Kondisi Kesehatannya Jadi Trending Topic

LANGKAT-Kabar gubernur Sumatera Utara nonaktif, Syamsul Arifin, jatuh sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit menjadi berita paling banyak dibicarakan di Kabupaten Langkat dan sekitarnya. Maklum saja, mantan orang nomor satu di kabupaten yang berbatasan dengan Naggroe Aceh Darussalam (NAD) itu memang kontrofersial Meski terjerat dugaan korupsi APBD Langkat 2000-2007 senilai Rp102,7 miliar, Datuk, panggilan masyarakat kepada Syamsul Arifin, dikenal sebagai sosok pejabat yang dekat dengan rakyat. Beragam komentar bermunculan menanggapi kabar keterkaitan kasus dugaan korupsi yang sedang dihadapi Syamsul Arifin dengan kondisinya saat ini.

Kaum bapak di warung-warung atau di ibu-ibu di depan rumah ramai membicarakan kondisi kesehatan Syamsul. Umumnya mereka berharap Syamsul segera sembuh dan dinyatakan tidak bersalah di sidang pengadilan Tipikor yang dijalaninya.

“Datuk itu baik Bang, semoga cepat sembuh,” kata Syaifullah, penarik betor di Babalan, Pangkalan Brandan, kemarin. “Kami juga nggak yakin dia itu bersalah,” ujar Aminah dan Siti Aisyah, dua ibu rumah tangga yang ditemui di depan rumahnya di seputaran Tanjungpura.

Ketua DPRD Langkat, Rudi Hartono Bangun berharap agar Syamsul Arifin diberi kesembuhan sehingga dapat melakukan aktivitasnya kembali. Sebab, terlepas dari kasus dugaan korupsi yang sedang dihadapinya, sosok Syamsul dikenalnya sebagai pribadi yang baik dan dekat dengan rakyat. “Saya turut prihatin dan saya atas nama pribadi ikut mendoakan agar kiranya bapak Syamsul Arifin cepat sembuh dan sehat kembali,” kata Rudi saat dihubungi wartawan, Rabu (1/6) siang.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD Langkat, M Syahrul. Menurutnya, Syamsul Arifin adalah salah satu kader terbaik yang dimilik partai berlambang pohon beringin. Selain dikenal dekat dengan rakyat, Syamsul juga telah banyak memberikan kontribusi yang positif untuk kemajuan Kab.Langkat. “Kita ikut prihatin dengan kondisinya saat ini. Mari kita doakan bersama agar bapak Syamsul lekas sembuh,” ujar Syahrul.

Sementara itu, Togar Lubis, Ketua K-Semar saat dihubungi wartawan terkait kabar tersebut menjelaskan, dari sisi kemanusiaan pihaknya ikut mendoakan agar Syamsul Arifin scepat sembuh. Sehingga, proses hukum terhadap Syamsul yang merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi yang perkaranya sedang disidangkan dipengadilan Tipikor juga dapat dilanjutkan. “Hal ini perlu dilakukan agar ada kepastian hukum terhadap perkara ini,” kata Togar Lubis.

Siap Diperiksa Kejatisu Mengenai kondisi Syamsul sendiri yang hingga tadi malam masih dirawat di Rumah Sakit (RS) Jantung Harapan Kita, Jakarta Barat, tim dokter tidak memutuskan penggunaan alat pacu jantung permanen (permanen pacmaker/PPM). Hasil evaluasi terhadap pemakaian alat pacu jantung temporer (temporary pacamaker/TPM) yang dipasang sejak Jumat (26/5) malam, tim dokter kemarin pagi memutuskan langkah pemasangan cincin, alias caterisasi.

“Pasangan cincin ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap alat pacu jantung temporer. Bagaimana hasilnya, apakah memang bisa mengurangi ketergantungan itu, masih harus menunggu evaluasi dalam beberapa hari mendatang,” terang ujar anggota tim kuasa hukum Syamsul, Abdul Hakim Siagian, kepada Sumut Pos, kemarin petang (1/6).

Saat koran ini mengunjungi RS Jantung Harapan Kita, kemarin siang, menurut keterangan dari petugas RS, Syamsul lebih banyak tidur. Para pembesuk juga mulai dibatasi interaksinya dengan Syamsul, agar kondisinya cepat pulih. Dua personil Brimob juga terlihat masih menjaga di pintu utama ruang perawatan di lantai III itu.

Syamsul siap dimintai keterangan sebagai saksi perkara dugaan korupsi APBD Langkat dengan tersangka mantan Bendahara Umum Pemkab Langkat, Buyung Ritonga, yang kasusnya ditangani Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu). Hanya saja, kesiapan itu harus menunggu kondisi kesehatan Syamsul kembali sehat.

“Kalau kondisi kesehatan beliau (Syamsul, Red) sudah baik, ya siap, karena itu merupakan kewajiban setiap warga negara jika diminta memberikan keterangan,” ujar Abdul Hakim.
Dijelaskan Hakim, setiap orang, baik sebagai terdakwa, tersangka, atau pun saksi, selalu ditanya kondisi kesehatannya sebelum dimintai keterangan oleh aparat hukum. Jika kondisinya tidak sehat, maka dianggap tidak memenuhi syarat untuk dimintai keterangan. “Sudah hadir di persidangan pun, jika kondisi tidak sehat, maka disuruh pulang,” ujar Hakim.

Namun, tegasnya, secara prinsip kliennya itu siap lantaran sejak awal memang menghendaki proses hukum yang terkait dengan dirinya, bisa cepat tuntas. Hakim mengaku sudah mendengar kabar bahwa kliennya itu akan dimintai keterangan oleh penyidik Kejatisu guna melengkapi berkas pemeriksaan tersangka Buyung Ritonga. “Saya sudah dapat kabar. Kita tunggu saja,” cetusnya.

Mengenai bagaimana teknis pemeriksaan, Hakim menjelaskan, Syamsul tidak mesti datang ke Medan. Mengingat Syamsul sendiri sedang menjalani tahapan proses persidangan di pengadilan tipikor Jakarta, bisa saja tim penyidik Kejatisu yang datang ke Jakarta. “Soal teknis pemeriksaan, tergantung bagaimana koordinasinya,” ujar Hakim. (mag-1/sam)

JAKARTA-Pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang dikuasai konsorsium Jepang oleh pemerintah RI, sudah harga mati. Bahkan, pemerintah sudah membentuk kelompok kerja (pokja) penyiapan pengakhiran Master Agreement yang tugasnya mempersiapkan pemutusan kontrak dengan perusahaan Jepang Nippon Asahan Alumunium (NAA). Pokja ini terdiri dari tim pengarah dan tim pelaksana.

Tim pengarah tugasnya memberikan arahan kepada tim pelaksana tentang kebijakan pemutusan kontrak, baik dari aspek politis, ekonomi, hukum, teknis, bisnis dan keuangan. Sedang tim pelaksana tugasnya menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk putus kontrak dan melakukan kajian yang berkaitan dengan hal ini.

Ada lagi tim subteknis, yang antara lain tugasnya merumuskan mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak, penentuan nilai kompensasi, penyerahan hak kepemilikan PLTA dan pabrik peleburan ke pemerintah RI, pembayaran kompensasi, penyerahan karyawan PLTA dan pabrik peleburan, dan lain-lain.

Tim yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/3/2011 ini, juga terbagi lagi menjadi sub tim teknis pengembangan PT Inalum pasca 2013. Sub tim teknis ini antara lain tugasnya melakukan kajian untuk peningkatkan kapasitas produksi, peningkatan diversifikasi ke arah produk hilir yang punya nilai tambah lebih tinggi, pengembangan teknologi, pengembangan usaha, dan lain-lain.

Tim pengarah diketuai Dirjen Kerjasama Industri Internasional Kementrian Perindustrian Agus Tjahayana Wirakusumah, sekretarisnya adalah sekjen kementrian perindustrian. Anggotanya Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho dan sejumlah pejabat eselon I kementerian terkait. Sebanyak 10 bupati/walikota yang ada di sekitar danau Toba juga masuk sebagai anggota. Yakni Taput, Tobasa, Samosir, Humbahas, Simalungun, Karo, dan Dairi. Sedang tiga kabupaten/kota di bagian hilir Danau Toba yakni Asahan, Batubara, dan Kota Tanjung Balai.

Untuk pertama kalinya, kemarin (1/6) Pokja ini menggelar rapat di gedung kementrian perindustrian, yang dipimpin Ketua Pokja, Agus Tjahaya Wirakusumah. Hadir juga antara lain Bupati Batubara OK arya, Bupati Taput Torang Luman Tobing, Bupati Samosir yang juga Juru Bicara 10 bupati/walikota, Mangindar Simbolon, Bupati Simalungun JR Saragih, Bupati Dairi Johnny Sihotang, Wakil Bupati Tobasa Liberty Sianturi, Sekda Asahan Sofyan, Kadis Tamben Taput B Hutabarat, Ka Bappeda Sumut Riadil Akhir Lubis, dan beberapa lagi yang lain.

“Kita tadi dengar pendapat dari 10 bupati/walikota dan dari Pemprov Sumut, dalam kapasitas mereka sebagai anggota tim pengarah. Misal ada keinginan ingin dilibatkan dengan kepemilikan saham, mereka nanti bisa menyampaikan ke tim teknis,” terang Agus Tjahayana kepada koran ini usai pertemuan.

Ketua Otorita Asahan Effendi Sirait dalam kapasitasnya sebagai sekretaris Tim Pelaksana menjelaskan, soal bisa tidaknya pemda dilibatkan dan berapa porsi saham yang akan didapat, nantinya dibahas di tim.

Sementara, Mangindar Simbolon mengatakan, dalam pertemuan itu, disampaikan keinginan agar 10 bupati/walikota dan pemprov Sumut, tidak hanya dimasukkan sebagai anggota tim pengarah, namun ada yang masuk anggota tim teknis. Diusulkan agar Bupati Batubara OK Arya dan satu pejabat dari Pemprov Sumut, masuk anggota tim teknis. “Karena tim teknis ini nanti ikut mengurusi bidang industrinya, misal dari mana bahan baku harus didatangkan. Tim teknis ini urusannya lebih detil,” ujar Mangindar.

Disebutkan Mangindar, tahapan-tahapan pengambilalihan sudah terjadwal secara ketat. Misalnya, pada Oktober 2012 sudah harus dilakukan serah terima power plan PLTA. Untuk saat ini, tahapannya sedang dilakukan audit oleh tim independen. Jika sudah selesai, disusul audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor internal pemerintah.
Sedang OK Arya mengaku puas dengan hasil pertemuan. “Lewat pertemuan tadi, peran pemda terlihat lebih tegas. Ini nanti akan kami sampaikan kepada masyarakat,” ujarnya. (sam)

JAKARTA–Melalui rapat direksi, PT PLN (Persero) memutuskan untuk mengerjakan pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla, Tapanuli Utara,  Sumatra Utara. Ditargetkan pada akhir tahun 2011, pembangunan fisik proyek yang berkapasitas 3 x 110 MW bisa dimulai.

‘’Melalui Sidang direksi PLN pada Selasa (31/5 jam) diputuskan bahwa PLN mengerjakan sendiri proyek PLTP Sarulla yang akan memulai pembangunan fisiknya pada akhir tahun ini,’’ ucap Dirut PLN, Dahlan Iskan melalui siaran persnya, Rabu (1/6).

Dikatakan Dahlan, keputusan ini dibuat karena PLN menilai pembicaraan mengenai Sarulla tidak kunjung selesai. “PLN sangat menyesalkan lambatnya negosiasi proyek ini, sehingga PLN memutuskan untuk segera mengerjakan sendiri. Direktorat Perencanaan PLN mulai kemarin menyiapkan perencanaan untuk bisa memulai proyek PLTP Sarulla tahun ini juga,’’ imbuhnya.

Dijelaskan, untuk proyek ini PLN sudah menyelesaikan seluruh proses negosiasi, namun calon investor tidak juga bisa menyelesaikan negosiasinya dengan pihak terkait lainnya. Menurut Dahlan, proyek PLTP Sarulla seperti mubazir, padahal proyek ini sangat ramah lingkungan dan sangat menjanjikan. ‘’ Untuk mengerjakan Sarulla tidak perlu spekulasi karena keberadaan uapnya dan volume uapnya sudah jelas,’’ terangnya. (sam)