26 C
Medan
Sunday, April 12, 2026
Home Blog Page 15092

Polisi Sesalkan Panitia Tender

LUBUK PAKAM– Perkelahian antar kelompok pemuda dalam proses tender proyek pembangunan ruang rawat inap RSUD Lubuk Pakam, Deli Serdang, disebabkan kurang tanggapnya panitia tender.
Kapolsek Lubuk Pakam AKP Muhammad Ikhwan Khalik, ketika dikonfirmasi Selasa (14/6) mengaku, sangat menyesalkan terjadinya peistiwa tersebut. Terlebih, lambatnya pemberitahuan penitia tender meminta pengamanan kepada pihaknya.

“Saya minta pihak RSU Lubuk Pakam khususnya drg Reshky meminta maaf atas pernyataan itu. Sebab, pihak RSU Lubuk Pakam, membuat laporan kepada Kepolisian setelah kekisruhan terjadi.Kok sudah terjadi baru dihubungi,” kata Ikhwan.(btr)

Warga Protes Angkutan Desa

LUBUK PAKAM- Ratusan warga Desa Bangun Sari Baru, Tanjung Morawa, mendatangi kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Deli Serdang, memprotes angkutan desa, Selasa (14/6).

Menurut warga, angkutan umum pedesaan jenis Nitra 94 tidak mematuhi trayek yang ditentukan pemerintah, hingga membuat ratusan warga disana terlantar.

J. Manurung, warga Desa Bangun Sari, ketika dijumpai dikantor Dishub  Deli Serdang menjelaskan, warga lelah menghadapi sikap supir angkutan pedesaan yang  tidak lagi berjalan sesuai trayek ditentukan.
”Jadi kami setiap hari mengeluarkan ongkos Rp10 ribu karena transit dua kali, sebelumnya kami bisa langsung ke tempat kerjaan dengan menggunakan angkutan desa,” ujarnya.(btr)

13 Desa Gelar Pilkades

SERGAI- Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ( BPMPD) menggelar pemilihan kepala desa ( Pilkades) serentak di 13 Desa di 7 Kecamatan, Selasa (14/6).

Kepala BPMPD Sergai H Ifdal didampingi Kabid Pemerintahan Desa H Chairin F Simanjuntak kepada Sumut Pos mengatakan, semula ada 14 desa yang akan menggelar Pilkades, tapi  Panitia Pemilihan Kepala Desa ( P2K) Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, mengundurkan diri, sehingga jadwal pemilihan diundur tiga bulan mendatang.(mag-15)
Adapun desa yang menggelar Pilkades yakni, Desa Melati II, Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan, Desa Sei Bamban Kecamatan Sei Bamban, Desa Tanjung Maria, Tegal Sari dan Sarang Giting, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Tambak Cekur, Manggis dan Karang Tengah, Kecamatan Serbajadi, Desa Jambu, Kecamatan  Tebing Tinggi , Desa Sei Kari dan Sialtong, Kecamatan Kotarih, dan Desa Tarean, Kecamatan Silinda dengan  calon Kades sebanyak 36 orang,  29 pria dan 7 wanita.(mag-15)

Rumah PNS Disatroni Maling

TEBING TINGGI- Rumah Rumonda Sihombing (52) guru SMP, warga Jalan Kaskas, Lingkungan IV, Kota Tebing Tinggi, disatroni maling, Selasa (14/6) dinihari sekira pukul 03.00 WIB. Akibat pencurian tersebut, Romanda kehilangan barang-barang berharga miliknya senilai Rp20 juta.

Ketika ditemui di Mapolres Tebing Tinggi, Romonda menjelaskan, maling tersebut berhasil membawa kabur sebuah handphon, tiga buah rantai emas berlian, tiga buah cincin berlian, dua buah cincin emas belah rotan dan uang Rp3 juta.
Diterangkan dia, saat itu, Rumonda sedang mengantarkan sayuran ke pasar Inpres, Kota Tebing Tinggi untuk dijual. Sementara suaminya, sedang mengambil sayuran ke sejumlah petani. “Sewaktu meninggalkan rumah, saya meletakkan kunci rumah di bawah pot bunga di teras rumah,” katanya.

“Saat kembali, saya lihat ada orang berlari dari dalam rumah. Setelah masuk kedalam, isi kamar saya sudah berserakan dan sejumlah perhiasan dan uang telah raib,” jelas Rumonda.

Kanit Resum Polres Tebing Tinggi Iptu Topan HT mengatakan, pihaknya telah menerima laporan korban dan langsung melakukan olah TKP. Di lokasi kejadian, petugas menemukan sebuah cincin emas. Saat ini petugas masih memburu pelaku.(mag-3)

Oknum PNS Curi Lembu

BINJAI- Oknum PNS di Bagian Keuangan Pemko Binjai berinisial AG (27) warga Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, ditangkap petugas Polsek Binjai Timur, karena mencuri lembu Sutoyo (43) warga yang sama, Selasa (14/6).

Keterangan diperoleh Sumut Pos, selain Andi, petugas terlebih dulu mengamankan Ali dan Roni.
Dari keterangan kedua temannya, petugas akhirnya menangkap Andi yang disebut-sebut anak staf ahli Wali Kota Binjai, berinisial MG.

Menurut Sutoyo, saat ditemui di rumahnya Selasa (14/6) menerangkan, peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Mei 2011 lalu. Saat itu, dia mengembala dua ekor lembunya ke tengah sawah tak jauh dari rumahnya.
Karena hari begitu terik, Sutoyo pulang ke rumah untuk mengambil air minum. Begitu kembali, seekor lembunya sudah hilang. Kanit Reskrim Polsek Binjai Timur J Bangun, ketika dikonfirmasi menolak memberikan keterangan prihal penangkapan anak staf ahli Walikota tersebut.

“Saya tidak ada wewenang, tanya saja  Kapolsek,” ucapnya. (dan)

Melayani Secara Langsung

Wali Kota Binjai Pindah Kantor ke RSU Dr Djoelham

Banyak cara seorang pemimpin untuk mencari tahu masalah yang ada di wilayahnya. Namun, yang dilakukan Wali Kota Binjai HM Idaham SH MSi bisa dikatakan unik. Pasalnya, untuk melihat kinerja Rumah Sakit Umum (RSU) dr Djoelham Binjai, dia pun pindah kantor selama sepekan ke lokasi tersebut.

“Iya, saya memang berencana satu pekan di RSU ini. Kehadiran saya di sini bukan mencari masalah yang ada. Tetapi, mencari solusi terhadap masalah atau kendala yang dialami RSU dalam melayani pasiennya,” buka Idaham ketika ditemui Sumut Pos.

Apa yang dilakukan Idaham ternyata bukan tanpa alasan. Ide ini didasari oleh banyaknya laporan masyarakat yang kurang puas dengan pelayanan RSU dr Djoelham Binjai. Tak mau salah nilai, Idaham pun turun langsung guna meninjau pelayanan terhadap pasien di rumah sakit tersebut.

Keberadaan wali kota Binjai itu sudah berlangsung sejak Senin (13/6) lalu dan rencananya, akan menetap atau ngantor di rumah sakit itu selama satu pekan. Bukan itu saja, demi menciptakan pelayaan yang lebih baik. Wali Kota Binjai mencoba memberikan solusi kepada Direktur Utama (Dirut) RSU dr Djoelham Binjai, Drg Susyanto, terhadap sejumlah persoalan yang ada di rumah sakit itu.

Setelah dua hari di rumah sakit itu, Idaham mengaku kalau pelayanan di RSU dr Djoelham sudah lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, Idaham juga mengaku, kalau ia sudah mengusulkan beberapa solusi untuk dokter yang bekerja di RSU tersebut. “Dokter inikan pekerjaannya dapat dikatakan lelah. Makanya, di setiap unit yang ada ruangan dokternya, akan dipersiapakan air panas, gula, teh, dan kopi agar setiap dokter dapat bersantai setelah usai mengerjakan tugasnya,” kata Idaham.

Hari pertama berkantor di RSU dr Djoelham, Idaham mengadakan rapat staf didampingi Wakil Wali Kota Timbas Tarigan AMD dan Dirut RSU Binjai drg Susyanto. Rapat staf dihadiri jajaran direktur, kabag umum, Kepala Perawatan, Ka Kepegawaian, dokter spesialis dan penjabat eselon lainnya di lantai III. “Kita ingin memperoleh keluhan masyarakat, hingga bisa dicari solusi terbaik guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyaraskat,” ujarnya.
Rapat staf berlangsung tiga jam, kemudian wali kota menuju ruang Dirut di lantai IV. Walikota mengemukakan, selama menunaikan tugas di RSU dr Djoelham, aktivitas pelayanan rumah sakit tetap dilaksanakan.

Sementara itu, Drg Susyanto, saat dikonfirmasi wartawan koran ini terkait kehadiran wali kota di rumah sakit yang dipimpinnya itu, mengakui sangat bangga. “Saya bangga, dan inilah salah satu motivasi kami untuk membangun RSU Djoelham secara bersama,”ujar Drg Susyanto.

Apa yang dilakukan wali kota Binjai, kata Susyanto, adalah suatu sikap seorang pemimpin yang baik kepada seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang dipimpinnya. “Saya menjadi puas, wali kota memilih rumah sakit ini untuk dibenahi secara bersama. Selain itu, anggota saya tidak dapat berpikiran buruk lagi kepada saya atas apa yang telah saya lakukan selama ini. Sebab, sudah terlihat dengan jelas, apa yang saya lakukan selama ini  adalah kemauan dari wali kota,” paparnya.

Susyanto juga mengakui, kalau kedatangan Wali Kota Binjai ke rumah sakit, didasari laporan masyarakat yang mengaku kurang terlayani dengan baik. “Iya, semua itu memang dari laporan masyarakat, yang mengaku kurang mendapat layanan yang baik. Meskipun begitu, semua itu dapat kita uubah secara bersama. Seperti yang sudah disampaikan Pak Wali sebelumnya, ia ke rumah sakit ini bukan mencari masalah, tetapi mencari solusi dari setiap masalah,” ungkapnya.

Sebelumnya, pada Februari lalu, rumah sakit yang beda di Jalan Sultan Hasanuddin No 9 Binjai itu telah mempersolek diri dengan melakukan banyak perubahan di setiap ruangan. Semua ruangan pasien inap dan juga ruangan Insalasi Gawat Darurat (IGD)  yang ada di rumah sakit milik Pemerintah Kota Binjai tersebut di cat ulang dindingnya. Selain itu, tempat tidur pasien yang sudah tak layak pakai lagi diganti, begitu juga dengan tilam mau pun selimut yang sudah robek dan kusam semua diperbaharui. Selain ruangan pasien inap dan ruangan IGD di cat ulang, di dalam rumah sakit itu pun saat ini sedang di bangun ruangan untuk Informasi. Sementara itu, wajah bangunan luar tak luput dari renovasi. (dan)

Salahi Izin, Bangunan Koki Sunda Dibongkar

MEDAN- Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) bersama tim terpadu Pemko Medan membongkar paksa bangunan yang rencananya akan dijadikan Rumah Makan Koki Sunda yang sedang dalam pengerjaan di Jalan Cik Di Tiro Medan, Selasa (14/6) siang. Pembongkaran tersebut dilakukan karena bangunan tersebut melanggar jalur hijau.

Di lokasi, sudah berdiri lima tiang yang dicor oleh pemilik bangunan. Namun yang dibongkar oleh petugas hanya dua tiang.

“Sebelum pembongkaran, Dinas TRTB sudah menyurati pemilik bangunan untuk menghentikan pembangunan dan melakukan pembongkaran sendiri serta mengosongkan lokasi. Tapi tidak diindahkan,” ujar Kabid Pengawasan dan Pengendalian Dinas TRTB Medan, Ali Tohar.

Ketika Tim Terpadu Pemko Medan tiba di lokasi, para pekerja bangunan tidak dapat berbuat apa-apa. Tim langsung melakukan perubuhan bangunan yang sesuai dengan peraturan tidak diizinkan berdiri di atas jalur hijau yang merupakan daya resap air.

“Seharusnya jangan mendirikan bangunan di pinggir sungai yang merupakan daya resap air yang tinggi. Mereka juga sudah mengambil delapan meter dari izin yang berlaku,” ungkapnya.

Kemudian, kata Ali Tohar, tim terpadunya juga melakukan pembongkaran tiga unit bangunan tempat tinggal di Jalan Bromo, karena tidak memiliki IMB. “Tidak hanya itu, Senin (13/6) lalu, Tim Terpadu juga melakukan pembongkaran terhadap 54 unit rumah di Jalan Pancing II, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, perumahan tersebut belum mendapatkan IMB dari Dinas TRTB Kota Medan,” ucapnya.

Dilanjutkan dengan dua unit gudang tanpa IMB di Jalan Pulau Bunaken, Kelurahan Tangkahan, Medan Labuhan, yang juga tidak luput dari sasaran petugas Tim. Gudang tersebut dibongkar hannya dibagian dinding samping dan depannya saja. “Seluruh bangunan yang di bongkar keadaan stanvas, pelaksanaan pembangunan tidak dapat dilanjutkan sebelum memiliki IMB terlebih dahulu,” bebernya menambahi kalau pembongkaran akan dilakukan secara terus menerus terhadap bangunan-bangunan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai penegakan Perda Kota Medan No 9 Tahun 2002 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan.(adl)

Ruang Rekreasi Keluarga Kian Minim

Kota Medan sebagai kota metropolitan semakin kehilangan ruang terbuka hijau atau ruang untuk rekreasi bagi masyarakatnya. Sarana dan prasarana yang dibuat lebih ke arah pembentukan karakter yang individu.

Hal ini disampaikan Staf Pengajar Departemen Etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara Drs Fadlin kepada wartawann Sumut Pos Indra Juli Hutapea, kemarin. Berikut petikan wawancaranya.

Sudah sejauh mana pencapaian Kota Medan menuju kota metropolitan dalam sudut pandang Anda?
Pembangunan pastinya membutuhkan proses untuk bisa benar-benar dinikmati masyarakat. Begitu juga untuk Kota Medan menuju kota metropolitan, pastinya belum sepenuhnya tercapai. Begitu pun kita sebagai masyarakat juga harus yakin dan mendukung untuk mewujudkannya.

Sejauh ini, bidang apa yang sudah dan belum tercapai?
Untuk modernisasi, menurut saya sudah bisa ya. Bisa kita lihat bagaimana pembangunan pusat-pusat perbelanjaan, hiburan dan hotel terus berkembang. Namun semua itu justru membentuk pada satu karakter individu bagi masyarakat. Pembangunan di bidang mental untuk bekerja sama dan sama-sama bekerja justru masih jauh kalau tidak bisa dibilang diacuhkan.

Apakah hal itu berhubungan dengan pasar-pasar tradisional yang kian tergerus?
Itu salah satunya. Padahal kita sama-sama tahu bagaimana peranan pasar tradisional dalam mempertahankan komunikasi dan solidaritas di antara masyarakat kita. Antara pedagang dan pembeli yang melakoni proses tawar menawar sebelum kesepakatan dibuat. Begitu juga dengan ruang rekreasi keluarga bagi masyarakat yang kian menghilang. Ini sangat memprihatinkan terlebih kepada anak sebagai generasi penerus.

Bahaya apa yang mungkin terjadi dari hilangnya ruang rekreasi tersebut?
Bagi masyarakat pada umumnya yaitu jiwa sosial, dimana di situ selain membangun komunikasi dengan anggota keluarga juga anggota masyarakat lainnya. Terlebih kepada hilangnya ruang bagi anak untuk berimajinasi yang sangat dibutuhkan untuk menentukan tujuan dan cita-cita di masa mendatang.

Dalam hal ini, siapa yang paling bertanggungjawab?
Tentunya pemerintah Kota Medan yang menangani tata ruang mulai berpikir untuk menyiapkan ruang rekreasi bagi masyarakat Kota Medan. Bagaimanapun sebagai kota metropolis masyarakat sangat membutuhkan ruang untuk bersantai di tengah rutinitas yang padat. Apalagi pembangunan pusat perbelanjaan hanya melahirkan ketidakpedulian di antara warga dan menutup ruang bagi perkembangan daya pikir juga imajinasi anak. Apa kita mau anak-anak di masa mendatang tanpa daya imajinasi dan individu?

Menurut Anda, kenapa ruang rekreasi tadi menjadi teranaktirikan?
Ya, karena manfaatnya sebagai pembangunan mental tidak ada keuntungan materi yang bisa didapat langsung. Berbeda dengan pembangunan pusat perbelanjaan yang menyiapkan komisi di depan. Tapi kalau memang itu yang dicari, ruang rekreasi tadi juga bila diolah dengan professional dapat menjadi basis ekonomi yang menjanjikan. (jul)

Tukang Becak Jual Ganja

Alih-alih ingin menambah penghasilan, malah apes yang didapat. Itulah yang dialami Ang Cing Huat alias Amat (53), warga Jalan Mandala By Pass Gang Pribadi yang ditangkap petugas Polsekta Medan Kota, Senin (13/6) malam.
Pria kurus bertato yang bekerja sebagai penarik becak ini diduga sebagai pengedar ganja. Sebab saat diringkus, tak jauh dari rumahnya, polisi menemukan 43 amplop ganja dan uang Rp173 ribu hasil penjualan serta satu batang rokok yang telah dicampur ganja.

Pria yang mengaku baru satu bulan menjadi pengedar ganja ini, dirinya mendapatkan barang haram tersebut dari seorang tetangganya berinisial LS. Dia membeli ganja tersebut Rp3.500 per amplopnya dari LS. Kemudian, setiap amplop dijual Rp5 ribu. Setiap hari dirinya bisa menjual antara 60 sampai 70 amplop ganja, dengan nominal uang yang diperoleh antara Rp90 ribu sampai Rp100 ribu.

“Narik becak nggak cukup Bang. Paling penghasilannya rata-rata Rp40 sampai Rp50 ribu. Tapi bersihnya sekitar Rp30 ribu saja. Kalau jual ganja, rata-rata bersih per harinya bisa mencapai Rp90 sampai Rp100 ribu. Ini pun baru sebulan Bang, eh rupanya ketangkap,” akunya saat ditanyai Sumut Pos, Selasa (14/6).

Sementara itu, Kapolsek Medan Kota Kompol Sandy Sinurat SIK yang dikonfirmasi di Polsek Medan Kota menjelaskan, pengedar akan dijerat dengan Pasal 111, 114 ayat 1 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara.(ari)

Dewan Curiga Ada Kongkalikong

Merdeka Walk Menunggak Retribusi

MEDAN-Wakil rakyat di DPRD Medan mulai berang dengan tindakan PT Orange Indonesia Mandiri (OIM) sebagai pengelola Merdeka Walk, yang menunggak retribusi. Anggota DPRD Medan meminta Pemko Medan untuk bertindak tegas dan jangan percaya dengan alasan-alasan pengusaha untuk mengulur-ulur membayar kewajiban.

“Pemko Medan harus tegas, jangan percaya dengan perusahaan yang menunggak. Kecuali ada musibah, seperti kebakaran baru ada batas toleransi,” ujar Sekretaris Komisi A DPRD Medan, Burhanuddin Sitepu, Selasa (14/6).
Dikatakannya, bila suatu perusahaan menunggak harus dikenakan sanksi sesuai dengan isi perjanjian antara pengembang dengan Pemko Medan. “Harus diberikan sanksi sesuai perjanjian. Sekali lagi, Pemko harus tegas,” ucapnya.

Dijelaskannya, retribusi yang dibayarkan pihak perusahaan ke anggaran masuk ke anggaran kas daerah sehingga kalau menunggak bisa jadi dibebankan ke APBD 2011.

“ Jadi tidak ada alasan perusahaan menunggak retribusi,” cetusnya.
Burhanuddin mengharapkan penunggak pajak jangan dibiarkan. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) harus turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan anggaran keuangan. “Bila perlu bekerjasama dengan BPK untuk mengaudit keuangannya, “ bebernya.

Kenapa Pemko Medan belum mengambil tindakan? Burhanuddin menuturkan, takutnya ada hubungan timbal-balik antara pejabat Pemko Medan dan pihak perusahaan. “Bisa saja kongkalikong antara oknum pejabat Pemko,” ungkapnya.

Sementara Ketua Komisi C DPRD Kota Medan H Juumadi SPd, mengungkapkan, Jumat (17/6) mendatang, akan digelar rapar dengar pendapat dengan Dinas Pertamanan, Bagian Umum Setda Medan dan pengelola Merdeka Walk di gedung dewan. Menurut Jumadi, Komisi C DPRD Medan akan mempertanyakan dan mencari solusi terkait tunggakan retribusi yang belum dibayar pihak pengelola Merdeka Walk. “Kita mau masalah ini clear. Jika pemko serius, masalah ini tidak perlu berlarut-larut. Ada apa sebenarnya dengan pemko?” kata Jumadi.(adl)