USAI mengikuti sidang pembacaan putusan di gedung MK, Jakarta, Jumat (24/6), Bupati terpilih Tapteng, Bonaran Situmeang, mengajak para pendukungnya makan siang di sebuah restoran di kawasan Kramat Raya, Jakarta. Ponsel tak henti aktif, menempel di telinganya. Ucapan selamat lewat jabat tangan juga terus diladeni. Usai makan siang, Bonaran melayani wartawan Sumut Pos, Soetomo Samsu, untuk wawancara khusus. Berikut petikannya.

Tanggapan Anda terhadap putusan MK ini?
Putusan MK ini menjadi sangat menarik karena membutuhkan waktu lama, sekitar 1,5 bulan sejak ada putusan sela. Tapi orang sabar dikasihi Tuhan. Kita sabar menunggu dan kita percaya kebenaran akan muncul sebagai pemenang. Saya berterimakasih kepada majelis MK karena MK tidak bisa kelabuhi oleh KPU Tapteng. Sekali lagi, MK tidak bisa dikelabuhi oleh KPU Tapteng.

Maksudnya?
KPU Tapteng menyatakan Hanura memenuhi syarat mendukung Albiner-Steven. Tapi dalam lampirannya, Hanura dinyatakan mendukung Bonaran. Kelicikan KPU Tapteng bisa dilihat secara jernih dan cermat oleh MK. Saya melihat, lamanya MK membuat putusan, karena MK sungguh hati-hati meneliti berkas perkara ini. MK bisa melihat bahwa Hanura mendukung Bosur.

Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya?
Atas kemenangan ini, saya akan segera pulang ke Tapteng untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa ini kemenangan mereka, kemenangan rakyat, yang tertunda sekitar tiga bulan. Hari ini sudah diresmikan oleh MK kemenangan itu. Kemenangan rakyat karena peran aktif masyarakat Tapteng luar biasa dalam proses pemilukada. Partisipasi tidak hanya saat memberikan suaranya, tapi juga menolak politik uang. Bahkan, mereka rela merogoh kantongnya untuk Bosur, dari yang seribu hingga ratusan ribu. Saya bersyukur. Bukan hanya kemenangan yang saya lihat, tapi proses mencapai kemenangan itu yang luar biasa.

Bagaimana dengan masalah pasangan Anda, Sukran Tanjung?
Saat ini Sukran Tanjung sedang diproses perkaranya di pengadilan. Itu sudah bagian dari proses hukum. Tetapi tetap harus dijunjung azas praduga tidak bersalah. Sebelum ada putusan pengadilan yang bersifat incraht yang menyatakan dia bersalah, maka tak bisa dikatakan bersalah. Itu dua ranah yang berbeda.

Bagaimana nanti soal pelantikan?
Tidak ada hambatan hukum untuk tetap dilantik bersama-sama. Bisa dibon untuk proses pelantikan. Ingat, belum ada putusan yang menyatakan Sukran Tanjung bersalah.

Setiap ada pergantian kepala daerah, muncul kekhawatiran jajaran SKPD dan pejabat bakal digusur. Pendapat Anda?
Rasa kekhawatiran SKPD dan PNS di Pemkab Tapteng, berpulang kepada perbuatan mereka. Kalau mereka terlibat pelanggaran dalam proses pemilukada, tak ada alasan dihinggapi rasa takut dipindahkan. Tapi jika melanggar atau mendukung calon tertentu, pasti akan saya evaluasi. Jika tidak saya evaluasi, maka bisa menjadi preseden buruk, seolah-olah PNS yang tidak netral tidak ada sanksi. Kalau melanggar, pasti mereka dihantui ketakutan. Yang netral, pasti santai saja.

Menurut Anda, ada yang tidak netral?
Ada, mereka bersaksi di MK hanya untuk membela salah satu calon. Itu fakta yang tak terbantahkan. Sebagai PNS, dia harus mengoreksi diri. Yang netral, tak berpihak, harap tenang-tenang saja.

Kapan melakukan evaluasi?
Secepatnya. Kita harus percepat pembangunan Tapteng. Ketertinggalan harus kita kejar. Kalau lambat juga, buat apa saya pulang dari Jakarta. Saya harus bergerak cepat, saya harus cepat, saya harus bergerak cepat.

Ada rencana Syukuran?
Ada. Atas kemenangan ini, sebagai rasa syukur, kami akan melakukan aksi sosial ke Pahae, Taput, yang baru saja dilanda gempa. Waktunya masih kita koordinasikan. Aksi ini akan melibatkan masyarakat Tapteng. (*)

JAKARTA- Setelah 8,5 bulan dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Pemimpin Redaksi (Pemred) Playboy Indonesia Erwin Arnada akhirnya menghirup udara bebas kemarin (24/6). Erwin bebas setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali  (PK) yang dia ajukan Oktober tahun lalu.

Sebelum keluar penjara, beberapa keluarga, pengacara, dan rekan-rekannya sejak pagi sudah menyanggong dirinya. Baik di luar maupun ikut masuk di ruang pembesuk di dalam penjara. Di antaranya artis Fachry Albar, Luna Maya, dan penasehat hukum Todung Mulya Lubis.

Erwin akhirnya keluar Lapas sekitar pukul 15.45 dari pintu portir. Dia mengenakan blue jeans yang dipadu sepatu putih bermerek Prada plus kaos oblong lengan panjang bertulisan Journalism is not a crime! Erwin Arnada Cipinang Prison, 2010.

Lelaki berambut perak itu keluar Lapas dengan mengumbar senyum sambil memamerkan Surat Pengeluaran Narapidana karena Bebas dari Dakwaan yang dikeluarkan Lapas.

“Yang penting saya tidak menganggap diri saya korban juga bukan pahlawan. Saya adalah bagian sejarah untuk kebenaran dan kemerdekaan pers. Setelah ini saya akan mengunjungi makam ibu saya,” kata Erwin lantas tersenyum.
Erwin memang pantas menjadi bagian dari sejarah kebebasan pers Indonesia. Sebab, dia dibebaskan karena majelis hakim PK akhirnya menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam pertimbangan hukumnya. “Seharusnya dia didakwa dengan UU Pers. Yang dipersoalkan (dalam putusan PK) adalah dakwaannya, bukan pokok materi,” kata Ketua MA Harifin Tumpa menjelaskan alasan bebasnya Erwin.

Sebelumnya dalam putusan kasasi, alih -alih menggunakan UU Pers, majelis hakim kasasi menggunakan Pasal 282 KUHP tentang kesusilaan dan kesopanan untuk menghukum dia dua tahun penjara pada Juli 2009. Padahal, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta membebaskannya.

Erwin kemudian dijebloskan ke penjara pada Oktober 2010. “Saya 8,5 bulan saya menjalani penjara, tapi saya tidak akan membalas orang-orang FPI (Front Pembela Islam, Red.) yang membuat saya dipenjara. Saya berharap nama baik saya dikembalikan karena saya tidak terbukti bersalah. Apa yang dituduhkan kepada saya jelas sebuah kesalahan dan saya menyebutnya kezaliman,” katanya.

Erwin belum bisa memastikan apakah dia akan kembali menerbitkan Playboy Indonesia. Inisiatif menghentikan penerbitan majalah franchise itu pada 2007 (terbit perdana pada April 2006) adalah dari Erwin sendiri. “Saya hentikan untuk keselamatan karyawan dan saya sendiri. Kami banyak menerima ancaman. Setelah ini, saya akan membuat film dan menerbitkan media,” katanya.

Todung Mulya Lubis mengatakan, kebebasan Erwin bukan semata kemenangan pribadi. Tapi juga kemenangan kebebasan pers. Putusan PK tersebut menegaskan UU Pers sebagai lex spesialis harus digunakan dalam setiap kasus pers. Bukan UU lain atau KUHP. “Ini yurisprudensi yang bagus. Saya bersyukur dan memberi apresiasi MA yang tetap membela kebebasan pers,” kata pengacara senior ini.(aga/dim/jpnn)

Soal Kasus Pancung Ruyati

JAKARTA- Polemik penyelesaian kasus hukum pancung yang menimpa Ruyati, TKI asal Bekasi, makin berliku. Kali ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa dituding melakukan pembohongan publik. Itu terkait dengan pernyataannya yang menyebut pemerintah Arab Saudi telah menyampaikan permintaan maaf atas kelalaian mengeksekusi  Ruyati.

Dubes Saudi Abdulrahman Mohammed Amin Al-Khayyat membantah bahwa pihaknya telah menyampaikan permohonan maaf. Selain merasa tidak pernah mengucapkan hal itu kepada Kemenlu, dia juga merasa seluruh proses yang dilakukan pemerintah Arab sudah benar. Termasuk prosesi saat mengeksekusi Ruyati dengan hukum pancung.
Dalam surat protes yang itu, Dubes Arab Saudi mengatakan tidak pernah berbicara kepada Menlu bahwa dia menyampaikan permohonan maaf atas nama Kerajaan. Termasuk mengakui bahwa pihaknya lalai tidak memberitahukan prosesi ekseskusi hukuman mati terhadap Ruyati. Yang ada, Dubes akan menyampaikan nota protes Kemenlu kepada kerajaan.

Di surat itu Dubes Arab memang mengakui adanya pertemuan dengan pihak Kemenlu pada 22 Juni lalu. Namun, pertemuan itu bukan untuk membicarakan masalah eksekusi Ruyati. Terbatas pada pembicarakan hubungan bilateral kedua negara saja.

Surat resmi Dubes Arab tersebut tentu saja menampar wajah Kemenlu. Sebab, Rabu (22/6) lalu Marty Natalegawa mengatakan pemerintah Arab Saudi sudah menyampaikan penyesalan dan mengakui adanya kelalaian. “Mereka menyampaikan penyesalannya. Intinya lalai karena tidak menyampaikan kepada kita,” kata Marty saat itu.
Agar lebih meyakinkan, saat itu dia mengaku telah bertemu Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Abdulrahman Mohammed Amin Al-Khayyat. Bahkan, saat itu Marty menegaskan jika memberitahu kepada negara asal terdakwa yang akan dihukum pancung merupakan prosedur tetap. “Tentu perwakilan negara yang dimaksud harus diberi informasi,” imbuhnya.

Sadar menjadi sasaran tembak, kemarin Marty enggan menanggapi bantahan Dubes Arab Saudi itu. Dengan singkat dia menyebut segala penjelasan terkait sikap pemerintah Arab sudah cukup. “Mengenai masalah itu semua sudah cukup faktual. Saya hanya menyampaikan bahwa semua penjelasan sudah cukup,” kata Marty di Kantor Presiden, kemarin (24/6).

Marty menyebutkan bahwa pemerintah Arab Saudi meminta maaf dan mengaku lalai pada Rabu (22/6). Hal itu juga diulanginya saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar konferensi pers khusus terkait kasus Ruyati dan masalah ketenagakerjaan (23/6).

“Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah yakin dengan pernyataan Marty. “Yang saya garis bawahi, penyampaian bapak menteri kemarin adalah sesuai fakta. Itu saja,” katanya.(fal/jpnn)