Media Arab Sebut Moratorium Pencitraan Pemilu

JAKARTA-Kekompakan berbagai elemen dalam menyelesaikan polemik Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dipertanyakan. Sebab, paska terbongkarnya kebohongan Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa yang menyebut duta besar (Dubes) Saudi Arabia telah meminta maaf, beberapa elemen justru tidak lagi kompak menghadapi masalah ini.

Mulai retaknya kekompakan untuk menyelesaikan kasus TKI itu tentu sangat disayangkan. Sebab, media Arab Saudi mulai melakukan serangan balik terhadap pemerintah Indonesia.

Media Saudi Gazette seperti yang terlihat dalam  onlinenya www.saudigazette.com.sa mengatakan moratorium sarat kepentingan politik.

Media tersebut menuliskan judul Indonesian labor ban politically motivated yang diterjemahkan larangan pengiriman tenaga kerja bermotif politik. Media tersebut menulis pihaknya meragukan keseriusan pemerintah Indonesia, sebab langkah pemerintah untuk membuat moratorium dinilai hanya untuk mencari muka menjelang pemilihan umum.

Chairman of the National Recruitment Committee Saudi Arabian Sa’ad Al-Baddah justru menantang balik pemerintah Indonesia. Dia mengatakan, Indonesia justru bakal rugi kalau melarang pengiriman tenaga kerja. Dikatakan, Indonesia akan kehilangan 6 miliar SR (Saudi Arabiyan Riyal) setara Rp13,7 miliar per tahun kalau melaksanakan moratorium.

Mulai retaknya kekompakan itu teridikasi dari mengendurnya dukungan terhadap dua langkah yang disiapkan pemerintah. Yakni, memoratorium dan rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) oleh Presiden SBY. Blunder Marty Natalegawa tersebut membuat beberapa elemen seperti kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.
Mereka khawatir, jika apa yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya untuk melindungi tenaga kerjanya hanya isapan jempol belaka. Sebelumnya, kecurigaan itu muncul lantaran jarang ada pendampingan bagi tenaga kerja bermasalah. Harapan sempat muncul saat pemerintah terlihat serius membuat moratorium dan satgas.

Analis kebijakan Publik Migrant Care Wahyu Susilo membenarkan jika sikap Marty Natalegawa bisa menghilangkan kepercayaan publik. Parahnya, hal itu juga berdampak pada kebijakan pemerintah lain. Dia akhirnya meragukan keseriusan presiden untuk membentuk Satgas. “Setiap menghadapi masalah dengan TKI, selalu membentuk Satgas,” ujarnya.

Menurutnya, presiden harus mengembalikan kepercayaan publik dengan mulai bersikap tegas. Seperti mengatakan Dubes Arab Saudi dalam 24 jam sudah harus angkat kaki dari Indonesia. “Apa yang dilakukan SBY tidak ada bedanya dengan orang lain yaitu mengecam. Kalau berani mengusir dubes, presiden baru diacungi jempol,” imbuhnya.
Langkah tersebut menurutnya penting. Sebab, selama ini pemerintah dinilai belum mampu menunjukkan political action yang mengarah tajam pada pokok permasalahan. Wahyu menilai, apa yang dilakukan SBY saat ini dinilai klise dan mengulang langkah yang tidak terbukti efektif mengatasi masalah.

Sekjen Asosiasi Perusahaan Jasa TKI (Apjati) Rusdi Basalamah mengatakan pembentukan Satgas adalah lagu lama. Selama ini, terbukti tdak bisa menyelesaikan masalah dengan kongkrit. Dia malah menagih rekomendasi Satgas yang diketuai Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang sudah berjalan lima bulan lalu.

Satgas yang disinggung Rusdi adalah Satgas Pembenahan TKI yang dibetuk lima bulan lalu. Dugaan pembohogan Marty dan tidak jelasnya kinerja Satgas membuatnya pesimis dengan langkah pemerintah. “Titik beratnya jangan pada MoU saja, pembenahan menyeluruh di dalam negeri harus dilakukan,” urainya.

Moratorium atau Satgas harus direncakan dengan matang karena menurut data Apjati, Saudi Arabia masih menjadi favorit para TKI. Tercatat, setiap bulannya Indonesia bisa mengirimkan hingga 18 ribu tenaga kerja baru ke Arab. “Sampai hari ini, Saudi masih urutan satu pilihan calon TKI ke luar negeri,” tandasnya.

Terpisah, Komunitas Solidaritas Perempuan (SP) juga demikian. Mereka melihat program yang bakal dilaksanakan pemerintah kurang tepat. Apalagi, beberapa hari lalu SP kedatangan TKI bernama Rosita yang berhasil lolos dari hukum pancung. Selama satu tahun, Rosita tidak mendapat pendampingan sama sekai dari pemerintah.

Staf penanganan kasus buruh migran SP Vicky Sylvanie mengatakan pendampingan itu seharusnya jadi misi utama pemerintah. Sebab, saat ini masih banyak TKI bermasalah yang belum mendapat pendampingan secara maksimal. Termasuk kasus Rosita yang kini ditanganinya, Kemenlu malah sempat tidak tahu jika yang bersangkutan sudah di Indonesia. “Saat ini Rosita masih terancam pancung karena status hukumnya mengambang,” ucapnya.

Ketua Badan Eksekutif Nasional SP Risma Umar menambahkan, moratorium dikhawatirkan bisa menambah jumlah pengangguran jika tidak digarap dengan serius. Disamping itu, arus migrasi buruh Indonesia ke luar negeri secara ilegal potensinya makin tinggi. “Kebijakan moratorium di saat maraknya PHK dan sulitnya lapangan kerja kurang tepat,” jelasnya.

Dia berharap Presiden SBY lebih mengedepankan sistem perlindungan buruh migran Indonesia dengan perspektif HAM dalam menyelesaikan kasus yang ada. Karena moratorium yang dipaksakan dan tidak diatur jelas bisa memasung hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan. “Hak asasi buruh untuk bermigrasi juga dicederai,” ungkapnya.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar di Jakarta kemarin (25/6) menjelaskan, instruksi presiden moratorium dan pembentukan satgas jalan terus. Tudingan jika telah terjadi pembohongan publik terhadap hasil diplomasi RI dengan Arab Saudi, dia sebut tidak akan mengganggu instruksi SBY itu.

“Insya Allah Senin depan Satgas sudah terbentuk dan memulai rapat-rapat penting,” ucap dia pada sebuah diskusi di stasiun radio swasta. Satgas tersebut, bakal dipimpin oleh pejabat eselon I Kemenakertrans. Dengan pembentukan Satgas ini, Muhaimin mengatakan merupakan sebuah bentuk keseriusan perlindungan TKI di luar negeri. “Kami tetap serius untuk menjadi lebih baik,” kata dia.

Diantara tindakan awal yang bakal dilakukan Satgas ini adalah, metakan 303 WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri. Muhaimin menjelaskan, sebagian besar dari WNI tersebut bukan TKI. Tapi, tetap menjadi sasaran satgas untuk dibebaskan dari jeratan eksekusi hukuman mati. Menurut Muhaimin, perkembangan proses hukum dari seluruh WNI tadi beragam. “Ada yang sudah sampai proses kasasi, dan ada juga yang sedang meminta permohonan maaf keluarga korban,” ucap Muhaimin.

Muhaimin menjelaskan, kasus Ruyati ini harus menjadi pecut untuk memperbaiki sistem penempatan TKI. Saat kebijakan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi yang mulai dijalankan 1 Agustus depan, Muhaimin berjanji bakal mengadakan perbaikan internal. “Kami juga bakal fokus menggarap penandatangan MoU dengan Arab Saudi,” papar menteri asal PKB itu.

Muhaimin juga berpesan kepada pemerintah mulai tingkat desa hingga kabupaten atau kota basis-basis TKI. Dia berharap, supaya benar-benar memantau kesiapan calon TKI. “Jika benar-benar belum siap, jangan berangkat dulu,” katanya.

Sementara terkait ancaman boikot pembahasan anggaran Kemenaknertrans oleh Komisi IX, menurut Muhaimin tidak ada. “Saya sudah cek, itu hanya letupan-letupan sesaat,” tandasnya. Muhaimin menjelaskan, pihaknya tetap bakal melakukan rapat-rapat dengan Komisi IX. Baik itu rapat tentang anggaran Kemenakertrans tahun depan, atau rapat perlindungan TKI.

Dalam forum tersebut, beberapa kalangan juga masih menilai Muhaimin angkuh. Sebagai kepala institusi pemerintahan yang berkaitan dengan penempatan TKI, Muhaimin masih belum mengucapkan permohonan maaf terkait kasus pemancungan Ruyati. Dia masih bertutur tentang upaya kedepan yang bakal diambil Kemenakertrans untuk memperbaiki sistem penempatan TKI di negara-negara tujuan.

Padahal, tuntutan pemerintah untuk meminta maaf kepada keluarga Ruyati adalah rekomendasi sidang paripurna DPR. Saat ditanya kenapa pihaknya tidak kunjung meminta maaf, Muhaimin hanya tersenyum. Dia terus bungkam sampai meninggalkan forum diskusi itu.

Menurut Wahyu, sikap Muhaimin itu menunjukkan keangkuhan pemerintah. “Belum ada kesadaraan jika kasus Ruyati ini adalah bentuk kelalaian pemerintah,” kata dia. Wahyu menegaskan, pemerintah RI dan  Arab Saudi terlihat sama-sama angkuh tidak mau mengucapkan permohonan maaf kepada keluarga Ruyati. (dim/wan/jpnn)

Beredar, Foto Pernikahan Wali Kota Gila Kawin

BOGOR-Setelah menikah dengan Wali Kota Bogor Diani Budiarto, Siti Indriyani kini menempati rumah mewah di Blok Panoramo, Perumahan Bogor Nirwana Residence, Kota Bogor, Jawa Barat.

Pantauan di lapangan, Sabtu (25/6), penjagaan sangat super ketat dilakukan petugas keamanan di rumah baru Wali Kota Bogor tersebut. Satu per satu warga yang hendak masuk ke perumahan mewah tersebut diperiksa. Bahkan para wartawan tidak diperkenankan masuk ke kompleks perumahan.

Selidik punya selidik ternyata pernikahan keempat Wali Kota Bogor Diani Budiarto dengan gadis berusia 19 tahun yang dilangsungkan Kamis 23 Juni lalu diduga kuat di bawah tangan alias kawin siri.

Kepala KUA Bogor Selatan H Dadang mengaku tidak menerima laporan pernikahan pasangan Diani Budiarto dengan Siti Indriyani pada Kamis lalu. Pihaknya baru mengetahui pernikahan tersebut melalui media massa. Menurutnya, kemungkinan pernikahan yang dilakukan Diani Budiarto merupakan pernikahan siri.

“Karena istri resminya yang tercatat di Kantor Urusan Agama bernama Fauziah,” ungkapnya di Bogor.
Meskipun Wali Kota Bogor Diani Budiarto memang gila kawin dan memiliki tiga istri. Tapi, orang nomor satu di Kota Bogor, Jawa Barat itu tidak bisa dikenai sanksi karena bukan lagi berstatus PNS. Namun Diani bisa saja dipolisikan oleh istrinya.

“Secara hukum dia tidak bisa kena (sanksi) karena berpoligami, tapi dia bisa kena kalau ada pelaporan dari istrinya,” kata Irianto, Ketua LSM Barisan Monitoring Hukum (BMH) yang berbasis di Bogor, Sabtu (25/6).

Irianto mengatakan, Diani bisa dilaporkan dengan Pasal 384 KUHP oleh istrinya jika benar menikah lagi tanpa izin. Namun sekali lagi, hal itu hanya bisa dikenakan jika istrinya tidak terima dan melaporkan.
“Kalau istrinya pasrah-pasrah saja ya tidak akan kena,” kata Irianto.

Lantas bagaimana dengan pernikahan ketiga Diani, atau pernikahan sebelum dengan Siti Indriyani, ketika Diani masih berstatus PNS? Hal itu pun rupanya juga tidak bisa menjadi persoalan hukum. Menurut Irianto, saat hal itu diketahui dan heboh di publik, Diani sudah tidak lagi berstatus sebagai PNS.

“Kan baru ketahuan sekarang, dan kita tidak tahu apakah menikah resmi atau tidak. Jadi dia tidak bisa kena,” kata Irianto.

Sementara, PKS sebagai salah satu partai yang mengusung Diani menjadi Wali Kota Bogor menilai hal ini bukan pelanggaran yang bisa membuat Diani kehilangan jabatannya. “Nggak bisa, itu kan nggak melanggar hukum, juga nggak melanggar hukum agama. Kecuali kalau ada yang dilanggar,” ujar Wasekjen PKS, Mahfudz Siddik.

Sementara itu kemarin, foto pernikahan keempat Wali Kota Bogor Diani Budiarto beredar. Foto mereka berdua, yang diterima terbatas oleh beberapa kalangan. Para wartawan di Bogor juga mendapatkan foto pasangan ini, Sabtu (25/6). Rupanya, foto ini didapatkan dengan memotret undangan pernikahan Diani-Siti.

Entah siapa yang membuat foto ini pertama kali. Namun foto ini segera beredar di kalangan terbatas. Kemungkinan, pembuat foto adalah salah satu undangan Diani, sehingga dia bisa mendapatkan foto Diani-Siti yang ada di undangan.
Kesan foto ulang dari undangan sangat kentara karena foto mereka berdua tertutup tulisan khas undangan perkawinan muslim yang menyitir surat Ar-Ruum. Dalam foto itu, Diani tampak duduk sambil memakai jas warna gelap. Siti berkebaya kuning berdiri di sampingnya dengan tangan kiri memeluk Diani.

Tidak salah rupanya komentar sejumlah kolega dekat Diani. Siti memang tampak cantik. Kulitnya putih dengan badan ramping dan tampak tinggi semampai. Senyum tersungging dari bibir kedua pasangan yang tampak berbahagia ini.
Sebelumnya, Kepala Bagian Humas Pemkot Bogor Asep Firdaus mengaku, tidak benar kalau istri wali kota dikatakan ABG. Badannya juga sangat layak jika disejajarkan dengan badan wali kota yang memang besar.
Dalam keterangan pers yang dilaksanakan di sebuah rumah makan di Jalan Salak, Kota Bogor, Jumat (24/6) siang.
Asep Firdaus menjelaskan bahwa berita pernikahan Wali Kota Diani untuk keempat kalinya itu adalah benar. “Wali Kota telah menikah lagi, itu memang benar dan beliau telah sah menikah,” ujar Asep kepada wartawan.

Asep mengatakan, Wali Kota Bogor telah sah menikah, baik secara agama maupun negara. Namun, Asep keberatan dengan sebutan anak baru gede (ABG) terhadap istri Wali Kota tersebut. Menurut Asep, istri yang baru dinikahi Diani tidaklah berusia 18 tahun, tetapi sudah menginjak 19 tahun.

Menurut dia, masalah pernikahan adalah urusan pribadi seseorang. Keputusan yang diambil wali kota, kata Asep, sudah dipikirkan dengan matang. Pernikahan itu sah dan patut diberi apresiasi. Pasalnya, kata Asep, daripada berbuat zina lebih baik dilakukan secara sah, baik agama maupun negara.

“Saya berpendapat bahwa seseorang seperti Diani Budiarto berani terbuka untuk menikah lagi daripada melakukan hal-hal yang negatif. Ini patut dihargai. Lain dari itu, Diani sudah tidak lagi terikat PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasalnya, Diani telah pensiun menjadi pegawai negeri sipil sejak empat bulan lalu, walaupun masa jabatannya sebagai wali kota baru akan berakhir pada 2014,” kata Asep.
Seperti diberitakan sebelumnya, Walikota Bogor Diani Budiarto kembali menikah dengan seorang remaja bernama Siti Indrayani (19) sebagai pernikahaan keempatnya. Pernikahaan keempat untuk Diani itu berlangsung dengan pengamanan ketat di Perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR). Pernikahan dengan Siti adalah pernikahan keempat untuk Diani. Namun Siti adalah istri ketiga dalam kehidupan berpoligami yang dilakukan Diani. Diani sudah bercerai dengan istri pertama, ketika dia menikahi Fauziah yang kini mendampinginya sebagai Ibu Walikota Bogor. Pada 2004, Diani mulai berpoligami dengan menikahi seorang pengurus organisasi. Lantas pada 2011, istri Diani bertambah menjadi tiga orang. Diani menikahi Siti (19) seorang mantan karyawan kafe di Kemang, Jaksel. (net/bbs/jpnn)