MEDAN- Kenaikan harga gandum kerap membuat pemerintah panik. Untuk meredam gejolak harga di pasaran, pemerintah pun mengambil kebijakan harga. Hasilnya, hingga kini belum optimal. Bahkan devisa negara makin banyak terkuras.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kota Medan, Ir Eka R Yanti Danil MM menyebutkan, untuk mengatasi krisis pangan ini pemerintah harus menyusun program diversifikasi konsumsi pangan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kian mahalnya harga tepung terigu dan beras di masa datang.

“Bila bangsa ini terus digiring menyantap roti dan mie instan, devisa negara akan semakin banyak terkuras,” katanya kepada wartawan, Minggu (26/6).

Anggota Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan, Prof DR Posman Sibuea memaparkan, sulitnya mengubah kebiasaan makan sebagian besar masyarakat ke bahan pangan lokal, melahirkan kecendrungan roti dan mie instan menjadi pilihan sarapan pagi. Kedua jenis makanan itu bahkan telah menjadi makanan bergengsi.

Padahal, sebutnya, bila dihubungkan dengan nilai historisnya, Indonesia dikenal dengan berbagai jenis makanan lokal. Hanya saja, sekarang ini dengan miskinnya inovasi pengembangan disverifikasi produk pangan menyebabkan gagalnya pengambangan produk pangan berbasis sumber daya lokal. “Permasalahannya, banyak sekali produk pangan lokal yang bisa diolah. Hanya saja, sekarang ini tak banyak SDM bermutu di bidang teknologi pangan non terigu,” katanya.
Lebih lanjut, dia memapaparkan, jika pemerintah menekan harga terigu lewat penurunan bea masuk, upaya itu tak memberi ruang memulai gerakan diversifikasi konsumsi pangan. (ril)

MEDAN- Kuasa Hukum Panitera Pengganti PN Medan Eddy Suhairy, Aldian Pinem berkeberatan atas Pasal yang disangkakan pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) terhadap kliennya. Dijelaskannya, pasal yang seharusnya disangkakan terhadap kliennya adalah Pasal 5 UU No.20/2011 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Karena, jika mengenakan pasal 12 huruf e UU UU No.20/2011 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka secara otomatis hanya kliennya saja yang menjadi tersangka. Padahal, seharusnya baik pemberi dan penerima suap harusnya sama-sama menjadi tersangka.

“Kita minta pengadilan jangan kaku dalam proses penyidikan. Pasal yang disangkakan tidak mesti Pasal 5 itu, penerima dan pemberi harus menjadi tersangka. Sementara Pasal 12 hanya penerimanya saja. Masalahnya, pada persoalan ini yang memiliki kewenangan membebaskan seorang tersangka adalah hakim, bukan panitera,” terangnya.

Sementara itu, Kabid Humas Poldasu AKBP Raden Heru Prakoso yang dikonfirmasi Sumut Pos mengenai hal tersebut menegaskan, mengenai keberatan pihak pengacara tersangka adalah hak mereka. “Yang namanya P21, berkas sudah lengkap tinggal penyerahan barang bukti dan tersangka saja. Jadi, mengenai pasal, silahkan saja kalau merasa keberatan,” tegasnya.

Diketahui, kasus tersebut adalah dugaan tindak pidana korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan yaitu dengan cara meminta uang Rp100 juta oleh Eddy Suhairy (Panitera PN Medan) kepada Syarifah Hazanah agar anak dari Syarifah Hazanah dapat divonis bebas. Berkasnya sudah P21, dan penyerahan Tahap 1. Kasus ini berdasarkan LP No: 139/III/2011/Dit Reskrimsus Tanggal 25 Maret 2011.(ari)

Tunggakan Retribusi Merdeka Walk

MEDAN- Pemko Medan akan meninjau ulang perjanjian kerjasama dengan PT Orange Indonesia Mandiri (OIM) selaku pengelola Merdeka Walk. Hal ini disampaikan Kadis Pertamanan Kota Medan Erwin Lubis terkait tertunggaknya retribusi Merdeka Walk sebesar Rp1,5 miliar.

“Dengan tertunggaknya retribusi Merdeka Walk, ke depan Pemko Medan harus memeriksa kembali MoU tersebut. Jadi, akan kita tinjau kembali,” ujar Erwin kepada wartawan Sumut Pos di sela-sela pengukuhan pengurus wartawan unit Pemko Medan di Rumah Dinas Wali Kota, Jum’at (24/6) malam.

Namun begitu, Erwin menegaskan, MoU antara PT OIM dengan Pemko Medan tidak akan berubah. Namun, PT OIM diharuskan membayar tunggakan sesuai dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 21 tahun 2002 tentang pemakaian kekayaan daerah Pasal 9 ayat 6.

“PT OIM mau membayar dengan perdemonan Perda Nomor 21 tahun 2002 Pasal 9 ayat 5. Namun, kita meminta pembayarannya dengan menghitung per hari karena lokasi tersebut dijadikan tempat bisnis,” ucap Erwin lagi.
Saat disinggung dengan pemutusan hubungan kerja antara Pemko Medan terhadap PT OIM, Erwin enggan menjawab, karena bukan kapasitasnya. “Ah, kalau masalah itu, langsung saja ke Pak Wali,” cetusnya sambil tersenyum.(adl)

MEDAN- Kabar mutasi eselon II berhembus lagi. Kabar tersebut disampaikan langsung Wali Kota Medan Rahudman Harahap saat mengukuhkan kepengurusan wartawan Unit Pemko Medan di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Wali Kota, Jumat (24/6) malam lalu.

“Untuk perbaikan kinerja dan pelayanan ke depan, saya akan melakukan pergantian terhadap beberapa kepala SKPD,” ujarnya di hadapan para kadis yang kebetulan hadir pada pengukuhan tersebut.

Usai acara, wartawan koran ini kembali mengkonfirmasi rencana mutasi tersebut. Dengan gamblang, Rahudman kembali menegaskannya. “Ada, dalam waktu dekat. kita sedang menunggu rekomendasi dari gubernur,” ucapnya singkat. Menurutnya, untuk pergantian pejabat eselon II memang harus mendapat rekomendasi dari gubernur. “Sedangkan untuk pejabat eselon III, cukup saya saja,” ungkapnya.

Namun saat ditanya, kadis-kadis apa saja yang bakal diganti, Rahudman belum mau mememberikan bocorannya. “Ada beberapa, udah dulu ya,” ungkapnya.

Menyikapi rencana mutasi tersebut, pengamat politik Ahmad Taufan Damanik berharap, Rahudman melakukan mutasi berdasarkan kinerja, bukan karena alasan suka atau tidak suka. “Wali kota harus bisa menjelaskan, walaupaun itu haknya. Sebelumnya, pergantian yang dilakukannya kurang transparan sehingga mengundang tanya dari masyarakat yang tidak mengetahui alasan pejabat tersebut diganti,” ungkapnya.

Ditambahkan Ahmad, dalam pergantian beberapa pejabat eselon II juga harus dilihat kriterianya seperti apa. Jangan menaikkan pejabat ekselon II tanpa alasan. “Wajar saja diganti untuk menunjang kinerja kemajuan pemerintahan Kota Medan, karena itu merupakan haknya. Tetapi jangan asal menaikkan saja, seperti si A dinaikkan alasannya apa?,” katanya.(adl)