelah mereka memukul-mukul senpi dan ternyata terbuat dari besi dan berat Dani dan teman-temannya memamerkan senpi itu ke orangtua Dani guna diperlihatkan. “Saya kira mainan bang. Rupanya senajata asli,” kata Dani dengan lugu.

Tentu saja orangtua Dani terkejut setelah melihat benda yang dibawa oleh anaknya itu lantas melapor ke Kepling setempat. Selanjutnya, Kepling membuat laporan ke Polsek Binjai Timur.
Tidak menunggu lama, petugas menuju ke rumah Dani dan membawa senpi tersebut guna diamankan ke Polres Binjai.

Menurut keterangan pihak kepolisian Polres Binjai, senpi tersebut berjenis-jenis. Satu laras panjang, tiga pucuk pistol jenis revolver kaliber 38 dan dua diantaranya rakitan. Selain empat pucuk senjata, juga ditemukan 40 butir amunisi senajata laras panjang, dan 18 butir amunisi senajata pistol yang tiga diantaranya berisi di salah satu pistol.

Kapolres Binjai AKBP Dra Rina Sari Ginting, melalui Plt Kasat Reskrim Polres Binjai, AKP Robin Ginting, belum berani memastikan senjata dan amunisi tersebut milik teroris. “Kita cari tahu siapa pemilik dari senpi dan amunisi itu,” ujar Robin Ginting. Tim polres Binjai juga sudah berkordinasi dengan jajaran polres daerah lainnya dan melakukan pengejaran penyewa rumah itu yang kemungkinan sudah berada di Medan.

Sejauh ini, belum diketahui siapa pemilik empat pucuk senpi serta amunisinya. Menurut warga, kemungkinan senpi itu milik orang yang mengontrak rumah Syaipul Bandit. Sedangkan keduanya sudah menghilang dua hari lalu. Menurut warga, pengontrak hanya tinggal sepekan dan jarang di rumah. “Saya nggak tahu kemana orang yang menyewa rumah saya itu pergi. Karena, dia hanya mau menyewa selama satu pekan saja, setelah itu ia pergi,” kata warga yang enggan namanya disebutkan.

Masih menurut warga, Syaipul juga tidak melapor ke Kepling setempat. “Iya bang, memang dia tidak lapor dengan Kepling. Karena, orang itu hanya ingin menyewa sepekan saja,” ujar warga lainnya.

Mereka lalu menyebutkan ciri-siri orang yang menyewa rumah miliknya itu. “Orangnya jenggotan agak panjang. Saya juga tidak sempat menanyakan nama dan dari mana dia, Hanya saja saat ia pergi, ia mengaku ingin ke Aceh,” ucap mereka.(dan)

Korupsi Alkes Rp38 M Diduga Diendapkan

MEDAN-Slogan dan janji-janji Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), untuk memberantas kasus-kasus korupsi di Sumatera Utara, ternyata masih belum terbukti. Hingga saat ini banyak kasus korupsi besar yang masih menjadi utang Kejatisu belum tuntas terbayar. Sepeninggal Sution Usman Adji di posisi Kajatisu, dan Erbindo Saragih SH selaku Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus), pejabat di dua pos tersebut belum menunjukkan performa yang memuaskan masyarakat, khususnya pemerhati hukum.

Tidak jelas apakah AK Basuni Masyarif selaku Kajatisu dan Mansyur SH selaku Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) masih membutuhkan waktu untuk menguak berbagai kasus korupsi besar di Sumut. Atau memang keduanya tidak berani mengungkap kasus-kasus yang diduga melibatkan sejumlah tokoh di Sumut Sebut saja kasus dugaan korupsi alat-alat kesehatan di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara senilai senilai Rp38 miliar yang dihibahkan dari dana hibah APBD Sumut 2009. Terkait perkembangan kasus ini, pejabat berwenang di Kejatisu di Jalan AH Nasution terkesan bungkam. Padahal bagian Tindak Pidana Khusus Kejatisu sudah memeriksa empat professor di lingkungan USU yakni Prof SYP, Prof DDM, Prof GLN dan Prof CHY, namun hasilnya tetap nihil.

Ketika wartawan koran ini melakukan konfirmasi ke Aspidsus Mansyur SH, beberapa staf di Pidsus tersebut mengatakan Aspidsus lagi sibuk. Wartawan koran ini kemudian mencoba mengkonfirmasi melalui telepon seluler, namun yang bersangkutan tidak mengangkat walau terdengar nada tersambung. Berulang kali dihubungi, Mansyur ponsel tetap tak diangkat.

Atas sikap tersebut, Wakil Direktur LBH Medan Muslim Muis SH mengkritik kinerja Aspidsus Kejatisu Mansyur SH yang tidak terbuka pada wartawan. “Jangan tutup-tutupi kasus ini. Kejatisu jangan munafik. Mereka mengaku menyelidiki kasus korupsi alkes di FK USU dan memanggil 4 profesor, namun hasinya tidak jelas. Kalau memang kasus itu dihentikan, kejaksaan harus segera mengumumkannya pada publik,” tegas Muis di kantornya di Jalan Hindu, Medan, kemarin.

Muis, menilai kepemimpinan AK Basuni Masyarif selaku Kejatisu dan Mansur selaku Aspidsus tidak berdampak apa-apa dalam pengungkapan kasusu korupsi di Sumut. “Kedua pejabat itu hanya terkesan duduk-duduk, bukan di Sumatera Utara tempatnya. Kita minta Kejagung mengkritisi dua pejabat di lingkungan Kejatisu itu,” beber Muis.

Muis juga meminta KPK mengambil alih penyelidikan kasus-kasus korupsi besar di Sumut, termasuk korupsi alkes di FK USU.

Seperti pernah diberitakan Sumut Pos, Kajatisu, AK Basuni Masyarif, memastikan bakal ada pejabat atau mantan pejabat di Universitas Sumatera Utara (USU) yang dijadikan tersangka dugaan korupsi pengadaan alatAlkes di FK USU senilai Rp38 miliar.

Pernyataan tersebut dilontarkan kajatisu pengganti Sution Usman Adjie ini Rabu, 27 Agustus 2010di kantornya di Jalan AH Nasution. “Saya sudah dengar kasus itu (korupsi alkes FK USU) secara gamblang, namun belum mendapatkan laporan mendetail,” tegas kajati yang baru sepekan lebih bertugas di Kejaksaan Tinggi tersebut. Sepengetahuannya, kasus tersebut masih terus diusut di Pidsus. “Yang jelas dari semua saksi yang diperiksa bakal ada yang akan dijadikan tersangka,” tegasnya.

Basuni masih enggan membeber siapa calon tersangka dan jumlah kerugian negara dari kasus tersebut. “Belum..belum bisa kita jabarkan siapa saja yang diperiksa dan berapa kerugian negera. Kita tidak mau mengeluarkan statemen yang membuat si terperiksa menjadi ketakutan,” tegas Basuni.

Basuni berjanji menjadikan kasus dugaan korupsi Alkes di FK USU sebagai prioritas utama bagi dirinya selama bertugas di Sumut. “Kasus ini menjadi prioritas utama, karena ini bagian utang Kejatisu yang masih tertinggal dan masih belum terselesaikan. Kasus itu akan kita usut,” tegas Basuni.

Dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (USU) terjadi pada 2010 dengan nilai Rp39 miliar. Sejauh ini sejumlah pejabat dan mantan pejabat USU telah diperiksa untuk dimintai keterangan, termasuk sejumlah profesor. Di antaranya, SYP, DM, KHY dan GLN.

Selain kasus Alkes USU, kasus mengendap di Kejatisu yang diakui Basuni sebagai utangnya antara lain dugaan korupsi APBD Dinkes Sergai: Pembangunan Rumah Sultan Sulaiman, alkes dan obat 2007-2008. Dugaan korupsi Dinas Pendidikan Medan: soal pembangunan kelas internasional SMA senilai Rp1,2 miliar tahun 2008.

Semua pejabat yang bertanggung jawab sudah dipanggil penyidik dengan alasan klarifikasi di bidang Pidsus. Namun sejauh ini belum ada keterangan, apakah kasusnya dilanjutkan atau dihentikan.

Sementara itu, USU akhirnya mengakui jika dugaan korupsi pengadaan Alkes FK tahun 2010 senilai Rp38 miliar dan sedang diusut Kejatisu. Pengakuan itu disampaikan Kabag Promosi Humas dan Protokoler PT BHMN USU, Bisru Hafi, Senin, 28 Maret 2011. “Kita tunggu saja apa hasilnya. Kita sama-sama belum tahu tentang bagaimana kelanjutan kasus ini,” ujarnya.(rud)

Truk Kencing Diawasi Pria Tegap Berambut Cepak

Timbun BBM, Petugas SPBU Diamankan Polisi

BELAWAN-Sampai saat ini gudang penimbunan bahan bakar minyak (BBM) ilegal (siong) masih terus beraktivitas. Menurut pantauan wartawan koran ini kemarin (12/7), sejumlah SPBU di Kawasan Medan Utara masih kehabisan stock solar. Di SPBU 14.204.1120 di Jalan Pelabuhan Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan tidak ada stok solar. Di beberapa SPBU lainnya stok BBM jenis solar, premium bahkan pPertamax juga habis.

Namun, kelangkahan BBM di pasaran tidak menyulutkan aktivitasn gudang siong. Truk minyak Pertamina masih saja terlihat kencing di beberapa gudang yang ada di Medan Utara.
Pantauan dilapangan sekitar Pukul 13.30 WIB, empat truk minyak Pertamina secara bergantian melakukan kencing di gudang yang berada di jalan KL. Yos Sudarso KM 15 Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan.

Kali ini yang melakukan pengerjaan terhadap kencing minyak tersebut ada sekitar 6 orang. Truk yang kencing berlabel Pertamina yang baru saja keluar dari depot Pertamina.
Seperti biasanya, para pekerja mempersiapkan alat-alat untuk mengambil minyak tersebut seperti drum, ember dan selang. Semua gerakan dilakukan dengan cepat. Kemudian, truk tangki tersebut melanjutkan perjalanan ke SPBU yang sudah ditentukan. Pantauan tim Sumut Pos, aktivitas kencing ilegal ini diawasi pria berbadan tegap dengan rambut cepak.

Tim Sumut Pos kemudian melanjutkan menunggu truk tangki yang baru kencing. Setiap melihat wartawan koran ini, para supir truk tangki tukang yang kencing selalu memandang dengan wajah bengis dan sinis.

Di Depot Pertamina, aktivitas pengepul sisa-sisa minyak di tangki truk masih saling berebut saat truk memasuki halaman depot. Anehnya, aktivitas rutin tersebut hanya menjadi tontonan pengawas depot.

Pihak Polres Pelabuhan Belawan belum juga mengambil tindakan terhadap bisnis haram tersebut. Kabar berhembus, kepolisian tidak berani mengambil tindakan karena diduga gudang-gudang siong tersebut dibekengi oknum aparat.

Saat dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, AKP Hamam W mengaku tidak mengetahui adanya gudang ilegal di daerah tersebut. Dia masih berjanji akan turun ke lapangan untuk mengecek terlebihdahulu gudang tersebut. “Kami akan cek ke lapangan, kalau ketangkap ada yang kencing akan kami langsung amankan,” ujarnya.

Sementara itu, Humas Polres Pelabuhan Belawan kembali mengatakan, pihaknya sangat kekurangan personel untuk melakukan pengawasan.

Sedangkan, Humas Pertamina, Fitri Erika sampai kemarin petang tidak dapat dikonfirmasi terkait hal tersebut. Saat ditelepon, Erika tidak mengangkatnya.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut juga masih merencanakan bekerja sama dengan Reserse Kriminal Umum (Reskrimum), Inteligen Polda Sumut, Propam serta Brimobdasu untuk melakukan penyelidikan indikasi “pengencingan” BBM di sejumlah gudang di Medan Utara.

“Ada dua tim yang kita bentuk, dan itu bekerjasama dengan unit lainnya. Gabungan dari Krimsus, Krimum, Brimobdasu, Intel Poldasu dan Propam. Saat ini petugas tengah di lapangan, untuk melakukan penyelidikan terkait kelangkaan BBM di Medan,” tegas Dir Reskrimsus Polda Sumut Kombes Pol Drs Sadono Budi Nugroho SH di ruang kerjanya, Selasa (12/7).
Setiap tim bermaterikan 5 personel dari masing-masing kesatuan tersebut. Hasil penyelidikan  akan dikumpulkan dan akan langsung ditindaklanjuti.

“Kalau nanti indikasi itu terbilang kecil, akan kita serahkan ke Polres setempat. Seperti di Langkat, setelah kita ungkap langsung kita serahkan ke Polres Langkat berikut barang buktinya. Begitu pula jika ditemukan hal itu di Medan, maka akan kita serahkan ke Polresta Medan,” terangnya.

Meski Sumut Pos telah beberapa kali menurunkan berita investigasi soal kencing illegal supir tangki Pertamina yang nakal, kepolisian tetap merasa perlu laporan masyarakat. Masyarakat yang melihat kejanggalan terkait aktivitas ilegal tersebut, diharapkan segera melaporkan ke pihak kepolisian. “Masyarakat juga berperan. Maka dari itu, jika ada informasi sebaiknya dilaporkan ke kepolisian. Intinya, semua laporan akan segera ditindaklanjuti oleh kepolisian,” tandasnya.

SPBU Timbun 153 Jerigen BBM
Dugaan keterlibatan pengusaha atau petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sumut dalam penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terbukti. Di Karo, Senin (11/7) malam sekitar pukul 20.30 WIB, oknum pegawai SPBU No. 14221238, di Jalan Kota Cane, Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, menimbun 153 jerigen solar dan premium. Sebahagian jerigen berisi BBM itu, diletakan di gudang dan areal SPBU. Tindakan dugaan pengoplosan ini, segera di laporkan masyarakat ke pihak kepolisian.

Tidak lama pasca mendapat info, petugas Polres Karo, segera mendatangi TKP dan memasang garis Police Line. Disela-sela pemeriksaan di ruang Tipiter Polres Karo, pengawas SPBU, Tammat Ginting, mengatakan jerigen berisi solar dan premium tersebut rencananya akan dibawa ke Kecamatan  Lau Baleng dan Mardinding.

Tammat Ginting menerangkan, kegiatan itu legal karena pihak SPBU tempatnya bekerja telah memiliki kelengkapan surat. “Kami berani menjual kepada pengecer, karena mereka telah memiliki surat kelengkapan dari Kepala Desa dan Camat. Isi surat tersebut menerangkan kalau di kedua kecamatan tersebut tidak ada SPBU,” ucap Ginting.

Kasat Reskrim Polres Karo, AKP Harry Azhar Harahap S.Ik, mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman kasus tersebut. Keabsahan surat yang dinyatakan pihak SPBU melalui pengawasnya, Tammat Ginting, akan di telusuri   lebih lanjut. Polisi akan meminta keterangan dari ahli Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas yang berada di Jakarta Selatan terkait  ketentuan surat  yang dinyatakan.

Sementara itu, pengawas SPBU dan keempat warga, hingga jam 18. 00 WIB, masih menjalani pemeriksaan diruangan Unit Tipiter Polres Karo.  Sedangkan, 153 jerigen berisi BBM dan mobil pick up bermuatan BMM, berada diareal SPBU yang Police Line.  Kelima  mobil itu, Kijang BK 8658 MY, Hijet 1000 jenis pick up, BK 9585 DO, Kijang Super pick up BK 8658 SE, mobil L. 300 pick up BK 8163 SE, L. 300 pick up BK 9354 LS.(mag-11/ari/wan)

DPRD Deli Serdang Cecar Amri Tambunan

LUBUK PAKAM- Pekerjaan proyek swakelola dengan tender perbaikan sarana infrastruktur di Kabupaten Deli Serdang diduga tumpang tindih. Kuat dugaan, proyek semrawut itu menelan biaya Rp1.860.905.490,00.

Hal itu disampaikan Apoan Simanungkalit dalam pandangan fraksi PDI-Perjuangan terhadapn
Laporan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2010 pada rapat paripurna, Senin (11/7).

Dalam rapat, lagi-lagi F PDI-P mempermasalahkan status disclaimer opinion (menolak memberikan pendapat) dari BPK RI terhadap kinerja laporan keuangan Pemkab Deli Serdang, selama empat tahun berturut-turut. Apoan menyesalkan sikap Bupati Amri Tambunan yang tidak merespon Surat BPK-RI Perwakilan Sumut tertanggal 22 April 2009 tentang tindak lanjut temuan BPK-RI.

Padahal sebelumnya, DPRD telah meminta pertanggungjawaban Bupati atas terjadinya kegiatan pihak ketiga tanpa melalui prosedur APBD, yaitu TA 2007 sekitar Rp 224.718.971.319,16 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum, yang disebutkan untuk biaya pemeliharan jalan Rp32.840.955.529,18.

Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Deli Serdang itu menambahkan, Pemkab Deli Serdang dalam penyusunan Neraca tidak taat azas dan menyesatkan seperti terlihat sebagai berikut. Utang Konstruksi Rp63.378.006.849,00 yang terdiri dari utang Dinas PU Rp50.494.966.459,00, Dinas Disdikpora Rp12.883.040.391,00. Khusus utang Dinas PU, lihat grafis.

Setelah sempat dikonsultasikan ke BPK-RI Perwakilan Sumut Jumat (8/7) silam, disimpulkan penyajian utang itu tidak taat azas karena tanpa dasar hukum, ditambah lagi tidak ada neraca tahun 2008 dan 2009 tidak ada hutang konstruksi, tapi TA 2010 muncul.

Apoan menjelaskan, hingga saat ini Dinas PU telah membayarkan utang Rp.144.850.141.833. Dengan perhitungan Rp184.631.258.293 dikurang Rp39.781.116.460. Hal ini tentu telah melanggar ketentuan, sebab pembayaran hutang dapat dilakukan apabila ada tahapan pengakuan hutang dari DPRD kemudian dilanjutkan proses verifikasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Juru bicara Fraksi Golkar Riki Prandana Nasution menilai, keberhasilan Pemkab Deli Serdang memperoleh piala Adipura secara berturut-turut perlu diberikan apresiasi. Namun, “keberhasilan” memperoleh disclaimer opini empat kali telah mencoreng wibawa Pemkab Deli Serdang. ”Tiga kali berturut-turut, sama saja Amri Tambunan orang bodoh yang ngak mau belajar ke arah yang lebih baik,” ketusnya.

Bahkan, tiga kali hasil Disclaimer Opinion itu menjalankan program Gerakan Deli Serdang Membangun (GDSM) untuk pembangunan infrastruktur, Percepatan Rehabilitasi Apresasi Terhadap Sekolah (CERDAS) untuk dunia pendidikan serta Percepatan Kesehatan terhadap Ibu dan Anak (CERIA).

Pandangan fraksi Partai Amanah Nasional (PAN) yang dibacakan Supardi bernada serupa dengan fraksi terdahulun, disclaimer opinion tetap menjadi perhatian partai berlambang matahari biru itu.
Pandangan fraksi Hagrib yang merupakan gabungan partai Hanura, Gerindra, PBR, PIB yang dibacakan Jhon Srikana, juga mengkritisi hasil  disclaimer opinion yang berturut turut selama tiga tahun.

Sementara itu, pandangan Fraksi Demokrat berbeda dengan fraksi lainnya. Partai pengusung Amri Tambunan dalam Pilbup priode 2009-2014 itu tidak ada menyingung disclaimer opinion. Partai berlambang tiga berlian itu, hanya membahas target belanja serta realisasinya. (btr)

Penjualan Buku Bantu Sekolah di Medan

Delima Lestari, Penulis Puisi Indonesia yang 20 Tahun Menetap di Belanda

Meski puluhan tahun tinggal di Belanda, jiwa Indonesia Delima Lestari Widya Astuti de Wilde Sri tak pernah luntur. Di sana dia berhasil menerbitkan beberapa buku kumpulan puisi. Sebagian besar bertema tentang Indonesia. Berikut laporan wartawan Jawa Pos (grup Sumut Pos) Sidiq Prasetyo yang akhir Juni lalu menemuinya di Belanda.

Dua puluh tahun bukanlah waktu yang singkat. Selama itu pula Delima Lestari Widya Astuti de Wilde Sri tinggal di Belanda dan kini telah dikaruniai dua anak. Mereka adalah Qalifahsari Dinda Ambarwati, 14, dan Arissaputra Aji Rayendra, 10, hasil pernikahannya dengan pria Belanda, Tom de Wilde.
“Saya sejak 1991 sudah datang ke Belanda. Awalnya, saya mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah,” kata Delima kepada Jawa Pos.

Di sela-sela mengajarkan bahasa Indonesia tersebut, dia memanfaatkannya untuk mendalami bahasa Belanda. Karena sangat menyukai puisi sejak di Indonesia, ketika pindah ke Belanda, kegemaran itu dia lanjutkan. Suatu ketika, perempuan 41 tahun itu tertarik dengan sebuah artikel di internet yang membahas puisi. “Dari situlah saya kemudian tertarik untuk membuat kumpulan puisi dan dikirim lewat dunia maya,” jelas Delima.

Melalui dunia maya itulah, perempuan asal Solo, Jawa Tengah, ini mulai menjalin hubungan dengan para penulis puisi. Kebanyakan adalah penulis puisi dari Indonesia Tapi, ada juga penulis puisi dari Malaysia dan Singapura. Dari hasil ngobrol di dunia maya itulah, lantas lahir himpunan puisi berjudul Padang 7,6 Skala Richter pada 2009.

Kumpulan puisi ini lantas diabadikan dalam sebuah buku. “Ini sebagai kepedulian kami, para penulis puisi, akan bencana gempa bumi yang melanda saudara-saudara kita di Padang dan sekitarnya pada saat itu,” terang Delima.

Tahun 2009 memang menjadi tahun kelam bagi Padang. Pada saat itu, tepatnya 30 September 2009, gempa berkekuatan 7,6 skala Richter yang berpusat di 57 km dari Pariaman, Sumatera Barat, memakan banyak korban dan meluluhlantakkan daerah yang dilewatinya. Diberitakan saat itu, jumlah korban luka akibat bencana alam tersebut mencapai 4.151 orang dan 676 orang hilang. Selain itu, 60.156 orang harus mengungsi.

“Saat itu kami berharap, kumpulan puisi yang kami buat bisa membuat Padang dan sekitarnya bangkit dari keterpurukan,” ucap perempuan yang tinggal di Bergen op Zoom tersebut.
Setelah membuat buku kumpulan puisi tentang gempa di Padang, Delima kembali menerbitkan buku puisi. “Judulnya Hawa. Masih tentang kumpulan puisi dan juga buat membantu kemanusiaan,” tambah Delima.

Nah, setelah itu lahirlah buku kumpulan puisi yang ketiga dengan judul Kenang Sebayang. Buku yang dicetak pada 2010 ini memberikan kesan lebih mendalam kepada Delima. “Saya dipercaya sebagai ketuanya,” lanjutnya. Bedanya, bila dibandingkan dengan dua buku kumpulan puisi sebelumnya, semua penulis pada buku ketiga ini berasal dari Indonesia. Pembuatannya pun memakan waktu yang tak sebentar. “Kalau nggak salah, hampir satu tahun. Lamanya waktu ini karena banyaknya animo para pengirim. Ada sekitar 30 penulis,” ungkap Delima.

Bahkan, satu penulis puisi bisa mengirimkan hingga 10 puisi atau lebih. Imbasnya, Delima pun harus selektif untuk menerbitkannya. Dalam Kenang Sebayang, selain dirinya, terdapat nama Ari Oktora, Bibi Cantik, Damai Prasetyo, Daniel Prima, dan Imron Tohari. “Kami juga membuat perjanjian bahwa para pengirim puisi di buku yang akan diterbitkan tersebut tidak dibayar. Perjanjian itu sudah diumumkan di dunia maya dan jejaring sosial,” papar Delima.

Kendala lain, jika ada kesulitan, mereka tak bisa bertemu. Pasalnya, para penulis puisi tersebut berasal dari berbagai daerah. Bahkan, ada yang berasal dari Nanggroe Aceh Darussalam. “Perbedaan waktu juga sering menjadi masalah. Di Belanda kan waktunya lima jam lebih lambat daripada Indonesia,” paparnya.

Untung, kerja kerasnya tersebut selesai. Bahkan, dia sempat mendatangi peluncuran buku Kenang Sebayang di Jakarta. “Hasil penjualan Kenang Sebayang dipakai untuk membantu beberapa sekolah di Indonesia yang dirasa perlu dibantu. Setahu saya, ada yang di Medan,” kenang perempuan kelahiran 15 September ini.

Dalam waktu dekat Delima juga berencana menerbitkan buku keempat. Saat ini, lanjutnya, prosesnya sudah mendekati akhir. “Tapi, belum berani dikasih judul. Nanti saja kalau sudah jadi,” ungkapnya.
Salah satu penulis puisi di Kenang Sebayang, Nur Hayati, pun memuji kinerja Delima meski dia tak pernah bertatap muka. “Dia selalu mengajak saya berkonsultasi jika ada masalah dalam puisi yang saya kirim. Biasanya, ya lewat dunia maya,” jelas perempuan asal Surabaya tersebut.

Dengan memakai nama Rayung Sekar, dua karya Nur muncul di Kenang Sebayang, yakni Wanita dan Remah Roti serta Belantara Kalbu. Sebenarnya, kesempatan bertemu Delima terjadi pada peluncuran Kenang Sebayang. Sayang, hal itu gagal terlaksana karena dia berhalangan hadir.(c2/kum/jpnn)

Pertamina Bohongi Wakil Rakyat

Berlarut-larut dan meluasnya wilayah yang terimbas kelangkaan BBM bersubsidi  diduga dilakukan jaringan yang melibatkan pengusaha SPBU, jasa pengangkutan BBM dan oknum di Pertamina. Termasuk kegiatan kencing ilegal supir truk tangki Pertamina nakal. Tetapi secara tegas, manajemen PT Pertamina Region I Sumbagut membantah kegiatan kencing ilegal supir truk tangki Pertamina di Gudang Siong.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut Guntur Manurung juga berasumsi ada oknum PT Pertamina ‘bermain’ dengan SPBU. “Permainan ini juga bisa diasumsikan menjadi dua macam, yakni yang pertama PT Pertamina melakukan intimidasi terhadap SPBU sehingga SPBU tak bisa berkutik dengan kebijakan PT Pertamina. Dan yang kedua ada kong-kalikong sehingga oknum di PT Pertamina bisa menjual hasil timbunan BBM tersebut ke pihak industri,” paparnya, kemarin.

Guntur juga mengungkapkan, pada 4 Juli 2011 lalu dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi B DPRD Sumut dengan pihak PT Pertamina. Dalam RDP, PT Pertamina berjanji dalam tiga hari akan mengatasi kelangkaan BBM di Sumut. “Tapi ternyata hingga saat ini kelangkaan BBM ini masih terus terjadi, seperti di Siantar, Taput, Simalungun dan lainnya. Tapi di Medan sendiri tidak, jadi ini juga mengindikasikan penyaluran BBM ke daerah-daerah terpencil tak dilakukan oleh PT Pertamina,” tegasnya.

Karena itu, Komisi B DPRD Sumut hingga saat ini menilai PT Pertamina belum terbuka terhadap permasalahan yang terjadi. “Hingga saat ini pihak PT Pertamina belum ada menunjukkan SK dari Mentri SDM dan Mentri Keuangan tentang kuota BBM Subsidi di Sumut. Seharusnya pada RDP lalu mereka sudah menunjukkan itu, jadi kita bisa tau sebenarnya salahnya dimana,” terang Guntur.

Disebabkan permasalahan yang tak kunjung diketahui titik masalahnya, pihak Komisi B DPRD Sumut akan kembali menggelar RDP. “Pada RDP lalu kita menskor rapat, jadi dalam waktu dekat ini kita sudah mengagendakan akan melakukan RDP dengan memanggil kembali PT Pertamina berikut dengan Hiswana Migas dan Asosiasi SPBU,” kata Guntur.
Guntur juga berharap, pada pertemuan berikutnya nanti semua permasalahan bisa selesai karena adanya keterbukaan dari PT Pertamina.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Sumut Jhon Tafbu Ritonga berasumsi, pelaku penimbunan BBM tersebut adalah pihak SPBU sendiri. Asumsi tersebut ditarik dari paparan PT Pertamina yang mengatakan hingga saat ini belum ada pihak SPBU yang menyatakan kekurangan volume BBM armada truk tangki BBM yang sampai ke SPBU. “Jadi ini bisa disebabkan karena truk ‘kencing’ ini pelaku utamanya sendiri adalah oknum pemilik SPBU sendiri. Karena memang dia yang melakukan penimbunan itu, kenapa harus dilaporkan ada kekurangan dari armada truk tangki BBM ke PT Pertamina. Ya, diam-diam saja lah,” katanya.

Hal ini menurutnya juga disebabkan kebijakan pemerintah yang mengadakan BBM bersubsidi ini. Pemerintah membuat harga BBM bersubsidi dengan BBM reguler sangat berbeda jauh harganya. “Kalau bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi, kenapa harus dijual dengan harga biasa, tentunya itu pemikiran semua orang dalam berbisnis,” tutur Tafbu.
Tafbu mengatakan, hasil investigasi yang dilakukan elemen masyarakat, harusnya bisa dijadikan pegangan polisi untuk bertindak. (saz)

Jangan Hambat Pemerintahan di Sumut

Polemik Sekdaprov Sumut-Mendagri

MEDAN-Permintaan Mendagri Gamawan Fauzi agar masyarakat Sumut bersabar menunggu Sekda Provsu definitif, mendapat reaksi keras. Ketua Komisi A DPRD Sumut Hasbullah Hadi meminta Mendagri menyegerakan pendefenitifan tersebut.

“Harus berapa lama lagi kita menunggu? Apa Mendagri tak tahu sudah berapa lama kita menunggu? Jangan digantung-gantung persoalan pemerintahan di Sumut ini,” tegas Hasbullah, Selasa (12/7).

Mengenai fungsi Plt Sekda saat ini sudah bisa mewakili untuk sementara, Hasbullah membantahnya. Menurutnya, fakta di lapangan saat ini Plt Sekda tak berani mengambil kebijakan. “Ia (Plt Sekda) takut menyalahi aturan, jadi kendala yang terjadi adalah banyaknya pelaksanaan pembangunan yang terhambat, stagnan. Karena banyak dana hibah tak berani ditandatangani oleh Plt Sekda, sehingga pencairannya terhambat dan alhasil menghambat perkembangan pembangunan di Sumut juga,” kata Hasbullah.

Sebaiknya, Mendagri jangan memperlambat peng-SK-an Sekda. “Kalau memang tiga calon yang diajukan Plt Gubsu saat ini memenuhi prosedur ketatanegaraan, silakan lakukan fit and proper tes lagi. Walau pun tiga calon Sekda yang diajukan gubernur nonaktif sudah di fit and proper tes,” tuturnya lagi.

Pengamat Politik Sumut Ridwan Rangkuti berpendapat lain. Lambatnya proses pendefenitifan Sekda Provsu dilihat mengandung unsur politik. “Mendagri kan Pembina Partai Demokrat, sementara Plt Gubernur merupakan kader PKS. Sementara tiga nama usulan dari Gubernur nonaktif sebelumnya ditengarai satu diantaranya adalah kader Partai Demokrat. Karena itu, asumsi saya, pedefinitifan Sekda Provsu ini tendensius mengarah ke politik,” terangnya.

Seharusnya, menurut Ridwan, pendefinitifan Sekda Provsu ini disegerakan secepat mungkin. “Jangan semua permasalahan dipolitisir. Memang posisi Sekda sarat kepentingan politik. Apalagi 2013 ini sudah Pemilukada dan 2014 Pemilu. Tentunya akan sangat mempengaruhi jika kader partai bisa memimpin di tingkat yang berpengaruh,” jelasnya lagi.

Ia menegaskan, harusnya Mendagri memposisikan diri sebagai pengayom pejabat daerah serta masyarakatnya. “Plt Gubsu saat ini sudah didelegasikan oleh presiden melalui Kepres yang memiliki kewenangan sama dengan Gubernur. Seharusnya Mendagri mempercayai Plt Gubsu ini. Ini juga sudah dijabarkan di UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemda,” papar Ridwan.(saz)

Najib Dituntut Mundur, Anwar Diusir

Malaysia Perang Online

KUALA LUMPUR- Kekacauan di Kuala Lumpur, Malaysia semakin panas,  sejumlah kelompok massa anti gerakan Bersih 2.0 menggelar petisi secara online. Petisi itu terkait status Anwar Ibrahim sebagai warga negara Malaysia harus dicabut. Tak hanya itu, 100 ribu facebooker menuntut Perdana Menteri Malaysia, Najib Rajak mundur dari jabatannya.

Kelompok massa anti gerakan bersih 2.0 itu menyebutkan pemimpin oposisi di parlemen itu telah mengacaukan negara, lebih baik dibuang dari Malaysia. Bahkan, kelompok itu mengancam jika tuntutan tak dipenuhi maka tak lagi mendukung Perdana Menteri (PM) Malaysia, Najib Razak dalam pemilu berikutnya.

Petisi bernama “Aksi hukum dan rekomendasi bagi Yang Mulia Yang Dipertuan Agung Malaysia untuk mencabut medali dan penghargaan” diambil secara online dengan target satu juta penandatangan. Dilansir dari laman The Malaysian Insider, Selasa (12/7), telah 173 orang yang mendukung petisi itu.
Penggagas petisi, Rahmat Azim Abd Aziz, mengatakan Najib harus memenuhi tuntutan mereka. Jika tidak, para pendukungnya tidak segan-segan melawan Bersih demi mempertahankan Malaysia.

“Kami akan melakukannya, walaupun tanpa bantuan pemerintah Najib,” kata Rahmat. Mereka juga meminta Raja Mizan Zainal Abidin mencabut semua gelar dan medali penghargaan milik Anwar Ibrahim, pengacara Ambiga Sreenavasan, Presiden Partai Islam Se-Malaysia (PAS), dan aktivis perdamaian, A Samad Said.

Petisi tersebut juga menuntut agar nama-nama yang disebutkan tersebut dicabut kewarganegaraannya karena memicu kerusuhan, pemberontakan, dan melanggar hukum Malaysia. Mereka juga menuntut tindakan hukum terhadap 91 anggota Bersih 2.0 yang melanggar peraturan pengadilan.

Tidak mau kalah, pendukung gerakan Bersih juga membuka kampanye oposisi di Facebook, menuntut Najib mundur. Dibuka usai kericuhan Sabtu pekan lalu, fan page ini telah memiliki penggemar lebih dari 100.000 orang hingga Selasa pagi (12/7) kemarin.

Gerakan itu baru dilakukan dalam waktu 48 jam, lebih dari 100 ribu pemilik akun Facebook mendukung halaman tersebut. Menurut Terry Hong, seorang pengguna Facebook, kelompok itu merupakan bentuk dukungan terhadap kelompok koalisi organisasi non-pemerintah.

“Dia (Najib) mengatakan banyak rakyat tidak mengikuti Bersih 2.0 karena mereka tidak menghiraukan Bersih 2.0. Ini supaya dia tahu tidak mengikuti bukan berarti tidak mendukung,” tulis Terry di Facebook.

Ribuan orang menggelar aksi unjuk rasa di beberapa lokasi di Kuala Lumpur, Sabtu (9/7). Aksi yang diprakarsai Bersih-koalisi kelompok nonpemerintah itu berakhir ricuh, setelah polisi menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan demonstran.

Wakil presiden partai oposisi PAS, Mohamed Sabu juga terluka dalam aksi demo menuntut reformasi pemilu itu. Kakinya terluka setelah terjatuh dari motor yang ditabrak kendaraan polisi.

Seorang aktivis partai PKR, Badaruddin Ahmad, tewas dalam aksi demo itu setelah polisi menembakkan gas air mata kepada demonstran.

Perdana Menteri (PM) Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak, seperti dikutip harian The Star, Senin (11/7) membantah Atas tudingan itu. Najib menegaskan, personel polisi hanya menggunakan kekuatan minimum saat menghadapi para demonstran.

Menurut Najib, para personel kepolisian telah bertindak profesional. “Bahkan ketika para demonstran ditangkap, mereka diberikan makanan dan tempat untuk menunaikan ibadah,” katanya.  (ap/bbs/jpnn)

Tentara Anak-anak Ditangkap dan Disiksa

NAYPYIDAW – Seorang tentara anak, Yay Chan  (15) lari dari Angkatan Bersenjata Myanmar, kini anak itu dikhawatirkan sedang disiksa saat dirinya berhasil ditangkap otoritas.

Tentara anak tersebut berasal dari Rangoon, direkrut pasukan Myanmar pada 2009 lalu setelah dirinya melarikan diri dari rumahnya karena berdebat dengan sang ayah. Kedua orangtua Yay yakin putranya berada di kamp pelatihan militer di Mon setelah empat bulan meninggalkan rumah. Demikian seperti diberitakan DVB, Selasa (12/7)

Pada Mei lalu, Yay Chan melarikan diri dari militer dan pulang ke rumah karena dirinya akan dicari kepolisian dan dikembalikan ke militer. Pada bulan berikutnya, Yay kembali melarikan diri dan bersembunyi di rumahnya sebelum akhirnya dia ditangkap.

“Anakku ditangkap otoritas setempat dan militer pada 5 Juli pukul 23.00, mereka memukulinya dan membawanya ke kantor polisi Hlaing Tharyar dan dibawa ke kantor polisi militer,” ujar ibu Yay, Daw Sabae.

Keluarga Yay saat ini mendapatkan bantuan dari aktivis HAM untuk mengadu ke kantor  PBB yang ada di Rangoon. (bbs/jpnn)

Prancis Bantah Negosiasi Libya

PARIS – Menteri Luar Negeri Prancis Alain Juppe membantah pihaknya melakukan negosiasi dengan  Libya. Namun, Juppe mengaku pemerintahnya memang ada melakukan pembicaraan dengan sejumlah pihak terkait Muammar Kadhafi.

“Memang ada pembicaraan, tapi itu tidak berpindah menjadi negosiasi,” ungkap Menlu Alain Juppe seperti dikutip AFP, Selasa (12/7).
Dia mengaku melakukan pertemuan dengan utusan khusus dari Kadhafi. “Utusan khusus Kadhafi memang ada bertemu beberapa kali,” paparnya.

Sebelumnya putra Khadafi, Saif al-Islam menyatakan kepada Surat Kabar Aljazair El Khabar mengenai pertemuan itu. Dia mengaku melakukan negosiasi langsung dengan Prancis bukan dengan kelompok oposisi Libya.

Selama ini, oposisi Libya memang menolak untuk melakukan negosiasi dengan Pemerintah Khadafi. Mereka tetap bersikeras agar pemimpin yang sudah berkuasa 42 tahun tersebut untuk lengser dari jabatannya dan keluar dari negeri kaya minyak itu. (bbs/jpnn)

1...15,02115,02215,023...15,738Page 15,022 of 15,738

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor