Home Blog Page 15202

Anggota DPRD DS: Amri Tambunan Bebal

Tunggakan Utang di Dua Dinas Capai Rp54,4 M

LUBUK PAKAM- Badan Pemeriksaan Keuangan Rebulik Indonesia (BPK-RI) memilih disclaimer (tanpa penilaian) terhadap pengelolaan APBD Deli Serdang selama tiga tahun berturut-turut, tahun 2008 hingga 2010. Dengan demikian, BPK RI menilai Pemkab Deli Serdang tak mampu mengelola keuangan daerah. Sejumlah pejabat bahkan terkesan bangga dengan predikat disclaimer, sehingga anggota DPRD Deli Sedang, Riki Pranda Nasution, menyatakan bahwa Amri Tambunan bersama jajaranya adalah orang bebal.

Pasalnya, setiap hasil laporan BPK-RI selalu ada saran yang harus diikuti. Tetapi kenapa saran tersebut tidak diindahkan bahkan kerkesan diabaikan dan tidak ada perbaikan kinerja sesuai saran BPK-RI. “Tidak mengikuti saran BPK-RI, merupakan tindakan orang bebal. Amri Tambunan bersama jajaranya orang bebal,” ujarnyaketusnyan
Ironisnya, kata Riki, sikap bebal tersebut diperlihatkan Wakil Bupati Zainuddin Mars dengan menyatakan hasil Disclaimer sama dengan memperoleh hadiah Adipura. “Itu sama saja Wakil Bupati itu menyebutkan hadiah Adipura dan nilai Disclaimer LHP BPK-RI artinya ketidaktaatan,” kecamnya.

Selain penilaian disclaimer, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas pengelolaan keuangan Pemkab Deli Serdang tahun 2010, Dinas PU memiliki tungakan utang pekerjaan kontruksi sekitar Rp50.494.966.458. Utang itu timbul atas pekerjan konstruksi jalan, jembatan dan jaringan irigasi yang telah selesai pekerjaan fisiknya 100 persen pada tahun anggaran 2008, 2009 dan 2010. Namun, hingga tanggal 31 Desember 2010 belum dibayarkan.

Disebutkan, pekerjaan kontruski jalan, jembatan serta jaringan irigasi untuk mengejar target kinerja dalam peraturan daerah No 05 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2009-2014. Selain itu terdapat pelaksanaan realisasi belanja barang/jasa Rp66.463.096.713 dan realisasi belanja modal Rp101.820.353.145 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Kelalaian lainnya  yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara adalah tidak dilakukannya pungutan PPN atas pembayaran kontrak upah borongan pekerjaan dan sewa alat berat pada kegiatan swakelola sekitar Rp4.449.339.181,82 yang terdapat di Dinas PU serta Dinas Cipta Karya dan Pertambangan. Akibat ketidaktertiban dalam pengelolaan keuangan daerah itu, BPK-RI memberikan penilaian disclaimer.

Beberapa waktu lalu Wakil Bupati Deli Serdang Zainuddin Mars menyatakan penilaian disclaimer oleh BPK sama halnya dengan penerimaan hadia Adipura. “Disclaimer sama saja dengan piala Adipura,” bilangnya dengan nada bangga. Zainuddin ditemui awak Sumut Pos usai pengarakan piala Adipura di Kantor Bupati Deli Serdang, Rabu (9/6).

Ketua Fraksi PDIP Apoan Simanungkalit saat dikonfirmasi perihal hasil disclaimer dan tungakan utang di Dinas PU dan Dinas Cipta Karya dan Pertambangan menegaskan, Pemkab Deli Serdang diduga melaksanakan pekerjaan dengan sarat kecurangan. “Dugaan kami bahwa pekerjaan dengan swakelola yang dikerjakan dinas PU sarat kecurangan dan tindakan korupsi. Bahkan ada dugaan pekerjan swakelola tahun sebelumnya dikontrakan untuk tahun berikutnya, padahal objeknya sama dan lokasinya sama,” ungkapnya.

Lebih lanjut politisi partai PDIP itu menegaskan, pihaknya memang tidak pernah menyetujui LKPJ Bupati Deli Serdang Amri Tambunan sejak 2008, 2009 serta tahun anggaran 2010. Untuk LKPj tahun anggaran 2011, diperkirakan DPRD Deli Serdang akan kembali melakukan penolakan.

Apoan menegaskan, penilaian ini berdampak buruk terhadap penerimaan Dana Intensif Daerah (DID) yang akan digelontorkan pemerintah pusat bagi daerah yang mematuhi saran lembaga auditor negara itu. Dana bantuan tersebut mencapai Rp40 miliar. “Padahal DID diperuntukkan sektor pendidikan dan sektor kesehatan,” ungkap Apoan.

Selain merugikan karena tidak mendapat dana DID tersebut, tentu saja hasil opini Disclaimer mempertontonkan ketidakpatuhan Pemkab Deliserdang dalam mengelola administrasi dan keuangan. Bahkan terkesan Pemkab Deli Serdang tidak taat peraturan dan perundang-undangan yang ada di negeri ini.
Untuk menanggulangi utang-utang itu, Apoan mempersilakan Pemkab mencantumkannya di APBD mendatang. “Iya, silakan Pemkab Deli Serdang memotong anggaran Dinas yang bersangkutan agar dapat melunasi utang-utang itu,” sarannya.

Secara terpisah, Kadis PU dan Dinas Cipta Karya dan Pertambangan yang dikonfirmasi, juga terkesan membela diri. “Tunggakan utang di Dinas PU adalah hal yang bagus. Berarti banyak pekerjaan konstruksi yang dikerjakan,” bilang Ir Faisal saat ditemui Sumut Pos di kantor  Bupati Deli Serdang usai menghadiri temu alumni STPDN yang bertugas di Pemkab Deli Serdang, kemarin.

Sebelum masuk ke mobilnya, sambil tersenyum Faisal kembali menegaskan, banyak utang merupakan hal bagus.
Sedangkan Kadis Cipta Karya dan Pertambangan, Ir A Haris Pane, menyatakan, kelalaian bendahara melakukan pugutan PPN karena keterlambatan pemerintah pusat menginformasikan penarikan PPN pembayaran kontrak upah borongan pekerjaan dan sewa alat berat pada kegiatan swakelola. “Bendahara hanya mengutip 6 persen sedangkan peraturan baru 10 persen, makanya muncul angka Rp4,4 miliar itu,” bilangnya.

Haris Pane kemudian memohon agar permasalahan audit LHP BPK-RI TA 2010 tidak dibesar-besakan, terutama yang berkaitan dengan adanya dugaan korupsi yang melibatkan mantan Kadis Marapinta Harahap. “Tolonglah jangan ditanyakan itu, soal yang bersangkutan tidak menjabat disini lagi,” ucapnya. (btr)

Ardjoni Munir Resmi Tersangka

Polda Beber 17 Kasus Korupsi

MEDAN-Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut tengah menangani 17 kasus tindak pidana korupsi. Dari 17 kasus tersebut (lihat grafis), tiga berkas diantaranya telah dinyatakan lengkap (P21) dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).

Satu diantara tiga kasus tersebut adalah dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dana APBD Kota Medan Tahun 2006, berkaitan dengan pengadaan jasa konsultan dalam pekerjaan penyusunan master plan Kota Medan Tahun 2006 yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan Tahun 2006 dengan tersangka Susi Anggraini, Ir Harmes Joni, Ir Gatot Suhariono dan Fajrib H Bustami. No LP/248/IX/2009/Dit Reskirm, Tanggal 7 September 2009, jumlah kerugian negara sebesar Rp1.526.026.238. Pasal yang disangkakan adalah Pasal 2, 3 UU RI No.31/1999 yang telah dirubah dan diperbaharui dengan UU RI No.20 Tahun 2001.

“Tinggal dari Kejatisu apakah tersangka tersebut langsung ditahan atau bagaimana,” ungkap ujar Kabid Humas Polda Sumut, AKBP Heru Prakoso melalui Kasubbid Pengelola Informasi dan Data (PID), AKBP MP Nainggolan di ruang kerjanya, Selasa (21/6).

Di lain pihak, Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut juga menetapkan mantan kepala dinas yang melepas jabatan pada 2009 lalu, Ardjoni Munir, sebagai tersangka. Yang bersangkutan tersandung kasus dugaan penyelewengan belanja modal pada dokumen anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atas 11 paket pekerjaan di Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut maju selangkah.

“Untuk sementara ini, kita menetapkan Ardjoni Munir sebagai tersangka, dan beliau akan dijerat dengan pasal berlapis. Tidak tertutup kemungkinan tersangkanya bakal bertambah,” ujar Kabid Humas Polda Sumut, AKBP Heru Prakoso melalui Kasubbid Pengelola Informasi dan Data (PID), AKBP MP Nainggolan di ruang kerjanya, Selasa (21/6).

Pasal yang disiapkan menjerat Ardjoni Munir antara lain, Pasal 2 (1) Subs pasal 3 UU No 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001, tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana.
Penyidikan kasus dugaan korupsi dengan nilai pengerjaan Rp1,2 miliar tersebut bermula dari laporan LSM di Sumut dengan LP/82/II/2011 Direktorat Reskrim Tanggal 23 Februari 2011. “Kasusnya sudah masuk dalam proses sidik,” jelas Nainggolan.

Dugaan korupsi tersebut terjadi pada penyimpangan pelaksanaan 11 paket pekerjaan dalam kegiatan pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dispora Provinsi Sumut, dimana dananya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran (TA) 2008, sebesar Rp1,2 miliar.

Dalam upaya penyidikan kasus tersebut, penyidik Tipikor Poldasu telah memintai keterangan beberapa saksi selain Ardjoni Munir. Beberapa orang yang diduga terkait yang telah diperiksa dan dimintai keterangan antara lain, Jonner Hutagaol, Isdawani Nafsiah, Ali Muhar, Refliady, Jabuhal Simamora, Darwin, Dwi Widodo, Harianto Butarbutar dan Yusuf Rangkuti.

Dasar penetapan status tersangka itu, dikarenakan penyidik Tipikor Poldasu menemukan adanya kejanggalan pada pengerjaan pemeriksaan rutin tersebut. Pemeriksaan terhadap audit fisik telah dilakukan penyidik Polda Sumut. Pihak Departemen Teknik Sipil Fakultas USU juga dimintai bantuannya untuk mengungkap tersebut.
Hasilnya, ditemukan 11 paket pekerjaan dalam kegiatan pemeliharaan rutin tersebut atau berkala gedung kantor dan asrama Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Jalan Sekolah Pembangunan Medan Sunggal. Dana yang dianggarkan tidak semuanya digunakan. Dari dana yang dianggarkan sebesar Rp1.292.370.000, sedangkan realisasinya Rp1.217.278.900. (ari)

17 Kasus Korupsi Ditangani Polda

Kasus Tersangka Jumlah kerugian
Berstatus P-21 
Pengadaan jasa penyusunan master plan Kota Medan Tahun 2006 

 

 Susi Anggraini 

Ir Harmes Joni

Ir Gatot Suhariono

Fajrib H Bustami

 

 

 Rp1.526.026.238 

 
Penyaluran minyak goreng bersubsidi di Disperindag Langkat Sugito SH 

Muzhir SE

 

 Rp1.307.977.500 

 
Korpsi pemerasan Eddy Suhairi SH (Panitera PN Medan) 

 

 Rp150 juta 

 
Berstatus P-19 

 
Pembukaan jalan ke Kompleks Sekolah Tinggi Islam Madina (STAIM) TA 2002 Drs H Khairuddin Lubis (Direktur CV Prima) 

Azhar Nasution (Pimpro)

Armada ST (Pengawas)

Hasanuddin Nasution

 

 Rp38.769.000. 

 
Pengadaan CPNS TA 2005 di Pemko Pematang Siantar Drs Morris Silalahi (Kepala BKD Siantar) 

Tagor Batubara SH

Drs Tanjung Sijabat

RE Siahaan (Mantan Wali Kota)

 
Mark-up pengadaan alat-alat olahraga dan operasional KONI Kota Binjai Ir Harris Harto (Ketua KONI Binjai) 

 
Penggelapan uang 233 guru dari rekening Disdik Labuhan Batu Halomoan alias Lomo (bendahara pengeluaran Disdik Labuhan Batu). Rp2.915.262.850 

 

 

 

 

Tahap Sidik

  1. Penggunaan anggaran kegiatan rutin Pemko Pematang Siantar TA 2003,  Jumlah Kerugian Rp4.451.648.220.
  2. Penyaluran minyak goreng bersubsidi di Disperindag Batu Bara , Jumlah kerugian Rp836.265.000
  3. Pengadaan alat berat Dinas Bina Marga Kota Medan TA 2009
  4. Pengadaan alat pendidikan, laboratorium dan bengkel Jurusan Elektro Politeknik Negeri Medan TA 2010. Jumlah kerugian Rp2.109.847.614
  5. Penyalahgunaan pencairan dana subsidi minyak goreng (limpahan dari Polres Binjai). Jumlah kerugian Rp101.449.240
  6. Penyaluran minyak goreng bersubsidi Disperindag Kabupaten Humbahas. Jumlah kerugian Rp675.095.000.
  7. Mark-up dana BOS di SDN Hoya Baelkaha Kecamatan Lahusa.
  8. Pembangunan drainase Baloho di Kelurahan Teluk Dalam, Nias Selatan TA 2009. Jumlah kerugian Rp255.563.566.44.
  9. Mark-up sewa kantor Panwaslu Kabupaten Batu Bara TA 2009. Jumlah kerugian Rp152.700.000
  10. Penyelewengan anggaran SKPD Dispora Sumut (Ardjoni Munir sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Ekonom: Kualanamu tak Ada Masalah Lagi

MEDAN-Progres pembangunan Bandara Kualanamu di Kecamatan Baringin dan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, mendapat apresiasi dari pengamat ekonomi Sumut Jhon Tafbu Ritonga. Menurutnya, dilihat dengan pemikiran yang jernih, pengerjaan proyek pada prinsipnya sudah tak ada lagi masalah.

“Dana untuk pembebasan lahan sudah dianggarkan pemerintah pusat sejak 2007 lalu melalui APBN. Sedangkan proyek penimbunan pasir untuk runway juga sudah ada. Arah proyeksi juga sudah jelas sektor-sektornya. Demikian juga orang-orang yang diproyeksikan menjalankan tugasnya masing-masing,” ungkap Jhon Tafbu, Selasa (21/6).

Dekan Fakultas Ekonomi USU ini menjelaskan, kendala yang dihadapi saat ini adalah proses eksekusi pembebasan lahan yang dinilainya sengaja atau tak sengaja memperlambat proyek tersebut. “Dana yang tersedia sudah ada kenapa belum dipakai juga. Berarti kan instansi-instansi terkait belum bisa memaksimalkan kerja mereka. Walau hingga saat ini proyek penimbunan pasir untuk runway sudah mencapai 85 persen dan pembangunan Bandara sudah mencapai 65 persen,” katanya.

Jhon Tafbu juga menuturkan, baik pemerintah pusat, sektoral dan departemen diharapkan meminta kepada Presiden agar mengetok palu untuk memastikan dan menggerakkan percepatan pengerjaan proyek tersebut. “Jika memang ada oknum-oknum yang melakukan kesalahan, sebaiknya hal tersebut jangan menjadi alasan terhambatnya proses penyelesaian pembangunan Bandara Kualanamu ini. Kejaksaan dan KPK juga harusnya terus memantau. Jadi, biarkan berjalan terus, jika pada akhirnya memang ada kesalahan pihak yang berwajib (Kejaksaan dan KPK, Red) bisa menghitungnya dan memberlakukan sanksi,” tegasnya.

Namun, menurutnya, yang menghambat pelaksanaan proyek ini sebenarnya juga bisa dituntut merugikan negara. “Karena, dengan menunda-nunda proyek ini hingga berlarut-larut tentunya bisa menimbulkan minimum inflasi negara hingga tujuh persen. Jadi pada tahun berikutnya pemerintah harus menambah lagi anggaran yang sudah ada,” tutur Jhon Tafbu.

Mengenai akan datangnya investor dari Korea ke Sumut pada 27 Juni ini, tentunya akan sangat senang jika kepada mereka dijelaskan masalah yang ada saat ini. “Semuanya sudah ada, tinggal pengerjaannya. Tentunya mereka akan sangat senang menerima proyek tersebut dengan keuntungan yang sudah mereka hitung tentunya,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Sumut Sigit Pramono menjelaskan, proses penyelesaian proyek Bandara Kualanamu hingga saat ini patut diacungi jempol. “Kita salut terhadap pemerintah pusat dan daerah yang secara serius menangani hal ini,” jelasnya.

Kader Fraksi PKS ini juga mengatakan, untuk itu, pemerintah daerah harus menyelesaikannya infrastruktur dan lain-lain secepatnya. “Mesti dikebut penyelesaiannya. Namun, kita juga harus memperhatikan jangan sampai ada masalah yang terjadi,” tuturnya.

Mengenai investor asal Korea yang akan datang dalam waktu dekat ini, Sigit mengutarakan, pemerintah pusat dan daerah harus membuktikan hal ini bukan hanya isapan jempol semata. “Kalau hanya MoU saja, dari dulu susah banyak investor yang datang, tapi cuma untuk MoU. Jadi kita harapkan ini jangan hanya ‘pepesan kosong.’ Pemprovsu juga harus menjalankan proyek secara konkrit, karena sudah lama kita menunggu realisasinya. Bukan sekadar pembicaraan saja,” kata Sigit.

Urus Pasir, Dephub Lobi Bupati

JAKARTA-Departemen Perhubungan (Dephub) sudah menerima laporan dari SPM Satker Perhubungan Udara terkait persoalan pasokan pasir yang digunakan untuk menimbun runway bandara Kualanamu. Dephub telah mengirim tim yang punya tugas khusus melobi bupati Deliserdang agar tidak menyetop penambangan pasir dimaksud.

“Saya sudah kirim tim ke Medan untuk bicara dengan bupati. Besok (hari ini, Red) mungkin sudah bisa selesai,” ujar Direktur Bandara Dephub, Bambang Cahyono, kepada koran ini di Jakarta, kemarin (21/6).

Kok baru kirim tim, padahal soal macetnya pasokan pasir sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu? Bambang menyebutkan, pihaknya mengambil langkah pengiriman tim setelah Satker sudah tidak sanggup menyelesaikan masalah ini. “Kalau Satker tak sanggup, kirim surat ke pusat, maka kita kirim tim untuk membantu,” terangnya.

Bagaimana jika tim lobi tetap tidak berhasil? Bambang mengancam akan melaporkan masalah ini ke Wapres Boediono dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4). “Kalau tetap tidak selesai, kita bawa ke setwapres dan UKP4,” tegasnya.

Bambang menjelaskan, masalah penambangan pasir itu muncul lantaran ada perubahan kebijakan dari bupati Deliserdang. Sebelumnya, katanya, izin penambangan pasir cukup dikelurkan oleh camat. “Ada perubahan policy (kebijakan), sekarang harus diurus ke bupati. Ini yang jadi persoalan,” paparnya.

Dia berharap agar semua pihak mendukung proyek pembangunan bandara Kualanamu, sebagai proyek nasional. “Ini bukan proyek pemda. Kita mohon pengertian pemda. Kalau dulu sudah ada persetujuan, ya harus terus didukung dong. Kalau tidak, kita repot,” ujarnya lagi.

Sebelumnya diberitakan, penyelesaian pembangunan Bandara Kualanamu yang berlokasi di Kecamatan Pantailabu dan Beringin kembali terancam molor. Penyebab keterlambatan itu karena ketiadan pasokan pasir untuk penimbunan runway.

Pejabat SPM Satker Perhubungan Udara Sigit Widodo sebelumnya menjelaskan, sesuai jadwal, mestinya saat ini pekerjan penimbunan runway 85 persen. Tetapi karena tidak ada pasokan pasir menjadi 81 persen. “Ada ketertinggalan 4 persen,” bilangnya.

PT Waskita Yasa sebagai kontraktor pembangunan runway Bandara Kualanamu membutuhkan pasir sekitar 1,5 juta meter kubik untuk kegiatan penimbunan. Sementara kegiatan penimbunan terhenti karena Pemkab Deliserdang mendesak pihak PT Waskita Yasa agar tidak menerima pasir yang berasal dari wilayah Kabupaten Deliserdang dengan alasan tidak ada satupun kegiatan tambang pasir yang memiliki izin.(saz/sam)

Selamatkan Darsem, Pemerintah Siapkan Rp4,7 M

Butuh Rp1,424 T Bebaskan 303 TKI Terancam Mati

JAKARTA-Reaksi keras masyarakat Indonesia atas terjadinya hukum pancung yang diterima Ruyati Binti Satubi (54) di Arab Saudi akhirnya memaksa pemerintah memberikan perlindungan bagi WNI di luar negeri. Pemerintah dan DPR sepakat untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) lainnya yang kini terancam hukuman mati. Seperti kesepakatan membayar uang diyat Rp4,7 miliar untuk membebaskan Darsem dari hukuman pancung di Arab Saudi. Biaya ganti rugi tersebut dikeluarkan dari APBN.

“Kemenlu dan Kemenakertrans mengupayakan uang ganti rugi untuk keluarga majikan Darsem Rp4,7 miliarn
Dana itu telah disepakai DPR dan Kemenlu. Insya Allah kita akan melakukan perlindungan itu. Selain dana APBN tidak menutup kemungkinan pengumpulan uang itu dilakukan dengan jalan lain,” jelas Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar di Jakarta, Selasa (21/6).

Seperti telah diberitakan, sepanjang 1999-2011 ada 303 WNI di luar negeri terancam hukuman mati (Sumut Pos, 20/6). Pemerintah tentu harus berlaku adil bagi setiap warga negara. Bila kondisi yang sama seperti Darsem diberlakukan kepada 302 TKI tervonis hukuman mati di luar negeri, berarti pemerintah membutuhkan dana Rp1,424 triliun.

Untuk meminimalisir hal itu, pemerintah Indonesia kian aktif melakukan pendekatan kepada pemerintah Arab Saudi, salah satu negara tujuan pengiriman TKI. Saat ini, pemerintah Arab Saudi sudah menyetujui untuk mempercepat pembahasan MoU akhir Juni 2011 ini. Masing-masing pihak akan membentuk tim kerja persiapan MoU, untuk kemudian membentuk pula joint working group (tim kerja gabungan) mewakili kedua negara.

“Tim ini tugasnya mendetilkan poin-poin yang perlu dimasukkan ke dalam naskah MoU,” kata Muhaimin.
Untuk memperkuat pembelaan hukum bagi TKI, Muhaimin mengatakan pemerintah juga berencana memperbanyak tim pengacara. Sehingga, lanjut Muhaimin, para TKI yang mengalami berbagai persoalan di luar negeri dapat cepat ditangani.

“Upaya pendampingan akan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan serius dan dilaksanakan secara terus menerus, bahkan sampai detik-detik terakhir,” jelasnya.

Selain memperbanyak pengacara, pemerintah juga membuat pembelaan untuk menyelesaikan persoalan TKI yang mengalami tuntutan kriminal dengan cara diplomasi, termasuk merayu dan melakukan negoisasi kepada keluarga atau majikan TKI untuk mengganti diyat (ganti rugi).

“Langkah diplomasi sudah kita lakukan melalui kunjungan berkali-berkali ke Saudi Arabia bersama dengan Kemlu,Kementerian Hukum dan Ham, BNP2TKI dan intansi terkai. Tidak kurang ratusan pembebasan dilakukan. Ini terus diharapkan agar pemerintah Saudi memiliki komitmen yang sama,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin ini.
Dengan berbagai persoalan yang dihadapi TKI, Muhaimin mengingatkan agar masyarakat berhitung dan berpikir untuk bekerja ke luar negeri. “Ke depan tidak boleh lagi asal berangkat, tetapi harus benar-benar siap mental, siap ketrampilan, pengetahuan dan kesehatan TKI. Untuk itu, pengetatan moratorium terus menerus kita lakukan. Dan hendaknya hal itu menjadi komitmen nasional,” imbuhnya.

Di sisi lain, rasa simpati terhadap Ruyati Binti Satubi masih terus mengalir. Tidak ketinggalan, ratusan siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah (MTs) Miftahussalam, melaksanakan tahlilan dan memanjatkan doa untuk Ruyati di sekolah mereka di Jalan Darussalam Medan, kemarin.

Dilakukan secara sederhana di ruang sekolah, tahlilan dan doa yang dipimpin guru Pendidikan Agama Windi Khaldun, berlansung khidmat dan diwarnai isak tangis para siswa dan guru.
Kepala Sekolah MTs Miftahussalam Cut Ruhama mengatakan, tahlilan sengaja digelar pihak sekolah untuk mendoakan Ruyati sebagai sesama muslim juga untuk menumbuhkan rasa kepedulian di diri anak didik. “Supaya para siswa kita yang kini bisa peduli atas yang dialami orang,” tukas Cut Ruhama.

Ustad Windi Khaldun yang memimpin doa mengatakan, dalam hukum Islam ada ditentukan hukuman khisas yakni balasan untuk menghukum mati kepada mereka yang bersalah. “Namun seharusnya ada pertimbangan lainnya, kenapa Ruyati nekat melakukan itu. Karena setahu kita, majikan di Arab Saudi itu memang terkenal suka melakukan kekerasan kepada pembantunya. Ini yang tak terang diketahui masyarakat,” ungkap Khaldun yang pernah menetap di Arab Saudi dalam proses belajar.

Dia juga menyesalkan pemerintah yang kurang berusaha mengupayakan keringanan hukum Ruyati.
Sementara itu Anggraeni Putri (13) siswi MTs Miftahussalam mengaku ikut merasa kepedihan dan kesedihan keluarga yang ditinggalkan Almarhumah Ruyati.

“Dia itu seorang ibu yang seperti saya tonton di televisi dan saya baca di koran menjadi tulang punggung keluarganya. Dia itu nekat melakukan karena terpaksa dan melawan akibat terus disiksa majikannya,” ungkapnya dengan nada sedih.

Tahlilan juga dilakukan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Sumatera Utara. Tahlilan digelar di Sekretariat DPW PPP Sumut di Jalan Raden Saleh No 11 Medan, Senin (20/6) usai maghrib. Tahlil dihadiri pengurus harian DPW PPP Sumatera Utara dan Pimpinan DPC PPP Kota Medan.

Wakil Ketua DPW PPP Sumatera Utara, Dtm Abul Hasan Maturidi dan Aswan Jaya mengatakan, bahwa kegiatan ini merupakan rasa prihatin PPP Sumut atas wafatnya Ruyati.

“Para TKI itu adalah penghasil devisa bagi bangsa dan negara,” ujar Hasan Maturidi dan Aswan Jaya.(cha/jpnn/mag-7)

Anti Makan Nasi

Joanna Alexandra

Badan melar saat mengandung atau sesudah melahirkan menjadi hal lumrah bagi mayoritas perempuan. Namun, hal itu akan menjadi masalah jika perempuan tersebut berprofesi sebagai artis yang dituntut memiliki tubuh
sempurna.

Aktris cantik Joanna Alexandra tengah berupaya memenuhi tuntutan tersebut. Setelah melahirkan buah hati kedua, perempuan 24 tahun itu pun ketat menjaga pola makan.

“Aku nggak makan nasi. Jadi, cuma makan lauk sama sayur aja,” ujarnya ketika ditemui dalam acara premiere Ada Apa Dengan Pocong di XXI Planet Hollywood, Jakarta, Senin malam (20/6).

Agar kondisi fisik tetap prima, perempuan yang akrab disapa Jo itu berusaha makan sampai kenyang meski tanpa nasi. Selain itu, dia berdiet dengan cara tidak makan lebih dari pukul 20.00. Hal tersebut dilakukan setelah melihat timeline Twitter milik temannya.

“Aku diet nggak pakai dokter, nggak pakai obat juga. Tapi, pas aku baca Twitter temen, dia bilang di atas jam delapan malem nggak makan,” ungkap perempuan yang anak pertamanya berumur 3,5 tahun dan anak kedua 11 bulan tersebut.
Upaya itu pun terbukti berhasil. Selama empat bulan Jo berhasil menurunkan lagi 11 kilogram. “Jadi, berat badanku yang dulu 60 kilogram sekarang udah 49 kilogram. Tapi, memang tetep nggak sekerempeng dulu, waktu belum hamil,” katanya.(ken/c5/ayi/jpnn)

Hampir Diculik ketika Ungkap Aparat yang Jadi Beking

Gara-gara Tekuni Film Dokumenter, Iwan Setiawan Kenyang Kena Teror

Bagi sebagian orang, film dokumenter mungkin dianggap tak menarik untuk ditonton, apalagi ditekuni. Tapi, hal itu tak berlaku bagi Iwan Setiawan. Dia bahkan mendirikan komunitas. Gara-gara menekuni hal yang disukai itu, nyawanya nyaris terancam.

RIDLWAN H, Jakarta

Perawakannya tak begitu tinggi. Tapi, sorot di balik kacamata minusnya tajam. Bicaranya juga lugas, khas arek Jawa Timur-an. “Membuat dokumenter, terutama yang bau-bau investigasi, itu modalnya nyali,” kata Iwan Setiawan, penggagas komunitas Salam Dokumenter Mania saat ditemui tadi malam (21/6) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Iwan berkaus dan bercelana jins dengan sandal gunung. Di tas bodypack-nya ada dua peralatan yang wajib dibawa ke mana-mana. Yakni, handycam dan laptop. “Orang dokumenter ya wajib bawa handycam. Sebab, momen ada setiap saat,” ujar pria 41 tahun tersebut.

Dia mencontohkan salah seorang anggota komunitas film dokumenter Mohammad Addiartha Putra Kusuma. Siswa Sekolah Menengah Atas Kolese Kanisius, Jakarta, itu selalu membawa handycam setiap jalan ke mana saja.
Suatu waktu, dia tersentil melihat temannya yang benci musik jazz gusar membaca iklan Java Jazz di koran. Jadilah film superpendek bertajuk Made with Jazz yang menjadi film terbaik dalam lomba film SMA di Festival Film Institut Kesenian Jakarta tahun lalu.

“Kebanyakan orang komunitas dokumenter adalah orang-orang yang gelisah dengan lingkungannya dan mencurahkan dalam bentuk audio visual,” ujar bapak dua anak tersebut.

Dia mengutip definisi film dokumenter dari ilmuwan Inggris, Frank Beaver, yang menulis Dictionary of Film Terms. “Sederhananya, sebuah film nonfiksi,” katanya.

Film dokumenter biasanya di-shoot di sebuah lokasi nyata, tidak menggunakan aktor, dan temanya terfokus pada subjek-subjek seperti sejarah ilmu pengetahuan, sosial, atau lingkungan. Tujuan dasarnya adalah memberikan pencerahan, informasi, pendidikan, melakukan persuasi, dan memberikan wawasan tentang dunia yang kita tinggali.
Sebelum terjun total dalam dunia film dokumenter, dia pernah menjadi jurnalis. Hampir delapan tahun di Tempo, Iwan lantas menggawangi program SIGI SCTV yang berfokus pada investigasi kasus-kasus yang tak terungkap ke publik.

Saat itu, alumnus TV journalist workshop Ohio State University 2008 tersebut benar-benar harus bertarung face to face dengan pihak-pihak yang merasa aibnya dia ungkap. “Di Tanah Bumbu, saya menginvestigasi aktivitas pertambangan ilegal yang dibekingi aparat, tepatnya anaknya aparat,” ungkapnya.

Ketika menginvestigasi, Iwan menyewa perahu untuk menelusuri sungai di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, itu. “Panjangnya sekitar 2,5 kilometer, ada 220 titik tambang batu bara,” katanya.
Setelah hasil investigasinya ditayangkan, berbagai ancaman mulai muncul. “Mulai santet sampai diajak ketemu di Jakarta,” ujarnya.

Alumnus Sekolah Tinggi Filsafat Driyakarya tersebut juga pernah hampir diculik saat menginvestigasi pembalakan liar di Sorong, Papua. “Di sana juga ada beking aparatnya,” katanya lantas meminta nama institusi itu tidak ditulis.
Iwan yang juga pernah mengikuti Investigative Journalism Training di Murdoch University, Perth, Australia, 2002 tersebut lantas menekuni film dokumenter secara serius sejak ikut workshop pada 2006.

Beberapa prestasi diraih. Di antaranya, Best Feature Documentary on Indonesia Documentary Film Festival 2009 dengan titel At Stake! Film itu juga pernah diputar di Berlin Film Festival 2008. Iwan juga menjadi line producer untuk film Heaven for Insanity yang diputar dalam Festival Film Rotterdam, Belanda, 2009.

Selain itu, dia memenangi Script Development Competition, Jakarta International Film Festival 2006. Lalu, ikut South East Asia Press Alliance (SEAPA) Fellowship di Laos dan Vietnam, 2006.

Bersama tiga temannya, Swastika, Kristianto Nugroho, dan Muhammad Ihsan, Iwan mendirikan Salam Dokma. Salam berasal dari singkatan Sabtu Malam. Sebab, anggota komunitas tersebut awalnya berkumpul setiap Sabtu malam Minggu. Dokma adalah singkatan dokumenter mania.

Kini, pertemuan diubah setiap Minggu, diisi dengan diskusi dan memutar film. Lokasinya di Newseum Caf ›kawasan Jalan Veteran, Jakarta Pusat.

“Tujuan kami, ingin memberikan alternatif tontonan untuk masyarakat dengan film dokumenter. Yang datang beragam, mulai pelajar SMA sampai sutradara film yang sukses di festival internasional,” ungkapnya.
Di antara ratusan simpatisan yang datang, yang benar-benar hidup dari film dokumenter memang hanya belasan. “Kami ingin hidup dari film dokumenter. Sampai sekarang masih jarang orang yang mendedikasikan dan benar-benar hidup dari dokumenter,” tegasnya.

Menurut Iwan, menekuni film dokumenter seperti bertanam pohon jati. “Hasilnya tidak bisa dipetik tiap bulan, tapi mungkin lima atau enam tahun lagi,” tuturnya.
Film dokumenter akan semakin dicari saat langka. Misalnya, film tentang pembuat keris kawakan yang sangat terkenal. Saat ini film tersebut belum tentu dijual. “Tapi, kalau sang empu itu sudah wafat, filmnya jadi langka,” ujarnya.

Iwan sekarang mengembangkan sebuah perpustakaan audio visual di Yayasan Amerta di Bogor. Selain itu, dia sibuk membuat web. “Siapa pun yang ingin lihat dan up load film dokumenternya bisa gratis,” katanya.
Dia mengaku terinspirasi komunitas serupa di Austria. “Saya baru saja pulang dari sana. Di Austria, khusus untuk film dokumenter saja ada 250 production house,” ungkapnya.

Proyek lain yang sedang dipikirkan dalam-dalam adalah tawaran membuat film dokumenter semi-investigasi di sebuah kabupaten di Jawa Timur. Dia menyebut sebuah tempat. “Lokasinya jangan ditulis dulu. Ini rumit karena ada unsur koneksi antara korporasi dan pejabat setempat,” tegasnya. (kuh/c5/kum/jpnn)

Pesawat Rusia Jatuh, 44 Tewas

MOSKOW – Insiden tragis kembali terjadi di dunia penerbangan. Kali ini sebuah pesawat Rusia, Tupolev Tu-134, jatuh di Republik Karelia, Senin malam  waktu setempat atau Selasa dini hari WIB. Kecelakaan itu menewaskan 44 orang. Selain itu, delapan luka berat.

Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan . Tapi, seperti dilansir Reuters, petugas setempat melaporkan, pesawat itu terganggu kondisi cuaca buruk di langit Rusia. Tentang kronologi peristiwa itu, otoritas penerbangan negeri beruang merah itu menggelar investigasi khusus.

Pesawat tersebut mencoba mendarat darurat di jalan tol sekitar satu kilometer dari Bandara Besovets, Petrozavodsk, di wilayah Karelia, Rusia utara. Tapi, pesawat itu bertolak dari Bandara Domodedovo, Moskow, jatuh dan terbakar.
“Pada 20 Juni, pesawat Tu-134 mengalami hard landing. Kontak hilang dengan pilot pada pukul 23.40. Orang-orang yang selamat telah dikirim ke Rumah Sakit Petrozavodsk,” demikian pernyataan kementerian darurat setempat seperti dikutip AFP kemarin. Kecelakaan terjadi saat acara Paris Air Show yang rencananya dihadiri PM Rusia, Vladimir Putin.

“Menurut informasi terbaru, 52 orang berada di pesawat. 44 tewas dan 8 luka-luka,” kata Juru Bicara Kementerian Darurat, Irina Andianova kepada kantor berita RIA Novosti. Menurut sumber-sumber penerbangan Rusia, selain cuaca buruk di daerah tersebut, penyebab kecelakaan diduga kesalahan manusia. Media-media Rusia melaporkan, pesawat tersebut tampaknya gagal mencapai landasan pacu dan terpaksa mendarat darurat di jalan tol. Tapi tak bisa mendarat secara mulus, pesawat terbakar.

Pesawat langsung meledak di jalan sekitar 0,6 mil (1 km) dari landasan pacu Bandara Besovets, 430 mil barat laut Moskow. Pesawat milik RusAir berpenumpang 43 orang dengan sembilan kru itu terbang dari Domodedovo, Moskow, menuju Petrozavodsk. RusAir menolak berkomentar. Sebagian besar Penumpang berasal dari Rusia dan Swedia.

Sesaat setelah insiden, petugas penyelamat melihat mayat-mayat berserakan di jalanan. Delapan orang selamat dalam musibah itu.  Tapi, mereka menderita luka-luka serius dan dirawat di RS Petrozavodsk. Di antaranya ada seorang pramugari yang ditemukan masih hidup.

Terpisah, pesawat latih militer Korea Selatan (Korsel) jatuh, Selasa (21/6) . Akibatnya seorang instruktur dan siswa tewas.  Pesawat Ilyushin II-103 buatan Rusia itu yang digunakan angkatan udara Korsel. (c2/iro/bbs/jpnn)

Pelancong Cari Negara Sumber Pariwisata

Warga Cina Suka Melancong

BEIJING- Meningkatnya kemakmuran Cina terlihat dari jumlah wisatawan Cina yang melancong ke luar Cina. Sejak 2010 lalu ada perbandingan satu dari 17 pelancong dunia merupakan orang Cina.

Seperti dilaporkan Asia Calling, pada 2000 lalu, satu dari 70 wisatawan di dunia internasional adalah dari Cina. Sepuluh tahun kemudian, 2010 lalu, perbandingan itu berubah satu dari 17 pelancong dunia merupakan orang Cina.
Artinya,  kurang dari 1,5 persen jumlah pelancong Cina dari seluruh jumlah pelancong dunia, meningkat menjadi hampir 6 persen. Dalam nominal, angka itu adalah dari 12 juta menjadi lebih dari 50 juta.

Ini jelas pemasukan devisa bagi negara yang tahu cara memikat orang Cina datang ke tempat pelancongan negara itu.
Rebecca Valli, wartawan Asia Calling, belum lama ini mengamati dan mewawancarai turis Cina di pusat perbelanjaan Milan, Italia.

Mengapa Milan? Inilah satu kota tujuan wisata terfavorit turis Cina. Milan, tepatnya Via Montenapoleone, dari tempat itulah mode busana dunia diciptakan. Di Via Montenapoleone itu Rebecca melaporkan berbagai tokoh mewah dan ruang-ruang elegan dipenuhi turis Cina.

“Para turis menghabiskan banyak uang di sini, dan kini termasuk yang berasal dari Cina,” lapor Rebecca.
Selanjutnya, Rebecca menemui seorang turis yang seperti sedang merenungi gedung yang diresmikan pada abad ke-18 itu. Nama sang perenung duduk di bangku panjang di depan gedung itu, Zhu. Dia satu dari belasan turis Cina yang berkerumun.

Zhu bercerita sangat tertarik pada karya budaya dan seni kelas dunia. Ini yang mendorong dirinya ke Italia, dan Milan adalah pilihan utamanya. Bukan sesuatu yang aneh. Di Asia dan Afrika, negara yang mampu mengembangkan orkestra Barat sejauh ini hanya dua: Mesir dan Cina. Dua negara itu mestinya punya penggemar musik orkestra yang membawakan ciptaan “abadi” komponis Eropa: dari Beethoven sampai Mozart, dari Bach sampai Chopin dan Franz Liszt.

Akhirnya Rebecca mendapatkan kisah yang “utuh”. Zhu menghabiskan ribuan yuan di negara Francesco Verdi yang terkenal dengan opeara Aida itu.

“Kamu tahu, ekonomi Cina semakin membaik, dan gaji kami bertambah banyak,” kata Zhu, karyawan Bank Mingsheng di Beijing.

“Kami mampu membeli pakaian merek terkenal mahal, dan di sini harganya 20 sampai 30 persen lebih murah ketimbang di Cina” Lalu Zhu menyebut sejumlah merek, antara lain PRADA, D&G dan lainnya.
Seberapa banyak dunia wisata Indonesia menikmati kemakmuran turis Cina? Data Kementerian Budaya dan Pariwisata, jumlah terbesar, lebih 70 persen wisatawan datang dari Asia.

Lima besar wisatawan asing itu dari Singapura, Malaysia, Jepang, Korea, dan Cina. Namun selisih jumlah wisatawan Singapura dan Cina, jauh hampir 1.200 dan turis Cina mendekati 355.000 orang (data Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 2008).

Direktur biro perjalanan Peace Travel, Li Xiaofeng menyebutkan wisatawan mandiri semakin bertambah. Orang hanya datang ke travel untuk mendapatkan visa, dan tiket pesawat.

“Menurut saya tren sekarang adalah semakin banyak pelancong independen, sekitar 10 persen jumlah turis independen,” tambah Li, yang memperkirakan lima tahun mendatang jumlah itu akan meningkat sampai 30 persen. (*)

Ultah Ke-29, Pangeran William Tugas Jaga

LONDON – Pangeran William merayakan ulang tahun yang pertama setelah menikah dan menjadi suami Kate Middleton. Selasa (21/6) putra sulung mendiang Putri Diana itu genap berusia 29 tahun. Tetapi, tidak ada pesta meriah atau perayaan khusus untuk memperingati bertambahnya usia pewaris kedua takhta Kerajaan Inggris tersebut. Bahkan, cucu Ratu Elizabeth II dan juga putra Pangeran Charles (Prince of Wales) itu tetap menjalani dinas rutin di Angkatan Udara Kerajaan Inggris atau Royal Air Force (RAF).

“Hari ini (kemarin, Red) beliau tetap menjalani dinas seperti biasa di Lembah RAF, Anglesey,” kata jubir Clarence House keluarga Kerajaan Inggris.

William melangsungkan pernikahan dengan Kate Middleton pada 29 April lalu mendapatkan giliran jaga. Pria bergelar Duke of Cambridge yang menjadi pilot helikopter RAF tersebut harus siaga di pangkalan militer.

Jubir Clarence House menegaskan kerajaan tak menyelenggarakan pesta meriah memperingati hari kelahiran William dalam waktu dekat. Kakak Pangeran Harry itu sibuk mempersiapkan rencana lawatan ke Kanada dan California, bersama istri.   Bukan kali ini saja dia memperingati ulang tahun dengan bekerja. Tahun lalu dia melewatkan hari jadinya di tempat kerja. Padahal tahun-tahun sebelumnya William selalu merayakan dengan pesta. (afp/ap/hep/c6/dwi/jpnn)

Tindak KUPT Medan Johor

081264455xxx

Kepada Yth Bapak Wali Kota dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, mohon ditindak tegas Kepala Unit Pelayanan Teknis (KUPT) di setiap kecamatan khususnya Medan Johor meminta Rp200.000 perkepala setiap guru untuk memasukan berkas pencairan sertifikasi guru-guru SD selalu ditindas dari jajaran yang terkait.

Kami Teruskan

Terima kasih laporannya, kami sampaikan kepada pelapor untuk membuat laporan tertulis. Selanjutnya, kami juga akan teruskan persoalan ini ke Dinas Pendidikan Kota Medan. Apabila laporannya benar, maka bisa ditindak lanjuti dengan proses peraturan yang berlaku.

Khairul Buchari, Plt Kabag Humas Pemko Medan

1...15,20115,20215,203...15,831Page 15,202 of 15,831