31 C
Medan
Sunday, April 5, 2026
Home Blog Page 15077

Bom Mumbai, Dipasang di Payung

Indonesia Mengutuk

MUMBAI- Tiga ledakan bom terjadi hampir bersamaan di Kota Mumbai, India, Rabu malam waktu setempat. Dalam insiden itu 21 orang tewas dan mencederai 141 orang lainnya. Bom itu diletakkan dipayung yang tersembunyi di tengah keramaian dan diledakkan pada jam-jam sibuk.

Seperti dilansir dari laman Associated Press (AP), Kamis (14/7), Kepala polisi India Arup Patnaik mengatakan teroris menggunakan peledak yang telah dirancang khusus agar dapat diletakkan di tempat sulit.

Dia menuturkan, bom pertama meledak pukul 18.54, disembunyikan di sebuah payung di pasar perhiasan Jhaveri Bazaar. Bom kedua meledak semenit kemudian, disembunyikan di dalam mobil di distrik Opera House. Sementara bom ketiga, meledak 5 menit kemudian, dipasang di meteran listrik di halte bus di Dadar.

Pengamat pertahanan India, Uday Bhaskar menyatakan hal itu merupakan ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi kemungkinan serangan teroris. “Polisi lokal masih belum memiliki kemampuan dan kapasitas untuk mengatasi serangan semacam itu, ini akan menjadi tantangan yang terus ada,” katanya.

Pemerintah Indonesia mengutuk keras tiga serangan bom itu. “Pemerintah Indonesia mengutuk keras aksi terorisme di Mumbai, ini mengingatkan kita pentingnya peningkatan kerjasama mengatasi terorisme,”kata Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, di Jakarta. (bbs/jpnn)

Partai Islam se-Malaysia Ancam Demo Lagi

KUALA LUMPUR- Partai Islam se-Malaysia (PAS) meminta gerakan Bersih 2.0 menggelar demonstrasi kembali, apabila delapan tuntutan reformasi sistem pemilu yang diperjuangkan gerakan itu tak segera dipenuhi Komisi Pemilihan Umum  Malaysia.

Demikian disampaikan Wakil Presiden PAS Mohamad Sabu (Mat Sabu), seperti dikutip Berita Harian dan The Star, Rabu (13/7). “SPR (Suruhanjaya Pilihan Raya, nama resmi komisi pemilu Malaysia) perlu melakukan perubahan. Jika tidak ada perubahan, demonstrasi akan diadakan sekali lagi,” tandas Sabu.

Menurutnya, SPR bisa mulai melaksanakan sebagian tuntutan yang bisa dijalankan tanpa menunggu amandemen Konstitusi. Sebab SPR tak punya alasan untuk menghapuskan pemungutan suara lewat pos, tak menerapkan penggunaan tinta permanen, dan tak mengizinkan liputan media yang adil dalam pemilu mendatang.

Ketua SPR Tan Sri Abdul Azis Mohd Yusof mengatakan, Sabu tak perlu mendesak dan mengancam SPR. “Kami menerima usulan siapa pun, tapi usulan harus konkret dan tulus demi memperbaiki sistem pemilu. Tidak pantas bernegosiasi kemudian menodongkan pistol ke kepala seseorang. Kalau tidak setuju, terus berdemonstrasi. Itu tidak beradab,” kata Abdul Azis.

Menurut Ketua SPR itu, tuntutan Bersih 2.0, yakni akses yang adil kepada media, penguatan institusi publik pengawal pemilu, serta penghapusan korupsi dan politik kotor. Tuntutan itu bukan wewenang SPR.

Para simpatisan PAS terlibat langsung dalam demonstrasi Bersih 2.0, yang sempat melumpuhkan beberapa bagian pusat Kota Kuala Lumpur, Sabtu pekan lalu. PAS adalah satu dari tiga partai oposisi yang tergabung dalam koalisi Pakatan Rakyat. Dua partai lainnya adalah Partai Keadilan Rakyat (PKR) pimpinan Anwar Ibrahim dan Partai Aksi Demokratik (DAP) pimpinan Lim Kit Siang.

Malaysian Bar Council, organisasi profesi pengacara di Malaysia, menyatakan, polisi telah bertindak berlebihan dalam mengendalikan massa saat demonstrasi Bersih 2.0. Presiden Malaysian Bar Council Lim Chee Wee menyatakan, laporan dari tim pemantau di lapangan menunjukkan penggunaan senjata tak mematikan oleh polisi yang terlalu berlebihan untuk mengendalikan massa.

Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat (AS) merasa prihatin atas kericuhan yang terjadi pada demo menuntut pemilu bersih di Malaysia pekan lalu.  “Kami prihatin. Karena jelas AS mendukung hak-hak rakyat untuk mengekspresikan aspirasi demokratis dan pandangan mereka dengan bebas,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Mark Toner.

AS menyatakan mendukung penyampaian aspirasi demokratis dengan cara yang damai. “Kami mendukung dilakukannya demonstrasi damai. AS terus memantu situasi yang terjadi di Malaysia,” tambahnya. (bbs/jpnn)

Tiru Uni Eropa Indonesia Visa ASEAN

JAKARTA- Pemerintah Indonesia mengusulkan visa ASEAN. Usulannya  disampaikan di pertemuan ASEAN Ministerial Meeting (AMM), ASEAN Regional Forum (ARF) di Bali pekan depan.
“Konsep visa ASEAN yang ingin dikembangkan sebagai satu inisiatif Pemerintah Indonesia,” ucap Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Kantornya di Jakarta, Kamis (14/7).

Beberapa tahun lalu ASEAN sudah menetapkan kemudahan kunjungan dari penduduk negara-negara anggota ASEAN melalui program bebas visa. Tapi, hal itu masih dalam penyempurnaan dan belum tuntas diselesaikan. “Bersamaan dengan konsep itu, Indonesia ingin menggulirkan rencana konsep Visa ASEAN. Di mana kemudahan berkunjung bukan hanya warga negara ASEAN, tapi negara ketiga yang ingin berkunjung ke negara ASEAN. Ini seperti halnya visa di Uni Eropa,” ucap Natalegawa.

Menurutnya konsep ini mendapat tantangan dan kendala yang harus diatasi, berkaitan hukum dan perundang-undangan dari masing-masing negara. (bbs/jpnn)

Pembunuh Adik Presiden Digantung

KANDAHAR- Adik tiri Presiden Afghanistan Hamid Karzai, Ahmed Wali Karzai tewas dibunuh orang dekatnya, Selasa (12/7) lalu. Kini, pembunuhnya langsung dihakimi dengan cara digantung di tengah kota.

Seperti dilansir Daily Mail, Kamis (14/7), pembunuh Ahmed adalah seorang pengawalnya yang bernama Sardar Mohammad. Diduga Ahmed dibunuh karena dituduh bekerja sama dengan agen intelijen AS, CIA.
Sardar telah bekerja selama tujuh tahun dengan Ahmed digantung pada tengah hari di sebuah gedung di pusat kota Kandahar. Sardar adalah orang kepercayaan Ahmed yang telah bekerja dengan dirinya selama tujuh tahun.

Pemakaman Ahmed di desa Karz dihadiri Presiden Hamid Karzai, pemimpin suku dan pejabat pemerintahan. Pemakaman tersebut dihadiri oleh ratusan pendukung Karzai yang datang untuk mengucapkan belasungkawa. (bbs/jpnn)

Kadhafi Rencana Ledakkan Tripoli

MOSKOW – Pemimpin Libya Muammar Kadhafi berencana meledakkan Ibu Kota Libya, Tripoli, bila kota tersebut berhasil diambil alih oposisi. Demikian disampaikan utusan dari Rusia, Mikhail Margelov seperti dikutip AFP, Kamis (14/7).
“Perdana Menteri Libya berkata pada saya, bila oposisi mengambil alih kota. Kami akan hadang mereka dengan misil dan ledakan kota itu,” ujarnya.

Khadafi saat ini memiliki banyak misil dan amunisi, meski dirinya mengalami kekurangan minyak dan juga uang. “Tripoli memang kekurangan amunisi untuk tank dan infantrinya, tapi Kolonel Kadhafi masih memiliki banyak misil dan peledak,” tambahnya.
Pada pertempurannya dengan oposisi, pasukan Libya sudah berhasil mengambil alih Desa Quwalish yang sebelumnya menjadi basis oposisi.

Namun demikian, Amerika Serikat (AS) sudah memperkirakan dalam  waktu sebulan, Libya akan kekurangan perbekalan, seperti halnya bahan bakar  pasukan dan uang untuk menggaji para prajuritnya. (bbs/jpnn)

669 Jenderal Polisi Mesir Dipecat

KAIRO- Pemerintah Mesir memecat sebanyak 669 perwira tinggi polisi karena terlibat kekerasan atas para demonstran, saat menuntut mundur Presiden Husni Mubarak pada Revolusi 25 Januari lalu. Pemecatan massal itu disebut-sebut sebagai perombakan terbesar dalam tubuh kepolisian Mesir tahun ini.

Menurut stasiun berita CNN, juru bicara Kementerian Dalam Negeri Alla Mahmoud mengatakan sebanyak 505 perwira berpangkat jenderal dan 82 perwira berpangkat brigadir jenderal dipecat dari kesatuan. Sebanyak 27 perwira didakwa terlibat langsung membunuh para demonstran.

Pemecatan polisi yang bertindak semena-mena ini satu permintaan utama dari para demonstran yang bertahan di Lapangan Tahrir, Kairo, yang menjadi pusat perlawanan terhadap pemerintahan Presiden Hosni Mubarak.

Saat ini pemerintahan Mesir diambil alih oleh militer setelah Presiden Mubarak mengundurkan diri pada 11 Februari lalu. Mereka berencana mengadakan pemilu parlemen pertama setelah mundurnya presiden pada bulan September.

Presiden Mubarak sendiri dijadwalkan akan menjalani sidang di Pengadilan Kriminal Kairo pada 3 Agustus. Tuduhan yang akan dikenakan kepadanya antara lain korupsi dan pembunuhan para demonstran. (bbs/jpnn)

Pemukulan Jaksa, Polisi Periksa 3 Saksi

MEDAN- Pasca bentrok antara massa Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Padang Lawas Utara (PP Gema Paluta) dengan jaksa di kejatisu, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Medan memeriksa tiga orang saksi dari kedua belah pihak. Soalnya, keduanya sama-sama melaporkan peristiwa itu.

Kasat Reskrim Polresta Medan AKP M Yoris Marzuki, mengatakan seharusnya aksi unjuk rasa dilakukan dengan santun. Sebab mengeluarkan aspirasinya di depan umum dijamin undang-undang. Dikatakannya,  untuk aksi unjuk rasa kepolisian melakukan pengamanan agar tidak terjadi kekerasan.(mag-7)

Tolak Sekda Jadi Pembina Pegawai

JAKARTA- Gagasan pemerintah pusat untuk menjadikan sekretaris daerah (sekda) sebagai pejabat pembina pegawai, ditentang para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).

Alasannya bukan semata para bupati tak mau kewenangannya sebagai pembina pegawai di daerahnya dipreteli. Namun gagasan pemerintah pusat yang akan dituangkan di Undang-Undang (UU) pemda itu dianggap tidak akan menyelesaikan masalah. Jika posisi kepala daerah sebagai pembina pegawai dianggap sebagai biang maraknya politisasi PNS saat pemilukada.(sam)

Selalu Pakai Kopiah

Abdul Hafiz Anshary

Apa yang paling identik dari Hafiz Anshary? Tentu bukan senyuman atau gayanya berbicara. Jawabannya pasti kopiah atau peci hitam yang selalu terpasang rapi di kepalanya.
Kapanpun, dalam kesempatan apapun, atau di manapun Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu berada kopiah hitam selalu bertengger di kepalanya.

Bukan kopiah merah, hijau, berenda, atau sulaman, tetapi hanya satu jenis kopiah yang ia pakai. Yakni hanya yang berwarna hitam dan berbahan belundru. Hanya itu saja dan itu sudah menjadi kebiasaannya sejak berpuluh-puluh tahun lalu.(net/jpnn)

Belasan Perusahaan Asing Tidak Pernah Bayar Pajak

JAKARTA- Perusahaan-perusahaan pengemplang pajak masih terus berkeliaran. Bahkan KPK mencatat ada 14 perusahaan asing di sektor migas belum membayar pajak. Akibatnya, negara dirugikan hingga triliunan rupiah.

Dalam catatan BP Migas (Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) pajak yang tidak dibayar dari perusahaan asing mencapai Rp 1,6 triliun),” kata Wakil Ketua Haryono Umar.
Lebih lanjut Haryono mengungkapkan dari 14 perusahaan asing yang tidak pernah membayar pajak itu, beberapa diantaranya sama sekali tidak pernah membayar sejak menteri keuangannya berganti sampai lima kali. Namun, Haryono mengaku belum saatnya untuk mengungkap perusahaan mana saja yang mengemplang pajak.

Yang jelas, kini pihaknya terus koordinasi dengan BP Migas, Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Anggaran untuk membahas permasalah tersebut.  Haryono pun yakin, bahwa kerugian negara lebih dari Rp 1,6 triliun seperti dalam catatan BP Migas. Menurutnya, potensi kerugian keuangan negara itu lebih besar lantaran pendataan baru mengacu pada data yang dimiliki BP Migas. (kuh/sof/jpnn)