SINGKIL- Ratusan massa yang menggelar aksi demonstrasi di Gedung Bupati Aceh Singkil mengamuk. Mereka mengacak-acak serta melempari kantor tersebut dengan batu hingga memecahkan kaca gedung. Kapolres Aceh Singkil, AKBP H Helmi Kwarta yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya membenarkan aksi demonstrasi anarkis itu.
“Benar, kejadiannya kira-kira pukul 13.30 WIB,” kata Helmi, Senin (30/5). Helmi menjelaskan, massa yang mencapai 200 orang itu menggelar aksi saat unsur Muspida sedang menggelar rapat. Massa kemudian mengamuk dan membakar kursi-kursi di pos penjagaan.

“Baru saja selesai rapat, tiba-tiba mereka sudah merengek masuk dan mengacak-acak kantor bupati,” jelas Helmi. “Mereka menyeret keluar kursi, dan membakarnya,” imbuhnya. Mereka marah karena menilai Bupati Singkil, Makmur Syahputra tak ingin menemui mereka. (net/jpnn)

JAKARTA- Semua alibi yang diungkapkan terdakwa terorisme Abu Bakar Ba’asyir dalam sidang sebelumnya dibantah jaksa penuntut umum (JPU). Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin (30/5), JPU menganggap semua dalih yang diungkapkan Ba’asyir tidak berdasar. Sebab, keterlibatan Ba’asyir diungkapkan sendiri oleh saksi-saksi dari Jamaah Ansyarut Tauhid (JAT). “Kami menolak semua dalil dalam nota pembelaan (pleidoi, Red.) tim penasihat hukum dan terdakwa Abu Bakar Ba’asyir yang telah disampaikan dalam persidangan sebelumnya,” kata ketua tim JPU Andi M Taufik, dalam sidang dengan agenda pembacaan replik (tanggapan atas pleidoi), kemarin (30/5).

Karena itu, JPU meminta majelis hakim menolak pledoi Ba’asyir dan tetap menvonisnya kurungan badan alias penjara seumur hidup.(aga/jpnn)

Jakarta- Mulai 1 Juni 2011, calon jamaah haji Indonesia sudah bisa mengurus penerbitan paspor. Biaya paspor akan ditanggung pihak Kemenag dengan dana optimalisasi setoran awal Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH). “Paspor jamaah bisa diurus mulai 1 Juni. Bagi jamaah haji reguler biaya penerbitan paspor akan menjadi tanggung jawab Kemenag dengan menggunakan dana optimalisasi BPIH,” ucap Dirjen Pelaksana Haji dan Umroh, Slamet Riyanto, dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Agama, Senin (30/5).

Pelayanan penerbitan paspor, lanjut Slamet, akan dilakukan secara terpadu di 107 Kantor Imigrasi. “Pelayanan akan dilakukan secara terpadu di 107 kantor Imigrasi dan 469 kantor Kementerian Agama di berbagai kabupaten dan kota. Bagi jamaah yang jauh dari Kantor Imigrarsi, disediakan 20 unit pelayanan mobile di berbagai daerah,” terangnya.(net/jpnn)

JAKARTA- Sejak dirawat di RS Polri Kramat Jati Kamis (26/5), kondisi kesehatan Inong Melinda alias Malinda Dee berangsur membaik. Gangguan awal yaitu tekanan darah tinggi (hipertensi) dan sesak nafas berangsur mulai reda. Kini tinggal mengobati keluhan radang payudara.

Kabid Pelayanan Kedokteran RS Polri Kramat Jati Kombes Pol dr Ibnu Hadjar tadi malam (30/5) menjelaskan, saat masuk kondisi Malinda Dee terlihat cukup lemas. Dia datang menggunakan mobil polisi. Sambil berbaring, tersangka penggelapan duit nasabah Citibank itu dibawa menggunakan kereta pasien menuju ruang Cendrawasih.
Saat itu, jelas dr Ibnu, tekanan darah Malinda cukup tinggi. Yaitu sekitar 240/150. Sebagai perbandingan, tekanan darah normal adalah 120/80. “Jika tidak segera dirujuk, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan pasien. Mungkin bisa saja meninggal,” ujar perwira dengan tiga melati di pundak itu.

Rekomendasi rujukan Malinda diteken oleh Kabareskrim Komjen Ito Sumardi. Kondisi tekanan darah Malinda yang tinggi itu, menurut dr Ibnu bisa muncul karena selama ini yang bersangkutan merasa tertekan di dalam penjara.
Dr Ibnu menambahkan, selain mengalami keluhan tekanan darah tinggi, saat dirujuk Malinda juga didiagnosa mengalami gangguan sesak nafas.

Sementara itu, Mindo Rosalina Manulang, tersangka kasus suap pembangunan wisma atlet di Palembang, sempat pingsan di rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Rosa pingsan karena mengidap penyakit Vertigo dan Anemia. Kuasa hukum Rosa, Djufri Taufik saat ditemui wartawan di gedung KPK, Jakarta, Senin (30/5) mengatakan, kliennya sempat mendapat pertolongan dokter rutan kala pingsan di rutan Pondok Bambu. Rosa, lanjut Jufri, memang sudah lama mengidap penyakit itu.(net/jpnn/wan)

JAKARTA- Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum disebut-sebut juga sempat memiliki kaitan bisnis dengan mantan Bendahara Umum PD M. Nazaruddin. Dia disebut-sebut ikut memiliki saham sekaligus menjadi komisaris di dua perusahaan milik Nazaruddin, yaitu PT Panahatan dan PT Anugerah Nusantara.

Namun, terkait hal tersebut, Anas enggan mengomentari panjang lebar. “Nanti, semua akan saya ceritakan,” kata Anas Urbaningrum, saat dikonfirmasi terkait hal itu, kemarin (30/5).

Penjelasan panjang lebar justru disampaikan Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin. Menurut dia, Anas telah mengundurkan diri dari dua perusahaan itu pada 2009.

Surat pengunduran dirinya disampaikan secara tertulis. Para petinggi, termasuk Nazaruddin, akhirnya menyetujui keputusan mundur tersebut. “Dalam penjelasan ke saya, dia mundur karena sungkan memilki saham tapi tak pernah menyetor modal maupun menyumbangkan tenaga,” kata Amir, saat dihubungi.

Menurut dia, Anas sebenarnya juga heran namanya bisa masuk dalam jajaran pemilik saham dan komisaris dua perusahaan tersebut. Selama masuk di sana, Anas juga belum pernah menerima pembagian hasil sama sekali. “Termasuk, terlibat dalam pengambilan-pengambilan keputusan di kedua perusahaan tersebut,” tandas politisi berlatarbelakang pengacara tersebut.

Amir menyatakan, persoalan apakah akta notaris sudah berubah atau belum pasca pengunduran diri, sesungguhnya bukan lagi tanggungjawab Anas. “Sejauh ini, penjelasan ini sudah cukup,” imbuhnya.(dyn/jpnn)

JAKARTA- Pihak keluarga tersangka baru kasus suap cek perjalanan (traveler cheque), Nunun Nurbaeti Daradjatun menyatakan belum bersedia memberitahukan keberadaan fasilitator pemberi suap kepada sejumlah anggota dewan Komisi IX periode 1999-2004. Menurut suami Nunun, Adang Daradjatun, keberadaan istrinya merupakan urusan pribadi keluarganya.

Ketika ditanya lokasi Nunun di Singapura, politikus PKS tersebut hanya menjawab, “Itu urusan pribadi saya. Itu hak saya memberitahu atau tidak,”jawabnya saat ditemui usai pertemuan Komisi III DPR RI dan Mahkamah Konstitusi (MK) di gedung MK, kemarin (30/5).

Menurut Adang, mencari keberadaan Nunun merupakan tugas penyidik KPK, sebagai pihak yang menyidik kasus tersebut. Meski begitu, Mantan Wakapolri tersebut menolak disebut tidak kooperatif. Dia menyatakan, sejak awal pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada KPK, yang isinya menyangkut keberadaan dan kondisi istrinya.” Kita kasih tahu semuanya, ibu (Nunun) dimana, tinggal dimana, dokternya siapa,”tegasnya.

Adang pun menegaskan bahwa kondisi istrinya masih kurang baik. Dia juga mengaku belum menerim surat penetapan tersangka atas Nunun dari KPK. “Saya belum dapat, sampai hari ini belum terima,”kata dia. Adang juga membantah bahwa istrinya pernah bepergian keThailand. “Nggak adalah itu. Suruh keluarin dong bukti-buktinya,” imbuh dia. Meski begitu, Adang mempersilakan pihak penyidik KPK untuk memulangkan istrinya. (ken/jpnn)