Home Blog Page 15155

PSDKP Biarkan 2 ABK Malaysia Sakit

BELAWAN- Anak Buah Kapal (ABK) asal Malaysia yang ditahan atas tindakan melakukan ilegal fishing (pencurian ikan) dibiarkan sakit di tahanan oleh Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan.
Demikian disampaikan kuasa hukum tahanan ABK itu, Wahab SH kepada wartawan ditemui di kantor PSDKP, Jumat (3/6). Mendengar informasi tersebut, Anggota DPD RI Parlindungan Purba dan Konsulat Jendral Malaysia, Nor Azhar Hajis langsung turun ke kantor PSDKP untuk mengecek informasi tersebut.

Wahab menuturkan, dalam beberapa hari ini, ada dua tahanan dalam kondisi sakit. Tapi, tak ada kepedulian petugas PSDKP untuk membawanya ke rumah sakit. Kedua tahanan yang sakit itu, Chia Li mengalami darah tinggi, diabetes mellitus (kencing manis) dan Chia Ho mengalami hipertensi dan darah tinggi. “Inikan aneh mengapa tak dibawa berobat, makanya kami mau cek keadaannya,” ujarnya.

Dia menyebutkan beberapa hari lalu, ketiga tahanan dibawa ke suatu tempat dan dipaksa menandatangani berkas tanpa didampingi penerjemah. Setelah itu, mengadakan pertemuan tertutup di sebuah ruangan kantor.
Konsulat Jendral Malaysia, Nor Azhar Hajis mengatakan kehadirannya ke PSDKP hanya untuk mengunjungi warga Negara Malaysia yang ditahan. “Sebagai konsul sudah kewajiban kami apabila ada warga Negara kami yang ditahan. Kami hanya ingin mengecek paspor, melihat kondisi dan keberadaannya,” katanya.

Sementara itu, Anggota DPD RI, Parlindungan Purba mengatakan kedatangannya untuk menindaklanjuti informasi penahanan tiga ABK kapal Malaysia yang awalnya enam orang.

Mengenai koordinasi, Parlindungan dengan penyidik PSDKP, Suhartono, sebutnya diketahui tahanan tersebut merupakan tahanan jaksa, tahanan PSDKP itu hanya titipan. Persoalan yang dipermasalahkan, mengapa terlalu lama. Padahal pihak perikanan sudah memproses selama dua minggu.

“Sebaiknya persoalan yang muncul ini harus menjadi pelajaran, bagaimana memperlakukan nelayan asing agar tak terbalas kepada nelayan Indonesia di Malaysia,”sebutnya.
Sedangkan, Kepala Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan PSDKP Belawan, Mukhtar merasa tersinggung karena pihak Konjen Malaysia tidak berkoordinasi dahulu dengannya atas kunjungan tersebut.
“Kenapa saya tak diberitahu terlebih dahulu, harusnya diberitahukan kalau mau datang,” sebutnya.
Dia menjelaskan penandatanganan empat rangkap itu, sebelumnya hanya satu yang ditandatangani.  “Mengenai dibawa ke suatu tempat itu, sewaktu diserahkan ke kejaksaan. Diserahkan bersama barang buktinya. Setelah diterima kejaksaan, dan serahterima pada waktu P21,”ujarnya. (mag-11)

petikan

Sempat Jadi Isu Nasional

Suap dan Pembubaran PSMS

MEDAN- Dibubarkannya PSMS oleh Sekretaris Umum Idris SE ternyata menuai berbagai kontroversi. Sejumlah sarana social media sempat membahas soal dibubarkannya PSMS, padahal para pemain masih terikat kontrak.
Soal suap juga masih dibahas hingga saat ini. Diyakini para pelaku dunia maya, pembubaran PSMS secara mendadak juga terkait isu suap pada laga terakhir babak delapan besar Divisi Utama kontra Persiba Bantul lalu.

Salah satu yang membahas PSMS hingga saat ini adalah komunitas pecinta PSMS di salah satu forum terbesar tanah air, Kaskus.us. Berbagai tanggapan dari penggemar PSMS di seluruh Indonesia bahkan luar negeri membahas soal isu suap dan pembubaran tim sepihak.

Rata-rata para komentator menyalahkan pengurus dan manajemen, hingga PSMS diisukan menerima suap dan akhirnya dibubarkan. Kekecewaan besar dilontarkan para pecinta PSMS. Namun banyak juga yang memberikan masukan agar PSMS dibenahi dimulai dari mengganti seluruh pengurus saat ini.

Soal pembubaran dan gagalnya PSMS masuk ke ISL adalah hal utama yang sangat menyakiti publik pecinta PSMS di manapun berada. Salah satunya terlihat jelas dari komentar akun bernama Areeye di Kaskus Kinantan Community. “Yakin pupus sudah harapan Medan maen di ISL jd pemain tetap divisi utama. Rakyat medan ud jenuh,” tulisnya.
“PSMS kan memiliki manajemen, masa orang manajemen g mampu memanage keuangan PSMS. Mengatur pendapatan dan pengeluaran dengan bijak. Masa kalah sama manajemen yang memiliki sedikit fans,” timpal tulisan Prinx di situs tersebut.

Prinx juga menulis bahwa kekecewaan terhadap kondisi ini membuat publik gerah. “Betul, pasti ada dalang di balik gosip ini semua, kalau memang disuap kenapa tidak ada sangsi dari manajemen. Kalau memang bermain draw, kenapa harus ada isu suap. Harus ada revolusi,” sambungnya.

“Da jadi malas lah awak membela ayam kinantan ini. Masa ada kabar suap menyuap,” timpal akun bernama Jhonsonbeghu menambahi kekecewaan pendukung setia PSMS.

Di Detik Forum juga terdapat perdebatan terkait pembubaran PSMS. Thread yang membahas isu tersebut ramai dikunjungi para komentator yang mencapai ribuan orang. Itu mengartikan bahwa banyak pihak yang memperhatikan PSMS.

Akun Jonow21 menulis lebih baik PSMS memang dibubarkan dari pengurus dan manajemen yang tak becus. “Maaf om, Tapi kayaknya emanq sulit. yaudahlah, bubarkan saja, daripada jadi lumbung korupsi,” tulisnya.
Namun pernyataannya dibalas dengan pernyataan dari akun bernama Nusa. Menurutnya untuk membenahi PSMS tidak harus dengan cara kasar.

“Untuk menangkap tikus kan tidak harus dengan cara membakar lumbungnya,” katanya berkias kata.
Begitulah, banyak pihak hingga kini masih berharap banyak agar PSMS berprestasi. Seperti yang dituliskan akun bernama Lerak: “Sedih sekali…. Ayo semangat.. ayo semangat.. buktikan orang Medan tak pantang menyerah.. PSMS adalah klub bersejarah yang memiliki pencinta fanatik,” katanya sedikit menentramkan. (ful)

Persatuan Sepak Bola Mana Stadionnya

Publik pecinta PSMS memang selalu kreatif. Termasuk dalam mengkritik mereka juga bisa sangat kreatif. Salah satunya dengan membuat singkatan unik dari nama PSMS itu sendiri.

Yang terbaru adalah kritikan soal keberadaan Stadion Teladan yang tak lagi layak menjadi markas PSMS, karena kondisinya cukup mengenaskan. Maka PSMS pun diartikan sebagai: Persatuan Sepak Bola Mana Stadionnya.
Ya, sudah sejak lama publik Medan ingin melihat stadion baru sebagai markas PSMS. Di musim pertama ISL, PSMS bahkan tak bisa main di Stadion Teladan karena tak lolos verifikasi PT Liga Indonesia. Dari situ bermula kecaman demi kecaman agar Stadion Teladan dipugar. Tapi sayang hingga kini hal itu tak pernah terealisasi. Kalaupun ada pemugaran hanya sebatas memoles luarnya dan tidak menyeluruh.

Kondisi terkini Stadion Teladan adalah parahnya kondisi drainase lapangan, sehingga kerap kebanjiran jika turun hujan. Kondisi parah juga menghiasi toilet stadion yang sama sekali tak terawat.

Tribun juga tak terawat. Banyak tumbuh ilalang di antara tribun yang terbuat dari semen. Kondisi luar stadion juga tak luput dari kata prihatin. Warna kusam stadion dihiasi coretan dan kondisi cat yang mengelupas. Kaca-kaca pecah menjadi pemandangan biasa. Di beberapa sudut sampah bertebaran.

Maka itu, ada indikasi bahwa kegagalan PSMS melaju ke ISL karena kekhawatiran akan kondisi stadion yang tak layak. Banyak pihak pesimis kalau PSMS tidak akan pernah mampu masuk ISL kembali. Selain karena keterbatasan sistem kerja pengurus yang terkesan asal, ada juga keprihatinan akan ketiadaan stadion itu sendiri.
“Anak-anak memang sering membuat kritikan positif. Salah satunya menyorot kondisi Stadion Teladan yang memang sama sekali tak tersentuh,” kata Nata Simangunsong Ketua Suporter Medan Cinta Kinantan (SMeCK) Hooligan kemarin.

“Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, cuma Kota Medan yang tak punya stadion bagus bertaraf nasional sajalah dulu, jangan bertaraf internasional. Masak harus jadi tuan rumah PON dulu baru bangun stadion lagi,” sambungnya. (ful)

Takut Ditangkap, Gigit Tangan Polisi

Ada-ada saja ulah Alvin Siswarto Ginting (52), warga Desa Bandar Baru, Simpang Bukum, ini. Untuk melepaskan diri dari tangkapan polisi, pria yang sehari-hari bekerja sebagai juru tulis togel ini menggigit tangan petugas yang hendak menangkapnya. Namun sayang, upayan tersebut sia-sia karena dia akhirnya tetap tertangkap.

Aksi Alvin ini terjadi pada Kamis (2/6) sore. Saat itu Alvin sedang menulis togel di sebuah warung di Pinggir Jalan Bandar Baru. Tanpa diketahuinya, seorang polisi berpakaian sipil masuk ke warung. Tanpa menghiraukan petugas yang menyaru tersebut, Alvin tetap menjalankan pekerjaannya.

Berselang beberapa saat, petugas berpakaian sipil itu langsung meringkus Alvin. Saat dipegang petugas, Alvin malah nekad menggigit tangan polisi tersebut hingga kesakitan.

“Saya terpaksa menggigit tangan polisi itu, karena saya takut. Saya juga mengunyah kertas rekapan togel itu sebagian untuk menghilangkan barang bukti. Saya tidak tahu kalau yang menangkap saya polisi, karena berpakaian biasa,” bebernya.

Kanit VC/Judisila Polresta Medan, AKP Hartono mengaku, pihaknya mengamankan barang bukti berupa satu pulpen, satu lembar rekapan togel dan uang Rp85.000 dari tangan tersangka.(jon)

Gandeng Masyarakat dalam Operasi Pekat

Dalam menciptakan situasi Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang kondusif di Sumatera Utara, aparat Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) terus menggelar Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat)n
Seperti apa kinerjanya? Berikut wawancara wartawan Sumut Pos Adlansyah Nasution dengan Kassubid Dok Liput Humas Poldasu AKBP MP Nainggolan, kemarin.

Seberapa penting peran masyarakat dalam mendukung tugas Polri?
Dalam memberikan kerjasama dengan kepolisian, masyarakat sangat berperan penting untuk mendukung tugas Polri menciptakan situasi kondusif. Jadi, dalam memberikan situasi Kambtibmas dalam melakukan penegakan hukum yang profesional, Polri melakukan operasi pekat yang dimulai sejak program 100 hari Kapolri.

Apa saja yang menjadi sasaran Operasi Pekat itu?
Personil Polri yang sudah diberi tugas oleh atasan wilayahnya masing-masing akan melakukan razia rutin di sejumlah lokasi yang dianggap rawan. Seperti, peredaran miras yang illegal, judi, prostitusi dan gepeng (gelandangan dan pengemis). Selain itu, operasi pekat juga membantu untuk mengurangi aksi kejahatan di jalanan dan penyalahgunaan narkoba.

Apakah masyarakat juga dilibatkan dalam operasi Pekat ini?
Tetap kita ciptakan kerjasama yang baik dengan masyarakat. Dimana, kalau dilihat dari keberhasilan Polri, peranserta masyarakat dalam membantu tugas Polri mencapai 75 persen. Sedangkan untuk keberhasilan polri hannya mencapai 25 persen. Dengan begitu, bantuan dari masyarakat sangat berperan penting. Diharapkan masyarakat aktif memberi informasi terkait masalah penyakit masyarakat ini.

Wilayah mana saja yang dijadikan sasaran?
Kalau masalah itu, Polda Sumut sudah menyerahkannya ke Satwil dan Satker masing-masing untuk melaksanakan tugas yang sudah dijadikan tugas pokok Polri. Untuk hasilnya, setiap minggunya seluruh kinerja Satwil dan satker melaporkan hasil operasinya ke Polda Sumut. Dengan begitu, kita akan melihat presentasenya wilayah mana yang menonjol dengan penyakit masyarakat. Bila Satwil/Satker meminta untuk membackup akan kita turunkan personel untuk bantuan.

Apakah ada kordinasi dengan intansi terkait?
Tidak ada, karena operasi pekat merupakan tugas pokok dari Polri untuk membuang penyakit masyarakat agar masyarakat tidak berpenyakit. Kalau untuk jajaran kita sudah melakukan kordinasi dari dalam keluar kepada unit intel, Babin Kamtibmas, Police In Vilage dan Kring Reserse. Tapi, semua itu tetap dengan bantuan dari masyarakat, jadi untuk tokoh masyarakat dan tokoh agama kita melakukan kordinasi dari luar ke dalam untuk menjaga Kamtibmas yang kondusif.(*)

Pemko Diminta Putuskan Kontrak

Retribusi Merdeka Walk

MEDAN-Kontrak kerjasama antara Pemko Medan dengan PT Orange Indonesia Mandiri (OIM) selaku pengelola Merdeka Walk, harus diputus. Hal itu diambil, jika tidak ada kesepakatan antara Pemko Medan dengan pihak pengelola, terkait adanya dua klausul kontrak yang sama pada satu objek.

“Ini ironis. Masak ada dua klausul kontrak pada satu objek yang sama. Ini harus segera dituntaskan. Dan jalan yang harus dilakukan adalah antara Pemko Medan dan pengelola harus bertemu dan membicarakan kelanjutan kontrak itun Kalau ini juga tidak ada kesepakatan, jalan yang harus diambil adalah kontrak kerja itu diputus saja,” tegas Ketua Komisi C DPRD Medan Jumadi kepada Sumut Pos, Jumat (3/6).

Dijelaskannya, harusnya Pemko Medan juga konsekwen atas aturan yang ada. Dimana dalam aturan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang telah ditetapkan yakni, Perda No 21 Tahun 2002.

“Kita harus sesuai dengan Perdanya. Maka dari itu, kalau memang dibutuhkan perjanjian baru harus segera dilakukan. Karena kalau terus-terusan begini, sama artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Merdeka Walk juga tidak signifikan,” bebernya.

Sementara itu, desakan untuk penyelesaian permasalah tersebut juga dikemukakan Wakil Ketua DPRD Medan Sabar Syamsurya Sitepu. Dikatakannya, dalam upaya penyelesaian persoalan antara pihak pengelola Merdeka Walk dengan Pemko Medan, dibutuhkan ketegasan dari Pemko Medan.

“Pemko Medan pun tidak tegas, masak ada dua klausul. Yang satu dengan Dinas Pertamanan, satu lagi dengan Bagian Umum. Mana yang harus dipergunakan. Kita harus berjalan sesuai aturan. Kalau yang klausul pertama, ya itu yang dijalankan. Jangan klausul kedua juga dijalankan,” katanya.

Kemudian, Sabar juga mempertanyakan pernyataan dari Pemko Medan yang akan menggandeng pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “BPK atau BPKP juga belum ada dilibatkan, kalau menunggu-nunggu keterlibatan dua instansi itu jadi terlalu lama. Sekarang penegasan dari Pemko,” ungkapnya.

Lain halnya dengan Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan Erwin Lubis yang dikonfirmasi mengenai hal ini. Erwin mengaku, tidak bisa mengambil keputusan atau kebijakan dikarenakan yang memiliki wewenang untuk memutus kontrak atau Memorandum Of Understanding (MoU) dengan pengelola Merdeka Walk (MW) adalah Wali Kota Medan. “Yang bisa mengambil kebijakan itu adalah wali kota, kalau kami (Dinas Pertamanan, red), nanti dibilang terlalu maju,” cetusnya. (ari)

DPRD: Apa Gunanya Beli Mobil Baru

Rahudman Terus Dikritik

MEDAN- Wali Kota Medan Rahudman Harahap dinilai telah melakukan pemborosan anggaran dengan membeli mobil dinas baru jenis Jeep Wrangler seharga Rp1,1 miliar. Padahal, masih banyak persoalan di Medan yang harus dibenahi seperti masalah infrastruktur, kebersihan, lalulintas dan sebagainya.

“Harusnya wali kota menggunakan azas penghematan. Masih banyak prioritas yang harus diselesaikan. Kan mobil dinas lainnya masih ada, harusnya dijelaskan terlebih dahulu apa kepentingan dari pembelian mobil dinas baru itu,” ungkap Ketua Komisi A DPRD Medan Ilhamsyah kepada wartawan Sumut Pos, Jum’at (3/6).

Ditambahkannya lagi, Kotan Medan merupakan area yang datar dimana masih bisa mempergunakan mobil-mobil berjenis biasa.

“Jalan di Medan datar, pakai mobil yang biasa juga bisa. Kalau jenis Jeep biasanya untuk melewati jalur-jalur khusus, seperti naik gunung dan sebagainya,” katanya.

Hal senada juga dikemukakan Ketua Fraksi PKS DPRD Medan Salman Al Farisi. Pria yang juga duduk di Komisi B DPRD Medan tersebut mempertanyakan urgensi dari pembelian mobil dinas tersebut. “Urgensinya apa, karena masih ada mobil dinas sebelumnya dan masih bisa dipergunakan,” bebernya.

Lebih lanjut, Salman juga menuturkan, seharusnya juga Wali Kota Medan Rahudman Harahap melihat kepada kepala daerah di atasnya yang tidak berganti-ganti mobil dinas, meskipun ada anggarannya.

“Kepala daerah di atasnya (Plt Gubernur Sumut, Red), tidak gonta-ganti mobil. Paling tidak ini bisa menjadi acuan bagi wali kota,” tegasnya.(ari)

Warga Minta Nanyang Dipindah

MEDAN- Warga Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru, dengan tegas meminta agar bangunan Nanyang International School harus dipindah dari Jalan Sriwijaya/Abdullah Lubis. Karena, keberadaan gedung sekolah tersebut telah meresahkan masyarakat sekitar.

Penegasan itu dikemukakan Ryan Kacaribu, seorang warga di Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, yang ditemui wartawan Sumut Pos di dekat lokasi Nanyang Internasional School. “Kami meminta sekolah itu pindah. Karena selama ini telah membuat resah warga,” tegasnya.

Dijelaskannya, keresahan warga disebabkan beberapa hal antara lain, kemacetan di seputaran Jalan Sriwijaya/Abdullah Lubis, kebisingan dari kegiatan drum band sekolah tersebut dan bahkan ada kegiatan sekolah yang hingga larut malam, dan yang paling sering terjadi manakala turun hujan rumah-rumah warga digenangi air alias kebanjiran.

“Sebenarnya yang parah itu, macetnya. Karena mobil-mobil penjemput anak-anak sekolah. Ada sekolah-sekolah atau pusat pendidikan lain di sini, tapi ada lahan parkirnya sendiri. Kalau Nanyang, ada parkirnya di dalam tapi tidak cukup. Akhirnya, kemacetan di ruas Jalan Sriwijaya/Abdullah Lubis. Kalau drainasenya ada di dalam, tapi lebih tinggi dari lantai rumah warga. Sama saja kalau hujan, air nya turun ke rumah warga. Waktu itu, ada tim dari Dinas TRTB melakukan pembongkaran, tapi terkesan pura-pura saja. Sekarang sudah ada pengerjaan lagi,” terangnya lagi.
Apa yang dikemukakan Ryan Kacaribu ternyata benar. Pantauan wartawan Sumut Pos di lokasi tersebut terlihat beberapa pekerja sedang melakukan aktivitas. Dan di sisi tembok yang baru dibangun, tepatnya di samping rumah warga juga terlihat tenda (terpal) biru. Dan itu dipasang seminggu lalu.

Ryan juga menuturkan, yang jadi persoalan adalah level-level dari bangunan tersebut yang menjorok ke rumah warga, sehingga air hujan yang turun dipastikan beralih ke rumah-rumah warga.

“Tiangnya itu berjarak 40 sampai 50 cm dari rumah warga, tapi levelnya lebih dari itu dan air hujan yang turun jadi tempias ke rumah warga,” kata Ryan lagi.

Dan itu dibenarkan Jeffrey Matulessy, seorang warga yang rumahnya tepat berada di samping Nanyang Internasional School. “Iya, levelnya itu berarti kalau ke rumah warga lebih dari 50 centi. Jadi kalau hujan airnya ke rumah kami,” ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan Suwito, warga lainnya. Dikatakannya, ada kesan pihak sekolah menutup-nutupi pengerjaan bangunan tersebut. “Terpal itu dipasang seminggu lalu. Ada apa itu? Berarti ada yang ditutup-tutupi,” bebernya.

Ryan dan Suwito juga mempersoalkan mengenai Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang diberikan oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Medan. Di mana dalam SIMB tersebut tertera, SIMB No.642.2/363.K, Tanggal 14 Februari 2011, jenis memperluas sekolah, jumlah satu unit, jumlah lantai 4.

Menurut mereka, seharusnya sebelum Dinas TRTB memberikan atau mengeluarkan izinnya, terlebih dahulu ada persetujuan warga. Namun, sampai saat ini warga tidak pernah setuju atas pembangunan sekolah tersebut.
“Harusnya ada persetujuan warga, baru keluar SIMB nya. Kami saja sebagai warga sini, belum pernah dan tidak memberikan izin itu. Tapi kok bisa Dinas TRTB memberikan izin itu. Kami juga akan melaporkan ke Dinas Pendidikan Kota Medan, terkait hal ini. Karena mengenai institusi pendidikan, Dinas Pendidikan juga memiliki kewenangan,” kata Suwito dan Ryan Kacaribu. (ari)

Dewi Syahnan Siap Diganti

Wacana Reformasi Manajemen RSU Dr Pirngadi Medan

MEDAN- Wacana yang bergulir terkait reformasi manajemen RSUD dr Pirngadi Medan, yang akan dilakukan Wali Kota Medan Rahudman Harahap dalam waktu dekat, disikapi dingin oleh Dirut Pirngadi Medan, Dewi F Syahnan. Meski begitu, Dewi mengaku siap jika dirinya tidak dipercaya lagi memimpin rumah sakit milik Pemko Medan itu.
“Saya sudah siap jika saya harus diganti, karena pimpinan yang dipercayakan selama ini kepada saya bukan hanya sebatas jabatan, namun juga sebuah amanah yang dipercayakan untuk berbuat yang sebaiknya,” ungkap Dewi F Syahnan saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Jumat (3/6).

Namun, Dewi mengaku belum mendengar langsung dari Wali Kota Medan, mengenai adanya reformasi yang selama ini banyak disoroti. Wacana adanya reformasi lanjut Dewi, masih bersifat informasi yang didapatnya dari beberapa media.

“Saya pun baru tahu mengenai rencana reformasi setelah beberapa media memberitakannnya. Mengenai kebenarannya, kita lihat saja nanti, karena selama ini kita sudah mencoba untuk berbuat yang sebaik mungkin. Tapi kita bukan Tuhan yang bisa berbuat sempurna,” ucapnya.

Terpisah, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) Sumatera Utara, dr Sjahrial R Anas berpendapat, jika rencana tersebut merupakan kebijakan wali kota yang tujuannya untuk pembenahan dan perbaikan pelayanan, wajar-wajar saja. Menurutnya, siapapun bisa memimpin rumah sakit, asal memiliki kemauan dan kemampuan memimpin dan bisa bekerja maksimal untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien.

“Seandainya tetap diganti, sebaiknya orang dalam saja, karena orang dalam lebih tahu masalah yang ada. Selain itu, orang dalam yang mengetahui apa-apa saja yang diprioritaskan. Tentunya, yang terpenting diprioritaskan adalah kepuasan masyarakat atas pelayanan,” sebutnya.

Pengamat Kesehatan, Umar Zein berpendapat, reformasi manajemen rumah sakit tersebut harusnya sudah sejak lama dilakukan. Apalagi, layanan publik sangat penting dalam program kesehatan, sebab itu merupakan salah satu penunjang rumah sakit.

Sejauh ini dia menilai, pelayanan di rumah sakit itu memang belum menunjukkan peningkatan pelayanan seperti, keamanan dan lainnya. Bahkan, belum ada yang bisa dinilai, karena masih sama keadaannya dengan sebelumnya. “Belum ada yang menonjol, apalagi tuntutan masyarakat semakin tinggi terhadap pelayanan. Sementara, pemberi layanan begitu-begitu saja,”ujarnya.(uma)

Penumpang KA Melonjak 100 Persen

MEDAN- Menghadapi libur panjang cuti bersama Kenaikan Isa Almasih, PT Kereta Api Indonesia Divre I Sumut-Aceh, menambah tiga unit gerbong untuk mengangkut penumpang jurusan Medan-Tanjunbalai dan Medan-Rantauprapat. Menurut Humas PT KAI Divre I Sumut-Aceh, Irwan, ketiga gerbong KA yang ditambah tersebut masing-masing, satu gerbong kelas eksekutif dan dua gerbong bisnis.

“Walaupun ada penambahan tiga unit gerbong dan satu unit lokomotif, namun PT KAI tidak menaikan tarif tiket,” kata Irwan kepada wartawan, Jumat (3/6). Irwan juga mengatakan, penambahan gerbong ini, lain dari hari biasanya. Mengingat liburan panjang kali ini bertepatan di akhir pekan, sehingga diperkirakan lonjakan penumpang akan tinggi.
“Penambahan gerbong ini dipicu membludaknya penumpang yang menggunakan jasa kereta api di Medan. Sementara untuk masalah tiket, kita tidak ada menaikan harga tiket. Harga tiket masih normal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Irwan.

Irwan juga mengatakan biasanya mereka mengangkut penumpang sebanyak 4.000 orang. Karena cuti bersama ini, mengalami lonjakan calon penumpang mencapai 100 persen menjadi 8.000 orang.
“ Jumlah ini untuk angkutan seluruh Divre di Sumut. Arus calon penumpang diperkirakan akan membludak lagi pada Hari Minggu. Mengingat Hari Minggu itulah puncak arus balik,” ungkap Irwan.(rud)

1...15,15415,15515,156...15,688Page 15,155 of 15,688