SOLO – Dua Pengurus Provinsi (Pengprov) PSSI terancam kehilangan hak suara mereka dalam kongres PSSI yang digelar di Solo, 30 juni mendatang. Dua Pengprov tersebut adalah Pengprov PSSI Sumatra Utara dan Pengprov PSSI Jatim.

Dijumpai di Stadion Sriwedari kemarin (8/6), salah satu anggota Komite Normalisasi (KN) PSSI FX Hadi Rudyatmo menjelaskan bahwa kedua Pengprov tersebut terancam kehilangan hak suara karena belum memiliki kepengurusan yang sah.

Saat ini kepengurus PSSI Sumatra Utara dan Jatim sudah habis masa tugasnya, kalau mereka tidak segera membentuk kepengurusan baru, ya tidak mendapat hak suara,” jelas pria yang akrab disapa Rudy tersebut kepada Radar  Solo (Grup Sumut Pos).

Dengan kondisi ini, Rudy berharap agar keduanya segera membentuk kepengurusan baru sebelum pelaksanaan kongres 30 Juni mendatang. – Kalau tidak mau kehilangan hak suara ya harus menggelar Musprovlub secepatnya” imbuhnya.

Peserta kongres PSSI nantinya tetap sama dengan kongres sebelumnya yang berakhir dead lock di Jakarta. Sebanyak 202 tamu undangan bakal hadir langsung di kota Bengawan. Jumlah tersebut terdiri dari 101 pemilik hak suara dan 101 peserta kongres.

Diperkirakan mereka akan merapat sehari sebelum pelaksanaan kongres (29/6). Nah, dari jumlah total tamu undangan tersebut, sama sekali tidak terselip nama empat calon yang gagal masuk verifikasi ketua umum PSSI, Arifin Panigoro, George Toisutta, Nurdin Halid, dan Nugraha Besoes.

“Sebelum kongres PSSI, Komite Normalisasi PSSI juga wajib melakukan kordinasi dengan DPR, maupun pemerintah. Selain itu, KN juga akan melakukan pendekatan dan koordinasi dengan George Toisutta, Arifin Panigoro, maupun Kelompok 78 agar pelaksanaan kongres di Solo nanti berjalan sukses, sesuai dengan amanat dari FIFA untuk menggandeng LPI,” jelas pria berkumis tebal tersebut.

Di sisi lain, tiga perwakilan dari PSSI telah merapat ke Solo kemarin pagi.
Maksud kedatangan tiga perwakilan tersebut untuk melakukan survey terhadap tiga tempat yang rencananya untuk pelaksanaan kongres nantinya. Tida tempat tersebut adalah Hotel Novotel, The Sunan Hotel, dan Hotel Sahid Raya.
“Tempat kongres memang belum ditentukan dan baru dalam tahap survey. Nanti sore (kemarin) saya beserta tiga perwakilan dari PSSI akan terbang ke Jakarta untuk menyampaikan laporan terkait tempat penyelenggaraan kongres kepada Ketua KN (Agum Gumelar). Alangkah baiknya jika beliau yang menentukan,” terang Rudy. (fer/nan/jpnn)

MEDAN- Pemerintah Kota (Pemko) Medan berniat menutup lokasi parkir Merdeka Walk. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan shock therapy bagi pengelola Merdeka Walk agar mau membayar retribusi yang tertunggak.

“Pelan-pelan, kita akan lakukan upaya itu. Misalnya, kita melarang adanya lokasi parkir di sana,” kata Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Medan Muslim Harahap yang ditemui wartawan Sumut Pos di sela-sela pembukaan Turnamen Sepakbola Liga Instansi di Lingkungan Pemko Medan, di Stadion Teladan Medan, Rabu (8/6). Menurutnya, dengan upaya yang dilakukan tersebut, diharapkan pihak pengelola Merdeka Walk dapat segera membayarkan retribusi yang tertunggak.

Dari data yang diperoleh wartawan Sumut Pos, sebelumnya, PT Orange Indonesia Mandiri (OIM) selaku pengelola Merdeka Walk telah beberapa kali menyampaikan keberatan mereka atas retribusi yang ditetapkan Pemko Medan dengan melayangkan surat, baik ke Wali Kota Medan maupun ke Dinas Pertamanan Kota Medan.

Surat-surat tersebut antara lain, No.001/OIM/SK/I/2007 tertanggal 24 Januari 2007, No.016/SK-P/VI/07 tertanggal 18 Juni 2007, No.019/SK-P/VII/07 tertanggal 10 Juli 2007, No. 021/OIM/SK-P/VIII/07 tertanggal 30 Juli 2007, No.015/OIM/SK-P/IV/09 tertanggal 29 April 2009, No.036/SK-P/XII/09 tertanggal 30 Desember 2009, No.018/OIM/SK-P/V/10 tertanggal 7 Mei 2010, dan No.022/OIM/SK-P/VI/10 tertanggal 14 Juni 2010 yang ditujukan ke Kadis Pertamanan Kota Medan.

Kemudian surat No.009/OIM/DIS-WKT/2006 tertanggal 9 April 2006, No.014/OIM/DIS-WKT/VI/2006 tertanggal 9 Juni 2006, No.027/OIM/DIS-WKT/XI/2006 tertanggal 29 November 2006, No.003/OIM/II/2007 tertanggal 16 Februari 2007, No.018/OIM/SK-P/08 tertanggal 2 April 2008, No.060/OIM/SK-P/XI/08 tertanggal 17 November 2008, No.015/OIM/SK-P/09 tertanggal 29 April 2009, No.028/OIM/SK-P/XI/10 tertanggal 8 November 2010 yang inti suratnya adalah permohonan untuk tidak menerapkan retribusi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan rumusan Rp200 per metersegi dengan mengacu, pada Pasal 9 Ayat 6 Huruf A Perda 21/2002, tetapi PT OIM memohon agar Pemko Medan menerapkan Pasal 9 Ayat 5 Huruf C Perda No.21/2002 Tahun 2002, yaitu dalam bentuk sewa dimana dikenakan hak sewa 0,25 persen per meter per tahun dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk Merdeka Walk.

Mengenai hal itu, Muslim Harahap membenarkannya. Namun, Pemko Medan memang enggan menanggapinya karena, pengelola Merdeka Walk tetap bersikeras dengan permintaan mereka dalam penetapan retribusi.
Dijelaskannya, peraturan mengenai retribusi yang diminta PT OIM adalah sesuai klausul kedua yakni, perjanjian kerjasama antara Pemko Medan dengan PT OIM, retribusinya hanya dikutip sebesar 0,25 per meter persegi dikalikan nilai NJOP hingga retribusinya hanya berkisar Rp100 juta lebih per tahun. Dalam aturan ini dinyatakan kalau pihak penagih retribusinya adalah bagian umum Pemko Medan.

Sementara itu, Pemko Medan tetap bersikeras bahwa pengelola Merdeka Walk harus mengikuti klausul yang pertama yaitu retribusi yang harus dibayar PT OIM yakni 365 hari x 5.318 meter x Rp200 per meter per hari, sehingga mencapai Rp388.214.000. Dalam aturan ini dinyatakan kalau pihak penagih retribusi adalah Dinas Pertamanan. “Iyalah, karena orang itu (pengelola Merdeka Walk, red) maunya yang murah,” jawabnya.(ari)

MEDAN- Tembok yang mengelilingi Lapangan Gajah Mada di Jalan Krakatau, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Medan Timur, akhirnya berhasil dirobohkan tanpa ada perlawanan dari ahli waris, Rabu (8/6) pagi. Ratusan petugas dari Dinas TRTB Kota Medan dan Satpol PP Kota Medan, dengan dijaga satu kompi personel Brimob serta puluhan aparat TNI dari Kodim, merobohkan dinding pagar sepanjang 120 meter dengan tinggi 1,70 meter tersebut mulai pukul 06.50 WIB.

Tak butuh berapa lama, dinding pagar yang baru dibangun beberapa waktu lalu itu rata dengan tanah. Setelah tembok pagar tersebut roboh para petugas dari Dinas TRTB, Satpol PP dan Brimob sertan
dari TNI pun meninggalkan lokasi tersebut. Pada perobohan itu, tidak sedikit pun ada perlawanan dari ahli waris atau warga. Padahal satu hari sebelumnya, tepatnya Selasa (7/6) lalu, pembongkaran urung dilakukan karena berpotensi ricuh.

“Pagi sekali, makanya nggak banyak yang tahu. Paling yang melihat, orang-orang yang lagi melintas. Nah, kalau pun mau melawan nggak mungkin juga,” ungkap seorang pekerja pembuat pagar tembok tersebut yang meminta namanya tidak disebutkan, saat ditemui di lokasi.

Namun, pembongkaran yang dilakukan Pemko Medan tersebut mendapat kecaman dari Eldin Rusdi selaku kuasa hukum ahli waris Lapangan Gajah Mada Almarhum Muhammad Basri. Kepada Sumut Pos, pengacara yang mengaku memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan ahli waris tersebut menyatakan, sikap dan tindakan yang dilakukan Pemko Medan dengan merobohkan dinding pagar tersebut adalah sikap dan tindakan yang arogan.
“Memang ini belum ada SIMB nya, tapi meskipun demikian kita menyesalkan sikap Pemko Medan. Inilah arogansi Pemko Medan, buktinya banyak bangunan di Medan yang tak punya SIMB, kenapa tidak dibongkar,” ungkapnya.
Lebih lanjut Eldin Rusdi menuturkan, selain itu kekesalan yang dihadapi adalah Pemko Medan tidak menanggapi keinginan atau niat baik dari pihak ahli waris yang telah berusaha untuk melakukan komunikasi atau dialog, guna menyelesaikan persoalan ini.

“Kita telah berupaya melakukan pembicaraan sejak satu atau dua bulan lalu, tapi tidak ditanggapi. Karena hal ini terjadi, maka kami kembali akan berupaya melakukan pembicaran dengan Pemko Medan. Kalau memang tidak ditanggapi, kita akan mencari solusi lain lagi. Persoalan ini memang tidak berkaitan dengan tindak pidana,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kriswan yang dikonfirmasi mengenai pembongkaran itu menyatakan, pihaknya hanya melakukan tugas pembongkaran sesuai dengan instruksi yang ada. “Kami hanya menjalankan tugas. Persoalan izin atau sengketanya, bukan kewenangan kami,” cetusnya.(ari)

Kaburnya Tahanan Polsekta Sunggal

MEDAN- Perburuan tim yang dibentuk Polsekta Sunggal dan Polresta Medan membuahkan hasil. Feriansyah yangn
diduga sebagai otak pelaku kaburnya tahanan Polsekta Sunggal pada 19 Mei 2011 lalu, diringkus di Pondok Pesantren di Provinsi Banten, sedang tertidur pulas, Selasa (7/6) dini hari pukul 03.00 WIB.

Penangkapan bermula saat petugas mendapat kabar kalau Feriansyah yang terlibat kasus uang palsu ini berada di Banten. Tak mau kehilangan jejak, tim yang dibentuk Polsekta Sunggal dibantu beberapa personel dari Mabes Polri langsung bergerak menuju Banten.

Selanjutnya, petugas melacak keberadaan Fery di Banten. Ternyata, Fery berada di satu pondok pesantren dan ketika itu sedang tertidur pulas. Petugas langsung meringkusnya dan langsung diboyong ke Medan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Dari pengakuan Fery, sebelum dirinya melarikan diri ke Banten, dia bersembunyi di kawasan Tanjung Morawa dan Jambi. “Abangku tinggal di Banten. Aku baru satu minggu tinggal di sana. Sebelumnya aku lari ke Tanjung Morawa, terus ke Jambi”, jelas Feri kepada sejumlah wartawan.

Dengan tertangkapnya Fery, kini tinggal dua tahanan lagi yang belum tertangkap yakni Anggi Manurung (38), warga Jalan Binjai Km 7,5 Pasar II, Puskesmas yang terlibat kasus pencurian dan Ismail (38), warga Jalan PDAM Sunggal, kasus narkoba.

Kapolsek Medan Sunggal Kompol Sony Marisi Nugroho Tampubolan SH Sik kepada wartawan membenarkan penangkapan Feriansyah. “Berkat kerja sama dari Timsus Mabes Polri, Feriansyah berhasil kami amankan ketika sedang tertidur pulas di salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pendeglang, Banten,” ungkap Sony. (mag-7)