JAKARTA- Inilah hebatnya seorang ketua umum Partai Demokrat. Dengan alasan tidak bisa datang ke Bareskrim di Jakarta karena sedang acara keluarga di Blitar, Anas justru didatangi penyidik.  Besok (27/7), Anas akan diperiksa Polres Blitar, Jawa Timur.

“Kebetulan beliau sekarang lagi di Blitar. Nah, jadi sudah ada koordinasi. Beliau kan sebagai pelapor,” ujar Kadivhumas Mabes Polri Irjen Anton Bachrul Alam di Jakarta kemarin (26/7). Menurut mantan Kapolda Jatim itu, pemeriksaan akan dilakukan di Polres Blitar. “Karena saksi pelapor dimana saja boleh melapor. Penyidiknya dari sini sudah janjian di sana. Besok jam 15.00 atau 16.00 lah,”katanya.

Anton membantah pemeriksaan di Blitar itu karena polisi mengistimewakan Anas. “Bukan (mengistimewakan), karena beliau masih di sana. Kalau orang sudah bersedia melapor kan kapan saja diterima, di Polres mana saja boleh,” tegasnya.

Seperti diberitakan, Anas melaporkan mantan rekan separtainya, M Nazaruddin, sejak Selasa (5/7/2011). Laporan polisi dengan nomor 412 itu disampaikan tim pengacara didampingi para kader Partai Demokrat, di antaranya Denny Kailimang, Patra M Zein, Benny K Harman, dan Ruhut Sitompul.

Anas tak terima atas segala tuduhan Nazaruddin yang menyudutkannya. Tuduhan itu diungkapkan melalui Blackberry Messenger kepada wartawan. Belakangan, Nazaruddin melontarkan tuduhan dalam wawancara langsung di beberapa stasiun televisi dan via Skype.

Tim pengacara Anas sudah merekam pembicaraan Nazaruddin dengan Metro TV beberapa waktu lalu. Mereka juga akan meminta salinan rekaman kepada Metro TV untuk dijadikan bukti.

Nazaruddin menyebut Anas menerima suap terkait proyek wisma atlet SEA Games di Palembang. Selain itu, kata Nazaruddin, Anas juga mengambil jatah uang Rp 7 miliar yang seharusnya untuk media massa. Tudingan lain adalah adanya politik uang dalam memenangkan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Nazaruddin menyebut Anas menghabiskan uang hingga 20 juta dollar AS yang didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anas sudah membantah semua tudingan itu. Nazaruddin dilaporkan Anas berdasarkan pasal 27 ayat 3 jo pasal 45 ayat 1 UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik (ITE) dan pasal 310 dan 311 KUHP.(rdl/jpnn)

JAKARTA- Gayus Tambunan kembali disidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kemarin (26/7). Tidak tanggung-tanggung, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung mendakwa Gayus untuk empat perkara sekaligus. Hal itu membuat Gayus stres dan bingung. Dia akhir acara, Gayus langsung curhat kepada majelis hakim dan wartawan.
Dalam sidang yang dimulai pukul 10.00 tersebut, Gayus didakwa dengan pasal berlapis. Undang-undang yang digunakan adalah UU Pemberantasan Tipikor dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Dari empat dakwaan itu, Gayus diduga menerima suap senilai Rp 925 juta dari Robertus Antonius terkait gugatan keberatan pajak PT Metropolitan Retailmart.
Selain itu, Gayus didakwa menerima gratifikasi sebagai penyelenggara negara, penyimpanan dan pencucian uang sebesar Rp74 miliar dan Rp28 miliar hingga menyuap petugas Rutan Mako Brimob.”Semua itu membuat Gayus terancam hukuman yang tidak ringan, maksimal 20 tahun penjara. “Hingga sekarang tidak pernah melaporkan kepada Direktorat Jenderal Gratifikasi KPK,” ujar jaksa Uung Abdul Syakur saat membaca dakwaan.

Nah, Gayus mulai memainkan drama paska kuasa hukumnya menyampaikan eksepsi. Dia meminta waktu kepada majelis hakim untuk diizinkan membaca dua lembar tulisan yang merupakan curahan hatinya. Dalam surat tersebut, Gayus mengaku tidak mengerti atas dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum (JPU).”Saya bingung, semakin kesini dakwaan kepada saya makin bertumpuk,” imbuhnya.

Dengan nada sedih, bapak tiga anak itu mengatakan, banyak harapan yang ditujukan padanya. Terutama saat tertangkap dan diminta untuk mengungkap segala bentuk mafia pajak. Termasuk janji menjadikannya whistle blower dengan imbalan keringanan hukuman.

Dia menyinggung Satgas Anti Mafia Hukum yang dahulu terus mendorongnya untuk mengungkap berbagai kasus. Namun, saat dia sudah mengungkapkan semua itu, satgas justru meninggalkannya. (dim/nw/jpnn)