Kirim 3 Penyidik ke Pemkab Batubara

JAKARTA-Pasca penetapan dua pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batubara, Sumatera Utara dan Direktur PT Pacific Fortune Management (PFM) sebagai tersangka kasus pembobolan dana kas daerah Pemkab Batubara Rp80 miliar, Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan dua tersangka baru dalam perkara ini.
Kelanjutan proses penyidikan kasus dugaan korupsi dana kas daerah Pemkab Batubara ditindaklanjuti Kejagung.
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Andhi Nirwanto menyebutkan, jajarannya kembali menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut. “Sesuai laporan, hari ini mendapatkan dua tersangka. Satu pejabat Pemkab Batubara dan satu dari swasta,” katanya.

Menurut Andhi, penetapan status tersangka diketahui setelah dirinya memerintahkan tiga penyidik kembali mendalami bobolnya kas daerah tersebut ke Pemkab Batubara, Sumut. “Sesuai laporan yang didapat, staf Pemda Batubara tersebut berperan untuk mencairkan uang fee,” tandasnya. Namun, Andhi belum memberi keterangan mengenai siapa nama dua tersangka tersebut.

Andhi mengaku belum ada penetapan tersangka terhadap Kepala Cabang Bank Mega Jababeka Bekasi, Itman Harry Basuki yang terindikasi terlibat perkara tersebut. Menurut Andhi, pihaknya tidak terburu-buru menetapkan tersangka terhadap Itman karena saat ini yang ber­sangkutan telah ditahan di Polda Metro Jaya. Itman dituding terlibat kasus pembobolan dana nasabah Elnusa di Bank Mega.

“Kepala Cabang Bank Mega sementara ini ditahan Polda untuk perkara lain. Sampai saat ini Kejagung belum menetapkan dia sebagai tersangka,” terangnya. Kendati demikian, Andhi memastikan bahwa Kejagung akan menindak semua pihak yang diduga terlibat kasus pembobolan kas daerah tersebut. “Ya pokoknya semua yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban,” katanya.

Sebelumnya, lembaga yang dikomandoi Basrief Arief itu telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini yaitu, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Yos Rauke, Bendahara Umum Fadil Kurniawan dan Direktur PT Pacific Fortune Management (PT PFM), Rachman Hakim.

Dengan begitu, sampai kini Kejagung telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Tiga orang sudah ditahan, namun dua orang yang baru ditetapkan sebagai tersangka belum bisa dipastikan penahanannya.
“Kedua tersangka masih terus didalami keterangannya oleh penyidik,” katanya.

Seperti diketahui, Kamis 9 Juni 2011 lalu, Kejagung melakukan penyitaan aset terkait kasus ini. Dalam eksekusinya, Kejagung menyita empat mobil tersangka Rachman Hakim. Keempat mobil yang disita masing-masing ber­tipe Toyota Fortuner B 1954 PJA, Honda Freed B 1071 UKQ, Honda CRV B 805 PFM, dan Toyota Vellfire dengan nopol B 494 QW. “Mobilnya sekarang ada di Pidsus Gedung Bundar,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Ka­puspenkum) Noor Rochmad.

Ditambahkan Noor, penyitaan dilakukan karena diduga kuat uang yang digunakan membeli keempat mobil tersebut berasal dari hasil korupsi. Saat penetapan Rachman Hakim sebagai tersangka, diuraikan, para tersangka memindahkan uang tersebut dengan cara menyetorkan ke rekening Bank Mega beberapa kali. Penyetoran dideteksi dimulai pada 15 September 2010 hingga 11 April 2011.

Dana Rp 80 miliar tersebut disimpan dalam bentuk deposito di Bank Mega Jababeka, Bekasi. “Kedua tersangka telah menerima keuntungan dengan menerima cash back sebesar Rp405 juta,” ucapnya.

Selanjutnya, kata Noor, dana deposito tersebut dicairkan oleh kedua tersangka untuk disetor ke dua perusahaan yakni PT Pacific Fortune Management dan PT Noble Mandiri Invesment melalui Bank BCA dan Bank CIMB.
“Kedua tersangka telah ditahan Kejaksaan sejak 7 Mei lalu. Mereka dijerat pasal 2 ayat (1), pasal 3 Undang-Undang Tipikor jo Pa­sal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” katanya.

Di tempat terpisah, Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengungkapkan, hasil audit terhadap Bank Mega menyebutkan banyak temuan transaksi mencurigakan yang mengalir ke perusahaan dan perorangan.

“Dalam kasus dana Pemkab Batubara, dananya lebih banyak dialirkan kepada perseorangan atau individu,” ujarnya usai seminar nasional yang membahas mengenai implementasi UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana di Jakarta.

Menurutnya, hasil audit tersebut telah disampaikan ke DPR dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu. Yunus memastikan, dalam kasus ini diduga terdapat sindikat yang memang sudah dibina dan bermain lama. “Cuma sindikat ini kadang-kadang tidak semuanya disikat dan modus yang dilakukan pun cenderung sama dengan modus yang sudah-sudah,” ucapnya. (and/rm/jpnn)

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecewa kepada anggota Komisi IV DPR Rosyid Hidayat yang terus mengumbar pernyataan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad serta istrinya, Hana Hasanah, terlibat kolusi dalam sejumlah proyek di kementerian tersebut. KPK berharap politikus dari Partai Demokrat itu mau membuat laporan resmi.

“Kalau dia (Rosyid) memang mengetahui adanya korupsi itu, langsung saja lapor ke KPK. Ngapain ngomong-ngomong ke media,” ujar Juru Bicara KPK Johan Budi kepada koran ini kemarin (11/6).
Dia menyatakan, siapa pun yang mengetahui dan memiliki data valid tentang adanya tindak pidana korupsi di mana pun diminta segera melapor ke KPK.

Menurut Johan, KPK tidak akan membedakan latar belakang si pelapor. Yang penting, data tersebut valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Seperti biasa, bila sudah menerima laporan, lembaga yang dipimpin Busyro Muqoddas itu akan menelaah laporan dan data-data yang disertakan.

Apakan nanti KPK memanggil Fadel dan Hana berdasar laporan itu? “Kami belum tahu. (Pemanggilan Fadel) itu masih terlalu jauh. Yang jelas, langkah pertama kami adalah menelaah laporan itu dulu,” tegasnya.

Sementara itu, si whistle blower, Rosyid Hidayat, belum berencana melaporkan kasus yang diendusnya ke KPK. Dia beralasan belum memegang dokumen yang bisa menjadi alat bukti materiil yang sah. “Bagi saya, ini bagian dari fungsi pengawasan (DPR). SMS (pesan pendek, Red) pengaduan dari masyarakat sudah cukup. Tidak membutuhkan bukti materiil,” ungkapnya di Jakarta kemarin. Dia menegaskan, dirinya bukan penegak hukum. Kalau bukti materil dibutuhkan, penyelidik KPK bisa menyelidiki. (pri/jpnn)

MOJOKERTO – Satu keluarga yang terdiri dari suami-isteri dan dua anaknya, diculik oleh sedikitnya 12 orang tak dikenal di rumah kontrakannya di Dusun Gelang, Desa Mojosulur, Kecamatan Mojosari, Sabtu (11/6) pagi. Hingga kemarin petang, jajaran Polres Mojokerto masih di lokasi dan mencari penyebab hilangnya empat orang tersebut.
Warga sekitar mengenal kepala keluarga itu dengan sebutan Frank. Pria ini berusia antara 40-45 tahun dan baru seminggu menempati rumah kontrakan milik Sulaimin (45) warga Dusun Bajangan, Desa Kembang Ringgit, Kecamatan Pungging tersebut.

Menurut sejumlah saksi di sekitar rumah kontrakan Frank menyebut, sekitar pukul 09.00 pagi, pria berperawakan bersepeda motor matic, mendadak menanyakan rumah pria yang dikenal warga sebagai pebisnis mobil bekas ini. “Saya arahkan ke rumahnya,” terang Harun (40), tukang las karbit yang berada tak jauh dari rumah Frank.

Saat bertanya inilah, pria yang mengaku sebagai polisi ini menjelaskan jika Frank adalah seorang teroris.
Tak berlangsung lama setelah diberitahu, sebuah mobil Avanza mendekat dan sejumlah orang langsung masuk ke dalam rumah ini. Tak terdengar cek-cok atau teriakan apapun. Yang jelas. Frank dan isteri serta dua anaknya yang tengah libur sekolah langsung dilesakkan ke dalam mobil van itu.

Hilangnya sekeluarga ini sontak membuat geger warga sekitar. Mereka menyebut, Frank terlibat aksi terorisme yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Hal itu mengacu pada cerita salah satu pelaku dan kepribadian keluarga ini yang selalu tertutup dengan para tetangganya. “Sampai detik ini, orangnya belum lapor saya,” terang Jamali (36), ketua RT setempat.

Sejak menghuni rumah yang memiliki dua kamar ini, nama Frank hanya dikenal warga. Mereka tak pernah mengerti siapa nama aslinya.”Mereka tak pernah berinteraksi dengan warga. Bahkan, saya juga belum tahu anaknya sekolah dimana,” tukasnya.

Sejumlah warga lain menyebut, sejak malam hari, sejumlah orang menyanggong Frank dengan menggunakan mobil, dekat rumahnya. Mereka hilir mudik dan keluar masuk warung kecil untuk memesan kopi.

Warga yang lain justru mengira, Frank terlalu banyak hutang dan takut hidup di perkotaan. Sehingga, kampung kecil di kawasan Mojosari menjadi salah satu pilihannya. “Mungkin saja. Karena, lokasi kerjanya saja sampai sekarang tidak ada warga yang tahu,” cetus warga di warung kopi kampung ini.

Hingga kemarin petang, puluhan anggota Polres Mojokerto dan anggota Intel Kodim 0815 masih berada di lokasi ini. Walhasil, warga yang semula tenang, tiba-tiba terusik.

Namun, petugas keamanan ini tak satupun yang berhasil masuk ke rumah ini. Rumah ini dikunci rapat-rapat oleh para pelaku. Hanya jendela samping saja yang terbuka lebar. Sejumlah pakaian pemilik rumah awut-awutan.
Kapolres Mojokerto AKBP Prasetijo Utomo mengaku masih mengumpulkan data-data di lapangan.
“Kami masih memastikan kebenarannya. Apakah ada kaitannya dengan polisi ataukah bermotif bisnis,” ujar Prasetijo. (ron/lal/jpnn)

JAKARTA- Bendahara Umum DPP PPP Suharso Monoarfa memastikan tidak akan ikut maju dalam kontestasi ketua umum pada muktamar PPP yang dilangsungkan di Bandung, awal Juli 2011. Suharso yang juga menteri perumahan rakyat (Menpera) itu justru mendukung Suryadharma Ali.

SDA “sapaan akrab Suryadharma Ali” adalah ketua umum PPP saat ini sekaligus rekan sejawatnya di kabinet. Hampir pasti dia menjadi incumbent dalam muktamar mendatang. “SDA masih merupakan figur yang terbaik untuk dipercaya kembali mengantarkan partai ini kembali besar,” ujar Suharso dalam keterangannya kemarin (11/6).

Menurut dia, SDA patut didukung menjadi ketua umum PPP mendatang. Sebab, sebagai salah seorang pemimpin nasional, elektabilitasnya lebih tinggi daripada kader PPP lainnya. “Muktamar nanti harus bisa memunculkan figur yang  elektabilitasnya patut dipersandingkan di pentas nasional pada Pemilu 2014,” tutur Suharso.
Beberapa waktu terakhir, nama Suharso sempat disebut-sebut sebagai salah seorang kandidat ketua umum. Dia disandingkan dengan calon lain, seperti, SDA, Ahmad Muqowwam, dan Muchdi Pr. Dua nama terakhir sudah menyatakan  siap maju dalam bursa pemilihan. Keduanya telah mengklaim mengantongi sejumlah dukungan cabang dan wilayah.

Di sisi lain, hingga saat ini, SDA belum secara resmi mendeklarasikan diri maju kembali sebagai ketua umum. Namun, belakangan menteri agama itu makin rajin road show dan silaturahmi ke sejumlah tokoh senior partai serta pengurus daerah PPP di berbagai wilayah.

SDA telah bertemu, antara lain, pengurus wilayah dan cabang se-Bali. Pertemuan yang dilangsungkan di Hotel Inna Sindhu Beach, Sanur, Bali, Jumat lalu (10/6) tersebut, kabarnya, juga merupakan bagian dari penggalangan dukungan. Saat itu SDA didampingi sejumlah petinggi PPP yang tercatat sebagai orang-orang dekatnya.(dyn/c3/agm/jpnn)